Jakarta (MediaIslam.id) – Di tengah kondisi perekonomian yang kurang baik, Presiden Maladewa mengambil kebijakan merampingkan pemerintahannya.
Upaya Presiden Mohamed Muizzu itu disebut sebagai “langkah pemotongan biaya langsung” untuk meringankan beban ekonomi nasional di tengah merosotnya cadangan devisa.
Kantor Kepresidenan Maladewa dalam pernyataannya pada Selasa (15/10) menyatakan, Presiden Muizzu memutuskan mencopot sebanyak 228 pejabat politik dari berbagai kementerian dan lembaga negara dalam rangka “agenda reformasi ekonomi demi mengurangi pengeluaran negara”.
Ratusan pejabat yang akan dicopot dalam 15 hari tersebut mencakup 7 menteri negara, 42 wakil menteri, 109 direktur politik senior, dan 69 direktur politik.
“Pengurangan signifikan penunjukan politik ini selaras dengan upaya Presiden untuk merampingkan pemerintah dan memastikan dana publik dimanfaatkan dengan lebih efisien,” demikian pernyataan Kantor Kepresidenan Maladewa.
Keputusan tersebut diambil menyusul jatuhnya cadangan devisa Maladewa hingga 20 persen dan saat ini berada pada jumlah sekitar 400 juta dolar AS (sekitar Rp6,21 triliun), yang berarti terendah sejak Desember 2016.
Fitch Ratings telah menurunkan peringkat kredit jangka panjang Maladewa dari “CCC” ke nilai “CC” atas alasan memburuknya tekanan finansial yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar utang negara.
Maladewa juga menghadapi tenggat untuk membayar sukuk sebesar 500 juta dolar AS (Rp7,78 triliun) bulan ini.
Untuk menambah jumlah devisa negara, pemerintah Maladewa baru-baru ini menyepakati skema pertukaran kurs (currency swap) dengan China dan India.
Sumber Klik disini
