Salam-online.com

Terakhir Diperbaru 14 Jan 2025 13:55 Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaya Kallas SALAM-ONLINE.COM: Para menteri luar negeri Uni Eropa akan membahas pelonggaran sanksi terhadap Suriah selama pertemuan di Brussels pada 27 Januari mendatang Uni Eropa telah meminta negara-negara anggotanya untuk menangguhkan sementara sanksi terhadap Suriah di berbagai bidang seperti transportasi, energi dan perbankan, menurut sebuah makalah yang dikutip oleh Reuters. Para pemimpin Eropa mulai menilai kembali kebijakan mereka terhadap Suriah setelah penggulingan terhadap Basyar al-Asad oleh kelompok pejuang Hay’at Tahrir al-Syam (HTS). Dokumen tersebut, yang ditandatangani oleh Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol, Finlandia dan Denmark, mengatakan bahwa Uni Eropa harus segera mulai menyesuaikan sanksi. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaya Kallas mengungkapkan pada Ahad (12/1/2025) di Riyadh bahwa para menteri luar negeri Uni Eropa akan bertemu di Brussels pada 27 Januari mendatangi untuk membahas pelonggaran sanksi terhadap Suriah. Kallas mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk memutuskan cara-cara meringankan sanksi, sambil mencatat bahwa keputusan Eropa akan bergantung pada pendekatan pemerintahan baru Suriah. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Senin (13/1) mengusulkan penerapan “pendekatan cerdas” terhadap sanksi Barat terhadap Suriah di era rezim Asad dengan mencatat bahwa Jerman akan memberikan tambahan 50 juta euro kepada Damaskus untuk membantu menyediakan makanan, tempat penampungan darurat, dan perawatan medis. Baerbock mengatakan bahwa Jerman memimpin perundingan di Uni Eropa mengenai pelonggaran (peringanan) sanksi yang dijatuhkan selama rezim Asad berkuasa, sebagai bagian dari upaya membantu rakyat Suriah. Ia menekankan bahwa pencabutan sanksi terhadap Suriah tergantung pada perilaku pemerintah Suriah yang baru, dan pembentukan pemerintahan yang mencakup semua golongan, dengan tetap memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pernyataan Baerbock muncul lebih dari seminggu setelah kunjungannya ke Damaskus dan pertemuannya dengan kepala pemerintahan baru Suriah, Ahmad al-Sharaa, dalam sebuah langkah yang bertujuan memfasilitasi proses pelonggaran sanksi dan memberikan dukungan kemanusiaan ke Suriah. Sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi menggelar pertemuan Arab dan internasional yang didedikasikan untuk membahas situasi di Suriah, pada Ahad, 12 Januari, di Ibu Kota Riyadh, dengan tujuan menciptakan stabilitas di Suriah setelah jatuhnya rezim Asad. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri luar negeri Turki, Suriah dan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, ditambah perwakilan dari Irak, Lebanon, Yordania, Mesir, Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Italia pada tingkat Wakil Menteri Luar Negeri dan utusan PBB. (ah) Sumber : shaam.org, Reuters Berita Lainnya

Konferensi di Riyadh, Saudi, yang dihadiri seluruh negara Arab dan Teluk, negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Uni Eropa, Liga Arab, PBB, dll, membuka jalan dukungan untuk Suriah baruSALAM-ONLINE.COM: Para pakar dan analis politik menegaskan bahwa konferensi Riyadh, yang menghasilkan konsensus Arab dan internasional untuk mendukung Suriah dan berupaya mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepadanya, merupakan pergeseran pendekatan Arab dan internasional terhadap Suriah baru. Dukungan Arab tanpa syarat dan komitmen internasional terhadap Suriah serta dukungan dan posisi Barat yang menetapkan pelonggaran sanksi dengan reformasi politik, mengacu pada dukungan terhadap rakyat Suriah dan membantu mereka membangun kembali Suriah sebagai negara Arab yang bersatu, independen dan aman bagi semua warga negaranya,. Dalam diskusi pada segmen analisis politik “Jalannya Peristiwa” di Al Jazeera Channel,Dr. Liqaa Makki, Peneliti Senior di Al Jazeera Center for Studies, menjelaskan bahwa pentingnya konferensi ini terletak pada tiga faktor utama: kecepatan penyelenggaraannya, kehadiran Menteri Luar Negeri Suriah yang baru Asaad al-Shaibani, dan sifat dukungan Arab tanpa syarat. Ia menilai penyelenggaraan konferensi yang begitu cepat dan dihadiri oleh banyak negara Arab, terutama negara-negara tetangga Suriah dan negara-negara Teluk, ditambah lagi dengan kehadiran perwakilan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, mencerminkan respons cepat terhadap inisiatif-inisiatif yang diajukan oleh pemerintahan baru Suriah. Sementara itu, Dr. Mu’ayyad Ghazlan Al-Qablawi, penulis dan peneliti politik, menilai kesan awal yang muncul dari Menteri Luar Negeri Suriah sangat positif, mengingat konferensi tersebut merupakan upaya penting oleh Kerajaan Arab Saudi, Negara Teluk dan negara Arab untuk mengintegrasikan kembali Suriah ke dalam wilayah Arabnya. Peneliti politik Ahmed Al-Hawas mengemukakan, ada dua pesan yang jelas dalam pertemuan ini: yang pertama adalah Arab, dengan perantara Arab Saudi, untuk memberikan dukungan tanpa batas dan tanpa syarat kepada Suriah. Yang kedua adalah Barat, melalui Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, yang berbicara tentang pencabutan sanksi secara bertahap atau “cerdas”. Terkait sanksi, Makki menekankan perlunya segera mengatasi situasi ekonomi di Suriah. Ia mencatat bahwa negara-negara Arab dapat berkontribusi melalui dukungan ekonomi langsung untuk mengatasi kekurangan kebutuhan dasar, dan dengan menggunakan pengaruh Arab, terutama negara-negara Teluk, dalam interaksi dengan Barat untuk pencabutan sanksi. Terkait dengan sikap pemerintah Suriah terhadap persyaratan Eropa, Al-Qablawi menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam memenuhi tuntutan terkait pembentukan pemerintahan inklusif dan representasi perempuan, seraya menunjuk pada langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Suriah dalam arah ini. Namun ia memperingatkan bahwa proses politik memerlukan lebih banyak waktu daripada kebutuhan mendesak untuk mencabut sanksi. Al-Qablawi menambahkan bahwa PBB mempunyai peran di masa depan yang mengharuskan organisasi internasional ini untuk fokus pada dua aspek. Pertama, terkait dengan menekan negara-negara Eropa untuk mencabut sanksi, dan yang kedua terkait dengan membantu pengungsi Suriah dan mengaktifkan kepulangan mereka, terutama mengingat rendahnya respons terhadap sumbangan dan bantuan internasional. Pernyataan akhir pertemuan tersebut menekankan perlunya menghormati pilihan dan keinginan rakyat Suriah dalam menentukan nasib mereka. Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya menghormati persatuan, kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, dengan menghindari campur tangan atau ancaman eksternal apa pun terhadap keamanan dan stabilitas. Pentingnya proses politik komprehensif yang mewakili semua komponen rakyat Suriah dan menjaga hak-hak semua partai politik dan sosial. (ah) Sumber: shaam.orgLink: خبراء: مؤتمر الرياض يحدد مسار دعم سوريا ويُظهر تباينًا في المواقف العربية والغربية | شبكة شام الإخباريةBerita Lainnya

Ahmad Al Mansour bersama anggota Revolusioner 25 Januari (Mesir). Sumber: X SALAM-ONLINE.COM: Ia relatif tidak dikenal hingga beberapa pekan lalu. Tetapi Ahmed al-Mansour telah berhasil mengembangkan pengikut fanatik di negara asalnya, Mesir, setelah pejuang Suriah menggulingkan dinasti Asad. Dia, seorang warga negara Mesir yang pertama kali mulai bertempur bersama Mujahidin (pejuang) Suriah melawan Basyar al-Asad pada tahun 2013. Mansour, telah membuat video sejak pejuang oposisi menembus Damaskus. Dalam video itu Mansour menyerukan Presiden rezim kudeta Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, untuk mundur setelah 12 tahun berkuasa. Dengan menggunakan tagar “Giliran Anda, Diktator”, frasa yang didasarkan pada seruan rakyat Suriah tahun 2011 (“Giliran Anda, Dokter/Asad”), Mansour telah memposting konten hampir setiap hari yang meratapi kondisi politik dan ekonomi yang buruk negaranya, Mesir, di Afrika Utara tersebut. “Keadaan teror yang di era Sisi mengharuskan kita untuk berinisiatif menyalakan kembali revolusi,” kata Mansour dalam sebuah video yang baru-baru ini diunggah di X. Dalam beberapa bulan terakhir, Sisi, mantan kepala angkatan darat yang berkuasa pada tahun 2013 setelah melakukan kudeta terhadap Presiden Mesir pertama yang sah dipilih secara demokratis, Mohammad Morsi, telah menghadapi kemarahan publik yang meningkat atas pembantaian yang terjadi di negara tetangga Gaza itu, termasuk kegusaran terhadap ekonomi Mesir yang terus lesu. Sebagai rumah bagi lebih dari 109 juta orang, Mesir telah bergulat dengan inflasi yang memecahkan rekor dan kekurangan mata uang asing sejak Sisi merebut kekuasaan berdarah, dengan utang luar negeri meningkat empat kali lipat menjadi $164 miliar pada Desember 2023. Di tengah kerusuhan, Sisi telah berulang kali mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab apa pun atas kesengsaraan negara itu, dan juga berusaha menjauhkan diri dari segala yang menyamakannya dengan Asad. Dalam beberapa pidatonya, ia mengklaim tangannya tidak ternoda darah rakyat Mesir dan tidak pula menjarah kekayaan negara. “Jika presiden Anda tidak baik, jika tangannya berlumuran darah, atau jika ia telah mencuri uang, Anda seharusnya khawatir dengan negara Anda. Syukurlah, kedua masalah ini tidak ada,” begitu klaim Sisi dalam pidatonya baru-baru ini. Namun, pengguna media sosial lainnya, yang menggunakan tagar Mansour, mengatakan bahwa dalam beberapa bulan setelah kudeta (tahun 2013), Sisi mengawasi kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena ribuan pengunjuk rasa pro-Morsi ditembak mati atau ditahan dalam episode kebrutalan polisi terburuk di negara itu dalam sejarah modern. Sisi juga melakukan tindakan kekerasan berskala besar, menangkap sekitar 65.000 lawan politik—termasuk politisi, pengunjuk rasa, jurnalis dan aktivis masyarakat sipil. Sisi ‘takut’? Setelah Asad digulingkan, yang awalnya dikecam oleh rezim Mesir, Kairo dilaporkan mulai menyusun daftar warga Mesir yang telah memutuskan untuk pergi dan bertempur di Suriah setelah dimulainya revolusi Suriah. Media pemerintah Saudi, mengutip sumber-sumber Mesir, melaporkan bahwa beberapa orang dalam daftar tersebut dilaporkan terlibat dalam kegiatan perlawanan di Mesir sebelum berangkat ke Suriah. Mansour, yang dulu bergabung dengan kelompok pejuang Hay’at Tahrir al-Syam (HTS) di Suriah—yang mengambil alih Damaskus—telah mengejek tindakan rezim Mesir, dengan menyatakan bahwa Sisi “ketakutan”. “Sisi telah menyusun daftar orang Mesir yang bertempur di Suriah. Saya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Anda bodoh. Anda takut,” kata Mansour yang menantang dalam sebuah video pada Senin (13/1/2025) seperti dilansir Middle East Eye (MEE). Setelah video tersebut dirilis, Arabi21 melaporkan bahwa otoritas Mesir telah menangkap beberapa anggota keluarga dekat Mansour, termasuk ayah dan pamannya. Beberapa hari kemudian, dalam video lain di X, Mansour mengajukan empat tuntutan utama: pengunduran diri Presiden Sisi, penyingkiran tentara Mesir dari politik, pembebasan semua tahanan politik, dan kembali ke prinsip-prinsip revolusi 25 Januari 2011. Sejak Mansour meluncurkan kampanye media sosialnya, pejabat Mesir dilaporkan sangat khawatir sehingga menteri dalam negeri baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan senior dan meningkatkan kewaspadaan keamanan negara ke tingkat tertinggi. Di tengah meningkatnya kerusuhan, Ahmed Moussa, pendukung Sisi terkemuka, menyerang Mansour di akun X-nya, mengancamnya dengan nasib seperti Hisham Ashmawy, mantan perwira militer yang dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan dan terorisme. Sementara itu, Nashat al-Daihi, pendukung Sisi lainnya, mengkritik Mansour di acara televisinya, melabelinya sebagai teroris pengkhianat yang melarikan diri dari Mesir pada tahun 2012 dan menyerukan revolusi bersenjata seperti yang terjadi di Suriah. Sumber yang dekat dengan Mansour mengatakan kepada Middle East Eye bahwa meskipun rezim Mesir berupaya mencoreng mantan pejuang asing di Suriah itu sebagai teroris, keputusan Mansour untuk benar-benar terjun ke medan perang ditentukan oleh kudeta Sisi dan tindakan keras brutal berikutnya. Dia mengatakan, Mansour, yang lahir di Provinsi Alexandria, menempuh pendidikan universitas setelah belajar di Al-Azhar dan menghadiri Akademi Angkatan Laut, tempat dia mengkhususkan diri dalam logistik. Sumber tersebut mengatakan Mansour akan melanjutkan studi di Institut Persiapan Para Pendakwah dan memberikan ceramah Islam di TV Mesir. Ia mencatat Mansour mengalami perubahan setelah penyiksaan dan pembunuhan Khaled Said oleh polisi pada tahun 2010. Sumber tersebut mengatakan bahwa Mansour tidak memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin atau partai politik mana pun setelah Hosni Mubarak digulingkan, dan bahwa pembantaian Rabaa al-Adawiya terbukti menjadi titik balik yang penting. “Mansour ikut serta dalam aksi duduk Rabaa dan menyaksikan banyak pembantaian oleh rezim militer,” kata sumber tersebut. Dalam waktu dua bulan, ia meninggalkan Mesir menuju Suriah untuk bergabung dalam perang melawan rezim Asad, tambah sumber itu. Kecemasan seputar perkembangan di Suriah telah mengakibatkan peningkatan langkah-langkah keamanan yang diambil oleh otoritas Mesir terhadap warga Suriah, sebagian besar pengungsi, yang tinggal di Mesir. Di Kairo, ketika anggota masyarakat Suriah turun ke jalan untuk merayakan jatuhnya Asad, mereka ditahan dengan dalih melakukan protes tanpa izin. Sementara otoritas Mesir dilaporkan telah memberi tahu perusahaan perjalanan dan maskapai penerbangan yang beroperasi di negara itu untuk tidak mengizinkan warga negara Suriah memasuki Mesir dari mana pun di dunia, kecuali mereka pemegang izin tinggal sementara. (S)Berita Lainnya

Ahmad Al Mansour bersama anggota Revolusioner 25 Januari (Mesir). Sumber: X SALAM-ONLINE.COM: Ia relatif tidak dikenal hingga beberapa pekan lalu. Tetapi Ahmed al-Mansour telah berhasil mengembangkan pengikut fanatik di negara asalnya, Mesir, setelah pejuang Suriah menggulingkan dinasti Asad. Dia, seorang warga negara Mesir yang pertama kali mulai bertempur bersama Mujahidin (pejuang) Suriah melawan Basyar al-Asad pada tahun 2013. Mansour, telah membuat video sejak pejuang oposisi menembus Damaskus. Dalam video itu Mansour menyerukan Presiden rezim kudeta Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, untuk mundur setelah 12 tahun berkuasa. Dengan menggunakan tagar “Giliran Anda, Diktator”, frasa yang didasarkan pada seruan rakyat Suriah tahun 2011 (“Giliran Anda, Dokter/Asad”), Mansour telah memposting konten hampir setiap hari yang meratapi kondisi politik dan ekonomi yang buruk negaranya, Mesir, di Afrika Utara tersebut. “Keadaan teror yang di era Sisi mengharuskan kita untuk berinisiatif menyalakan kembali revolusi,” kata Mansour dalam sebuah video yang baru-baru ini diunggah di X. Dalam beberapa bulan terakhir, Sisi, mantan kepala angkatan darat yang berkuasa pada tahun 2013 setelah melakukan kudeta terhadap Presiden Mesir pertama yang sah dipilih secara demokratis, Mohammad Morsi, telah menghadapi kemarahan publik yang meningkat atas pembantaian yang terjadi di negara tetangga Gaza itu, termasuk kegusaran terhadap ekonomi Mesir yang terus lesu. Sebagai rumah bagi lebih dari 109 juta orang, Mesir telah bergulat dengan inflasi yang memecahkan rekor dan kekurangan mata uang asing sejak Sisi merebut kekuasaan berdarah, dengan utang luar negeri meningkat empat kali lipat menjadi $164 miliar pada Desember 2023. Di tengah kerusuhan, Sisi telah berulang kali mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab apa pun atas kesengsaraan negara itu, dan juga berusaha menjauhkan diri dari segala yang menyamakannya dengan Asad. Dalam beberapa pidatonya, ia mengklaim tangannya tidak ternoda darah rakyat Mesir dan tidak pula menjarah kekayaan negara. “Jika presiden Anda tidak baik, jika tangannya berlumuran darah, atau jika ia telah mencuri uang, Anda seharusnya khawatir dengan negara Anda. Syukurlah, kedua masalah ini tidak ada,” begitu klaim Sisi dalam pidatonya baru-baru ini. Namun, pengguna media sosial lainnya, yang menggunakan tagar Mansour, mengatakan bahwa dalam beberapa bulan setelah kudeta (tahun 2013), Sisi mengawasi kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena ribuan pengunjuk rasa pro-Morsi ditembak mati atau ditahan dalam episode kebrutalan polisi terburuk di negara itu dalam sejarah modern. Sisi juga melakukan tindakan kekerasan berskala besar, menangkap sekitar 65.000 lawan politik—termasuk politisi, pengunjuk rasa, jurnalis dan aktivis masyarakat sipil. Sisi ‘takut’? Setelah Asad digulingkan, yang awalnya dikecam oleh rezim Mesir, Kairo dilaporkan mulai menyusun daftar warga Mesir yang telah memutuskan untuk pergi dan bertempur di Suriah setelah dimulainya revolusi Suriah. Media pemerintah Saudi, mengutip sumber-sumber Mesir, melaporkan bahwa beberapa orang dalam daftar tersebut dilaporkan terlibat dalam kegiatan perlawanan di Mesir sebelum berangkat ke Suriah. Mansour, yang dulu bergabung dengan kelompok pejuang Hay’at Tahrir al-Syam (HTS) di Suriah—yang mengambil alih Damaskus—telah mengejek tindakan rezim Mesir, dengan menyatakan bahwa Sisi “ketakutan”. “Sisi telah menyusun daftar orang Mesir yang bertempur di Suriah. Saya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Anda bodoh. Anda takut,” kata Mansour yang menantang dalam sebuah video pada Senin (13/1/2025) seperti dilansir Middle East Eye (MEE). Setelah video tersebut dirilis, Arabi21 melaporkan bahwa otoritas Mesir telah menangkap beberapa anggota keluarga dekat Mansour, termasuk ayah dan pamannya. Beberapa hari kemudian, dalam video lain di X, Mansour mengajukan empat tuntutan utama: pengunduran diri Presiden Sisi, penyingkiran tentara Mesir dari politik, pembebasan semua tahanan politik, dan kembali ke prinsip-prinsip revolusi 25 Januari 2011. Sejak Mansour meluncurkan kampanye media sosialnya, pejabat Mesir dilaporkan sangat khawatir sehingga menteri dalam negeri baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan senior dan meningkatkan kewaspadaan keamanan negara ke tingkat tertinggi. Di tengah meningkatnya kerusuhan, Ahmed Moussa, pendukung Sisi terkemuka, menyerang Mansour di akun X-nya, mengancamnya dengan nasib seperti Hisham Ashmawy, mantan perwira militer yang dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan dan terorisme. Sementara itu, Nashat al-Daihi, pendukung Sisi lainnya, mengkritik Mansour di acara televisinya, melabelinya sebagai teroris pengkhianat yang melarikan diri dari Mesir pada tahun 2012 dan menyerukan revolusi bersenjata seperti yang terjadi di Suriah. Sumber yang dekat dengan Mansour mengatakan kepada Middle East Eye bahwa meskipun rezim Mesir berupaya mencoreng mantan pejuang asing di Suriah itu sebagai teroris, keputusan Mansour untuk benar-benar terjun ke medan perang ditentukan oleh kudeta Sisi dan tindakan keras brutal berikutnya. Dia mengatakan, Mansour, yang lahir di Provinsi Alexandria, menempuh pendidikan universitas setelah belajar di Al-Azhar dan menghadiri Akademi Angkatan Laut, tempat dia mengkhususkan diri dalam logistik. Sumber tersebut mengatakan Mansour akan melanjutkan studi di Institut Persiapan Para Pendakwah dan memberikan ceramah Islam di TV Mesir. Ia mencatat Mansour mengalami perubahan setelah penyiksaan dan pembunuhan Khaled Said oleh polisi pada tahun 2010. Sumber tersebut mengatakan bahwa Mansour tidak memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin atau partai politik mana pun setelah Hosni Mubarak digulingkan, dan bahwa pembantaian Rabaa al-Adawiya terbukti menjadi titik balik yang penting. “Mansour ikut serta dalam aksi duduk Rabaa dan menyaksikan banyak pembantaian oleh rezim militer,” kata sumber tersebut. Dalam waktu dua bulan, ia meninggalkan Mesir menuju Suriah untuk bergabung dalam perang melawan rezim Asad, tambah sumber itu. Kecemasan seputar perkembangan di Suriah telah mengakibatkan peningkatan langkah-langkah keamanan yang diambil oleh otoritas Mesir terhadap warga Suriah, sebagian besar pengungsi, yang tinggal di Mesir. Di Kairo, ketika anggota masyarakat Suriah turun ke jalan untuk merayakan jatuhnya Asad, mereka ditahan dengan dalih melakukan protes tanpa izin. Sementara otoritas Mesir dilaporkan telah memberi tahu perusahaan perjalanan dan maskapai penerbangan yang beroperasi di negara itu untuk tidak mengizinkan warga negara Suriah memasuki Mesir dari mana pun di dunia, kecuali mereka pemegang izin tinggal sementara. (S)Berita Lainnya

SALAM-ONLINE.COM: Rincian gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antara “Israel” penjajah dengan kelompok Hamas “hampir selesai’. Demikian sebuah surat kabar penjajah melaporkan pada Sabtu (11/1/2025). Surat kabar Yedioth Ahronoth mengutip sumber politik penjajah melaporkan, “90% rincian kesepakatan pertukaran tahanan antara ‘Israel’ dan Hamas telah disepakati.” Sumber tersebut mengklaim bahwa permasalahan utama antara kedua pihak adalah bahwa Hamas menginginkan “jaminan” di pihak ‘Israel” melaksanakan perjanjian tahap kedua dan menghubungkannya dengan tahap pertama. Surat kabar itu menambahkan bahwa Hamas khawatir Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu akan melanjutkan perang setelah kesepakatan tahap pertama selesai. Laporan tersebut juga mencatat bahwa karena kemajuan dalam perundingan gencatan senjata, utusan Presiden terpilih AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, melakukan kunjungan mendadak pada Sabtu ke wilayah jajahan “Israel” dan bertemu dengan Netanyahu. Laporan itu menambahkan semua pihak bertujuan untuk mencapai kesepakatan sebelum Trump mulai menjabat pada 20 Januari. Sebelumnya upaya mediasi yang dipimpin oleh AS, Mesir dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata di Gaza gagal karena penolakan Netanyahu untuk menghentikan perang. Tentara penjajah terus melancarkan perang genosida di Gaza, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Perang genosida yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 itu telah menelan lebih dari 46.500 korban jiwa. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. “Israel” juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional karena perang genosidanya di wilayah kantong tersebut (Gaza). (mus) Sumber: Anadolu Berita Lainnya

Terakhir Diperbaru 12 Jan 2025 13:41 SALAM-ONLINE.COM: Rincian gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antara “Israel” penjajah dengan kelompok Hamas “hampir selesai’. Demikian sebuah surat kabar penjajah melaporkan pada Sabtu (11/1/2025). Surat kabar Yedioth Ahronoth mengutip sumber politik penjajah melaporkan, “90% rincian kesepakatan pertukaran tahanan antara ‘Israel’ dan Hamas telah disepakati.” Sumber tersebut mengklaim bahwa permasalahan utama antara kedua pihak adalah bahwa Hamas menginginkan “jaminan” di pihak ‘Israel” melaksanakan perjanjian tahap kedua dan menghubungkannya dengan tahap pertama. Surat kabar itu menambahkan bahwa Hamas khawatir Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu akan melanjutkan perang setelah kesepakatan tahap pertama selesai. Laporan tersebut juga mencatat bahwa karena kemajuan dalam perundingan gencatan senjata, utusan Presiden terpilih AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, melakukan kunjungan mendadak pada Sabtu ke wilayah jajahan “Israel” dan bertemu dengan Netanyahu. Laporan itu menambahkan semua pihak bertujuan untuk mencapai kesepakatan sebelum Trump mulai menjabat pada 20 Januari. Sebelumnya upaya mediasi yang dipimpin oleh AS, Mesir dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata di Gaza gagal karena penolakan Netanyahu untuk menghentikan perang. Tentara penjajah terus melancarkan perang genosida di Gaza, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Perang genosida yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 itu telah menelan lebih dari 46.500 korban jiwa. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. “Israel” juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional karena perang genosidanya di wilayah kantong tersebut (Gaza). (mus) Sumber: Anadolu Berita Lainnya

Terakhir Diperbaru 11 Jan 2025 09:08 Juru kamera Kantor Berita Turki, Anadolu, Abu Nabhan, jadi sasaran tembak mati pasukan penjajah di Gaza, Jumat (10/1/2025) SALAM-ONLINE.COM: Lagi, jurnalis jadi sasaran serangan pasukan Zionis di Gaza. Kali ini tentara “Israel” menembak mati juru kamera Kantor Berita Turki, Anadolu, di Gaza, pada Jumat (10/1/2025) dalam serangan jarak jauh. Abu Nabhan (25), yang jadi sasaran serangan biadab penjajah itu, meninggalkan seorang istri dan satu anak. Pada Peristiwa fatal tersebut, militer penjajah terlebih dahulu mengepung sebuah area di Kamp Pengungsi Al-Jadeed, yang terletak di wilayah Nuseirat di Jalur Gaza tengah, tempat banyak jurnalis berkumpul. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan seseorang yang terluka dilarikan dengan tandu. Di dekatnya, Abu Nabhan terlihat berusaha berlari sambil meliput kejadian tersebut dengan peralatannya. Pada saat itulah dia menjadi sasaran tembakan yang nampak seperti bermasalah senapan jarak jauh. Abu Nabhan kemudian tersungkur ke tanah dan terbaring tak bergerak. Orang-orang di dekatnya mencoba mendekatinya dengan was-was karena khawatir menjadi sasaran peluru “Israel” berikutnya. Kantor berita resmi Palestina Wafa yang melaporkan serangan itu, membenarkan bahwa Abu Nabhan jadi sasaran tembak mati. Secara terpisah, setidaknya satu orang juga dilaporkan terbunuh. Korban meninggal dan terluka dibawa ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, menyusul serangan udara “Israel” terhadap sebuah rumah di kawasan Shuja’iyya di Gaza. Kematian Abu Nabhan menjadikan jumlah total jurnalis Palestina yang terbunuh dalam serangan Zionis di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 menjadi 203 orang. Laporan juga menunjukkan bahwa 399 jurnalis terluka, dan 43 lainnya ditangkap pasukan penjajah. Tentara penjajah terus melakukan perang genosida di Gaza yang telah membunuh lebih dari 46.000 orang, sejak 7 Oktober 2023. Kebanyakan korban jiwa adalah wanita dan anak-anak. Meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera, namun perang genosida oleh pasukan penjajah sampai saat ini tetap berlangsung. Pada November 2023, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri penjajah, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. “Israel” juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza. (S)Berita Lainnya

Terakhir Diperbaru 11 Jan 2025 09:08 Juru kamera Kantor Berita Turki, Anadolu, Abu Nabhan, jadi sasaran tembak mati pasukan penjajah di Gaza, Jumat (10/1/2025) SALAM-ONLINE.COM: Lagi, jurnalis jadi sasaran serangan pasukan Zionis di Gaza. Kali ini tentara “Israel” menembak mati juru kamera Kantor Berita Turki, Anadolu, di Gaza, pada Jumat (10/1/2025) dalam serangan jarak jauh. Abu Nabhan (25), yang jadi sasaran serangan biadab penjajah itu, meninggalkan seorang istri dan satu anak. Pada Peristiwa fatal tersebut, militer penjajah terlebih dahulu mengepung sebuah area di Kamp Pengungsi Al-Jadeed, yang terletak di wilayah Nuseirat di Jalur Gaza tengah, tempat banyak jurnalis berkumpul. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan seseorang yang terluka dilarikan dengan tandu. Di dekatnya, Abu Nabhan terlihat berusaha berlari sambil meliput kejadian tersebut dengan peralatannya. Pada saat itulah dia menjadi sasaran tembakan yang nampak seperti bermasalah senapan jarak jauh. Abu Nabhan kemudian tersungkur ke tanah dan terbaring tak bergerak. Orang-orang di dekatnya mencoba mendekatinya dengan was-was karena khawatir menjadi sasaran peluru “Israel” berikutnya. Kantor berita resmi Palestina Wafa yang melaporkan serangan itu, membenarkan bahwa Abu Nabhan jadi sasaran tembak mati. Secara terpisah, setidaknya satu orang juga dilaporkan terbunuh. Korban meninggal dan terluka dibawa ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, menyusul serangan udara “Israel” terhadap sebuah rumah di kawasan Shuja’iyya di Gaza. Kematian Abu Nabhan menjadikan jumlah total jurnalis Palestina yang terbunuh dalam serangan Zionis di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 menjadi 203 orang. Laporan juga menunjukkan bahwa 399 jurnalis terluka, dan 43 lainnya ditangkap pasukan penjajah. Tentara penjajah terus melakukan perang genosida di Gaza yang telah membunuh lebih dari 46.000 orang, sejak 7 Oktober 2023. Kebanyakan korban jiwa adalah wanita dan anak-anak. Meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera, namun perang genosida oleh pasukan penjajah sampai saat ini tetap berlangsung. Pada November 2023, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri penjajah, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. “Israel” juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza. (S)Berita Lainnya