Bogor (Mediaislam.id) – Ekonom Rizal Taufiqurrahman menyoroti berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Salah satu fokus utama adalah meningkatnya utang negara yang mencapai sekitar Rp9.000 triliun, sementara sektor swasta menguasai Rp15.000 triliun.
Rizal mengungkapkan bahwa kondisi ini mencerminkan ketergantungan Indonesia pada sistem ekonomi berbasis utang. “Defisit anggaran tahun 2024 mencapai Rp700 triliun. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari sistem yang berjalan. Ketika sistem yang diterapkan berbasis utang, kebijakan yang dihasilkan pun mengikuti pola yang sama,” ujarnya dalam acara “Refleksi 2024 dan Resolusi 2025 Perspektif Islam” di Swiss Bell Hotel, Kota Bogor, Rabu (01/01/2025).
Rizal juga menyoroti lambatnya peredaran uang (M1) di masyarakat yang memicu deflasi dan menurunnya daya beli, terutama di kalangan kelas menengah. “Seharusnya, peredaran uang berlangsung cepat, tetapi kini membutuhkan waktu hingga enam bulan. Pendapatan masyarakat menurun, dan banyak yang beralih ke sektor informal,” tambahnya.
Menurutnya, beban ekonomi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Kebijakan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang mewah dinilai kurang efektif karena tidak berdampak signifikan pada kalangan atas. “Yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah. Program makan gratis saja membutuhkan Rp500 triliun, tetapi karena dana tidak mencukupi, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara,” jelasnya.
Rizal juga menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). “Negara hanya memperoleh sedikit pendapatan dari SDA, sementara swasta menguasai mayoritas keuntungan. Di sektor timah, korupsi bahkan mencapai Rp300 triliun. Sementara itu, nikel di Sumatera melimpah, tetapi masyarakat di sekitarnya masih hidup dalam kemiskinan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini merupakan hasil dari sistem sekuler yang diterapkan. “Jika sistem yang diterapkan adalah sekuler, maka hasilnya adalah ketimpangan dan utang yang terus bertambah. Sebaliknya, sistem Islam menawarkan pengelolaan ekonomi yang adil dan menyejahterakan,” tegasnya.
Rizal menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, negara bertindak sebagai pengelola utama sumber daya alam dan hasilnya didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. “Dalam Islam, tambang, minyak, dan gas adalah milik umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan cara ini, utang Rp9.000 triliun tidak akan menjadi masalah karena kekayaan alam kita sangat melimpah,” ujarnya.
Meski demikian, Rizal mengakui bahwa penerapan ekonomi Islam di Indonesia masih terbatas. “Banyak bank syariah yang bermunculan, tetapi selama sistem yang berjalan masih dalam kerangka sekuler, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Ekonomi Islam harus diterapkan secara menyeluruh,” pungkasnya.
Diskusi ini ditutup dengan resolusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pemerintah agar mempertimbangkan ekonomi Islam sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan dan krisis utang. [ ]
Sumber Klik disini
