DAMASKUS (jurnalislam.com) – Perdana Menteri (PM) sementara Suriah, Muhammad al-Bashir, berkomitmen melindungi hak-hak minoritas dan memulihkan keamanan di negara tersebut. Dalam wawancara dengan Al Jazeera (12/12/2024), ia menegaskan bahwa para pelaku kejahatan dari rezim sebelumnya akan diadili.
“Sebagian besar pegawai lembaga pemerintahan telah kembali bekerja. Pintu tetap terbuka untuk semua pegawai, kecuali mereka yang terlibat dalam pertumpahan darah, baik dari lembaga militer maupun kelompok shabiha,” ujar al-Bashir, merujuk pada milisi loyalis rezim Bashar al-Assad.
<!–
–>
Ia menambahkan, “Orang-orang ini akan dirujuk ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum diizinkan kembali bekerja.”
Rakyat Suriah merayakan tumbangnya rezim Bashar al-Assad setelah lima dekade pemerintahan keluarga al-Assad. Hal ini terjadi berkat serangan kilat yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan aliansinya.
Untuk meredakan kekhawatiran tentang inklusivitas pemerintahan baru yang dipimpin HTS, al-Bashir menegaskan bahwa hak-hak minoritas akan dijamin. Sebelumnya, HTS dikenal sebagai bagian dari al-Qaeda sebelum memutus hubungan pada 2016.
Sementara itu, Partai Baath yang selama ini mendukung Bashar al-Assad, mengumumkan penghentian seluruh aktivitasnya hingga pemberitahuan lebih lanjut dan menyerahkan aset-asetnya kepada otoritas baru.
Pemerintahan Suriah sementara juga berjanji menutup penjara-penjara kejam rezim lama, tempat dimana ribuan tahanan disiksa dan dieksekusi.
Seorang pengungsi Palestina di Suriah, Hlala Merei, menyoroti kekejaman rezim al-Assad. “Mengapa Bashar al-Assad melakukan ini kepada rakyatnya? Jika ia ingin memenjarakan atau mengadili mereka, kami bisa menerimanya. Tetapi menyiksa mereka seperti itu? Itu tidak adil,” ujarnya.
Pemerintah baru juga menyerukan kepada jutaan pengungsi Suriah yang melarikan diri selama perang untuk kembali membantu membangun negara. Hampir setengah populasi Suriah sebelum perang telah mengungsi selama 13 tahun konflik.
Di kantor gubernur Damaskus, Mohammed Ghazal mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa “Pemerintahan baru tidak memiliki masalah dengan suku dan agama apa pun … Yang membuat masalah selama ini adalah rezim [Assad].” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, sejak Senin, 9 Desember 2024, Muhammad al-Bashir resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru Suriah. Rezim Bashar al-Assad telah tumbang, dan pemerintahan saat ini berada di bawah kendali mujahidin Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Reporter: Bahri
Sumber Klik disini
