Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyambut baik opsi Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang akan menempatkan para pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
“Usul Wapres Ma’ruf Amin yang disiarkan media agar Pemerintah RI sediakan Pulau Galang untuk para pengungsi Rohingya patut disambut positif,” ujar Din Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (08/12/2023).
Din mengatakan para pengungsi Rohingya, yang kebetulan beragama Islam, terusir dari tanah kelahiran mereka di Rakhine State Myanmar, karena dianggap tidak berkewarganegaraan Myanmar.
Padahal, kata Din, mereka sesungguhnya warga negara yang sah dan bahkan pernah ikut terlibat dalam Pemerintahan Myanmar. Namun, rezim junta militer Myanmar, atas desakan kelompok keagamaan ekstrim, mengusir mereka dari kampung halamannya.
Ia menaksir pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia, di Aceh bahkan sampai Sulawesi Selatan, berjumlah ratusan dan terus bertambah. Masalahnya, kata Din, lembaga pengungsi dunia UNHCR tidak berdaya atas alasan mereka stateless (tidak berkewarganegaraan).
“Pemerintah Indonesia pun tidak dapat berbuat banyak untuk menampung mereka. Syukur ada lembaga swadaya masyarakat dan organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, membantu mereka walau tidak maksimal,” katanya.
Ia pun berharap usulan Wapres tersebut dapat segera terealisasi atas nama kemanusiaan. “Semoga usul Wapres Ma’ruf Amin dapat dilaksanakan oleh Pemerintah RI sendiri. Tentu Bapak Wapres tidak hanya menyampaikan usul baik tersebut di media massa, tapi memimpin pelaksanaannya di lapangan secara nyata,” kata dia dikutip laman Antara.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md memastikan pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau, tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya, kemungkinan di lokasi lain.
“Ndak (pengungsi Rohingya di pulau Galang), justru jangan sampai seperti pulau Galang,” kata Mahfud.
Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain.
Salah satu upayanya, yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut.*
Sumber Klik disini
