Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo mengklaim sudah ada lebih 300 surat kesepakatan awal (LoI) minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun dari jumlah itu, Jokowi mengaku belum ada yang memulai realisasinya.
“Sampai sekarang sudah lebih dari 300 LoI yang telah ditandatangani. Saya kira itu setiap hari akan tambah terus. Tetapi memang sampai saat ini yang real untuk memulai memang belum. Tetapi dengan tumpukan LoI sebesar itu masak satu saja tidak,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, 20 November 2023 dikutip KBR.
Presiden Jokowi menyebut saat ini pembangunan proyek IKN akan mendahulukan investor dalam negeri. “Saya kira akan banyak, hanya kita dahulukan dulu investor dari dalam negeri terlebih dahulu,” katanya.
Investor Asing Masih Ragu
Sebelumnya, lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik (Celios) menyebut ada beberapa faktor yang membuat investor asing belum yakin untuk menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut, ada beberapa investor ragu untuk masuk ke IKN karena terkait pemilu.
“Ini menjadi salah satu tantangan dari segi stabilitas politik mereka juga mencermati apakah IKN ini akan terus dilanjutkan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dan itu menyebabkan ketidakpastian yang tinggi,” ujar Bhima kepada KBR, Ahad (19/11/2023).
Selain itu, ada beberapa faktor lain yang membuat investor asing belum yakin untuk menanamkan modalnya di IKN. Di antaranya terkait dengan ketidakjelasan detail masterplan, perencanaan, dan ketersediaan infrastruktur dasar.
“Masih menunggu pemerintah untuk lebih banyak membangun infrastruktur dasar jalan, jembatan, kemudian juga infrastruktur sanitasi yang berkaitan juga dengan infrastruktur energi. Baru kemudian investor akan tertarik untuk masuk,” kata Bhima.
Bhima menambahkan, faktor lainnya berkaitan dengan kondisi makroekonomi global. Apalagi kata dia, saat ini suku bunga acuan di negara-negara asal investor tengah naik.
“Ada juga terkait dengan inflasi dan juga ada proteksionisme dagang. Ada risiko geopolitik konflik Israel Palestina, ditambah dengan masih berlanjutnya konflik Ukraina. Itu juga menambah tingkat risiko untuk masuk ke sektor IKN. Apalagi megaproyek IKN ini juga megaproyek yang membutuhkan biaya sangat besar,” katanya.
Bhima menyarankan pemerintah lebih pintar lagi meyakinkan para investor untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN. Pemerintah juga mesti memberi jaminan kepada investor, bakal ada perpindahan penduduk ke sana.
“Ini juga masih menimbulkan keraguan di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, sebenarnya masih ada di Jawa. Jadi proyeksi penduduk yang akan pindah ke IKN misalnya. Apakah kemudian IKN masih akan menjadi daya tarik dalam jangka waktu yang panjang ketika masih banyak sekali pembangunan infrastruktur dan pengembangan difokuskan di Pulau Jawa. Itu menjadi pertanyaan juga dari para investor,” ucap Bhima.*
Sumber Klik disini
