UGM

Hidayatullah.com—Integrasi Psikologi Islam dan psikologi modern adalah kebutuhan yang nyata untuk mendukung peningkatan kesehatan mental masyarakat global. Pernyatan ini disampaikan Dr. Bagus Riyono, President of International Association of Muslim Psychologists (IAMP) di acara Islamic Psychology Summit 2024.“Salah satu tujuan utama acara ini adalah mengkonsolidasikan perkembangan Psikologi Islam secara global dan menjadikannya sebagai dasar inovasi keilmuan yang berkontribusi pada masyarakat luas,”kata Dosen Fakultas Psikologi UGM ini dalam rilis yang dikirim ke wartawan, Senin (28/10/2024).Islamic Psychology Summit 2024 bertajuk “Refleksi Kontribusi Psikologi Islam” diselenggarakan Kampus UGM, pada 24-27 Oktober ini diselenggarakan Kelompok Kajian Psikologi Islam (KKPI) Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bersama bekerjasama dengan International Association of Muslim Psychologists (IAMP).Sebanyak 19 tokoh nasional dan internasional pemerhati bidang Psikologi Islam ikut hadir. Mereka berasal dari Malaysia, India, Pakistan, Turki, Australia, USA, UK, Mauritius, dan Rusia.Bagus Riyono mengatakan, dalam pertemuan para psikolog pemerhati psikologi Islam ini para tokoh psikologi bersepakat bahwa psikologi Islam dibutuhkan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia tidak hanya terdiri dari emosi, kognitif, perilaku, tetapi juga spiritualitas.Sebab, jika spiritualitas tidak dipertimbangkan dalam terapi dan perkembangan kesehatan mental manusia, akan berbahaya bagi perkembangan jiwa manusia.Menurutnya, ilmu psikologi Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan mengembangkan penelitian-penelitian untuk menghasilkan terapi dan pendekatan berbasis bukti, berjalan seiring dengan perkembangan psikologi secara umum.“Cita-cita besar Psikologi Islam yang dibawa dalam konferensi ini adalah kesempurnaan pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia,” paparnya di laman ugm.ac.id.Hal senada juga disampaikan oleh peneliti Center for Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi UGM Indrayanti, S.Psi., M.Si., Ph.D.Menurutnya, globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut pemahaman lebih mendalam tentang perilaku manusia. Menurutnya, psikologi Islam mengintegrasikan dimensi spiritual dan etika, yang menghadirkan pendekatan holistik bagi penguatan kesejahteraan mental.Kegiatan konferensi ini diawali dengan Pre-Conference Workshop yang mengusung beberapa topik aplikatif, di antaranya adalah Suicide Prevention yang dipresentasikan oleh Dr. Diana Setiyawati, Direktur Center for Public Mental Health (CPMH), dan Dr. Hanan Dover dari Charles Sturt University.Sesi lainnya membahas “Maqasid Methodology and Tazkiya Therapy” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Jasser Auda dan Dr. Bagus Riyono, selaku President of IAMP.Seperti diketahui, maqasid methodology adalah pendekatan sistematik literature review terhadap Al-Qur’an. Sementara itu, Prof. Dr. G. Hussein Rassool dari Charles Sturt University menjadi pembicara untuk topik Islamic Psychotherapy and Counseling.*

Hidayatullah.com—Pengamat Ekonomi dan Energi UGM Dr. Fahmy Radhi, M.B.A meminta pemerintah membatalkan ekspor pasir laut. Ia berpendapat pengerukan pasir laut bagaimanapun memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut.Bahkan hal itu bisa memicu tenggelamnya pulau yang tentunya akan membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai. Dengan kebijakan tersebut bisa meminggirkan nelayan karena tidak dapat melaut lagi. Kalaupun kebijakan ekspor pasir laut dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara, hal tersebut, dinilainya tidak tepat. “Kementerian Keuangan mengaku selama ini penerimaan negara kecil dari hasil ekspor laut, termasuk pasir laut. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar,” terangnya. Menurutnya, kebijakan ekspor pasir laut yang tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh, disebutnya, tidak layak untuk diteruskan. Perlu untuk diperhitungkan kerugian biaya kerugian akibat kerusakan lingkungan dan ekologi yang ditimbulkan. “Belum lagi persoalan dan potensi ancaman akan tenggelamnya sejumlah pulau yang merugikan rakyat di sekitar pesisir laut, termasuk nelayan yang tidak lagi dapat melaut,” jelasnya. Fahmy menuturkan satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya. Menurutnya, sangat ironis jika akibat pengerukan pasir laut menjadikan tenggelamnya sejumlah pulau dan mengerutkan daratan wilayah Indonesia. Sedangkan wilayah daratan Singapura akan semakin meluas sebagai hasil reklamasi yang ditimbun dari pasir laut Indonesia. “Kalau ini terjadi, tidak bisa dihindari akan mempengaruhi batas wilayah perairan antara Indonesia dan Singapura”, ucapnya. Untuk itu, Fahmy Radhi mendesak agar pemerintah segera menghentikan ekspor sedimen laut. Meski Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menjual negara dengan mengekspor pasir laut. “Tapi faktanya ekspor pasir laut sebenarnya menjual tanah-air, yang secara normatif merepresentasikan negara. Untuk itu hentikan kebijakan ini,” pungkasnya. Diketahui, kurang dari dua bulan sebelum mengakhiri jabatan, Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial yang cenderung merugikan rakyat. Kebijakan tersebut terkait izin ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Megawati sebelumnya yaitu kebijakan melarang ekspor pasir laut sejak 2003 melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. “Meski Presiden Jokowi berdalih dan mengatakan jika yang diekspor bukanlah pasir laut melainkan hasil sedimen laut, yang bentuknya sama berupa campuran tanah dan air”, ujar Dr. Fahmy Radhi, M.B.A., di Kampus UGM belum lama ini. Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengatakan hasil kajian yang ada, baik laporan dari berbagai kekuatan civil society maupun hasil pemantauan komisi-komisi terkait di DPR menunjukkan masih lemahnya teknologi, sistem, dan pengawasan di laut. Menurut Amin, aktivitas penambangan hasil sedimentasi laut maupun ekspor pasir laut dalam praktiknya lebih banyak mudarat atau kerugiannya ketimbang keuntungan yang didapat. “Siapa yang bisa menjamin bahwa pasir yang dikeruk adalah hasil sedimentasi, bukan pasir laut? Pemerintah gembar-gembor soal teknologi pengawasan yang canggih, faktanya untuk mengawasi aktivitas perikanan terukur dan illegal fishing saja kita belum siap,” tegas Amin.*

JAKARTA (Arrahmah.id) – Sudah sepekan lebih Server Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan akibat serangan siber berbentuk ransomware. Server PDB diretas sejak Kamis, 20 Juni 2024 lalu. Menanggapi kejadian ini, peneliti di bidang software Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Ir. Ridi Ferdiana mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya kejadian ini sangat disayangkan karena PDN mempunyai […]

Hidayatullah.com—Penelitian tim mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) menunjukkan pengaruh konten singkat videoTikTok berimplikasi terhadap rentang perhatian atau attention span pelajar dan konsekuensinya terhadap tren penurunan skor kemampuan literasi membaca,  matematik dan sains pada pelajar usia 15 tahun. Rizqi Vazrin dalam keterangannya pada wartawan, hari Senin (20/5/2024), mengatakan penelitian yang mereka lakukan berangkat dari hasil performa akademik pelajar biasanya diukur melalui survei Programme for International Student Assessment (PISA). Terhitung sejak tahun 2010-2024 Indonesia mengalami penurunan skor. Sementara pada tahun 2022, TikTok telah muncul sebagai salah satu platform media sosial yang paling diminati, menawarkan penggunaannya dengan menyuguhkan video-video singkat berkisar antara lima detik hingga tiga menit. “Pada saat itu juga, teknologi secara masif mulai masuk ke dalam kehidupan kultural masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi yang di dalamnya ada TikTok, membuka wacana baru tentang dampak teknologi terhadap performa akademik seorang pelajar,”  kata Rizqi. Penelitian berjudul “Short Video Storm: Menilik Pengaruh Konten Video Singkat TikTok terhadap Attention Span Pelajar dan Konsekuensinya Terhadap Tren Penurunan Nilai PISA” didanai oleh Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH). Penelitian ini dilakukan mahasiswa Fakultas Filsafat dan FMIPA UGM. Mereka adalah Rizqi Vazrin, Romdhoni Afif N, Radhita Z Jannah, Della Ayu Banon dari Filsafat, dan Immanuella Rere (Statistika). Berdasarkan dari hasil penelurusna literatur disebutkan bahwa fenomena antara konsumsi konten singkat bisa berdampak dengan penurunan daya attention span. Sebab jika terus menerus terpapar oleh  konten video singkat dapat mengakibatkan attention span seseorang menjadi lebih pendek. “Attention span yang pendek akan berpengaruh terhadap penurunan performa akademik seorang pelajar,” paparnya. Penelitian ini yang menargetkan survei ke kelompok pelajar SMP hingga SMA yang berumur 15 tahun ini,  kata Rizqi,  bertujuan untuk mengetahui performa akademik dalam kaitannya dengan kebiasaan menonton video singkat TikTok dan apakah terjadi penurunan attention span pelajar tersebut. Penelitian diharapkan dapat menemukan implikasi yang mungkin terjadi atas fenomena tersebut baik secara positif maupun negatif, sehingga dapat dirumuskan upaya pencegahan dan perbaikan sistem pendidikan Indonesia. “Dari hasil riset ini diharapkan dapat menjadi bentuk wacana baru dalam menyikapi fenomena penurunan attention span dan tren penurunan nilai PISA sehingga masyarakat menjadi lebih bijaksana dalam pengimplementasian nilai tersebut,” pungkasnya.*

Dosen Peternakan UGM, mengingatkan masyarakat tidak sembarangan dalam menentukan hewan qurban dan memberi tips memilih hewan sehat Hidayatullah.com—Sebentara lagi umat Islam Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Qurban. Dosen Fakultas Peternakan UGM, Ir. Panjono, S.Pt., MP., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., mengingatkan masyarakat lebih jeli dan tidak sembarangan dalam memilih hewan kurban khususnya sapi. Di bawah ini adalah syarat utama memilih sapi kurban menurut Ir. Panjono;Hewan sapi harus sehat dan tidak cacat Sapi yang sehat bisa dilihat dari penampilan fisik maupun tingkah lakunya. Penampilan fisik sapi kurban yang sehat antara lain moncongnya segar, bersih, tidak berbuih, tidak berbau, dan tidak terlihat adanya luka. Tracak kakinya menyerupai tempurung kelapa tertelungkup (mbathok dalam Bahasa Jawa). Matanya bersih, bersinar, tidak merah (belekan dalam Bahasa Jawa), dan tidak ada kotoran (blobok dalam Bahasa Jawa), serta pantat maupun anus juga bersih, tidak ada tanda-tanda mencret. Dari tingkah laku, sapi yang sehat akan terlihat cukup aktif dan tidak lesu. Nafsu makannya bagus dan menunjukkan aktivitas memamah biak (atau nggayemi dalam Bahasa Jawa).“Kalau sapi mencret jelas itu tanda-tanda sakit,” terang Panjono, Kamis (16/5/2024).Panjono juga mengingatkan masyarakat atau panitia kurban agar bisa merawat dengan baik sapi kurban yang telah dibeli jauh hari. Mereka bisa menitipkan kepada peternak sapi setelah dibeli dari pasar atau pedagang hewan kurban. “Jangan sampai setelah dibeli dan dipelihara sapi justru menurun kondisi tubuhnya atau bahkan jatuh sakit,” urainya. Meskipun saat ini sudah agak mereda, imbuh Panjono, masyarakat harus tetap mewaspadai munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD). “Keduanya merupakan dua jenis penyakit yang masih menjadi wabah,” ungkap Panjono mengingatkan.*

Hidayatullah.com—Psikolog Klinis dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Dr. Indria Laksmi Gamayanti, menanggapi maraknya fenomena kasus kekerasan pada anak yang terjadi belakangan ini, Selasa (2/4/2024). Gamayanti menyebutkan ada tiga macam bentuk kekerasan pada anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosi, dan kekerasan seksual. Saat anak terjadi kekerasan fisik dan kekerasan seksual, pasti diikuti dengan kekerasan emosi atau psikis. Meski begitu, kekerasan yang paling banyak terjadi dan belum banyak disadari adalah kekerasan emosi. Kondisi di mana anak mendapatkan ujaran kemarahan, kebencian, penghinaan, dan bentuk kekerasan verbal lainnya. Yang sangat disayangkan, pelaku kekerasan yang paling banyak melakukan justru berasal dari orang terdekat anak, khususnya orang tua dalam hal pola asuhnya. “Secara psikologis, pelaku kekerasan cenderung memiliki gangguan kesehatan mental dalam dirinya sendiri. Faktor pemicu dari tendensi tindakan kekerasan pada pelaku juga bermacam-macam, mulai dari kesiapan mental orang tua, kondisi ekonomi, hingga pengalaman kekerasan serupa di masa kecil,” jelasnya dikutip laman UGM. Orang dewasa yang melakukan kekerasan pada anak ini umumnya adalah orang-orang yang tidak matang secara emosi. Bahkan mungkin saja orang yang semasa kecilnya juga menerima tindakan kekerasan. Padahal ketika seseorang mengalami kekerasan di masa kecil, maka ada potensi ia akan melakukan kekerasan yang lebih parah ketika beranjak dewasa. “Bayangan masa lampau atau trauma masa kecil orang tua memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kekerasan serupa atau lebih terhadap anaknya,” tutur Gamayanti. Tak hanya oleh orang dewasa, kekerasan juga dapat terjadi pada sesama anak. Bentuk kekerasan ini banyak ditemui dalam kasus-kasus perundungan pada lingkungan sekolah atau teman bermain. Menurut Gamayanti, penyebab anak melakukan tindakan kekerasan kepada sesamanya juga bisa disebabkan dari lingkungan dan pola asuh orang tua. “Bisa jadi anak tersebut juga menerima kekerasan dari orang tua, atau kurangnya validasi sehingga cenderung mencari validasi pada sesamanya,” tambahnya. Dalam ilmu psikologi, kekerasan semasa kecil dapat diklasifikasikan sebagai Adverse Childhood Experiences (ACEs) atau pengalaman-pengalaman buruk di masa kecil. Dampaknya, anak akan cenderung memiliki masalah kesehatan mental dan tendensi kekerasan yang tinggi ketika tumbuh dewasa. Berbagai kasus juga menunjukkan gejala yang berbeda. Beberapa anak menjadi pribadi yang pendiam, murung, tercekat, cenderung nakal, sering menangis, bahkan ada yang terlihat baik-baik saja hingga sering disalahartikan sebagai proses penyembuhan trauma yang cepat. Gejala ini banyak luput disadari oleh orang tua, di mana sebenarnya anak membutuhkan penanganan lebih dari dampak kekerasan tersebut. “Apabila terjadi kekerasan, sebaiknya memberikan penanganan yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak. Kalau di psikologi, metode recovery pada anak itu bermacam-macam, ada asesmen yang harus dilakukan untuk memberikan penanganan terbaik. Ada yang membutuhkan perubahan pola asuh, lingkungan yang mendukung, jadi bukan hanya anak sebagai faktornya. Tapi orang tua juga perlu mendapatkan penanganan,” ucap Gamayanti.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Diketahui, kasus kekerasan pada anak terus meningkat. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.547 kasus kekerasan terjadi di Indonesia. Angka ini merupakan peningkatan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Ironisnya, mayoritas kekerasan tersebut banyak terjadi di lingkup keluarga, yakni sebesar 35%. Bahkan dari hasil berbagai penelitian juga menyebutkan, kekerasan pada anak justru dilakukan oleh orang dewasa terdekat. Pada banyak kasus, pelaku merupakan orang tua, guru, pengasuh, bahkan sesama anak sendiri dapat melakukan tindak kekerasan. “Kekerasan pada anak bisa dilakukan oleh siapa saja, sayangnya menurut penelitian banyak dilakukan oleh orang-orang dewasa terdekat yang justru seharusnya bisa menjadi pelindung dari anak tersebut,” terang Gamayanti.*

Hidayatullah.com—Agresi ’Israel’ ke Gaza yang masih berlarut-larut dan belum menemui titik terang. Kondisi ini diperparah dengan pernyataan Amerika dan ‘Israel’ yang enggan melakukan gencatan senjata. Menurut Guru Besar Bidang Hukum Internasional, Fakultas Hukum UGM, Prof. Sigit Riyanto, S.H., L.L.M, Palestina sebagai sebagai negara berhak menentukan nasibnya sendiri dan tinggal di tanah airnya. Apalagi sudah ada pelanggaran terhadap norma jus cogens berupa genosida, pengusiran, pembantaian, baik sebelum atau sesudah ‘Israel’ berdiri. Menurutnya, pendudukan sebelum abad 20 bisa jadi menjadi cara untuk memperoleh suatu wilayah, dan itu legally justified. Namun saat itu hukum internasional eurosentris, setelah berdiri PBB maka proses dekolonisasi terjadi. “Maka yang namanya pendudukan tidak lagi menjadi cara yang diperbolehkan untuk menambah wilayah. Jadi pendudukan itu bersifat temporal, suatu saat harus dikembalikan,” ucap Sigit, Kamis (14/3/2024), di kampus UGM. Perkara di mahkamah internasional dalam memperjuangkan tanah Palestina menurut Sigit belum akan menemui titik terang jika PBB sebagai pemegang hak sengketa antar negara belum bertindak tegas. “Apalagi dengan penolakan upaya gencatan senjata, akan terus ada korban jiwa yang berjatuhan di tanah Palestina sendiri. Bantuan dari negara-negara lain, termasuk dari Indonesia akan sulit dilakukan,” jelasnya. Sementara Dosen Hubungan Internasional UII, Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D., mengatakan Yahudi sejak lama menempati wilayah Gaza, namun ketika paham Zionis masuk, dan pemerintah Inggris menjalin kepentingan dengan Zionis, barulah penjajahan dan penjarahahan wilayah terjadi. “Hari ini yang kita lihat, mayoritas wilayah Palestina itu dikuasai oleh ‘Israel’. Sekarang itu cita-cita dua negara sudah menjadi ‘mitos’, karena yang terjadi di Palestina sekarang bukan two-state, melainkan one-state reality. Walaupun ada Hamas dan Fatah yang berkuasa di tepi barat, tapi yang mengontrol darat, laut, udara Palestina ini adalah ‘Israel’,” terang Hasbi. Menurutnya, solusi pembagian wilayah secara adil dan merata di tanah Palestina sudah hampir mustahil untuk tercapai. Hal ini kemudian menimbulkan kondisi settled colonization atau penjajahan tetap selama lebih dari 75 tahun.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Ia mengapresiasi atas komitmen dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina yang senantiasa disalurkan dengan berbagai cara. Tidak hanya pemberian bantuan pada masyarakat Palestina, namun juga upaya secara hukum pada Mahkamah Internasional. Badan hukum milik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau The International Court of Justice (ICJ) memiliki setidaknya dua tugas, yakni memberikan fatwa hukum pada anggota PBB dan menyelesaikan sengketa antar negara. Pada salah satu ketentuan, untuk bisa membawa sengketa negara ke ranah ICJ diperlukan persetujuan antara kedua belah pihak.*

JAKARTA (Arrahmah.id) – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar acara nonton bareng film dokumenter Dirty Vote sebagai bagian dari kuliah umum perdana Departemen Hukum dan Tata Negara, Selasa (13/2). Agenda nonton bareng ini dilangsungkan lewat zoom cloud meeting yang dimulai pukul 09.00 WIB. Dalam undangan yang beredar, hadir sebagai narasumber yakni tiga ahli tata […]