Sri Mulyani

DUGAAN korupsi penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencuat. Hal ini dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.Dalam mengusut dugaan korupsi ini, Kemenkeu telah membentuk tim terpadu bersama LPEI, BPKP, JAMDatun dan Inspektorat Kemenkeu. Kredit-kredit bermasalah di LPEI seluruhnya akan diinvestigasi.Terungkap bahwa ada 4 debitur yang diduga terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun. Sri Mulyani mendorong agar LPEI bersih dari korupsi.“Pada kesempatan yang baik pada hari ini kami bertandang ke Kejaksaan dan pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin sangat baik hati menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur tersebut,” kata Sri Mulyani, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).“Hari ini kami khusus menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun,” tambahnya.BACA JUGA: Harga Beras Naik 7%, Menteri Keuangan Sri Mulyani Minta Waspada!4 Debitur Diduga FraudDalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan empat perusahaan yang terindikasi fraud. Berikut empat perusahaan tersebut:1. RII sebesar Rp 1,8 triliun2. SMS Rp 216 miliar3. SPV Rp 144 miliar4. PRS Rp 305 miliar“Jumlah keseluruhannya adalah Rp 2.505.119.000.000 triliun. Ini tahap pertama, nanti ada tahap keduanya,” kata Burhanuddin.Dia kemudian mengingatkan agar perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan BPKP segera menindaklanjuti masalah ini. Dia menegaskan jika ada perusahaan yang tidak menindaklanjuti masalah ini, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.“Saya ingin ingatkan yang sedang dilakukan pemeriksaan BPKP tolong segera tindaklanjuti ini daripada ada perusahaan ini nanti kami tindaklanjuti secara pidana,” kata Burhanuddin.Sektor Usaha 4 DebiturKejaksaan Agung pun mengungkap empat bidang usaha dari perusahaan yang dilaporkan itu. Dari kelapa sawit hingga nikel.“Perusahaan-perusahaan yang empat ini adalah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (18/3).Ketut mengatakan ada empat perusahaan yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Sementara itu, enam perusahaan lainnya masih dalam proses audit oleh BPKP, Inspektorat Keuangan Kemenkeu, dan Jamdatun.“Untuk tahapan pertama ada empat perusahaan. Lalu nanti kalau diserahkan ke Jaksa agung, itu ada enam perusahaan dengan nilai Rp 3 triliun,” ujarnya.Ada 6 Korporasi LainDisebut akan ada batch kedua yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp 3 triliun dan 85 miliar. Burhanuddin mengatakan hal itu masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset.Burhanuddin mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur batch kedua yang sedang diperiksa oleh BPKP agar segera menindaklanjuti.BACA JUGA: Peringatkan soal Penipuan Berkedok Investasi, Sri Mulyani Ajak Masyarakat Tingkatkan Literasi Berinvestasi“Saya ingin imbau nanti kepada nanti beberapa PT, ada 6 perusahaan. Tolong segera tindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan tadi, antara BPKP kemudian dari Inspektoratnya, dari JAMDatun, tolong ini laksanakan sebelum nanti akan ada penyerahan dalam tahap duanya, itu sebesar Rp 3 triliun,” kata Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/3).Namun Burhanuddin belum mengungkap keenam perusahaan debitur yang sedang diperiksa oleh BPKP.Burhanuddin mengingatkan agar perusahaan yang sedang dalam pemeriksaan BPKP segera menindaklanjuti masalah ini. Dia menegaskan jika ada perusahaan yang tidak menindaklanjuti masalah ini, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.“Saya ingin mengingatkan yang sedang dilakukan pemeriksaan BPKP tolong segera tindaklanjuti ini daripada ada perusahaan ini nanti kami tindaklanjuti secara pidana,” kata Burhanuddin. []SUMBER: DETIK

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini harga beras sudah mengalami kenaikan yang tinggi. Menurutnya, butuh kewaspadaan tinggi terhadap fenomena ini apalagi momen bulan puasa dan Lebaran sudah di depan mata. Dia mencatat saat ini kenaikan harga beras sudah mencapai 7,7% sejak awal tahun alias year to date. Dari awalnya berada di Rp 14.000 per kilogram, harga beras kini sudah mencapai rata-rata di atas Rp 15.000 per kilogram. “Kita harus waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date, hingga 21 Februari telah mencapai harga rata-rata Rp 15.175. ini yang berkontribusi pada inflasi volatile food pada headline inflation kita,” beber Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Kamis (22/2/2024). BACA JUGA: Sebanyak 600 Ribu Ton Beras Impor Segera Masuk RI Selain beras menurut catatan Sri Mulyani, beberapa komoditas juga mengalami kenaikan. Mulai dari cabai merah yang naik mencapai 17%, telur ayam yang naik 3,9%, daging ayam yang naik 2,2%, hingga bawang putih yang naik 1,9%. Menurutnya kenaikan harga barang pokok ini menjadi tantangan besar menjelang bulan puasa, di mana konsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Bila masalah ini tak terselesaikan bisa-bisa tingkat inflasi Indonesia terus meningkat, dalam hal ini harga-harga akan terus meroket di tengah masyarakat. “Ini menjadi tantangan menjelang Idulfitri dan Ramadan, maka volatile food mesti segera distabilkan agar headline inflation kita masih bisa dijaga rendah pada saat inflasi dunia dan negara maju mengalami penurunan,” papar Sri Mulyani. Meski begitu, dari catatan Sri Mulyani, inflasi di Indonesia secara keseluruhan masih cukup stabil bahkan masih rendah dibandingkan beberapa negara maju dan juga inflasi rata-rata global. BACA JUGA: Jokowi Akui Harga Beras Naik, tapi Masih Lebih Murah dari Singapura-Timor Leste Core inflation di Indonesia di bulan Januari 2024 tercatat 1,68%, sementara itu administered prices inflasinya tercatat rendah di 1,74%, hanya inflasi volatile food yang cukup tinggi mencapai 7,2%. “Di dalam negeri kita cukup baik menjaga stabilitas. Inflasi di Indonesia relatif rendah dibandingkan negara maju maupun inflasi global. Inflasi relatif rendah masih terjaga hingga akhir tahun,” papar Sri Mulyani. [] SUMBER: DETIK