sahroni

CAWAPRES nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Bendum NasDem, Ahmad Sahroni menilai langkah Gibran sowan sangat baik.“Sangat baik, itu sebagai anak bangsa sowan ke para pihak, langkah yang bagus,” kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (15/2/2024).Sahroni menilai ada baiknya pertemuan dilakukan setelah keluar hasil hitung suara dari KPU. Menurutnya saat ini semua pihak sedang menunggu hasil rekapitulasi suara KPU.BACA JUGA: Sahroni Usul PPATK Buka Nama Partai yang Disebut Dapat Aliran Rp 195 M“Tapi lebih baiknya tunggu hasil keputusan Hitung Real dari KPU. Sekarang masih pada nunggu hasil rekap KPU,” ujarnya.Sebelumnya, Gibran mengutarakan keinginannya sowan ke paslon 1 dan paslon 3 saat pidato di Istora Senayan, Rabu (14/2). Dia mengatakan semuanya adalah bersaudara.“Secara pribadi, ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3 karena, sekali lagi, Bapak-Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara,” kata Gibran di Istora Senayan.Dia pun meminta agar tidak perlu menjelek-jelekkan pasangan lain. Dia kembali ingatkan bahwa semuanya bersaudara.BACA JUGA: Anies, Cak Imin, hingga Sahroni Jadi Sasaran Roasting Kiky Saputri“Sekali lagi, Bapak-Ibu, jangan cuma… tidak perlu mem-bully, menjelek-jelekkan pasangan lain, ataupun pendukung dari paslon 1 dan 3. Kita semua bersaudara,” ujarnya.Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 dari berbagai lembaga survei Prabowo-Gibran unggul. Hasilnya menunjukkan mereka menang satu putaran. []SUMBER: DETIK

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hukuman penjara tak membuat para koruptor jera. Selain dipenjara, Sahroni ingin koruptor dimiskinkan.“Saya sepakat kalau sekarang hukuman penjara untuk koruptor tak serta-merta menimbulkan efek jera. Kita harus cari cara efektif yang bukan hanya menimbulkan efek takut, tapi juga mengembalikan kerugian negara,” kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (12/12/2023).Sahroni meminta KPK hingga kejaksaan bisa menelusuri secara tuntas uang negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Lalu, menurut dia, hasilnya harus dikembalikan menjadi kas negara secara maksimal.“Efek ‘memiskinkan’ ini pasti akan ditakuti koruptor karena, selain dipenjara, keluar penjara nanti juga mereka tidak dapat apa-apa,” ucapnya.Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap banyaknya temuan kasus korupsi di Indonesia dibanding negara lain. Jokowi mencatat ada 1.385 orang yang terdiri atas pejabat negara, swasta, hingga birokrat yang dipenjarakan dari periode 2004-2022 karena tersandung kasus korupsi.Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12). Jokowi memaparkan rinci angka pejabat negara, swasta, dan birokrat yang telah dipenjarakan karena terjerat kasus korupsi.“Catatan saya, 2004-2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. Itu termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD, ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur, dan 162 bupati dan wali kota,” kata Jokowi.“Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi ada 8 komisioner, di antara KPU, KPPU, dan KY, dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat, terlalu banyak,” lanjut Jokowi.Jokowi mengatakan tidak ada negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia. Jokowi merasa ironi kasus korupsi masih banyak ditemukan hingga saat ini.“Banyak sekali, sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan sebanyak di Indonesia. Dengan begitu, banyaknya orang pejabat yang dipenjarakan apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi,” ujarnya.Jokowi mengatakan perlu evaluasi total terkait hal ini. Jokowi setuju dengan adanya program pendidikan, pencegahan, hingga penindakan yang dicanangkan KPK, tapi perlu ada sesuatu yang harus dievaluasi.“Artinya ini kita perlu mengevaluasi total saya setuju apa yang disampaikan Ketua KPK pendidikan pencegahan penindakan ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus di evaluasi total,” ujarnya. []SUMBER: DETIK

BENDAHARA Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni bertanya kepada anak Anies Baswedan, Mikail Baswedan soal ketertarikan masuk dunia politik. Sahroni berkelakar jangan sampai masuk ke politik langsung disuruh menjadi Wali Kota atau Gubernur.Hal itu disampaikan Sahroni dalam acara GEN-AMIN (gerakan anak muda Indonesia) di SCBD, Jakarta, Senin (11/12/2023). Mikail hadir langsung di lokasi.“Gua mau tanya langsung, you mau politik apa nggak?,” tanya Sahroni.BACA JUGA: Wakil Ketua KPK Tak Malu Firli Jadi Tersangka, Sahroni: KPK Harusnya Prihatin“Kalau ditanya sekarang nggak tahu jawabannya ya,” jawab Mikail.Sahroni kemudian menegaskan alasannya bertanya minat politik ke Mikail agar jangan sampai ke depan jika ayahnya kelak menjadi presiden, Mikail berpolitik praktis. Dia ingin anak muda memiliki kebanggaan terhadap politik.“Yah, jadi kalau teman-teman kondisinya mau berpolitik, as a way dia sebagai anak calon presiden yang kita usung menjadi calon presiden yang akan datang, better demi keutuhan, punya pride politik seorang anak muda, kita pastikan kita suruh dia mau politik atau nggak,” ujarnya.“Jangan sampai nanti tiba-tiba ketika Pak Anies dua periode yang akan datang Mikail disuruh maju sebagai wali kota, disuruh maju sebagai Gubernur, kita nggak mau dong,” lanjutnya.Sahroni juga tidak ingin anak muda ke depan gaya berkampanyenya hanya modal joget. Dia mengatakan anak muda harus punya intelektual.“Kita berharap anak muda ke depan ini cara kampanyenya tidak pakai gaya-gaya joget lah, atau menari lah, jangan, anak muda harus punya intelektual. Anak muda harus berpikirnya punya bobot. Kalau disandingkan dengan para anak muda di geng sebelah, kalian nggak ada apa-apanya. Tapi kalian punya intelektual Jadi jangan pernah takut,” ucapnya.BACA JUGA: Sahroni Sebut Harusnya MKMK Sekalian Berhentikan Anwar Usman Sebagai Hakim MKMenurut Sahroni, Mikail harus punya porsi untuk terjun membantu ayahnya untuk menarik anak muda masuk politik. Meskipun survei Anies kecil, Sahroni yakin Anies akan menang.“Michael yang kita saksikan sekarang adalah dia harus bisa memilih pada porsi menjadi politisi atau membantu bapaknya untuk menjerat anak muda berkarya melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara. Caranya gimana? Caranya mari kita semua mengupayakan apa yang akan dilakukan oleh capres yang katanya capresnya miskin, yang tidak ada daya upaya, tapi minimal semangat punya kemauan. Kalau Anies sekarang sudah underdog lah, surveinya jelek, nggak pernah bagus, baliho dipasang di bandara dirobek lalu di Jawa Tengah dirobek, udah pasti kalah ngapain mesti takut,” jelasnya. []SUMBER: DETIK

WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang merasa tidak malu meskipun Firli Bahuri jadi tersangka. Sahroni menilai para Komsioner KPK, termasuk Alexander Marwata, harusnya sekarang prihatin dengan kondisi KPK.“Komisioner KPK harusnya tetap prihatin dengan keadaan sekarang,” kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (24/11/2023).Sahroni tidak mau ambil pusing terkait perbedaan pendapat antara Alexander Marwata dengan Nurul Ghufron yang justru meminta maaf. Dia menyerahkan kepada masyarakat menilai pendapat Alexander Marwata.“Kalau Pak Alex bilang nggak malu, biar masyarakat yang menilai sendiri, setiap orang memang beda-beda (pendapat),” ucapnya.BACA JUGA: Presiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK FirliMeski demikian, Bendum Partai NasDem ini tetap menghargai pendapat Alexander Marwata. Menurutnya, semua orang juga memang harus menghormati asas praduga tak bersalah.“Kita dukung kata Pak Alex Ini masih tahap awal dan kita menghormati dengan asas praduga tak bersalah, pada prinsipnya kalau sudah berhadapan di mata hukum semua sama dan tidak ada yang istimewa, hormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian,” tuturnya.BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan, Terancam Penjara Seumur HidupAlexander Marwata Tak MaluKetua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak malu meski Firli telah jadi tersangka.“Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Karena apa? Ini belum terbukti, belum terbukti,” ujar Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/11).Alex mengatakan semua pihak harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah. Termasuk dalam kasus Firli Bahuri.“Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah, itu dulu yang kita pegang,” ujarnya. []SUMBER: DETIK

WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni merespons hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Menurut Sahroni, harusnya MKMK juga memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim MK.“Ironis memang, harusnya MKMK sekalian berhentikan sebagai hakim MK,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).Bendahara Umum NasDem itu mencontohkan bila di masa depan ada kasus konsitusi dan yang bertugas jadi hakim adalah Anwar Usman. Menurutnya, nantinya putusan MK berpotensi tidak dipercaya.BACA JUGA: Ketua MK Ungkap Progres Gugatan Batas Usia Capres Cawapres“Bisa menimbulkan keributan-keributan baru yang berakibat jatuhnya kredibilitas lembaga MK,” terang Sahroni.Sahroni mengaku jarang melihat pejabat di Indonesia yang mengundurkan diri bila kinerjanya dinilai buruk. Menurutnya, pejabat tersebut biasanya harus dipecat dahulu, baru mengundurkan diri.“Jadi ya saya nggak aneh kalau Anwar Usman tidak mau mundur, walau satu negara sudah tahu betapa dia tidak berintegritas, berdasarkan vonis dari MKMK,” imbuh Sahroni.Pelanggaran Etik BeratSebelumnya, Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.Putusan tersebut terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” ujar Ketua MKMK Jimly saat membacakan putusan, Selasa (7/11).“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” sambungnya.BACA JUGA: Diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman Masih Hakim KonstitusiAnwar Usman Angkat BicaraAnwar Usman pun angkat bicara. Bagi Anwar, pemberhentian tersebut tidak sedikit pun membebaninya.“Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya,” kata Anwar dalam konferensi pers di kantor MK, Jakarta.Anwar percaya di balik peristiwa ini akan ada hikmah yang besar. Namun dia akan meluruskan berbagai hal agar masyarakat memahami tentang apa yang sesungguhnya terjadi.“Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini insyaallah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan dan khusus bagi MK, nusa, dan bangsa,” ucap Anwar. []SUMBER: DETIK