Tag:
Ridho Rahmadi
Suaraislam.id
Milad Ketiga Partai Ummat, Bertekad akan Intensif Menyapa Ummat se-Indonesia
Jakarta (SI Online) – Partai Ummat yang didirikan pada tahun 2021 lalu, pada 17 Ramadhan 1445 Hijriah tahun ini telah berusia 3 tahun. 17 Ramadhan yang merupakan hari Nuzulul Qur’an memang dipilih sebagai tanggal deklarasi oleh para pendiri Partai Ummat yang salah satunya adalah Bapak Reformasi, Prof. Dr. M Amien Rais, MA.“Salah satu makna penting pendirian Partai Ummat bertepatan pada tanggal 17 Ramadhan adalah keinginan Partai Ummat untuk menjadikan nilai-nilai Qur’ani menjadi pedoman dalam kehidupan berpolitik bersama dengan Hadits yang shohih” jelas Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi.“Karena menurut Partai Ummat kondisi Indonesia hari ini yang sedang tidak baik-baik saja akibat krisis akhlak di berbagai dimensi kehidupan dimana nilai-nilai Qur’ani semakin jauh ditinggalkan terutama oleh para pemimpinnya” tambahnya.Rencananya Partai Ummat se-Indonesia akan membuat rangkaian acara dalam rangka Milad seperti bazaar murah, bantuan sembako ke masyarakat dan acara halal bi halal pasca Idul fitri yang dirangkaikan dengan Tasyakuran Milad ke-3 Partai Ummat.“Pimpinan pusat telah menginstruksikan seluruh struktur DPW hingga Ranting untuk melakukan aktivitas yang dapat mengenalkan Partai Ummat di tengah tengah masyarakat seiring dengan momen Milad ini” ujar Ridho.Seperti kita ketahui bersama, Pileg tahun 2024 yang baru saja berlalu dan Partai Ummat telah mendapatkan suara dari para konstituen pemilihnya.Oleh sebab itu, melalui ajang Milad ke-3 ini, Partai Ummat akan memulai (Kick Off) rangkaian kegiatan secara intensif dan massif untuk terus menyapa masyarakat agar Partai Ummat semakin dikenal dan diharapkan masyarakat semakin bersimpati untuk menitipkan suaranya ke Partai Ummat serta menjaga amanah dari para pemilihnya, sehingga Partai Ummat dapat mengawal kehidupan keummatan, berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Qur’ani baik di ranah legislatif maupun eksekutif.“Insya Allah, Partai Ummat akan terus bersama ummat untuk mengawal kehidupan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik sesuai tema Milad ke-3 kali ini yaitu tiga tahun merintis kepercayaan Ummat demi NKRI adil makmur” pungkas Ridho. (TH)
Suaraislam.id
Lebih dari Setengah Suara Hilang, Partai Ummat Desak KPU Hentikan Sirekap
Jakarta (SI Online) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan adanya kecurangan pada Pemilu Pilpres maupun Pileg 2024.Dalam pernyataan sikapnya, Partai Ummat merasa terjadi kezaliman yang massif pada perhelatan Pemilu 2024.Berikut isi pernyataan sikap Partai Ummat yang dibacakan oleh ketua umumnya Ridho Rahmadi dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).1. Partai Ummat mengucapkan terima kasih kepada semua pemilih Partai Ummat di semua tingkatan. Partai Ummat akan terus memegang kepercayaan yang diberikan oleh para pemilih dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Partai Ummat tidak sendiri, tetapi sudah mempunyai konstituen dalam berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.2. Tim pemenangan Partai Ummat menemukan lebih dari setengah suara Partai Ummat hilang terutama disebabkan oleh kekacauan SIREKAP. Padahal aplikasi SIREKAP merupakan basis utama penghitungan suara di seluruh tingkatan.3. Partai Ummat melihat adanya kecenderungan dimana partai-partai baru memperoleh suara yang relatif jauh di bawah ambang batas parlemen.4. Partai Ummat terus mengumpulkan bukti yang merugikan Partai Ummat dan pada saatnya nanti kami akan membawanya ke Bawaslu. Di banyak dapil potensial tiba-tiba suara Partai Ummat hilang.5. Kekacauan penghitungan suara ini disebabkan oleh algoritma SIREKAP yang ditengarai dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak lainnya.6. Partai Ummat juga menemukan bahwa penempatan Server aplikasi SIREKAP di luar negeri. Hal ini jelas membahayakan penyelengaraan Pemilu karena membuka pintu masuk manipulasi data hasil Pemilu.7. Meletakkan Server Pemilu di luar negeri juga melanggar Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 pasal 20 tentang keharusan keberadaan server di Indonesia untuk data penting yang menyangkut sektor publik dan menggunakan APBN.8. Partai Ummat melihat adanya cacat formil yang dilakukan oleh KPU dengan tidak ditempelkannya formulir C Hasil Salinan di kantor-kantor kelurahan/desa seperti diamanahkan oleh Pasal 66 ayat 4 PKPU Nomor 25 tahun 2023. Padahal langkah tersebut adalah tahapan wajib yang sangat penting sebagai bentuk transparansi proses penghitungan dan pemenuhan hak masyarakat.9. Partai Ummat banyak sekali menemukan kasus dimana belum diunggahnya foto formulir C Hasil ke situs resmi KPU, hal ini jelas melanggar PKPU Nomor 25 tahun 2023.10. Hasil penghitungan SIREKAP telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggaraan Pemilu.11. Partai Ummat mendesak agar KPU segera menghentikan penggunaan SIREKAP dan melakukan penghitungan secara manual.12. Partai Ummat mengusulkan penggunaan E-Voting berbasis Blockchain di masa mendatang untuk proses yang lebih cepat dan akurat, aman dari kecurangan, serta yang tidak kalah penting menghemat anggaran hingga 93 Triliun Rupiah. Konsep ini pernah kita sampaikan di hadapan KPU pada tahun 2022.13. Partai Ummat bersama semua elemen masyarakat akan terus mengawal proses penghitungan suara agar berlaku jujur dan adil serta ikut serta dalam upaya hukum untuk melawan kecurangan yang terjadi. Melawan kecurangan adalah bagian dari melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, dan Partai Ummat tidak akan beranjak dari posisi ini.“Demikianlah pernyataan sikap Partai Ummat ini, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada bangsa dan rakyat Indonesia agar bisa menjadi negeri yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur. Amiin ya Rabbal Alamin,” tandas Ridho Hidayat.Dalam konferensi pers tersebut, Ridho didampingi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat Taufik Hidayat, Anggota DPP Partai Ummat Nurdiati Akma, Tim Hukum Partai Ummat Muhammad Yuntri dan lainnya. [ ]
Suaraislam.id
Partai Ummat Tolak Intimidasi terhadap Jurnalis
Jakarta (SI Online) – Partai Ummat mendukung gagasan sekaligus janji calon presiden Anies Baswedan yang ingin melakukan perubahan terkait jaminan kebebasan mengemukakan berpendapat bagi masyarakat.“Saat ini indeks demokrasi di negara kita menurun, salah satunya terkait kebebasan sipil. Selama ini kita berada dalam kondisi yang tidak bebas khususnya bagi orang-orang yang kritis, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kriminalisasi yang terjadi,” ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam keterangan persnya, Jumat (29/12/2023).Kondisi demikian, kata Ridho, tidak hanya menimpa warga sipil secara umum, bahkan terhadap insan pers yang punya kewenangan dan dilindungi undang-undang itu juga terjadi.“Saat ini sedang ramai di pemberitaan terkait adanya intimidasi terhadap Najwa Shihab, kita menyayangkan jika sosok wartawati sekelas beliau dan timnya tidak luput dari tekanan. Padahal seorang jurnalis itu dilindungi undang-undang dalam menjalani pekerjaannya,” ujar Ridho dalam keterangan persnya, Kamis (28/12/2023).Ridho menjelaskan, dalam undang-undnag pers seorang jurnalis mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. “Jika seorang jurnalis saja yang dilindungi undang-undang terkena ancaman atau intimidasi, bagaimana nasib rakyat biasa yang ingin mengutarakan pendapat kritisnya?” tanya Ridho.Oleh karena itu, kata Ridho, sesuai prinsip Partai Ummat yaitu menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, pihaknya menyerukan agar tidak boleh lagi ada intimidasi atau ancaman kepada rakyat apalagi insan pers.“Jadi harus kita serukan untuk menolak intimidasi terhadap jurnalis dan rakyat, kita perjuangkan kembali kebebasan berpendapat, dan kita harus berupaya memanfaatkan momen pergantian kepemimpinan saat ini untuk melakukan perubahan,” seru Ridho.Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan janji calon presiden yang didukung Partai Ummat yaitu Anies Baswedan yang akan merevisi undang-undang yang membelenggu kebebasan berpendapat.“Insyaallah jika Anies dan Partai Ummat menang, rakyat tidak takut lagi mengutarakan pendapat selama itu bukan fitnah dan hoaks, rakyat tidak lagi menggunakan istilah Wakanda atau Konoha jika ingin mendeskripsikan Indonesia lewat kritiknya,” tandas Ridho. [ ]
Mediaislam.id
Partai Ummat: Tolak Intimidasi terhadap Jurnalis
Jakarta (Mediaislam.id) – Partai Ummat mendukung gagasan sekaligus janji calon presiden Anies Baswedan yang ingin melakukan perubahan terkait jaminan kebebasan mengemukakan berpendapat bagi masyarakat.
“Saat ini indeks demokrasi di negara kita menurun, salah satunya terkait kebebasan sipil. Selama ini kita berada dalam kondisi yang tidak bebas khususnya bagi orang-orang yang kritis, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kriminalisasi yang terjadi,” ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam keterangan persnya, Jumat (29/12/2023).
Kondisi demikian, kata Ridho, tidak hanya menimpa warga sipil secara umum, bahkan terhadap insan pers yang punya kewenangan dan dilindungi undang-undang itu juga terjadi.
“Saat ini sedang ramai di pemberitaan terkait adanya intimidasi terhadap Najwa Shihab, kita menyayangkan jika sosok wartawati sekelas beliau dan timnya tidak luput dari tekanan. Padahal seorang jurnalis itu dilindungi undang-undang dalam menjalani pekerjaannya,” ujar Ridho dalam keterangan persnya, Kamis (28/12/2023).
Ridho menjelaskan, dalam undang-undnag pers seorang jurnalis mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. “Jika seorang jurnalis saja yang dilindungi undang-undang terkena ancaman atau intimidasi, bagaimana nasib rakyat biasa yang ingin mengutarakan pendapat kritisnya?” tanya Ridho.
Oleh karena itu, kata Ridho, sesuai prinsip Partai Ummat yaitu menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, pihaknya menyerukan agar tidak boleh lagi ada intimidasi atau ancaman kepada rakyat apalagi insan pers.
“Jadi harus kita serukan untuk menolak intimidasi terhadap jurnalis dan rakyat, kita perjuangkan kembali kebebasan berpendapat, dan kita harus berupaya memanfaatkan momen pergantian kepemimpinan saat ini untuk melakukan perubahan,” seru Ridho.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan janji calon presiden yang didukung Partai Ummat yaitu Anies Baswedan yang akan merevisi undang-undang yang membelenggu kebebasan berpendapat.
“Insyaallah jika Anies dan Partai Ummat menang, rakyat tidak takut lagi mengutarakan pendapat selama itu bukan fitnah dan hoaks, rakyat tidak lagi menggunakan istilah Wakanda atau Konoha jika ingin mendeskripsikan Indonesia lewat kritiknya,” tandas Ridho. [ ]
Suaraislam.id
Partai Ummat Sesalkan Penistaan Agama oleh Mendag Zulkifli Hasan
Jakarta (SI Online) – Partai Ummat menyesalkan dan mengecam sikap tidak hormat Menteri Perdagangan Zukifli Hasan yang menjadikan rukun, bacaan dan gerakan shalat sebagai lelucon murahan demi mendukung salah satu capres.“Di tengah suasana menjelang perhelatan demokrasi 2024, seharusnya semua pihak ikut menjaga ketenteraman di tengah masyarakat. Tetapi justru sebaliknya, salah satu menteri dan juga sekaligus ketua partai politik melakukan penistaan agama yang sangat potensial berakibat pidana,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).Baca juga: Wakil Wantim MUI: Kelakar Zulhas Soal Shalat Masuk Kategori Penistaan AgamaRidho mengatakan gerakan shalat dan rukunnya merupakan hal yang suci dan harus diterima apa adanya karena itu perintah dari Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah Saw, karenanya tidak bisa dijadikan bahan lelucon, apalagi kalau hanya untuk mendukung salah satu capres.“Jadi kita bisa menyimak lewat potongan video yang viral itu bahwa saudara Zulkifli Hasan dengan sadar dan sengaja membuat olok-olok terhadap shalat yang dimuliakan di dalam Islam. Partai Ummat sebagai partai Islam sangat menyayangkan ini terjadi,” kata Ridho.Dalam potongan video yang beredar luas itu Zulkifli Hasan mengatakan sekarang ada sekelompok orang yang tidak lagi mengucapkan kata “amin” setelah surat al-Fatihah dibacakan imam karena menghindar untuk mendukung salah satu capres.Tidak cuma itu, kata Zulkifli Hasan, orang-orang tersebut juga tidak lagi menggunakan satu telunjuk ketika membaca syahadat pada waktu tahiyat, melainkan menggunakan dua jari demi menunjukkan kecintaannya kepada capres Prabowo.“Maaf, yang dikatakan Zukifli Hasan sama sekali tidak lucu karena yang dijadikan bahan lelucon adalah sesuatu yang suci bagi umat Islam. Kita shalat minimal lima kali sehari untuk menginternalisasi pesan suci dari Allah SWT. Sekali lagi, maaf, shalat, bacaan dan gerakannya tidak bisa dijadikan bahan lelucon,” tandas Ridho.Ridho menantang Zulkifli Hasan untuk mengungkapkan kejadian yang diceritakan tersebut terjadi di mana, kapan dan siapa yang melakukannya. Ridho khawatir cerita Zulkifli tersebut cuma karangan dia sendiri untuk menarik hati capres yang didukung.“Masyarakat sangat ragu dengan cerita Zulkifli Hasan tersebut. Kita khawatir apa yang diceritakannya itu cuma fiksi alias cerita karangan dia sendiri. Seanti-antinya orang kepada suatu orang atau pihak, itu tidak akan membuatnya mengganti satu telunjuk dengan dua jari waktu tahiyat,” kata Ridho.Menyikapi dugaan penistaan yang dilakukan oleh Zukifli Hasan, Ridho menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap tenang dan menempuh jalur hukum dan mempercayakan penyelesaian kasus ini ke penegak hukum.“Insyaallah kita percayakan ini ke penegak hukum. Para penegak hukum kita masih banyak yang shalat minimal lima kali sehari, yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Saya kira mereka masih punya hati nurani karena mereka masih orang Islam juga,” pungkas Ridho. []
Suaraislam.id
Sidak ke Lokasi, Partai Ummat Khawatir IKN Jadi Proyek Mubazir
Kalimantan (SI Online) – Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengunjungi lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.Dalam kunjungan yang dilakukan 18 November 2023 lalu, keduanya mendapatkan fakta-fakta yang menimbulkan kekhawatiran.“Di dekat IKN, sekelompok warga menemui kami. Mereka mengeluhkan “badai” debu yang dibawa oleh truk-truk besar, yang siang-malam keluar-masuk IKN. Dan memang benar, semakin dalam kami menuju IKN, semakin terlihat jelas lapisan debu tebal nan pekat menutupi jalan-jalan raya dan tembok-tembok rumah warga,” ujar Ridho melalui catatan perjalanannya.Ia mengungkapkan, pemandangan hijau hutan yang dilalui sebelumnya, mendadak menjadi coklat tanah-lumpur yang kering di mana-mana, seperti desa tak terawat. “Di sepanjang jalan itu pula kami lihat kantor dan mes-mes BUMN yang baru separuh jalan dibangun,” ungkap Ridho.Ketika sampai di titik nol IKN. Pihaknya berharap dapat melihat bangunan-bangunan yang kiranya sudah hampir jadi. “Karena kita semua telah mendengar, keinginan pemerintah untuk menyelenggarakan Upacara 17 Agustus tahun depan di sana. Kita juga lihat di media sosial, para influencer menampilkan latar belakang bangunan IKN yang besar dan terkesan hampir jadi,” jelasnya.“Memasuki IKN, seketika kami bingung karena tempat itu bukan sebagaimana yang ada di dalam bayangan kami. Hampir semua bangunan yang kami lalui, kalau tidak baru papan nama saja, maka baru tahap awal yang mungkin tak lebih dari 30-40 persen,” tambah Ridho.Meski demikian, ada beberapa rumah-rumah menteri yang dari luar tampak hampir jadi, tapi masih jauh untuk dapat ditinggali. Infrastruktur dasar seperti sanitasi pun juga terlihat dalam tahap awal sekali. Masih banyak yang berupa galian besar terbuka begitu saja.“Kami lanjutkan masuk lebih jauh ke IKN hingga ke bangunan bakal Istana Presiden, tak jauh dari sana juga terlihat tempat bakal upacara 17 agustus. Sama saja, menurut kami, masih jauh dari yang kami bayangkan sebelumnya. Sulit untuk membayangkan tempat itu benar-benar siap dan layak untuk upacara 17 Agustus tahun depan, kecuali kalau dipaksakan sana-sini,” tutur Ridho.Kata dia, jika dihitung-hitung entah berapa ratus kalau tidak ribuan triliun rupiah yang dibutuhkan, tidak hanya untuk menyelesaikan bangunan IKN yang secara keseluruhan, itu belum apa-apa, tapi juga untuk memindahkan peradaban pemerintahan ibukota seluruhnya ke sana.“Kemudian, entah saya yang mulai kehilangan kapasitas spasial, tapi saya melihat bangunan-bangunan di IKN termasuk istana presiden, cenderung lebih kecil ketimbang kesan yang saya dapat dari perencanaan yang dipublikasikan. Atau bukan kemampuan spasial saya yang menurun tapi akal saya yang terpedaya oleh visualisasi yang bias dan berita-berita yang menggembar-gemborkan IKN,” jelas Ridho.“Ambisius, saya takut IKN adalah lebih ke sebuah proyek ambisius kelompok kecil dengan syahwat kepentingan pribadinya, ketimbang sebuah proyek kebangsaan untuk kepentingan rakyat. Tak ada kesan kajian yang mendalam dan saintifik dari progres IKN yang kami lihat kemarin. Serba tidak siap, itulah kesan yang kami tangkap,” tambahnya.Ridho mempertanyakan, Mes-mes BUMN yang mengerjakan IKN baru saja mulai dibangun, bagaimana mau menyelesaikan bangunan-bangunan inti IKN tahun depan? Hil yang mustahal.Kata dia, entah berapa triliun dan berapa tahun lagi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan IKN, yang kalau kita pikirkan sekali lagi, sebenarnya sangat belum diperlukan.Menurutnya, APBN akan kehabisan darah dalam tahun-tahun mendatang, dan mau tidak mau harus disuntik utang agar tetap bernafas. “Padahal di sisi lain, dana IKN seharusnya dapat kita gunakan untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari stunting, gizi buruk, putus sekolah, juga pengangguran, dan kemiskinan,” jelas Ridho.Ia menilai, proyek IKN adalah proyek mercusuar yang idenya terlalu menyundul langit hingga lupa pijakan di daratan. “Ide IKN, mengingatkan saya pada karakter narcissistic megalomaniac. Karakter tersebut berpikir dirinya paling penting, paling besar dan paling mampu, sehingga jaringan saraf pusatnya menciptakan delusi yang meyakinkan dirinya sendiri bahwa membangun IKN dalam waktu sekian tahun saja itu bisa, karena dirinya hebat,” kata dia.“Saya bisa saja salah, tapi saya yakin, bagi yang melihat langsung IKN saat ini, dengan nurani yang jujur, akan berpendapat yang sama dengan saya dan Pak Amien Rais. Kami khawatir IKN akan jadi proyek raksasa yang mangkrak. Dan siapa lagi korbannya kalau bukan rakyat,” ujar Ridho kemudian.Apa yang ia ungkapkan, kata Ridho, merupakan sebuah autokritik seorang anak bangsa yang mencintai negeri dan saudara setanah airnya, yang ingin melihat negeri yang Gemah Ripah Loh Jinawi ini dikelola dengan benar sehingga semua rakyatnya hidup makmur.“Kepada saudara-saudara di Kalimantan Timur, jangan mau kita dibentur-benturkan. Kita semua setuju dengan pemerataan pembangunan di manapun termasuk di Kalimantan Timur. Tapi proses dan perencanaan yang serampangan yang malah membuat rakyat menderita nantinya, harus kita lawan,” serunya.“Dan akhirnya, Kepada Presiden Jokowi yang saya hormati, saya sarankan untuk tinjau ulang pembangunan IKN dan lakukan perencanaan kembali yang realistis dan tidak ambisius. Sehingga APBN tetap sehat, hutang yang terlanjur menggunung tak bertambah, dan permasalahan negeri yang lebih penting dapat diselesaikan terlebih dahulu, seperti gizi buruk, stunting, dan lain sebagainya,” tambah Ridho.“Dan satu lagi, kepada para influencer yang diterbangkan ke IKN dengan biaya negara yang tidak murah, jangan malah memberikan informasi false positif yang malah mengelabui sementara rakyat Indonesia. Jujurlah diri kita, untuk bangsa ini,” tambahnya kemudian.Amein Rais Ajak Jokowi Berpikir Jernih Soal IKNSementara itu, Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais mengungkapkan rasa kekhawatirannya setelah berkesempatan mengunjungi IKN. “Dan sekarang haqul yakin dengan melihat langsung, saya bisa berdiri di belakang istana presiden yang memang masih belum siap itu,” ujarnya.Belum siap yang dimaksud adalah, perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 di lokasi IKN itu.“Saya akan mengatakan bahwa ternyata ini adalah proyek raksasa, dimana dibutuhkan paling tidak 460 triliun, dan dikeroyok oleh Adi Karya, Cipta karya dan berbagai karya-karya yang lain,” ujar Mantan Ketua MPR RI itu.Menurut Amien, satu hal yang membuatnya prihatin mengenai hak atas tanah undang-undang IKN yang terbaru. “Itu jangka waktunya sampai 190 tahun, jadi hak guna usaha di IKN jangka waktunya bisa mencapai 190 tahun dalam dua siklus dan hak guna bangunan dan hak pakai totalnya 160 tahun,” ungkapnya.“Jadi ketika Saya, Pak Jokowi semua warga Indonesia sudah dimakan belatung, sudah jadi tanah, orang asing masih di sini bergentayangan menyedot kekayaan alam kita dan menguasainya,” sindir Amien.Ia mengingatkan agar Jokowi tidak memaksakan proyek IKN disaat rakyat masih banyak yang hidup dalam kesulitan.“Jadi saya cuma wanti-wanti, mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Jokowi, jadi tidak usah ngoyo, sudahlah apa adanya, kalau memang tidak selesai seperti rencana, takdir Allah lebih menentukan daripada kemauan,” ujar Amien.“Pak Jokowi menurut saya Anda menderita penyakit narcissistic megalomaniac, egoisnya tinggi sekali, tidak mau mendengarkan orang lain, punya pemikiran yang megalomaniac contohnya seperti IKN tanpa studi yang memadai tapi sekarang berantakan seperti ini, saya melihat gedung-gedung kementerian belum jadi, gedung-gedung sama sekali belum ada yang jadi, saya tidak ingin mendeskreditkan tapi ini adalah suara anak bangsa yang mudah-mudahan diterima,” kata Amien.Saat ini, kata dia, kondisi masyarakat khususnya anak-anak Indonesia masih banyak yang stunting, bahkan angkanya tinggi mencapai 26,5%. Menurutnya, daripada mubazir, sebaiknya biaya yang besar untuk IKN itu diarahkan untuk mengatasi stunting generasi bangsa Indonesia.“Saya bisa memberikan kritik yang luar biasa tetapi ini sudah cukup, jadi pesan saya Pak Jokowi harus berfikir yang jernih, apakah kebijakan anda sudah betul seperti ini?” tandas Amien. []
Suaraislam.id
Bersyukur AMIN Dapat Nomor Satu, Partai Ummat: Insyaallah Jadi Pemenang Nomor Satu
Jakarta (SI Online) – Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi bersyukur pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mendapatkan nomor urut 1 dalam Pilpres 2024.“Alhamdulillah pasangan AMIN dapat nomor 1, Insya Allah AMIN jadi pemenang nomor 1 pada Pilpres 2024,” harap Ridho dalam keterangan persnya, Rabu (15/11/2023).Ridho menambahkan, dalam pergaulan di kalangan umat Islam nomor satu biasanya dianalogikan dengan salam satu jari yang berarti tauhid, mengesakan Allah. Menurutnya, ini pertanda baik sebagai proses awal menuju perubahan. Salam satu jari juga merupakan salam khas Partai Ummat yang sering digunakan para kader Partai Ummat.“Dasar negara kita adalah Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila sila pertama juga Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan mengesakan Allah, artinya kita harus selalu bergantung hanya kepada Allah. Insyaallah dengan simbol tauhid kita lebih optimis untuk semangat berjuang dengan bertawakal kepada Allah,” jelas Ridho.Selain itu, Ridho mengajak seluruh pihak menjaga agar pemilihan umum berjalan dengan jujur, adil, sportif dan kekeluargaan.“Mari kita jaga pemilu agar berjalan lancar dan kita awasi bersama agar tidak terjadi kecurangan yang kita khawatirkan bersama,” ujarnya.“Dan jangan lupa, yang ingin perubahan agar Indonesia menjadi baik pilih nomor satu dalam Pilpres 2024,” tandas Ridho.Seperti diketahui, pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 memasuki tahapan baru. Setelah resmi ditetapkan sebagai Capres/Bacawapres dalam Pilpres 2024, tiga pasangan kini telah mendapatkan nomor urut peserta.Berdasarkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden yang dilakukan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Selasa malam (14/11), KPU menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.Di acara pengundian nomor urut tersebut, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi turut hadir bersama Ketua Bapilu Partai Ummat Taufik Hidayat. Keduanya hadir mendampingi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). []
Suaraislam.id
Dukung Fatwa MUI, Partai Ummat: Setop Beli dan Impor Produk Pro Israel, Cintai Produk Dalam Negeri
Jakarta (SI Online) – Partai Ummat mendukung penuh langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa No 83 / 2023. Fatwa tersebut menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas penjajahan Israel hukumnya wajib.Sebaliknya, lanjut fatwa tersebut, mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina baik secara langsung mau pun tidak hukumnya haram. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dapat dilakukan umat Islam melalui pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel atau produk yang mendukungnya.Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan langkah MUI perlu didukung oleh seluruh komponen bangsa sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina.“Fatwa MUI tersebut langkah yang tepat dan penting untuk didukung sebagai bukti keberpihakan kita sebagai bangsa Indonesia terhadap Palestina yang selama ini dijajah oleh Israel,” ujar Ridho dalam keterangan persnya, Senin (13/11/2023).Menurutnya, fatwa MUI ini adalah bentuk sikap tegas dan wujud konsekuensi makhluk beriman dan taat pada nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sekaligus bentuk terkini dari prinsip anti penjajahan warisan para pendiri negeri ini.Sebagai alternatif dari gerakan boikot, Ridho juga menyerukan semua pihak untuk beralih ke produk-produk dalam negeri karya anak bangsa. “Saat ini banyak UMKM yang memproduksi barang-barang yang tak kalah bagus kualitasnya, inilah saatnya cintai produk dalam negeri dengan memajukan karya anak bangsa,” jelasnya.Ridho berharap fatwa MUI tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak terkait dengan mengeluarkan kebijakan tegas. “Maka sudah sangat pantas bagi pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga terkait agar menindaklanjuti fatwa MUI tersebut dengan sikap yang lebih tegas,” jelasnya.Sikap tegas yang dimaksud Ridho adalah menghentikan perdagangan dengan perusahaan pendukung Israel. “Kami mendesak agar pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, untuk menghentikan impor produk-produk dari perusahaan pro-zionis seperti yang dimaksud dalam fatwa MUI ini,” tegas Ridho.Menurutnya, dengan melihat kekejaman kejahatan perang dan genosida yang dilakukan oleh zionis Israel tak cukup hanya dengan sikap paling rendah seperti mengutuk atau mengecam.“Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, hanya mencukupkan diri membela Palestina dengan bentuk mengecam dan aksi massa tentu jauh dari ekspektasi umat Islam. Berbuatlah lebih berani dengan menyetop impor produk-produk dari perusahaan pro-zionis tadi,” tegas Ridho.Ia mengingatkan kekuasaan adalah amanah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan keberpihakan kepada yang benar. “Anda yang punya kuasa melakukan hal ini tapi memilih diam, memilih menghindar, memilih aman daripada menunaikan amanah. Bertaubatlah, berubahlah!” ajak Ridho.Ia pun memberikan semangat dengan memberikan tagline tentang persatuan dalam membela Palestina. “Gaza adalah kita, Palestina adalah kita, Islam yang mempersatukan kita,” tandas Ridho. [ ]