Presiden Joko Widodo

Hudayatullah.com–Musyawarah Pekerja Kampus Aceh (MPKA) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap transparan secara penuh dalam proses pemilihan umum yang akan berlangsung 14 Februari 2024. Mendesak setiap orang yang bekerja sebagai panitia penyelenggara untuk menerapkan mekanisme akuntabilitas yang kuat, agar setiap tindakan yang merugikan demokrasi dapat diidentifikasi dan diatasi dengan segera. Narahubung MPKA Saiful Mahdi menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan tertulis kepada media di Banda Aceh, Selasa, (6/2/2024). Pada bagian lain, MPKA menuntut Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Apabila Presiden Joko Widodo ingin menggunakan hak untuk memperlihatkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon, maka Presiden Joko Widodo dapat menempuh cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Presiden harus menjadi negarawan yang adil di atas semua peserta Pemilu dan kelompok kepentingan,” ungkap dosen USK ini. Selain itu, tambah Saiful Mahdi, MPKA mendesak menteri yang terlibat dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden, mundur dari jabatannya saat ini untuk menjaga netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara, dan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau partai politik tertentu. Kemudian, menuntut aparat TNI, Polri, dan ASN tetap netral dan menyahuti kehendak Rakyat Indonesia sebagai pemegang mandat tertinggi NKRI untuk sebuah pemilu yang berintegritas, transparan, jujur, dan adil. Mendesak semua orang yang terlibat dalam pemilihan umum tahun 2024 mengutamakan pendekatan etis dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika bernegara, mematuhi segara peraturan, hukum, dan perundang-undangan demi menjaga kehormatan dan martabat demokrasi Indonesia. Saiful Mahdi menjelaskan, para akademisi yang bernaung dalam MPKA menyampaikan petisi #JagaDemokrasiJagaDamai ini sebagai bentuk keprihatinan atas perilaku politik sejumlah elit di Jakarta dan sejumlah wilayah yang semakin mengancam demokrasi Indonesia. “Menjelang Hari Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024, seharusnya pejabat tinggi negara dapat menunjukkan sikap politik yang menjunjung tinggi moralitas politik dan etika bernegara, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya. Namun menurut MPKA, kutip Saiful Mahdi, sangat disayangkan beberapa menteri, bahkan Presiden RI sendiri yang terlibat dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pejabat tinggi negara yang saat ini berkuasa telah menunjukkan perilaku yang mengancam moralitas politik dan etika bernegara. MPKA menyadari arti penting netralitas dan integritas aparatur negara, termasuk aparatur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pilar utama yang ikut menopang keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. “Kami melihat tindakan-tindakan rendah-moral dan nir-etika yang terjadi sampai saat ini, yang itu dapat dilihat dari penggerakan aparatur negara, serta pemanfaatan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagai upaya membajak demokrasi dari tangan rakyat,” ungkapnya. Baca juga: Resah Melihat Ketimpangan di Indonesia, Akademisi Unair Keluarkan Petisi Petisi MPKA yang ditandatangani 21 perwakilan perguruan tinggi di Aceh itu menegaskan, apabila Presiden Joko Widodo dan para pejabat tinggi negara lain terus membiarkan kondisi yang saat ini terjadi, maka bukan hanya menimbulkan ketidapercayaan terhadap integritas pemilihan umum, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi bangsa Indonesia dan perdamaian di Aceh. “Untuk itu, MPKA menuntut presiden dan wakil presiden dan seluruh pejabat tinggi negara, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap bersikap netral dan menjaga integritas dalam proses pemilihan umum yang saat ini sedang berlangsung,” pungkas Saiful Mahdi.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Berikut perwakilan MPKA:Saiful Mahdi (Universitas Syiah Kuala) Yogi Febriandi (IAIN Langsa) Muhammad Mirza Ardi (UIN Ar-Raniry) Asrul Sidiq (Universitas Syiah Kuala) Sylvia Agustina (Universitas Syiah Kuala) Harri Santoso (UIN Ar-Raniry) Reza Idria (UIN Ar-Raniry) Rizkika Lhena Darwin (UIN Ar-Raniry) Melly Masni (UIN Ar Raniry) Zikrayanti (UIN Ar- Raniry) Putra Hidayatullah (UIN Ar-Raniry) Cut Asmaul Husna (UTU) Sulaiman Tripa (Universitas Syiah Kuala) Rizanna Rosemary (Universitas Syiah Kuala) Fahmi Yunus (UIN Ar-Raniry) Saleh Sjafei (Universitas Syiah Kuala) M. Yamin (Universitas Muhammadiyah Aceh) Khairul Hasni (Universitas Al Muslim) Teuku Kemal Fasya (Universitas Malikussaleh) Bakti Siahaan (Universitas Syiah Kuala) Teuku Cut Mahmud Aziz, (Universitas Almuslim) Cut Zamharira (UIN Ar-Raniry) Yuhdi Fahrimal (UTU) Arfriani Maifizar, UTU. (Sayed M. Husen)

Hidayatullah.com—Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan “Presiden boleh kampanye dan boleh memihak”. Menurut PP Muhammadiyah,  dari sudut pandang normative apa yang disampaikan Presiden Jokowi benar, sesuai  Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu. Hanya saja, pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu. “Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden (yang aktif menjabat) kemudian mempromosikan salah satu kontestan, dengan (sangat mungkin) menegasi kontestan lainnya?,” demikian pernyataan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani yang ditandatangani Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum (Ketua) dan  Muhammad Alfian Dj (Sekretaris), yang diterima redaksi hidayatullah.com, hari Sabtu (27/1/202). Selain itu, menurut PP Muhammadiyah,  dari sudut pandang filosofis,  Presiden sebagai kepala Negara adalah pemimpin seluruh rakyat. Pada dirinya ada tanggung jawab moral dan hukum dalam segala aspek kehidupan bernegara, termasuk Pemilu. “Secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” demikian pernyataan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketiga, menurut PP Muhammadiyah, dari sudut pandang etis (dan teknis), sumpah jabatan penyelenggara negara, termasuk presiden, adalah setia pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kesetiaan ini harus diwujudkan dalam segala aktivitasnya. “Meskipun Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, saat dirinya menjabat menjadi Presiden, dirinya wajib tunduk pada rakyat bukan pada partai politik pengusung. Di luar itu, Joko Widodo, selalu akan dipersonifikasi sebagai presiden dalam aktivitas apapun,” demikian pernyataan PP Muhammadiyah. “Bahkan aktivitas keseharian yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan sekalipun,” tambah pernyataan tersebut. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan seperti pembagian bantuan sosial akan secara langsung maupun tidak langsung “dianggap” oleh sebagian masyarakat sebagai “bantuan Jokowi”. Faktanya, kondisi ini diperparah dengan adanya kesengajaan dari Presiden dan sebagian menterinya untuk memposisikan “bantuan sosial” ini sebagai “bantuan Jokowi”. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat membuat pernyaan kontroversial. Dalam pernyataannya tanggal 24 Januari 2024 Presiden Jokowi  menyebut bahwa presiden dan menteri boleh kampanye dan boleh berpihak. “Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, boleh lho memihak,” demikian pernyataan presiden di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024), yang langsung menimbulkan kontroversi di masyarakat.   Di bawah ini pernyataan lengkap Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menanggapi Presiden Joko Widodo: 1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak. 2. Meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara. Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi. 3. Meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan sensitifitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu. 4. Menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu, utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu. 5. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu yang terindikasi ada kecurangan untuk dijadikan sebagai bahan/referensi memutus perselisihan hasil Pemilu.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Sikap ini penting dilakukan oleh MK agar putusannya kelak yang bukan sekedar mengkalkulasi suara (karena MK bukan Mahkamah Kalkulator) tetapi lebih jauh dari itu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya. Tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara. 6. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, dan utamanya penyelenggara negara. Pengawasan semesta ini diperlukan untuk memastikan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas agar diperoleh pimpinan yang legitimated dan berintegritas serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh penyelenggara negara. Demikian pernyataan sikap Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini disampaikan. Pernyataan sikap ini sekaligus sebagai upaya Muhammadiyah untuk senantiasa memberi solusi untuk negeri, sebagaimana disampaikan oleh KH. Ahmad Dahlan: “Aku berdoa, berkah dan keridhoan serta limpahan rahmat karunia ilahi, agar Muhammadiyah tetap maju dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh umat sepanjang sejarah dari zaman ke zaman”. Semoga pernyataan sikap ini dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang dituju.* Ketua Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum Sekretaris Muhammad Alfian Dj

Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo menentang keras pernyataan Perdana Menteri (PM) ‘Israel’, Benyamin Netanyahu. Diketahui, PM Netanyahu membuat pernyataan tentang tidak adanya masa depan negara Palestina. “Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024). Keterangan itu disampaikan Presiden mengingat posisi Indonesia yang terus memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Presiden Jokowi juga mengutuk keras serangan ‘Israel’ terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza. Serangan tersebut kembali menelan banyak korban jiwa dan luka-luka. “Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh ‘Israel’,” kata Presiden yang menurutnya, hal tersebut sangat tidak dapat dibiarkan. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Debat terbuka tersebut dilakukan untuk membahas mengenai isu Gaza. Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu. Bahkan Menlu sampai melakukan aksi walk out’ dari ruang sidang. “Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia. Dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina, harus tegas disampaikan,” ucap Presiden.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Presiden Jokowi juga menegaskan, Indonesia menolak masuknya setiap kapal ‘Israel’ ke wilayah Indonesia. Karena, bagi Presiden, wilayah Indonesia bukan untuk melayani kepentingan negara ‘Israel’. “Sekali lagi saya menegaskan kembali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan ‘Israel’,” ujar Presiden menegaskan. Penolakan Indonesia terhadap ‘Israel’ karena atas nama kemanusiaan dan solidaritas terhadap Palestina.*

Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suhulu Hassan. Penerimaan kunjungan kenegaraan itu dilakukan Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (25/1/2024). Presiden Samia dan rombongan tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 10.30 WIB. Kedatangannya diiringi oleh pasukan marching band, pasukan berkuda, dan pasukan yang mengenakan pakaian nasional dari Paspampres. Sesampainya di halaman depan, Kedatangan Presiden Samia langsung disambut hangat oleh Presiden Jokowi. Setelah bersalaman, kedua pemimpin kemudian mengikuti prosesi upacara penyambutan resmi. Kunjungan Presiden Samia ini merupakan kunjungan kenegaraan balasan Presiden Jokowi. Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi menjadi Presiden Indonesia yang mengunjungi Tanzania setelah lebih dari 30 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menilai bahwa Afrika dan Indonesia memiliki hubungan kuat yang telah terbangun sejak lama. “Kita bersyukur memiliki akar hubungan yang kuat, sejak KAA di Bandung tahun 1955 serta Gerakan Non-Blok tahun 1961,” katanya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak Presiden Samia untuk terus memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarnegara berkembang. Yaitu melalui semangat yang pernah dimiliki dalam momentum bersejarah Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut negara-negara selatan global mencapai 85 persen populasi dunia. Oleh karenanya, Presiden menilai sudah seharusnya suara dan kepentingan negara-negara selatan global harus didengar oleh seluruh dunia. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas persiapan kunjungan Presiden Tanzania ke Indonesia yang akan berlangsung pada 24–26 Januari 2024. Pertemuan bilateral tersebut merupakan pertemuan perdana Wakamba sejak pada Januari dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Afrika Timur Tanzania pada 1 September 2023.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Dalam kunjungannya, Presiden Samia akan membawa tiga menteri dan 131 delegasi bisnis yang bergerak pada multisektor. Para delegasi bisnis ini akan hadir pada Forum Bisnis dan Investasi Tanzania-Indonesia pada 25 Januari di Hotel Mulia Jakarta. Forum ini merupakan hasil kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.  Beberapa kerja sama potensial pada bidang perdagangan, investasi, migas, mineral, energi, ekonomi biru, dan kerja sama pembangunan telah dibahas dalam pertemuan Wamenlu RI dan Menlu Tanzania.*

Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh saja ikut berkampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, lanjut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu. “Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024. “Tapi yg paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” lanjutnya dalam acara penyerahan pesawat keempat C-130J Super Hercules. Selain itu, Jokowi berpandangan bahwa menteri-menteri yang berasal dari non politik boleh ikut berkampanye karena mereka juga memiliki hak demokrasi dan hak politik. “Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ucap Jokowi. Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa seorang menteri dan presiden merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurutnya presiden dan menteri boleh saja ikut berpolitik. “Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh, gitu gaboleh. Boleh. Menteri juga boleh,” jelas Jokowi.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Acara penyerahan pesawat C-130J Super Hercules diwarnai momen menarik. Momen tersebut yakni saat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, tiga kepala staf angkatan, hingga Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, kompak mengenakan jaket bomber berwarna biru tua. Jaket biru itu diberikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.*

Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah anggaran pendidikan guna memperkuat riset dan mengejar rasio penduduk Indonesia berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) yang masih sangat rendah. Jokowi mengatakan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia hanya 0,4%. Jokowi mengaku kaget dengan data rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia terhadap penduduk produktif. Dia menyebut Indonesia kalah dari Malaysia dan Vietnam. Ia menyebut negara tetangga sudah 2,43%, adapun negara maju sudah 9,8%. Jokowi menyebut rasio lulusan S2 dan S3 terhadap penduduk produktif di Malaysia dan Vietnam mencapai lima kali lipat dari Indonesia.  “Saya kaget Indonesia di angka 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam dan Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali,” kata Jokowi pada pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1/2024). “Ini jauh sekali. Saya minggu ini rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tetapi kami carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis. Karena ini kejauhan sekali,” ujar Presiden Jokowi. Untuk riset, Presiden Jokowi akan memerintahkan Badan Riset dan Inivasi Nasional (BRIN) untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang kebutuhan riset guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada . Hal terpenting, Jokowi mengatakan kuncinya ada di perguruan tinggi bukan di BRIN. “Itu yang harus mulai digeser bahwa orkestrator boleh BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk research and development-nya harus diperkuat,” katanya. Dengan begitu, anggaran untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim akan diperbesar. “Tidak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan ganti presiden. Dimulai dulu yang gede, jadi presiden akan datang mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, 02, atau 03, tetapi dimulai dulu,” katanya. “Tidak mungkin kalau Pak Nadiem menambahkan, Presiden kemudian memotong tidak akan berani. Karena peluang ke depan untuk ekonomi hijau dan biru. Kami butuh teknologi smart farming, butuh teknologi bio energi, fast computing, fast analys yang ini memang semuanya harus segera kita siapkan,” ujar Presiden Jokowi. Menurutnya, dalam peradaban sebuah negara diberi peluang sekali untuk menjadi negara maju dan Indonesia diberi bonus demografi. “Begitu kita tidak bisa memanfaatkan itu seperti negara Amerika Latin pada 1950-1960 diberikan peluang tidak bisa memanfaatkan, akhirnya sampai saat ini masih jadi negara berkembang, malah turun jadi negara miskin, karena tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak middle income trap,” kata Jokowi. Karena itu, lanjutnya, peran perguruan tinggi harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi harus terus diperbaiki berdasarkan QS World. “Yang peringkatnya 200 ke atas masih kecil sekali. Inilah pekerjaan besar. Meskipun sudah disampaikan oleh Profesor Mohammad Nasih keluhan yang ada. Saya senang blak-blakan seperti itu. Tetapi sudah saya catat dan akan kami bicarakan,” ujar Jokowi. Dia memahami semua upaya itu butuh biaya di tengah fiskal negara. Menurutnya, SDM adalah kunci. Untuk itu pembiayaan harus diupayakan bukan hanya APBN dan ABPD tapi juga dana abadi, termasuk menghubungkan dengan industri. “APBN untuk pendidikan periode 2009-2024 mencapai Rp6.400 triliun. Dana abadi LPDP, saat dibuka Rp1 triliun, di 2023 mencapai Rp139 triliun. Jumlah penerima beasiswa meningkat tujuh kali lipat. Tetapi masih jauh dan kurang. Perlu ditingkatkan 5 kali lipat,” ucap dia. Kepala negara pun mengajak perguruan tinggi menguatkan kolaborasi dan sinergi melahirkan solusi untuk kemajuan negara Indonesia.*

Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tingkat stress guru lebih tinggi dibanding pekerjaan lainnya. Pernyataan presiden ini didasarkan  lembaga riset internasional, di Rand Corporation tahun 2022. Namun berbeda penilaian itu jika melihat seluruh anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dilihatnya ceria semuanya.  Presiden Jokowi menilai artinya lembaga riset ini mungkin bukan di Indonesia. “Kembali lagi ini lembaga riset internasional bahwa tingkat stress guru itu lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang lain. Kenapa? di situ disebutkan antara lain karena perilaku siswa, ” ujar Jokowi saat HUT ke-78 PGRI di Jakarta hari Sabtu 25 November 2023. Presiden Jokowi bahkan mengungkapkan guru Indonesia bisa juga stress jika terus dilakukannya perubahan kurikulum.  Namun kemudian Jokowi mengungkapkan perubahan kurikulum memang harus dilakukan seiring perkembangan zaman. “(Stress guru) juga karena perubahan kurikulum (disambut ketawa peserta). Hati2 pak Mendikbud tapi ya kurikulum memang harus berubah karena setiap saat perubahan itu selalu ada apalagi sekarang ini disrupsi teknologi begitu sangat cepatnya setiap hari berubah, berubah berubah terus dan juga karena perkembangan teknologi ” tambah Jokowi dikuti tvriNews. Presiden Jokowi juga mengakui tantangan besar guru adalah di daerah terpencil karena minimnya infrastruktur sarana dan prasarana yang menjadi tugas utama Mendikbud untuk mengatasinya. Presiden Jokowi mengapresiasi perjuangan guru di daerah terpencil. Kepala negara berpesan, sekolah harus menjadi taman belajar untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensi anak menjadi anak yang kokoh secara fisik emosional dan spiritual serta anak cerdas dan terampil.*

Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo mengklaim sudah ada lebih 300 surat kesepakatan awal (LoI) minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun dari jumlah itu, Jokowi mengaku belum ada yang memulai realisasinya. “Sampai sekarang sudah lebih dari 300 LoI yang telah ditandatangani. Saya kira itu setiap hari akan tambah terus. Tetapi memang sampai saat ini yang real untuk memulai memang belum. Tetapi dengan tumpukan LoI sebesar itu masak satu saja tidak,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, 20 November 2023 dikutip KBR. Presiden Jokowi menyebut saat ini pembangunan proyek IKN akan mendahulukan investor dalam negeri. “Saya kira akan banyak, hanya kita dahulukan dulu investor dari dalam negeri terlebih dahulu,” katanya. Investor Asing Masih Ragu Sebelumnya, lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik (Celios) menyebut ada beberapa faktor yang membuat investor asing belum yakin untuk menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut, ada beberapa investor ragu untuk masuk ke IKN karena terkait pemilu. “Ini menjadi salah satu tantangan dari segi stabilitas politik mereka juga mencermati apakah IKN ini akan terus dilanjutkan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dan itu menyebabkan ketidakpastian yang tinggi,” ujar Bhima kepada KBR, Ahad (19/11/2023). Selain itu, ada beberapa faktor lain yang membuat investor asing belum yakin untuk menanamkan modalnya di IKN. Di antaranya terkait dengan ketidakjelasan detail masterplan, perencanaan, dan ketersediaan infrastruktur dasar. “Masih menunggu pemerintah untuk lebih banyak membangun infrastruktur dasar jalan, jembatan, kemudian juga infrastruktur sanitasi yang berkaitan juga dengan infrastruktur energi. Baru kemudian investor akan tertarik untuk masuk,” kata Bhima. Bhima menambahkan, faktor lainnya berkaitan dengan kondisi makroekonomi global. Apalagi kata dia, saat ini suku bunga acuan di negara-negara asal investor tengah naik. “Ada juga terkait dengan inflasi dan juga ada proteksionisme dagang. Ada risiko geopolitik konflik Israel Palestina, ditambah dengan masih berlanjutnya konflik Ukraina. Itu juga menambah tingkat risiko untuk masuk ke sektor IKN. Apalagi megaproyek IKN ini juga megaproyek yang membutuhkan biaya sangat besar,” katanya. Bhima menyarankan pemerintah lebih pintar lagi meyakinkan para investor untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN. Pemerintah juga mesti memberi jaminan kepada investor, bakal ada perpindahan penduduk ke sana. “Ini juga masih menimbulkan keraguan di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, sebenarnya masih ada di Jawa. Jadi proyeksi penduduk yang akan pindah ke IKN misalnya. Apakah kemudian IKN masih akan menjadi daya tarik dalam jangka waktu yang panjang ketika masih banyak sekali pembangunan infrastruktur dan pengembangan difokuskan di Pulau Jawa. Itu menjadi pertanyaan juga dari para investor,” ucap Bhima.*