Prabowo-Gibran

​Hidayatullah.com—Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mendesak mundur Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawangsa dari jabatannya. Lantaran, Gubernur Jawa Timur itu telah resmi masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. “Soal dia (Khofifah, Red) harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Hal itu apabila Bu Khofifah sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye dalam tim TKN,” ujar Yahya Cholil Staquf, Kamis (18/1/2024). Yahya Cholil Staquf mengatakan, NU sudah menetapkan aturan. Bila pengurus dilingkungan PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye pemilihan presiden harus nonaktif dari jabatannya sampai akhir proses pilpres. Selain itu, sambung Yahya, kader yang maju menjadi calon legislatif harus mengundurkan diri dari pengurus PBNU. Sudah ada sejumlah pengurus PBNU yang mundur hingga nonaktif akibat berpolitik praktis dalam Pemilu 2024. Yahya menyatakan, PBNU juga akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan daftar pengurus. Khususnya yang dinonaktifkan maupun harus mengundurkan diri dari jabatannya, karena keterlibatan dalam Pemilu 2024. “Kami sudah membuat rincian beberapa puluh orang pengurus. Mereka mulai dari berbagai tingkatan, PBNU sampai ke ranting yang erlibat secara resmi atau menjadi calon,” katanya. Diketahui, Khofifah Indar Parawansa resmi ditunjuk sebagai Dewan Pengarah sekaligus Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Gibran. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menyampaikan informasi tersebut. Ia mengungkapkan, surat keputusan atas ditunjuknya Khofifah baru saja dibuat. “Tadi baru saya bikin SK-nya karena beliau sudah bersedia untuk menjadi Dewan Pengarah di TKN sekaligus sebagai Jurkamnas di TKN,” katanya, Kamis (11/1/2024).*

Hidayatullah.com—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras tindakan Rusli Ahmad karena masih membuat melakukan surat dengan kop surat dan stempel palsu dengan mengatasnamakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau untuk deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo-Gibran.  Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menjelaskan bahwa PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau sejak Desember lalu. Sebagai gantinya, PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung menjadi karteker Ketua PWNU Riau. Penunjukan Sulaiman sesuai dengan keputusan rapat harian syuriyah dan tanfidziyah pada 16 Desember 2023.  Belum lama ini, Rusli Ahmad membuat surat undangan dengan stempel dan kop surat palsu pada 7 Januari 2024. Surat bernomor 009/PWNU-Riau/01/2023 itu hanya ditandatangani Rusli. Dalam surat itu, Rusli mengundang pengurus PWNU Riau dan kiai NU untuk hadir dalam acara deklarasi dukungan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo-Gibran. Acara deklarasi dilakukan pada Rabu (10/1/2024).  ​​​​​​Surat dengan kop dan stempel palsu mengatasnamakan PWNU Riau​​​​​“Surat undangan yang beredar dengan mengatasnamakan PWNU Riau yang ditandatangani Rusli itu tidak sah. PBNU menganggap Rusli telah melakukan tindakan brutal karena masih mengatasnamakan Ketua PWNU Riau. Menandatangani surat sendirian dan menggunakan kop surat dan stempel palsu,” kata Amin Said Husni dikutip NU Online, Jumat (12/1/2024). Amin Said menegaskan bahwa Rusli Ahmad tidak lagi menjabat sebagai Ketua PWNU Riau sejak KPU mengeluarkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.  Ia juga menegaskan bahwa dalam kontestasi politik, NU telah memiliki panduan berpolitik yang diputuskan dalam Muktamar Ke-28 NU di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada 1989.*

Dalam beberapa hari ini saya mengamati jalan-jalan di kota Medan dan beberapa desa di Kabupaten Batubara. Untuk memperhatikan spanduk para paslon capres 2024.Apa yang terjadi? Sungguh luar biasa pemasangan spanduk paslon 02, Prabowo-Gibran. Ada di mana-mana. Cepat pula. Dan paling banyak jumlahnya.Di satu ruas jalan di Medan, ada spanduk 02 yang berjarak hanya 30 meter. Di desa jarak itu sekitar 100 meter. Dengan format dan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk “portrait” (berdiri). Ukurannya 1 meter x 1.5 meter; 1.5 meter x 2 meter, dan sebagainya.Ada pula dalam bentuk “landscape” (memanjang). Juga dengan ukuran yang bermacam-macam. Harus diakui pembuatannya sangat profesional dan tidak mungkin berbiaya murah. Sebab, bahannya pun tampak sangat bagus. Terlihat bukan bahan murahan.Nah, mengapa saya merasa perlu mengamati spanduk Prabowo-Gibran? Karena mereka adalah paslon cawe-cawe Jokowi. Ternyata memang serba hebat.Dari pengamatan kemarin bisa disimpulkan logistik APK Prabowo melimpah ruah. Dan mewah. Pengorganisasianya sangat rapi. Mulai dari desain, pencetakan, distribusi ke segenap penjuru hingga pemasangannya.Saya bisa mengatakan ini karena punya banyak pengalaman dalam hal cetak-mencetak dan pasang-memang spanduk. Dulu saya mengetuai lembaga amal yang membagi-bagikan bantuan masyarakat kepada warga fakir-miskin. Sering mencetak dan memasang spanduk.Dengan kemampuan seadanya, saya ikut mencetak dan memasang spanduk Anies-Imin. Cuma bahannya super-murah. Untuk memasangnya minta bantuan relawan. Saya hanya kasih mereka untuk beli teh manis dan gorengan.Kembali ke spanduk pilpres Prabowo-Gibran. Ada pertanyaan mendasar: dari mana duitnya? Pemasangan spanduk Prabowo di Medan dan di Batubara –serta juga di daerah-daerah lain— tidak mungkin sedikit uangnya. Sebab, itu tadi, bagus bahannya, bagus hasil cetakannya, cepat pemasangannya.Orang yang tak punya duit besar dan tidak punya kuasa besar, tak mungkin menghadirkan spanduk secara masif dan mewah seperti spanduk Prabowo-Gibran. Besar kemungkinan spanduk paslon 02 serentak dipasang di seluruh Indonesia. Tidak mungkin di Sumut saja. Untuk ini, saya tunggu apa yang Anda lihat di daerah Anda masing-masing.Seberapa besar kira-kira dana spanduk Prabowo itu? Hanya merekalah yang tahu. Kita hanya bisa membuat kali-kalinya saja. Misalnya, di Indonesia ini ada 83,794 desa dan kelurahan. Katakanlah di setiap desa dan kelurahan rata-rata dipasang 200 lembar spanduk mewah ukuran 1 meter x 1.5 meter.Sebut saja untuk mencetak sampai memasang spanduk itu diperkirakan sekitar 75 ribu rupiah per lembar. Jadi, pemasangan 200 lembar per desa atau kelurahan diperlukan dana 15 juta rupiah. Berarti untuk 83,794 desa dan kelurahan diperlukan biaya sebesar 1.2 triliun rupiah lebih.1 2Laman berikutnya