prabowo

Hidayatullah.com– Presiden China Xi Jinping, hari Ahad (20/10/2024), mengatakan pihaknya akan memelihara “komunikasi strategis yang erat” dengan sejawat baru Indonesia Prabowo Subianto.Hal itu disampaikan Xi dalam ucapan selamat atas pelantikan Prabowo, lapor stasiun televisi plat merah China CCTV seperti dilansir AFP. “China dan Indonesia secara tradisional merupakan negara tetangga yang bersahabat, dan kemitraan strategis komprehensif kedua negara terus membaik dan telah memasuki babak baru dalam membangun kemitraan strategis yang berkelanjutan,” kata Xi dalam pernyataan resminya.*

Fenomena unik terjadi di akhir masa kepemimpinam Jokowi, ribuan Hakim mogok massal mulai 7-11 Oktober 2024. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menjelaskan maksud aksinya adalah tuntutan peningkatan kesejahteraan dan tunjangan yang tidak pernah naik sejak 2012, itu dua tahun sebelum Jokowi naik tahta. Pihak MA menyebut mogok ini sebagai cuti yang waktumya bersamaan.Mungkin tidak mau disamakan dengan kalimat “mogok” buruh atau karyawan sehingga digunakan istilah cuti bersamaan. Esensinya sama saja yakni tidak bekerja. Solidaritas Hakim Indonesia akan menemui Pimpinan MA, Ikahi dan Menkum HAM. Maklum orang hukum, dibangun kesan protes ini tergambar lebih soft. Mogok-mogok juga.Betapa parah kondisi pemerintahan Jokowi ini. Jangankan buruh yang dinilai wajar jika menuntut peningkatan kesejahteraan, ini Hakim yang sebagian masyarakat menilai termasuk profesi dengan tingkat kemapanan lebih tinggi. Ruang Pengadilan telah dianggap tempat berputarnya uang-uang yang sebagiannya tentu masuk ke Panitera juga ke kantong Hakim.Sebenarnya yang terpenting adalah pembersihan ruang Pengadilan. Gerakan ini lebih bermakna ketimbang Gerakan Cuti Bersamaan. Tapi apapun itu, menuntut adanya peningkatan kesejahteraan adalah hak. Mungkin para Hakim juga melihat banyak “profesi” dan “instansi” lain yang lebih lancar dan besar dalam pemasukan. Lebih mudah dan aman pula dalam tipu-tipu pelayanan.Menurut Pasal 21 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, organisasi, administrasi dan finansial MA dan badan peradilan di bawahnya berada pada MA. Konsekuensinya memang tepat jika yang pertama “didemo” adalah MA. Namun urusan finansial keseluruhan tentu tergantung kepada porsi APBN, oleh karenanya Pemerintah dan DPR menjadi sasaran. Sayangnya Pemerintahan Jokowi sudah berada dalam status diujung tanduk. Entah tanduk banteng, kambing, atau tanduk setan.Pesan dengan bahasa ringan “cuti bersamaan” para Hakim ini adalah protes atas kebobrokan Pemerintahan Jokowi yang tidak mampu mengelola finansial dengan baik sehingga harus “menelantarkan” para Hakim. Dosa politik Jokowi bertambah. Akan tetapi ini juga merupakan pesan serius bagi Pemerintahan baru yang akan dilantik nanti.Tim Keuangan Prabowo sudah mengeluh dan panik dengan “sisa duit” yang ditinggalkan Jokowi. Sinyal buruk bagi kesuksesan pemerintahan yang akan datang, apalagi belum-belum sudah digeruduk oleh para Hakim yang uring-uringan. Di luar dugaan, gerakan para Hakim ini jauh lebih serius daripada realisasi “makan siang gratis” hasil kampanye omon-omon yang lalu.Hakim mogok akan berefek domino pada mogoknya para pejabat publik lain. Hampir semua instansi memiliki persoalan serupa soal kesejahteraan. Para Hakim telah membuat preseden buruk. Tentara, guru, dokter, mungkin juga rohaniwan dan pegawai pajak segera bersiap-siap. Jangan-jangan besok ada demo anggota DPR “serakah” menuntut dana kesejahteraan yang lebih tinggi lagi.Yang sudah jelas ada jaminan hukum untuk melakukan mogok adalah para buruh. Mogoknya para Hakim menjadi “energizer” kepada buruh untuk melakukan cuti eh mogok bersamaan untuk menuntut peningkatan kesejahteraan. Bagaimana dengan ojek online, sopir angkot, atau asisten rumah tangga jika melakukan “cuti bersamaan”? Wuih ramai sekali negara ini.Suksesnya perjuangan para Hakim akan menjadi motivasi untuk gerakan cuti bersamaan para guru, tentara, polisi, buruh dan lain-lainnya.Bravo pemerintahan Prabowo dan terkutuklah pemerintahan Jokowi.[]M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan KebangsaanBandung, 8 Oktober 2024

Terma kurang ajar dapat berarti sikap dan tindakan berlebihan seperti anak melawan orang tua atau murid mengejek guru tetapi maknanya dapat juga kurang terpelajar atau kurang memahami bagaimana menjadi orang yang terdidik. Tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Gonjang ganjing ijazah palsu yang didiamkan atau tidak diklarifikasi adalah contoh Jokowi itu memang kurang ajar. Rakyat dibodohi atau dianggap tidak ada.Di penghujung masa Jabatannya, kurang ajar Jokowi semakin nyata dan sengaja. Tidak peduli atau takut menghadapi cemoohan atau tekanan. Tentu bukan hebat tetapi hilang rasa malu apalagi dosa. Semua dikerjakan sepertinya nir moral. Tanpa moral politik, moral hukum, dan tentu moral agama. Kebijakannya steril dari pertimbangan agama. Wajar jika orang bertanya agama Jokowi itu apa? Sinkretis, sekuler, mistis, paganis atau hedonis? Yang jelas agama islam tidak seperti itu.Kasus pengorbitan dan pengkarbitan anak-anak untuk naik singgasana adalah contoh kurang ajarnya. Di samping kapabilitas yang rendah juga cara pengorbitannya tidak fair. Mekanisme curang digunakan. Gibran berselancar tidak halal melalui MK dan KPU. Kaesang menunggangi MA. Jokowi memang joki yang mumpuni atau mahir dalam memanipulasi.Ketika memasuki bulan-bulan akhir, Jokowi nekad mengangkat 3 (tiga) Wamen tanpa jelas urgensinya. Ada Wamenkeu, Wamentan dan Wameninves. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk pekerjaan itu selain “bagi-bagi” atau “bargaining” semata. Atau mungkin agar ada kaderisasi maling yang dipersiapkan untuk nanti. Bobroknya Jokowi adalah menjadikan Kementrian sebagai sarang perampokan.Kurang ajar teranyar ialah kebijakan impor daging China, maksudnya impor manusia China. Pemerintahan Jokowi bukan hanya mengimpor hasil pertanian tetapi juga petaninya. Petani China diajak untuk bercocok tanam di Indonesia. Negara agraris ini diperkosa oleh penguasa serakah. Di tengah pribumi yang terengah-engah mencari kerja, Jokowi memberi kerja kepada orang-orang China.Menjelang pelantikan pemerintahan baru, Jokowi bukan menyiapkan warisan yang berharga tetapi justru harta beracun. Pemerintahan ke depan dibuat dalam keadaan “makan buah simalakama”. Prabowo terpaksa berada di persimpangan jalan. Buah itu sedang disiapkan oleh Jokowi dengan pengawalan anjing herder RRC yang mengancam dan sewaktu-waktu menerkam.Rakyat Indonesia tidak boleh diam melihat kejahatan yang ada di depan mata. Jokowi kurang ajar di depan mata Megawati, teman seiring yang ditonjok. Kurang ajar kepada Prabowo diikat dengan jasa habis-habisan untuk dikendalikan. Dan Jokowi kurang ajar kepada rakyat Indonesia. Mencekik dan menyengsarakan. Memaksa untuk menerima Jokowi agar tetap berkuasa melalui dinasti.Atas karakter kurang ajar itu, Megawati harus ‘all out’ melawan. Lalu gulingkan. Berontak dari penyanderaan kasus. Prabowo juga mesti mandiri jangan menjadi ‘bebek lumpuh.’ Buktikan bahwa setelah menjadi Presiden tumbuh jati dirinya, tumbuh nasionalismenya dan tumbuh keprajuritannya. Tidak gemoy, geboy, dan letoy selamanya.Akhirnya rakyat harus menjadi penentu dan membangun kesadaran untuk merebut kembali kedaulatannya. Jangan teruskan Indonesia menjadi Negara Oligarkhi. Mulainya dari tangkap dan adili Jokowi.[]Asyari Usman, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.Bandung, 21 Juli 2024

Hidayatullah.com – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pada tanggal 2 Juli bahwa negaranya siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian bersama Indonesia untuk memastikan gencatan senjata di Jalur Gaza. Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa ia telah melakukan percakapan via telepon dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa mereka “membahas serangan terhadap Palestina.” Dia menekankan bahwa mereka “siap untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza bekerja sama dengan Indonesia jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memintanya.” Anwar Ibrahim merupakan salah satu menjadi pendukung Palestina dan penentang keras kekejaman ‘Israel’ terhadap warga Palestina di Gaza. Pada bulan Juni, ia menekankan bahwa “ada situasi yang membutuhkan intervensi tanpa ragu-ragu dan tegas” dan mengutuk “kekejaman mencolok yang dilakukan Israel di ladang pembantaian dengan dalih membela diri, dan kolonialisme pemukim yang tak ubahnya seperti kampanye genosida yang sistematis untuk menggusur seluruh penduduk asli.” Sebelumnya, presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pada bulan Juni lalu bahwa negaranya siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diminta. Pada konferensi keamanan Shangri-La Dialogue, Prabowo menyatakan, “Ketika dibutuhkan dan ketika diminta oleh PBB, kami siap untuk menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau gencatan senjata yang prospektif ini serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak dan semua pihak.” Prabowo adalah mantan jenderal pasukan khusus dan Menteri Pertahanan Indonesia saat ini. Dia akan mulai menjabat pada bulan Oktober. Baca juga: Anwar Ibrahim Melarang Perusahaan Pelayaran ‘Israel’ Berlabuh di Malaysia   Dukungan Malaysia ini menyusul pengumuman Presiden AS Joe Biden tentang proposal tiga fase gencatan senjata di Gaza, yang kemudian ditolak oleh ‘Israel’. Prabowo lebih lanjut menyatakan bahwa diperlukan investigasi yang komprehensif terhadap bencana kemanusiaan di Rafah dan “solusi yang adil” untuk konflik tersebut. “Dan itu berarti hak-hak tidak hanya Israel untuk eksis, tetapi juga hak-hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah air mereka sendiri, negara mereka sendiri, hidup dalam damai,” tambahnya. Pada bulan Mei, pihak berwenang di UEA, Mesir, dan Maroko mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan inisiatif yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk membentuk “pasukan penjaga perdamaian” di Gaza setelah perang berakhir, menurut para pejabat Barat dan Arab yang berbicara dengan Financial Times. “Tiga negara Arab telah melakukan diskusi awal, termasuk Mesir, UEA, dan Maroko, namun mereka ingin AS mengakui negara Palestina terlebih dahulu,” kata seorang pejabat Barat yang tidak disebutkan namanya kepada media Inggris tersebut.* Baca juga: Kecam Dominasi Dolar AS, Anwar Ibrahim: Malaysia akan Gabung BRICS

Amman (SI Online) – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto saat berbicara dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) terkait Gaza di Amman, Jordania, Selasa (11/6), menyatakan Indonesia siap mengevakuasi korban, membangun RS lapangan, dan mengirimkan lebih banyak tenaga medis ke Gaza.Dalam forum tingkat tinggi yang digelar oleh Mesir, Jordania, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo juga menyebut Indonesia siap meningkatkan kontribusinya untuk mendukung kerja UNRWA di Gaza.“Kami siap meningkatkan secara signifikan kontribusi kami untuk UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi di Palestina), serta bantuan kemanusiaan lainnya yang dibutuhkan. Kami juga siap mengerahkan lebih banyak tenaga medis, membangun rumah sakit (RS) lapangan untuk beroperasi di Gaza,” kata Prabowo saat berpidato mewakili Presiden RI Joko Widodo dalam acara tersebut.“Kami juga siap untuk sekali lagi mengerahkan kapal bantu rumah sakit, dan mengerahkan seluruh Alutsista udara yang ada untuk berpartisipasi menerjunkan bantuan (airdrop) jika dibutuhkan,” sambung Prabowo.Dalam acara itu, Prabowo melanjutkan Indonesia bersedia mengevakuasi 1.000 pasien, yaitu para korban perang, dan mengobati mereka di Indonesia.“1.000 pasien itu akan dirawat di rumah sakit-rumah sakit Indonesia, dan akan dipulangkan ke Gaza saat situasi di sana kembali normal,” kata Prabowo.Tidak hanya itu, Menhan Prabowo juga menyatakan Indonesia bersedia mengevakuasi anak-anak, terutama mereka yang kehilangan orang tuanya dari Gaza ke Indonesia.“Mereka akan mendapatkan perawatan pascatrauma, juga kami akan sekolahkan mereka, kemudian mereka akan pulang ke Gaza saat situasinya kembali normal,” kata Prabowo.Terlepas dari berbagai bantuan yang siap diberikan Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza, Prabowo menekankan krisis kemanusiaan di Gaza hanya dapat berhenti manakala Israel dan Palestina menyepakati solusi dua negara (two-states solution) sehingga keduanya dapat hidup berdampingan.“Hanya dengan solusi dua negara itulah, konflik ini dapat berakhir,” kata Prabowo menutup pidatonya.KTT terkait Gaza di Amman, Jordania, digelar atas inisiatif Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sissi, Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.KTT itu dihadiri pemimpin sejumlah negara, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan pejabat tinggi dari Irak, Lebanon, Jepang, Rwanda, Australia, Mozambik, Uni Eropa, Siprus, Jerman, Komisi Eropa, Inggris dan Irlandia Utara.KTT itu diawali dengan pidato dari para penggagas, yaitu Raja Jordania, Presiden Mesir, dan Sekretaris Jenderal PBB, kemudian pidato dari Presiden Palestina.Dalam acara yang sama, Kepala Urusan Kemanusiaan PBB — yang bekerja di bawah Sekjen PBB — Martin Griffiths juga melaporkan isu-isu yang dibahas dalam rangkaian KTT itu.Griffiths menyebut isu-isu terbagi tiga, yang dibahas secara mendalam oleh tiga kelompok kerja, yaitu pertama terkait dukungan dana untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, kedua menyangkut strategi mempercepat gencatan senjata, dan ketiga terkait langkah-langkah awal untuk pemulihan di Gaza.sumber: antara

PRESIDEN  Joko Widodo atau Jokowi meminta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 didasarkan pada tiga prinsip utama: seirama, berorientasi hasil, serta tepat sasaran. Tahun depan pemerintah akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka – putra sulung Jokowi. Presiden mengemukakan pandangannya saat pengarahan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. “Semuanya harus in line,” kata Jokowi. “Misalnya, pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah mau mengonversi sawah menjadi properti, enggak sinkron namanya.” BACA JUGA: Jokowi Disebut Dorong Mega-Prabowo Bertemu, PDIP Sebut Tak Perlu Mak Comblang Jokowi mengatakan RKP harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan. Presiden pun meminta agar anggaran pemerintah harus dialokasikan sesuai program prioritas yang ada dan tidak digunakan untuk program-program yang tidak produktif. Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai Presiden-Wapres terpilih di KPU pada Rabu 24 April 2024. Pasangan ini belum secara terang-terangan menjelaskan mengenai bentuk tim transisi pemerintahan. Dalam Pilpres 2024, Menteri Pertahanan di pemerintah Jokowi dan putra sulung Jokowi ini mengusung visi-misi keberlanjutan pemerintah saat ini. Sejumlah pihak menilai Prabowo-Gibran tidak perlu membuat tim transisi. Sebab, mereka siap meneruskan program Jokowi dan menyesuaikannya dengan rencana kerja mereka. Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa dirinya juga tidak membuat tim transisi khusus untuk peralihan pemerintahan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, dia menyebut menyiapkan transisi antara pemerintahannya dengan pemerintahan berikutnya sehingga transisi berjalan mulus. Istana Kepresidenan mengatakan Jokowi menyiapkan masuknya program-program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran, termasuk yang bisa segera dieksekusi setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang. “Semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakan pondasinya oleh Presiden Jokowi,” kata dia dalam pesan kepada Tempo pada Kamis, 25 April 2024. Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, mengatakan timnya siap membantu penyiapan RAPBN seandainya diminta Jokowi. Ia menilai, koordinasi penyiapan RAPBN 2025 merupakan langkah untuk menyiapkan pemerintahan baru sekaligus membuat transisi kebijakan fiskal berjalan mulus. BACA JUGA: Sebut Kabinet Hak Prerogatif Presiden, Jokowi: Kalau Usul Boleh “Koordinatornya tentu Menkeu Sri Mulyani,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 24 April 2024. Drajad mengatakan TKN Prabowo-Gibran juga bersedia membantu Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia (BI) menyiapkan postur maupun rincian RAPBN 2025. Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sudah menyiapkan berbagai program pembangunan. Beberapa di antaranya merupakan kelanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi. Drajad dalam keterangan pada Rabu kemarin tidak mengelaborasi program-program yang dia maksud. [] SUMBER: TEMPO

GANJAR Pranowo memilih berada di jalan oposisi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar mendeklarasikan itu di depan para pendukungnya. Hal itu disampaikan Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN, di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Hadir dalam acara ini Mahfud dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Mulanya, Ganjar bersama Mahfud mengumumkan langsung pembubaran TPN Ganjar-Mahfud. Ganjar menyatakan tugas TPN Ganjar-Mahfud telah selesai. BACA JUGA: TKN Dukung Gibran Bertemu Anies dan Ganjar, Diharapkan Turunkan Tensi “Salam saya buat teman-teman dan dengan mengucap syukur alhamdulillah, kita tutup seluruh kegiatan TPN dan beberapa orang masih akan tetap berlanjut,” kata Ganjar. Ganjar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak di TPN Ganjar-Mahfud yang membantu kegiatannya selama bertarung di Pilpres 2024. Ganjar mengaku bangga dikelilingi orang-orang hebat. “Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih. Tentu saya dan Pak Mahfud merasa bangga ada orang-orang hebat di belakang saya dan di depan saya tentu saja yang selama ini kita bersama-sama memperjuangkan demokrasi dan kebenaran,” ujarnya. Deklarasi Oposisi Ganjar Pranowo kemudian mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. “Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” kata Ganjar. Ganjar mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ganjar meminta tidak ada saling mencibir soal itu. BACA JUGA: Soal Amicus Curiae Megawati, Tim Ganjar-Mahud Sebut Ada Upaya Antidemokrasi “Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir,” katanya. Menurut Ganjar, cara naik kelas yang dia maksud adalah menyampaikan kritik ke pemerintah melalui jalur di DPR RI. Dia menyampaikan kritikan yang disampaikan melalui DPR adalah cara bagus untuk mengontrol pemerintahan. “Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” ungkapnya. [] SUMBER: DETIK

KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sudah ada diskusi pembagian jatah menteri di koalisi Prabowo-Gibran. Waketum Gerindra Habiburokhman mengaku tak tahu isi diskusi soal pembagian jatah menteri. “Saya tidak tahu persis karena yang tahu persis isi pembicaraan para ketum (parpol) tentu, para ketum sendiri,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024). Habiburokhman tak menampik bila format dan komposisi kabinet mulai dibahas. Pasalnya sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai. BACA JUGA: Jokowi Disebut Dorong Mega-Prabowo Bertemu, PDIP Sebut Tak Perlu Mak Comblang “Pak Prabowo punya kelegaan waktu untuk menyusun kabinetnya, sekitar 5 bulan ke depan,” jelas Habiburokhman. Menurutnya, wajar bila nantinya menteri-menteri Prabowo bukan hanya dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM merupakan koalisi yang berisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. “Wajar juga kalau menteri beliau kelak bukan hanya dari anggota KIM, apakah Nasdem dan PKB dapat? nanti akan ditentukan oleh Pak Prabowo setelah menyerap aspirasi elemen-elemen bangsa,” tuturnya. Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay turut berkomentar. Ia menduga diskusi pembagian jatah menteri bersifat terbatas. Berkenaan dengan jatah menteri, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. BACA JUGA: Luhut ke Presiden Terpilih Prabowo: Jangan Bawa Orang Toxic ke Pemerintahanmu “PAN dari dulu percaya dengan Prabowo. Itu sebabnya, PAN setia mendampingi beliau dalam 3 kali pemilu. Karena itu, kami percaya bahwa Prabowo sudah memiliki agenda untuk memberikan tugas-tugas kepada kader PAN di kabinet nanti,” ucap Saleh. Sebelumnya, AHY mengungkap sudah ada diskusi pembagian jatah menteri di koalisi Prabowo-Gibran. Belum diketahui kapan diskusi itu berlangsung. “Ada,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/4/2024). AHY menjawab pertanyaan apakah diskusi pembagian jatah menteri di koalisi Prabowo-Gibran sudah ada atau belum. [] SUMBER: DETIK