PPATK

Hidayatullah.com—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengimbau masyarakat jangan sampai kecanduan aktifitas perjudian online. Sebab judi akan membuka pintu kejahatan lainnya. “Kebanyakan setelah terjebak judi online. Judi online ini adalah tindak pidana awal untuk melakukan tindak pidana lain, jadi jangan sampai terjebak disini,” ucap Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Danang Tri Hartono dalam Seminar Edukatif Pencegahan Judi Online dan Literasi Digital Cyber Security di Jakarta, Rabu (24/7/2024). Danang mengatakan, biasanya orang yang sudah terjebak judi online akan terlibat pada pinjaman online (pinjol). Jika sudah begitu, menurutnya banyak kejadian yang berujung pada perampokan dan pencurian. Misalnya saja pencurian uang nasabah bank dan uang kas untuk judi online. Dampak buruk seperti itu kata dia tak hanya terjadi di swasta saja tapi juga di pemerintahan. Ia pun mengimbau agar masyarakat untuk berhenti dan jangan pernah mencobanya. Sebab biasanya orang yang terjerumus berawal dari coba-coba.*

Oleh Ine Wulansari Pendidik Generasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa anggota legislatif setingkat DPR dan DPRD terlibat judi online (judol). Ivan selaku ketua PPATK mengatakan, pihaknya telah mencatat ada sekitar 63 ribu transaksi dengan pemain mencapai 1.000 orang. Pemain tersebut berada di lingkungan legislatif mulai dari DPR, DPRD, hingga kesekjenan. Transaksi […]

JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman, akan mengusulkan agar MKD memanggil pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta data terkait anggota DPR yang bermain judi online. Dia mengatakan usulan tersebut akan dia sampaikan dalam rapat pleno MKD. “Saya akan usulkan, kan […]

JAKARTA (Arrahmah.id) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan fakta yang mencengangkan terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bermain judi online (judol). Tak tanggung-tanggung, PPATK mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota DPR dan DPRD yang bermain judi online. “Terkait apakah profesi ini kita bicara profesi, seperti pak Habiburokhman tadi apakah ada […]

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol. Bendum NasDem Ahmad Sahroni, meminta PPATK membuka nama-nama terkait.“Langsung buka aja semua nama-namanya. Jangan cuma jumlah uangnya yang disebut,” ujar Ahmad Sahroni, saat dihubungi, Kamis (11/1/2024).Sahroni menilai hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan tuduhan liar. “Daripada menimbulkan fitnah,” kata Sahroni.BACA JUGA: PPATK Tak Blokir Sepenuhnya Rekening Al-Zaytun, Ini PertimbangannyaSelanjutnya, menurut Sahroni, jika benar adanya dugaan pencucian uang maka dapat dilanjutkan ke jalur hukum. Namun, ia meminta PPATK membeberkan data selengkap-lengkapnya terlebih dahulu.“Kalau terindikasi dan diduga ada money laundry dilanjutkan ke penegakan hukum. Jadi jangan setengah-setengah,” tuturnya.PPATK sebelumnya menemukan adanya aliran ratusan miliar rupiah dari luar negeri ke rekening bendahara partai politik. Ada 21 rekening bendahara yang terendus PPATK menerima aliran dana fantastis tersebut.“Dari 21 partai politik, pada 2022 itu ada 8.270 transaksi, dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi. Mereka termasuk yang kita ketahui menerima dana luar negeri,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube PPATK, Rabu (10/1).BACA JUGA: PPATK Serahkan Laporan Analisis Harta Ponpes Al-Zaytun ke BareskrimIvan mengatakan nilai transaksi itu mengalami peningkatan dibanding pada 2022. Pada 2023 transaksi aliran uang dari luar negeri ke rekening 21 bendahara parpol mencapai Rp 195 miliar.“Di 2022, penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar di 2023 meningkat menjadi Rp 195 miliar,” kata Ivan. []SUMBER: DETIK