Tag:

pilpres

Tim Anies-Prabowo-Ganjar Siapkan Argumen untuk Kesimpulan Sidang Sengket Pilpres di MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan untuk permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. MK memberikan kesempatan bagi Pemohon, Pihak Terkait, serta KPU untuk menyampaikan kesimpulan sidang. Penyampaian kesimpulan itu dilaksanakan, Selasa (16/4/2024). Bagaimana inti kesimpulan yang akan diserahkan dari masing-masing kubu capres-cawapres? Kubu Anies-Cak Imin Tim hukum Anies dan Cak Imin atau AMIN telah memfinalisasi kesimpulan sidang untuk diserahkan ke MK. Tim AMIN akan membantah keterangan dari empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan di sidang MK. BACA JUGA: Sikapi Hasil Pilpres 2024, Mantan Ketua MK dan Mendagri Bilang Begini “Saat ini kami sedang rapat di sekretariat THN untuk memfinalisasi kesimpulan yang akan disampaikan besok siang,” kata Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan, Senin (15/4/2024). Ari membeberkan salah satu materi dalam kesimpulan tersebut. Dia mempersoalkan keterangan keempat menteri dalam sidang MK, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini. “Intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan dan tindakan nyata,” kata Ari. Ari menyoroti keterangan Muhadjir soal kunjungan Jokowi ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, keterangan Muhadjir tidak sesuai fakta. “Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrem dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan Indeks Kerentanan Pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden,” kata dia. “Keterangan Muhadjir yang tidak sesuai fakta membuktikan bahwa Kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan paslon 02,” imbuhnya. Selain itu, Ari juga membantah pernyataan Airlangga bahwa El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam. Ari menduga adanya penyalahgunaan stok beras bukan untuk bansos dan kepentingan politik. “Pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah,” kata Ari. Tak hanya soal pembagian bansos, Ari juga menyinggung pengangkatan Penjabat atau Pj kepala daerah yang dianggap berkaitan dengan pengarahan pilihan di Pilpres 2024. “Pemerintah sengaja membuat regulasi Pj. Kepala Daerah dalam bentuk ‘Peraturan Menteri’ sehingga minim partisipasi dan pengawasan dalam penyusunannya,” kata Ari. Kubu Prabowo-Gibran Serupa, tim hukum paslon pilpres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming juga mengaku telah menyusun kesimpulan sidang pada tahap finalisasi. Ketua tim hukum paslon 2, Yusril Ihza Mahendra, yakin gugatan yang dilayangkan kubu nomor urut 1 dan 3 bukan ranah MK. “Pagi ini saya finalisasi draf kesimpulan yang dikerjakan oleh para drafter Tim Pembela Prabowo Gibran dalam Perkara No 1/PHPU.PRES.XXII/2024 yang dimohon oleh Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun Perkata No 2/PHPU.PRES.XXII/2024 yang dimohon oleh Ganjar Prabowo dan Mahfud MD untuk kemudian kami cetak sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi,” kata Yusril kepada wartawan. “Kesimpulan ini akan kami serahkan Selasa 16 April kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan kepada ketua MK,” sambungnya. Yusril membeberkan kesimpulan yang disusun pihaknya itu merujuk pada fakta-fakta yang terungkap selama sidang pemeriksaan. Yusril menyatakan bahwa pihaknya menyimpulkan gugatan perkara tersebut tidak seharusnya dilayangkan pemohon ke MK. “Pada intinya, dalam kesimpulan yang kami rumuskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan kami menyatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,” ujar Yusril. “Apa yang dimohon para Pemohon, antara lain mengenai keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran bukanlah kewenangan MK melainkan kewenangan Bawaslu dan Pengadilan TUN untuk memutusnya. Begitu juga berbagai pelanggaran pemilu yang dikemukakan para Pemohon juga menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu untuk menyelesaikannya,” imbuhnya. Yusril mengatakan pihaknya juga menyimpulkan bahwa para pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam permohonannya. Dia menyinggung keterangan para saksi yang menurutnya gagal membuktikan dugaan pelanggaran. “Sementara dalam pokok perkara, kami berkesimpulan para Pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam positanya, yakni terjadinya berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan baik dengan cara melakukan nepotisme, penyalahgunaan Bansos maupun pengerahan Penjabat Kepala Daerah secara TSM atau terstruktur, sistematis dan masif. Saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan tersebut,” katanya. “Selain itu, petitum yang diajukan oleh kedua Pemohon yakni meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran yang diajukan Ganjar-Mahfud, atau diskualifikasi Gibran saja seperti dimohon Anies-Muhaimin, dan memerintakan KPU untuk melakukan Pilres ulang, tidak ada dasarnya di dalam UUD 45 dan UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, permohonan dalam petitum itu tidak beralasan hukum, sehingga layak untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya. Lebih lanjut, Yusril meminta MK menyatakan keputusan KPU soal perolehan suara pilpres tetap berlaku. “Terakhir dalam pokok perkara, kami mohon agar MK menyatakan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif tanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan tetap berlaku. Dengan demikian perolehan suara terbanyak yaitu 96.214.692 suara atau 58,58 % dari suara sah dalam pilpres yang diperoleh pasangan calon Prabowo-Gibran adalah sah menurut hukum,” kata dia. Kubu Ganjar-Mahfud Tim hukum Ganjar-Mahfud menyatakan siap menyerahkan kesimpulan sidang ke MK. Kubu Ganjar-Mahfud yakin dalil permohonan yang dilayangkan akan dikabulkan oleh MK. “Benar, besok adalah agenda menyerahkan kesimpulan ke MK terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2024. Kami sebagai tim hukum Ganjar-Mahfud sudah siap menyerahkan kesimpulan tersebut. Materi kesimpulan kami tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata perwakilan tim hukum Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, kepada wartawan. Ronny menyoroti pencalonan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang dianggap cacat prosedur. Dia menyebut pihak termohon, yakni KPU, melanggar kode etik lantaran menerima pencalonan Gibran tanpa membuat PKPU baru. “Soal PKPU pencalonan Gibran tidak diubah masih menggunakan yang lama dan mensyaratkan capres/cawapres minimal berusia 40 tahun. Karena alasan itu, maka pencalonan Gibran sebenarnya cacat prosedur karena Gibran masih berusia 36 tahun. Dan itu diperkuat dengan keputusan DKPP yang memutus ketua KPU beserta komisioner lainnya melanggar etik karena tidak melaksanakan tata kelola kepemiluan terkait dengan pencalonan Gibran,” kata Ronny. Ronny mempersoalkan sistem Sirekap yang dijalankan KPU bermasalah. Dia juga menyinggung permasalahan pembagian bantuan sosial (bansos) yang dianggap berkaitan erat dengan gelaran Pilpres 2024. “Salah satu yang dipersoalkan ahli yang kami hadirkan terkait data hasil penghitungan suara dan data administratif atau checksum yang dilakukan hingga 950 kali, misalnya pada checksum pada 1 April 2024 terdapat jumlah suara yang tidak dapat dipercaya mencapai 23-28 juta suara. Alih-alih menjawab temuan ahli kami itu, KPU selalu berdalih bahwa Sirekap hanya alat bantu,” kata Ronny. “Soal bansos, fakta persidangan dengan menghadirkan 4 menteri di MK benar-benar menunjukkan bahwa bansos erat kaitannya dengan pilpres. Mengapa, merujuk kepada berbagai indikator, bansos yang muncul terutama pada Januari-Maret 2024 tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Soal El Nino, misalnya, dibandingkan 2021 tingkatannya lebih parah tapi justru bansos El Nino sama sekali tidak ada. Sementara El Nino akhir 2023 dan awal 2024 lebih rendah dibanding 2021 tapi muncul bansos El Nino,” lanjut dia. BACA JUGA: Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK, Sri Mulyani Kutip Ayat Al-Qur’an Lebih lanjut, Ronny mengungkit persoalan komisioner KPU diduga melakukan intervensi ke jajaran KPU daerah agar meloloskan partai politik tertentu. Dengan begitu, dia yakin MK akan mengabulkan dalil permohonan yang diajukannya. “Dalam fakta persidangan juga terungkap bagaimana komisioner KPU yang mengintervensi KPU-KPU daerah agar meloloskan partai politik yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Fakta ini tidak pernah sekalipun dibantah oleh Hasyim dan komisioner KPU lainnya. Fakta ini menunjukkan bagaimana penyelenggara pemilu kita sama sekali tidak profesional dan hancur-hancuran secara moral dan integritas,” ujarnya. “Dari fakta-fakta persidangan itu kami yakin dan optimistis bahwa permohonan dan dalil kami bahwa pilpres kali ini melanggar prinsip-prinsip luber, jujur dan adil itu dikabulkan majelis hakim MK,” kata dia. [] SUMBER: DETIK

Sikapi Hasil Pilpres 2024, Mantan Ketua MK dan Mendagri Bilang Begini

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian buka suara soal hasil pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024. Jimly mengatakan, Idul Fitri atau Lebaran harus dimanfaatkan untuk rekonsiliasi setelah Pemilu 2024. Sementara Tito menginginkan agar semua pihak legawa menerima hasil Pilpres 2024. Jimly: Perlu rekonsiliasi semua pihak Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Rabu, 10 April 2024, Jimly melakukan safari dengan mengunjungi Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu, Jimly juga mendatangi rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sorenya, sekitar pukul 16.20 WIB, Jimly tiba rumah dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, di Jalan Widya Chandra III. BACA JUGA: Yakin AMIN Menang Sengketa Pilpres di MK, Ini Penjelasan Refly Harun Jimly pun berencana berkunjung ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Jimly membantah ada pembahasan serius dalam pertemuan dengan Jokowi, Megawati, dan Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Ia mengatakan Lebaran harus dimanfaatkan untuk rekonsiliasi setelah Pemilu 2024. “Perlu rekonsiliasi semua pihak,” kata Jimly di rumah Bamsoet. Menurut Jimly, putusan MK nanti mengenai sengketa Pilpres 2024 harus diterima karena putusan tersebut sudah melalui berbagai tahapan. “Perdebatannya sudah pro dan kontra dengan segala bukti. Karena itu, ketika MK membuat putusan, saya berharap kita semua terima,” kata Jimly. Tito: Kita move one Sementara Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang kini menjabat sebagai Mendagri Tito Karnavian berharap Idul Fitri 1445 Hijriah dapat menjadi momentum pemersatu pasca-pemilu. Tito mengutarakan, kini pemilu sudah hampir usai. “Tinggal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Semua bersatu sebagai anak bangsa untuk melangkah lebih maju. Kita move on (jalan terus),” ujar Tito di kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2024. Tito berpesan agar seluruh kepala daerah menjaga situasi pasca-Pemilu. Tidak hanya di level elite yang perlu rekonsiliasi, Tito berharap persatuan pandangan juga dilakukan di tingkat masyarakat. Tito pun meminta kepala daerah aktif menyatukan masyarakat yang terbelah lantaran perbedaan pilihan politik. Selain menekankan soal pemilu, pada momen Idul Fitri, Tito meminta agar para kepala daerah menjaga suasana mudik agar kondusif. BACA JUGA: Menteri Sri Mulyani-Risma-Airlangga Tiba di MK Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres “Saya minta kepala daerah dan penjabat kepala daerah semua turun ke lapangan untuk mengecek daerahnya masing-masing,” kata Tito. Diketahui, dua kubu kontestan Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, mengajukan gugatan sengketa hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) ke MK. Perkara sengketa hasil pilpres saat ini tengah berlangsung. MK tengah menguji sengketa Pilpres 2024. Pada Jumat, 5 April 2024, MK menyelesaikan sidang pemeriksaan. Sebelum membacakan putusannya pada Senin, 22 April 2024 mendatang, MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan seluruh proses PHPU Pilpres 2024. [] SUMBER: TEMPO

Kalau Gagal Hak Angket, Masih Ada Hak ‘Bangket’

Dalam beberapa hari ini ada indikasi Hak Angket untuk pilpres curang Terstruktur, Sistematos, Masif (TSM) bakalan gagal digulirkan. Gelagat yang paling menonjol datang dari Puan Maharani –ketua DPP PDIP.Ketika ditanya para wartawan, dua hari yang lalu, tentang prospek hak angket itu, Puan hanya menggelengkan kepala. Pertanda tidak ada. Sebelum ini pun Puan memperlihatkan keengganan untuk menggulirkan hak angket ini.Sebaliknya, Puan menunjukkan hasratnya untuk membangun hubungan dengan Prabowo Subianto. Dia juga tampak lebih nyaman berinteraksi dengan orang-orang Prabowo ketimbang dengan tim Ganjar Pranowo.Dari sini, harus diakui kemungkinan kegagalan hak angket DPR jauh lebih kuat dibandingkan kemungkinan bergulir. Sebab, Puan adalah figur sentral yang berperan utama untuk menentukan jadi atau tidak jadinya hak angket. Pertama, dia adalah orang nomor dua di PDIP. Kedua, Puan juga menduduki posisi terpenting di struktur parlemen, yaitu sebagai ketua DPR.Kedua posisi yang dipegang Puan ini sangat kuat untuk mencegah pengguliran hak angket. Oleh karena itu, kita semua lebih baik memikirkan cara lain untuk membongkar kecurangan TSM pilpres 2024.Sebelum kita teruskan tentang cara lain itu, tampaknya perlu ditelisik sedikit kira-kira mengapa Puan enggan melanjutkan hak angket. Ada apa? Apa yang menjadi penyebab utamanya?Pertama, andaikata jadi juga terlaksana, hak angket pilpres curang itu bisa melebar ke mana-mana. Sebagai contoh, penyelidikan angket bisa menjangkau isu-isu yang berada di luar konteks kecurangan pilpres. Termasuk penyelidikan soal dana kampanye para paslon presiden dan calon legislatif (caleg).Ini bisa memicu kegaduhan baru. Apalagi kalau Panitia Khusus (Pansus) hak angket sampai menemukan hal-hal yang mencurigakan perihal aliran dana kampanye ke para kontstan. Besar kemungkinan aspek inilah yang terlintas di kepala Puan Maharani yang membuat dia menjadi enggan mendukung hak angket itu.Kedua, pengungkapan kasus korupsi BTS Kominfo (pembangunan menara komunikasi Base Transceiver Station 4G) sempat menyebut-nyebut nama suami Puan, Hapsoro Sukmonohadi. Hampir pasti ini yang menambah kuat semangat Puan untuk menggagalkan hak angket.Dugaan keterkaitan Hapsoro dengan skandal korupsi BTS itu pula yang tampaknya mendorong Puan untuk merapat ke kubu Prabowo. Dengan harapan agar di bawah pemerintahan Prabowo (yang berkemungkinan akan disahkan oleh MK) kelak, posisi suaminya bisa aman.Yang ketiga, selain mengancam suami Puan, hak angket bisa juga mengancam sekian banyak terduga penerima duit korupsi BTS di lingkungan DPR maupun di jajaran eksekutif. Diperkirakan total kerugian negara mencapai Rp8,000,000,000,000 (delapan triliun). Cukup besar untuk sampai ke banyak pejabat negara dan individu swasta.Karena itu, boleh jadi hak angket pilpres curang akan terbentur skandal korupsi BTS. Namun demikian, ada saja kemungkinan Puan berubah sikap. Cuma, DPR sendiri memulai reses 5 April. Masa sidang berikutnya baru akan dimulai pada 5 Mei. Sehingga, momentum hak angket semakin lemah dan waktu yang tersedia makin pendek.1 2Laman berikutnya

MK Harus Berani Buat Putusan Drastis untuk Kawal Konstitusi dan Etika

Kalau dicermati sidang-sidang di MK sejauh ini, ada secuil harapan. Konstitusi mungkin bisa diselamatkan dan kesewenangan Jokowi bisa dihentikan. Lumayanlah. Walaupun harapan itu cuma secercah.Kita percayakan saja dulu pada MK. Semoga majelis hakim akan memutuskan sesuatu yang memberikan harapan untuk perbaikan Indonesia secara komprehensif.Kita yakin para hakim MK juga melihat bahwa sepak terjang Presiden Jokowi sudah sangat keterlaluan. Bahwa Jokowi hanya memikirkan kepentingan pribadi, keluarga, dan para kroninya. Seratus persen nepotisme. Bahwa Jokowi memanipulasi semua hal yang bisa diselewengkannya demi memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto di pilpres 2024.Para hakim, kecuali tidak terkoneksi dengan dinamika penyelenggaraan pemilihan umum dan pilpres, pastilah bisa menagkap atau mencatat begitu banyak kelicikan Jokowi. Artinya, tanpa dibawa secara resmi oleh Pemohon PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) ke MK pun, para hakim penjaga konstitusi itu bisa menjatuhkan penilaian tentang keculasan Jokowi.Misalnya saja tindakan Jokowi memanggil para kepala desa untuk menghadiri acara di Jakarta. Jokowi melakukan itu di masa tahapan pemilu-pilpres berlangsung. Nyaris saja terjadi deklarasi dukungan Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa) untuk Prabowo-Gibran.Tidakkah acara ini terkait dengan upaya Jokowi untuk memenangkan Gibran di pilpres? Kalau ada yang mengatakan tidak, itu sangat konyol.Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah perbuatan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. KKN inilah yang dugugat oleh rakyat. Rakyat melakukan “sidang jalanan” sampai Pak Harto mundur pada 21 Mei 1998. Menyusul kejatuhan Pak Harto itu, dibuatlah undang-undang (UU) yang secara spesifik disebut UU Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yaitu UU Nomor 28 Tahun 1999.Hari ini, unsur mana dari KKN yang tidak fenomenal di era Presiden Jokowi ini? Semuanya terjadi secara masif. Di mana-mana kolusi merajalela. Di mana-mana korupsi tak terkendali. Di mana-mana nepotisme tumbuh subur.Khusus nepotisme, Presiden Jokowi sendiri telah memberikan contoh yang konkret. Tanpa rasa malu. Anak-menantu menjadi kepala daerah dengan berlindung di balik terminologi “semua orang berhak menjadi pejabat publik”. Inilah yang dipakai Gibran untuk menjadi walikota Solo, Bobby Nasution menjadi walikota Medan, Gibran menjadi cawapres, Kaesang Pangarep menjadi ketua umum PSI, dan nepotisme itu yang mengantarkan Anwar Usman menjadi ketua MK.Bagaimana dengan kolusi? Per definisi, kolusi adalah kerja sama rahasia secara ilegal untuk memuluskan sesuatu dengan imbalan. Ini pun terjadi meluas di semua level. Apakah dalam proses pilpres 2024 tidak ada kolusi? Tinggal direnungkan sendiri saja. Apakah dalam pecawapresan Gibran tidak ada unsur kolusinya? Ini pun juga bisa dibayangkan sendiri.Sebagai contoh, apakah Jokowi berkolusi dengan para hakim MK untuk meluluskan Gibran menjadi cawapres? Mungkinkah semua berjalan bersih tanpa peranan Jokowi? Mungkinkah ketua MK –sebelum dia diberhentikan— tidak berkolusi dengan Jokowi dalam membuka pintu bagi Gibran?Seterusnya, korupsi. Apakah korupsi merajalela atau tidak di bawah rezim Jokowi? Apakah keluarga Jokowi tidak terlibat korupsi? Kalau tidak, mengapa Jokowi tidak mengambil tindakan terhadap pelaporan dugaan korupsi anak-anaknya oleh dosen UNJ (Universitas Negeri Jakarta) Dr Ubedilah Badrun?1 2Laman berikutnya

PBNU Beri Ucapan Selamat Kemenangan Prabowo, Ajak Masyarakat Fokus Persatuan

Hidayatullah.com—Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilu 2024. “PBNU mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran atas ditetapkannya sebagai pemenang Pilpres,” kata kiai yang kerap disapa Gus Yahya itu dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). Ia juga menyerukan perdamaian dan penyelesaian masalah dengan bijaksana. “Hal-hal yang menyangkut sengketa, marilah kita pecahkan dan cari jalan keluarnya. Supaya kita bisa menyelesaikannya sekaligus,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Leteh, Rembang, Jawa tengah itu. Cholil Staquf juga mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang melakukan manuver yang berpotensi mengganggu proses politik. “Mari selesaikan alur proses politik ini dengan tenang, baik, dan agenda-agenda, tugas, maupun pekerjaan yang menanti, mari segera kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar kiai kelahiran Februari 1966 itu. PBNU, sambung dia, juga mengingatkan agar penyelesaian segala masalah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Kami minta sungguh-sungguh supaya masalah appun diselesaikan dengan jalur semestinya. masalah-masalah politik bisa diselesaikan melalui prosedur lembaga politik di lembaga,” tambah dia. Yahya juga mengajak masyarakat untuk kembali bersatu dan meninggalkan persaingan politik pascapemilu, serta memfokuskan energi pada persatuan dan kebersamaan. Yahya menegaskan bahwa pemilihan umum telah berlangsung sesuai prosedur dan semua kontestan telah melakukan upaya terbaik untuk mendapatkan suara. “Mari semua perbedaan ini kita kesampingkan untuk kembali bersatu. Hal-hal yang menyangkut kampanye, sudah lah, wong (pemilu) ini sudah selesai, sudah ada hasilnya,” kata Cholil Staquf. Ia menilai, pemilu adalah prosedur dalam kontestasi politik yang biasa dilalui oleh para kontestan. Menurut Cholil Staquf, pemilu bukan pertarungan antarpihak yang dilakukan habis-habisan. “Kita diberi hak untuk memilih, sudah kita lakukan, dan hasilnya sudah keluar,” paparnya. Ia menegaskan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan kontestasi politik dan fokus pada pembangunan kesatuan. Ia menekankan pentingnya saling bermaaf-maafan di tengah suasana Ramadhan dan menuju perayaan Idul Fitri.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/“Mari bermaaf-maafan satu sama lain dan kalau kita bisa kembali mempererat kesatuan di antara kita semua insyallah siapapun yang akan memegang amanat insyaallah akan bisa menjalankannya dengan lebih baik,” tambahnya. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres pada Pemilu 2024. Hasil Pilpres 2024 tersebut tertuang dalam berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung KPU usai merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno di Jakarta, Rabu (20/3/2024). Dengan demikian, KPU menyatakan pasangan calon Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.*

Respons Anies soal AMIN Unggul di 2 Provinsi Hasil Rekapitulasi KPU

CAPRES nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung. Ucapan ini lantaran AMIN berhasil menang di 2 provinsi pada rekapitulasi nasional KPU yang masih berlangsung hingga saat ini.“Kita lihat nanti hasilnya selesai, tapi saya sampaikan kepada semua terima kasih kepada yang sudah mendukung,” ucap Anies pada wartawan ditemui di Jalan Pekayon 1, No. 17, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).“Terima kasih yang bertahan walaupun ada tekanan, walaupun ada imbalan tetap memilih yang menjadi suara hati nuraninya itu saya hargai sekali,” sambungnya.BACA JUGA: Anies Berprinsip Jadi Oposisi Jika Kalah Pilpres, Ini Kata 3 Sekjen KoalisiKPU RI saat ini masih melakukan rekapitulasi, total 36 Provinsi yang sudah selesai melakukan rekapitulasi. Berdasarkan data tersebut, Anies- Cak Imin sendiri unggul di 2 provinsi yakni Sumatera Barat dan Aceh.Batas rekapitulasi di KPU sendiri diketahui yakni besok, tanggal 20 Maret 2024. Anies mengatakan pihaknya akan menggelar nonton bareng (nobar) di markas AMIN Diponegoro X.“Tentu, pokoknya begitu kita sudah tau jadwal kita buat jadwal. Kita masih menunggu sampai ada kejelasan jadwal,” ujar Anies.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari sebelumnya mengatakan KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil Pemilu 2024 jika 38 provinsi telah selesai rekapitulasi nasional.“Begitu rekap nasional selesai, langsung penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional,” kata Hasyim kepada wartawan, Senin (18/3). []SUMBER: DETIK

Update Rekapitulasi KPU Pilpres 2024 Anies-Prabowo-Ganjar di 21 Provinsi

KPU terus melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hingga saat ini KPU telah melakukan rekap nasional di 21 provinsi, berikut hasilnya.Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (13/3/2024), rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional digelar di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN), nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Batas rekapitulasi di KPU yakni tanggal 20 Maret 2024.BACA JUGA: Rekapitulasi KPU Tingkat Provinsi: PKS Kuasai DKI JakartaPada Rabu (13/3), KPU merekapitulasi tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Riau. Dari hasil rekapitulasi itu, Prabowo-Gibran unggul.Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 21 provinsi yang sudah dilakukan KPU:1. YogyakartaAnies-Muhaimin: 496.280Prabowo-Gibran: 1.269.265Ganjar-Mahfud: 741.2202. GorontaloAnies-Muhaimin: 227.354Prabowo-Gibran: 504.662Ganjar-Mahfud: 41.5083. Kalimantan TengahAnies-Muhaimin: 256.811Prabowo-Gibran: 1.097.070Ganjar-Mahfud: 158.7884. BaliAnies-Muhaimin: 99.233Prabowo-Gibran: 1.454.640Ganjar-Mahfud: 1.127.1345. LampungAnies-Muhaimin: 791.892Prabowo-Gibran: 3.554.310Ganjar-Mahfud: 764.4866. Bangka BelitungAnies-Muhaimin: 204.348Prabowo-Gibran: 529.883Ganjar-Mahfud: 151.1097. Kalimantan BaratAnies-Muhaimin: 718.641Prabowo-Gibran: 1.964.183Ganjar-Mahfud: 534.4508. Sumatera SelatanAnies-Muhaimin: 997.299Prabowo-Gibran: 3.649.651Ganjar-Mahfud: 606.6819. Jawa TengahAnies-Muhaimin: 2.866.373Prabowo-Gibran: 12.096.454Ganjar-Mahfud: 7.827.33510. DKI JakartaAnies-Muhaimin: 2.653.762Prabowo-Gibran: 2.692.011Ganjar-Mahfud: 1.115.13811. Kepulauan RiauAnies-Muhaimin: 370.671Prabowo-Gibran: 641.388Ganjar-Mahfud: 140.73312. Nusa Tenggara TimurAnies-Muhaimin: 153.446Prabowo-Gibran: 1.798.753Ganjar-Mahfud: 958.50513. Kalimantan SelatanAnies-Muhaimin: 849.948Prabowo-Gibran: 1.407.684Ganjar-Mahfud: 159.95014. BantenAnies-Muhaimin: 2.451.383Prabowo-Gibran: 4.035.052Ganjar-Mahfud: 720.27515. Kalimantan TimurAnies-Muhaimin: 448.046Prabowo-Gibran: 1.542.346Ganjar-Mahfud: 240.14316. Kalimantan UtaraAnies-Muhaimin: 72.065Prabowo-Gibran: 284.209Ganjar-Mahfud: 51.45117. Sulawesi TenggaraAnies-Muhaimin: 361.585Prabowo-Gibran: 1.113.344Ganjar-Mahfud: 90.72718. Jawa TimurAnies-Muhaimin: 4.492.652Prabowo-Gibran: 16.716.603Ganjar-Mahfud: 4.434.80519. Sulawesi BaratAnies-Muhaimin: 223.153Prabowo-Gibran: 533.757Ganjar-Mahfud Md: 62.51420. Papua BaratAnies-Muhaimin: 37.459Prabowo-Gibran: 172.965Ganjar-Mahfud Md: 120.56521. RiauAnies-Muhaimin: 1.400.093Prabowo-Gibran: 1.931.113Ganjar-Mahfud Md: 357.298SUMBER: DETIK

Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024 Anies-Prabowo-Ganjar di 13 Provinsi

KPU menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional di setiap provinsi. KPU sudah melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 tingkat nasional di 13 provinsi.Pada Selasa (12/3/2024), rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional digelar di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN), nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Batas rekapitulasi di KPU yakni tanggal 20 Maret 2024.Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 13 provinsi yang sudah dilakukan KPU:1. YogyakartaAnies-Muhaimin: 496.280Prabowo-Gibran: 1.269.265Ganjar-Mahfud: 741.2202. GorontaloAnies-Muhaimin: 227.354Prabowo-Gibran: 504.662Ganjar-Mahfud: 41.5083. Kalimantan TengahAnies-Muhaimin: 256.811Prabowo-Gibran: 1.097.070Ganjar-Mahfud: 158.7884. BaliAnies-Muhaimin: 99.233Prabowo-Gibran: 1.454.640Ganjar-Mahfud: 1.127.1345. LampungAnies-Muhaimin: 791.892Prabowo-Gibran: 3.554.310Ganjar-Mahfud: 764.4866. Bangka BelitungAnies-Muhaimin: 204.348Prabowo-Gibran: 529.883Ganjar-Mahfud: 151.1097. Kalimantan BaratAnies-Muhaimin: 718.641Prabowo-Gibran: 1.964.183Ganjar-Mahfud: 534.4508. Sumatera SelatanAnies-Muhaimin: 997.299Prabowo-Gibran: 3.649.651Ganjar-Mahfud: 606.6819. Jawa TengahAnies-Muhaimin: 2.866.373Prabowo-Gibran: 12.096.454Ganjar-Mahfud: 7.827.33510. DKI JakartaAnies-Muhaimin: 2.653.762Prabowo-Gibran: 2.692.011Ganjar-Mahfud: 1.115.13811. Kepulauan RiauAnies-Muhaimin: 370.671Prabowo-Gibran: 641.388Ganjar-Mahfud: 140.73312. Nusa Tenggara TimurAnies-Muhaimin: 153.446Prabowo-Gibran: 1.798.753Ganjar-Mahfud: 958.50513. Kalimantan SelatanAnies-Muhaimin: 849.948Prabowo-Gibran: 1.407.684Ganjar-Mahfud: 159.950SUMBER: DETIK