Pileg 2024

Jakarta (SI Online) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraup suara paling banyak dalam Pemilihan Legislatif di Provinsi DKI Jakarta. Partai politik bernomor delapan itu mendapat suara 1.143.912.Jutaan suara PKS itu berasal dari 390.441 berasal dari pemilih di Jakarta Timur. Kemudian, 315.733 dari Jakarta Selatan. Sebanyak 215.752 suara dari pemilih di Jakarta Barat, 105.279 dari Jakarta Utara, 115.538 dari Jakarta Pusat dan 1.169 dari Kepulauan seribu.Setelah PKS, PDIP mendapat suara terbanyak kedua di DKI Jakarta. Partai yang sebelumnya menang di DKI itu hanya mendapat 941.794 suara. Penyimbang terbanyak suara PDIP berasal dari pemilih di Jakarta Timur yakni sebanyak 288.461 suara.Di Jakbar, PDIP mendapat 236.826 suara. Di Jakarta Utara sebanyak 148.764 suara, Jaksel 176.955 suara, Jakpus 71,861 suara dan Kepulauan Seribu 1.390 suara.Urutan ketiga terbanyak dipegang oleh Golkar. Partai itu mendapat 617.073 suara di DKI Jakarta. Terbanyak disumbang dari pemilih di Jakarta Barat dengan 171.767 suara.Di Jakut, Golkar mendapat 137.980 suara. Di Jaktim mendapat 111.719 suara. DI Jaksel mendapat 119.874 suara, di Jakpus mendapat 71.861 suara dan di Kepulauan Seribu mendapat 119.874 suara.Sementara itu, Partai Gerindra berada di posisi keempat yang meraih suara terbanyak di DKI yakni 611.171. Gerindra paling banyak mendapatkan suara dari pemilih di Jaktim dengan 196.708 suara.Di Jakbar, Gerindra mendapat 130.110 suara. Di Jakut 94.397 suara, di Jaksel mendapat 132.604 suara, di Jakpus mendapat 54.825 suara dan di Kepulauan Seribu mendapat 2.527 suara.Raihan suara terbanyak kelima di DKI Jakarta dipegang oleh PSI dengan perolehan 556.858 suara. Partai yang diketuai Kaesang, anak Presiden Joko Widodo itu mendapat suara terbanyak dari pemilih di Jakbar dengan 188.590 suara.Di Jaktim, PSI mendapat 122.443 suara. Di Jakut 116.513 suara, di Jaksel 81.960 suara, di Jakpus 47.164 suara dan di Kepulauan Seribu mendapat 188 suara.[]

Jakarta (SI Online) – Wakil Presiden dua periode, HM Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, Pemilu 2024 dianggap banyak pihak tidak transparan. Bahkan ia menilai pemilu kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.“Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1955, artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, oleh orang yang punya uang,” kata JK seperti dilansir Tempo.co.Pernyataan itu disampaikan JK saat menyampaikan sambutan dalam diskusi “Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), di Depok, 7 Maret 2024.JK mengaku khawatir bila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. “Itu saja masalah sebenarnya,” tegasnya.Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan saat ini rakyat Indonesia melihat dari berbagai pandangan, kemarahan dan protes. Sebab, Pemilu 2024 tidak transparan dan banyak kecurangan serta banyak hal yang menyebabkan demokrasi tidak berjalan seperti yang diharapkan.“Mulai dari dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya tidak ada demokrasi yang kita harapkan dan suara rakyat jadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan. Itu yang terjadi,” katanya.Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.“Siapa pun pemenangnya nanti, pemimpin negara harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Solusinya, masalah ini seharusnya diselesaikan secara konsitusional,” kata JK. []sumber: tempo.co

Bogor (SI Online) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor telah selesai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu...

Jakarta (SI Online) – Sejumlah anggota DPR RI mendorong penggunaan hak angket demi mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.Usulan itu disampaikan oleh tiga anggota DPR masing-masing dari Fraksi PKS, PKB, dan PDIP dalam rapat paripurna di Gedung RI, Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024.Mereka adalah anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima.Ketiganya kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang tersebut lewat interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang yang juga politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.“Saya ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” kata anggota DPR Fraksi PKS, Aus Nur Hidayat.Menurut Aus, alasan pengguliran hak angket adalah untuk memastikan momen krusial Pemilu bisa dijaga agar tetap terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, ujar Aus, hak angket bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga yang tumbuh di tengah masyarakat atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.Sementara itu, politikus PKB Luluk Nur Hidayat menyatakan dukungannya terhadap proses hak angket tersebut.“Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata dia.Luluk pun menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu di Pilpres 2024. Dia menyatakan proses Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang paling brutal yang pernah dia saksikan.Sementara itu, politikus PDIP Aria Bima meminta agar DPR RI bisa menggunakan fungsi pengawasan terhadap berbagai hal yang terjadi selama gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, pengawasan itu dapat dilakukan melalui penggunaan hak interpelasi maupun hak angket.“Kami berharap pimpinan menyikapi, dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket,” kata Aria.[]sumber: tempo.co

Jakarta (SI Online) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan adanya kecurangan pada Pemilu Pilpres maupun Pileg 2024.Dalam pernyataan sikapnya, Partai Ummat merasa terjadi kezaliman yang massif pada perhelatan Pemilu 2024.Berikut isi pernyataan sikap Partai Ummat yang dibacakan oleh ketua umumnya Ridho Rahmadi dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).1. Partai Ummat mengucapkan terima kasih kepada semua pemilih Partai Ummat di semua tingkatan. Partai Ummat akan terus memegang kepercayaan yang diberikan oleh para pemilih dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Partai Ummat tidak sendiri, tetapi sudah mempunyai konstituen dalam berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.2. Tim pemenangan Partai Ummat menemukan lebih dari setengah suara Partai Ummat hilang terutama disebabkan oleh kekacauan SIREKAP. Padahal aplikasi SIREKAP merupakan basis utama penghitungan suara di seluruh tingkatan.3. Partai Ummat melihat adanya kecenderungan dimana partai-partai baru memperoleh suara yang relatif jauh di bawah ambang batas parlemen.4. Partai Ummat terus mengumpulkan bukti yang merugikan Partai Ummat dan pada saatnya nanti kami akan membawanya ke Bawaslu. Di banyak dapil potensial tiba-tiba suara Partai Ummat hilang.5. Kekacauan penghitungan suara ini disebabkan oleh algoritma SIREKAP yang ditengarai dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak lainnya.6. Partai Ummat juga menemukan bahwa penempatan Server aplikasi SIREKAP di luar negeri. Hal ini jelas membahayakan penyelengaraan Pemilu karena membuka pintu masuk manipulasi data hasil Pemilu.7. Meletakkan Server Pemilu di luar negeri juga melanggar Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 pasal 20 tentang keharusan keberadaan server di Indonesia untuk data penting yang menyangkut sektor publik dan menggunakan APBN.8. Partai Ummat melihat adanya cacat formil yang dilakukan oleh KPU dengan tidak ditempelkannya formulir C Hasil Salinan di kantor-kantor kelurahan/desa seperti diamanahkan oleh Pasal 66 ayat 4 PKPU Nomor 25 tahun 2023. Padahal langkah tersebut adalah tahapan wajib yang sangat penting sebagai bentuk transparansi proses penghitungan dan pemenuhan hak masyarakat.9. Partai Ummat banyak sekali menemukan kasus dimana belum diunggahnya foto formulir C Hasil ke situs resmi KPU, hal ini jelas melanggar PKPU Nomor 25 tahun 2023.10. Hasil penghitungan SIREKAP telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggaraan Pemilu.11. Partai Ummat mendesak agar KPU segera menghentikan penggunaan SIREKAP dan melakukan penghitungan secara manual.12. Partai Ummat mengusulkan penggunaan E-Voting berbasis Blockchain di masa mendatang untuk proses yang lebih cepat dan akurat, aman dari kecurangan, serta yang tidak kalah penting menghemat anggaran hingga 93 Triliun Rupiah. Konsep ini pernah kita sampaikan di hadapan KPU pada tahun 2022.13. Partai Ummat bersama semua elemen masyarakat akan terus mengawal proses penghitungan suara agar berlaku jujur dan adil serta ikut serta dalam upaya hukum untuk melawan kecurangan yang terjadi. Melawan kecurangan adalah bagian dari melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, dan Partai Ummat tidak akan beranjak dari posisi ini.“Demikianlah pernyataan sikap Partai Ummat ini, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada bangsa dan rakyat Indonesia agar bisa menjadi negeri yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur. Amiin ya Rabbal Alamin,” tandas Ridho Hidayat.Dalam konferensi pers tersebut, Ridho didampingi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat Taufik Hidayat, Anggota DPP Partai Ummat Nurdiati Akma, Tim Hukum Partai Ummat Muhammad Yuntri dan lainnya. [ ]

Bogor (SI Online) – Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terus berjalan. Data perolehan suara pun mulai masuk sedikit demi sedikit.Data sementara yang dihimpun bersumber dari situs real count KPU yang dilihat pada Selasa (20/2/2024) pukul 19.00 WIB menunjukkan sejumlah Calon Legislatif (Caleg) dari sejumlah partai mulai menduduki posisi teratas.Daerah pemilihan (Dapil) Kota Bogor salah satu wilayah yang dinanti hasilnya. Berikut data perolehan caleg di Kota Bogor yang terbagi dalam lima wilayah.Di Dapil 1 Kota Bogor (Kecamatan Bogor Tengah-Kecamatan Bogor Timur) posisi teratas ditempati Subhan (Demokrat), Eka Wardhana (Golkar), Rizal Utami (PPP), Ujang Sugandi (PDIP) dan Adityawarman Adil (PKS).Posisi teratas di Dapil 2 Kota Bogor (Kecamatan Bogor Selatan) antara lain ditempati Said Muhammad Mohan (Gerindra), Rusli Prihatevy (Golkar), Dadang Iskandar Danubrata (PDIP), Dedi Mulyono (PKS), Hakanna (PAN), Fajar Muhammad Nur (Nasdem) dan Rezky Kartika (Demokrat).Tempat teratas di Dapil 3 Kota Bogor (Kecamatan Bogor Barat) ditempati Angga Alan Surawijaya (PKS), Achmad Rifki Alaydrus (PAN), Ence Setiawan (PDIP), Asep Nadzarullah (Golkar), Sendhy Pratama (Hanura) dan Devie Prihartini Sultani (Nasdem).Di Dapil 4 Kota Bogor (Kecamatan Tanah Sareal) Caleg yang berpotensi antara lain Karnain Asyhar (PKS), Mochamad Zenal Abidin (Gerindra), Ahmadi Aswandi (PPP), Anita Orimasari Mongan (Demokrat), Murtadlo (Golkar) dan Lusiana Nurissiyadah (PKB).Sementara itu, Caleg berpotensi lolos dari Dapil 5 (Kecamatan Bogor Utara) di antaranya Syafei (Demokrat), Atang Trinanto (PKS), Jatirin (PKB), Juhana (Golkar) dan Azis Muslim (Gerindra). [ ]

Hari ini, Selasa, 28 November 2023, resmi dimulai kampanye pilpres. Sebetulnya bukan hanya kampanye pilpres, melainkan juga kampanye pileg yang meliputi DPR, DPRD dan DPD.Tetapi, harus diakui, kampanye pilpreslah yang akan menjadi fokus perhatian publik. Apalagi pilpres 2024 akan menjadi barometer banyak hal. Barometer praktek demokrasi, barometer keamanan, barometer masa depan bangsa, barometer politik bersih, dan khususnya barometer kecerdasan.Artinya, banyak yang akan diukur dari kampanya pilpres selama lebih kurang 75 hari ke depan. Yang paling menonjol adalah aspek praktek demokrasi. Kita akan mengukur apakah Presiden Jokowi akan berdiri netral atau tidak. Beberapa bulan yang lalu, Jokowi pernah menegaskan bahwa dia tidak akan netral demi bangsa dan negara.Hari ini, sikap tak netral Jokowi itu pastilah lebih kental lagi. Dalam arti, ketidaknetralan Jokowi kelihatannya tidak lagi demi bangsa dan negara melainkan demi Gibran Rakabuming, anaknya. Mengapa? Karena Jokowi tak mungkin menahan diri untuk tidak melakukan segala cara demi memenangkan Gibran.Jokowi tak mungkin mengatur Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk kalah. Dia akan lakukan apa saja demi Gibran menjadi wakil presiden.Tentu suasana kampanye akan seru. Itu pasti. Gibral harus menguasai popularitas di seluruh Indonesia –khususnya di Pulau Jawa. Salah satu caranya adalah pemasanan baliho dan spanduk Gibran seluas mungkin. Ini bahkan sudah berlangsung begitu Gibran dideklarasikan sebagai cawapres untuk Prabowo.Pemasangah spanduk dan baliho Gibran yang begitu cepat dan masif mengindikasikan bahwa ada tim siluman yang ikut bekerja. Salah satu yang sedang disorot adalah dugaan keterlibatan Polisi.Tentang sepak terjang Polisi, ada satu tulisan yang beredar viral di grup-grup WA. Nama penulisnya tidak dicantumkan. Tapi, kalau dilihat dari gaya penulisannya dan dari informasi yang begitu rinci di dalam tulisan ini, kita akan teryakinkan bahwa sebagian jajaran Polri melakukan tindakan untuk memihak Gibran.Judul tulisan itu cukup menarik: “Kapolri dan Wakapolri Kompak Sokong Gibran”. Diceritakan bahwa sejumlah perwira tinggi di Polri tidak nyaman dengan manuver Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mengambil inisiatif untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.Intinya, banyak petinggi Kepolisian yang merasa galau. Termasuk Irwasum Komjen Ahmad Dofiri. Kabareskrim Komjen Wahyu Widada juga merasa tak nyaman. Tapi, mereka tak bisa berbuat banyak.Di dalam tulisan ini dikatakan bahwa Gubernur PTIK Irjen Nico Afinta merasa tak nyaman dengan apa yang terjadi di Jawa Timur. Dia pernah menjadi Kapolda di provinsi ini. Disebutkan bahwa 18 kapolres di Jawa Timur diduga ikut operasi untuk memenangkan Gibran. Operasi ini diduga ditangani oleh Wakapolda Akhmad Yusep Gunawan dan beberapa petinggi Polda.Di Medan, seperti disebutkan di tulisan itu, operasi pemenangan Gibran diduga dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Agus Adrianto. Para Kapolres di Sumetara Utara juga dikatakan tidak nyaman. Menariknya, tidak semua Kapolda diminta untuk memenangkan Gibran.1 2Laman berikutnya