pers

JAKARTA (Arrahmah.id) – Ratusan jurnalis dari beberapa aliansi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024). Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan, ratusan jurnalis melakukan longmarch hingga ke depan gedung DPR. Para jurnalis menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang disiapkan DPR. Mereka melakukan aksi meletakan alat kerja seperti kamera […]

Saat ini, DPR mencoba mau meberangus kebebasan pers. Mereka sedang membahas finalisasi RUU Penyiaran untuk merevisi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002.Dikatakan, RUU ini adalah inisiatif DPR. Tapi saya tidak percaya. Saya yakin upaya untuk membredel kebebasan pers datang dari Istana. Sebab, Presiden Jokowi dan keluarganya sangat memerlukan pembungkaman media. Karena selama ini media membuat Jokowi terganggu.Kelihatannya Jokowi sangat paham bahwa media dalam format kebebasan pers seperti sekarang ini bisa mengancam Gibran Rakabuming Raka dalam posisi sebagai wakil presiden kelak. Mungkin dia tidak ingin Gibran babak belur dibikin media massa baik yang mainstream maupun online.Pertanyaannya: mengapa DPR malah ingin merampas kebebasan pers? Memang sulit diterima akal bahwa wakil rakyat berniat membungkam alat kontrol rakyat. Tapi, bau busuk campur tangan Istana di balik RUU revisi UU Penyiaran itu sangat menyengat.Apakah RUU ini bertujuan untuk mengekang media? Seratus persen iya. Sebab, berbagai sengketa pers dan laporan investigasi yang dipublikasikan selama ini sangat mengganggu para penguasa. Media dan wartawan tidak bisa dipersuksi dan diprosekusi seenaknya.Yang pertama sengketa pers. Dalam hal ini, sengketa yang melibatkan para pejabat tinggi, termasuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, tidak berhasil memenuhi nafsu Pak Menteri untuk menaklukkan media. Ini sisi positif sengketa itu ditangani oleh Dewan Pers (DP). Dewan mampu mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan pers dalam berbagai gugatan.Tak terbayangkan kalau gugatan itu ditangani oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seperti yang diusulkan lewat RUU revisi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 itu. Hancur kebebasan pers Indonesia. Kenapa? Karena KPI adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang diseleksi oleh penguasa. Para komisionernya sangat mudah dikooptasi oleh pemegang kekuasaan.Jika KPI diberi wewenang mengurusi sengketa pers, maka bakalan suramlah masa depan kebebasan pers. Dikhawatirkan, KPI bisa diminta oleh para penguasa untuk menjatuhkan vonis yang merugikan media dan wartawan. Kelak, akan mucul kembali praktik sensor mandiri (self-censorship) atau sensor eksternal. Para wartawan akan bertanya dulu kepada pihak-pihak yang akan disebut di dalam pemberitaan sebelum ditayangkan.Lambat laun akan hidup kembali intervensi penguasa di news-room media. Para pejabat sipil dan militer, pengusaha, kelompok preman, dan lain sebagainya akan menelefon redaksi media agar tidak memberitakan kasus ini atau kasus itu.Bencana kebebasan pers kalau RUU Penyiaran yang baru itu disahkan begitu saja. Dewan Pers tetap merupakan wadah yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa pers. Ini sudah terbukti. Media atau wartawan tidak mudah dibungkam oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Itulah sebabnya komunitas pers, semua organisasi kewartawanan, DP sendiri, dan masyarakat umum mendukung perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang sangat “toxic” itu.Yang kedua tentang laporan investigasi yang akan dilarang penayangannya. Ini juga merupakan misi utama RUU Penyiaran. Sangat berbahaya bagi kepentingan publik. Sebaliknya sangat menyenangkan bagi para perampok, koruptor, preman-preman Minerba, bandar judi, bandar narkoba, dan mafia di segala bidang.Jurnalistik investigatif (investigative journalism) yang dirasakan sangat intrusif bagi banyak pemegang kekuasaan, juga ingin dibredel lewat RUU Penyiaran. Ini harus dilawan oleh seluruh komponen masyarakat. Tanpa laporan investigasi oleh media massa maka sirnalah tujuan untuk membongkar dan mencegah kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.1 2Laman berikutnya

Jakarta (SI Online) – Tokoh pers dan perfilman nasional, Prof. Salim Said (80), meninggal dunia setelah sempat dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Sabtu (18/05/2024) pukul 19.33 WIB.Kabar meninggalnya pengamat politik dan militer itu dikonfirmasi oleh istrinya, Herawaty, dalam pesan singkat yang diterima sejumlah wartawan di Jakarta, Sabtu (18/05).Dalam pesan yang sama disebutkan jasad almarhum Prof. Salim Said disemayamkan malam ini di rumah duka di Jalan Redaksi Nomor 149, Kompleks Wartawan PWI, Cipinang, Jakarta Timur.Jenazah almarhum, menurut sumber yang sama, rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Ahad siang (19/5).Salim Said, seperti ditulisnya sendiri dalam buku “Dari Gestapu ke Reformasi” (2013), adalah putra Parepare, Sulawesi Selatan. Ia lahir sebagai putra tertua Haji Said dan Hajjah Salmah pada 10 November 1943 di Desa Amparita.Salim Said menyelesaikan pendidikan sarjananya di FISIP Universitas Indonesia pada 1976. Gelar S-2 diperoleh dari Ohio University, AS, pada 1980. Kemudian ia juga meraih gelar doktor dari Ohio State University pada 1985.Salim Said tercatat sebagai wartawan selama 25 tahun. Ia merupakan wartawan dan foreign travelling correspondent majalah Tempo. Ia juga salah satu pendiri majalah tersebut.Salim juga berkecimpung di dunia seni. Ia pernah belajar dunia perfilman, belajar teater dan menjadi sutradara. Bahkan ia pernah selama hampir 10 tahun menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).Pada awal reformasi, selama sembilan bulan Salim Said menjadi Anggota Badan Pekerja MPR. Lalu pada era Presiden SBY, ia ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Ceko yang berkedudukan di Praha.Salim juga merupakan seorang pengajar. Disebutkan, sebagai Guru Besar Ilmu Politik ia pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), SESKOAL, SESKO TNI dan PTIK. []

GAZA (Arrahmah.id) – Satu lagi wartawan Palestina tewas dalam serangan udara “Israel” di Jalur Gaza pada Senin (6/5/2024), menjadikan jumlah korban tewas menjadi 142 orang sejak Oktober lalu, kantor media pemerintah mengatakan. Mustafa Ayad, seorang jurnalis foto, kehilangan nyawanya dalam serangan yang menargetkan rumahnya di lingkungan Zeitoun di Kota Gaza, kata kantor media tersebut dalam […]

YERUSALEM (Arrahmah.id) – Al Jazeera Media Network mengutuk keputusan otoritas pendudukan “Israel” untuk menutup operasinya di “Israel” sebagai tindakan kriminal dan memperingatkan bahwa penindasan terhadap kebebasan pers di negara itu “bertentangan dengan hukum internasional dan kemanusiaan”. “Al Jazeera Media Network mengutuk keras dan mengecam tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk […]

TEL AVIV (Arrahmah.id) – Perdana Menteri otoritas pendudukan “Israel”, Benjamin Netanyahu, telah menghidupkan kembali upaya untuk menutup Al Jazeera di “Israel”. Pemimpin “Israel” tersebut pada Senin (1/4/2024) meminta pemerintah koalisinya untuk bersiap-siap mendorong legislasi melalui Knesset yang memungkinkan perdana menteri untuk menutup jaringan berita asing, lansir Al Jazeera. Netanyahu, yang telah lama berusaha untuk menutup […]

GAZA (Arrahmah.id) – Tiga jurnalis Palestina kembali terbunuh dalam serangan baru “Israel” di Jalur Gaza pada Sabtu (23/3/2024), menjadikan jumlah korban tewas menjadi 136 orang sejak 7 Oktober 2023, lapor Anadolu Agency. Sebuah pernyataan dari kantor media tersebut mengidentifikasi para jurnalis yang terbunuh itu sebagai Muhammad Al-Rifi, Abdul Rahman Saima, dan Mahmoud Imad Issa. Dalam […]

GAZA (Arrahmah.id) – Stasiun televisi yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, mengatakan bahwa pasukan pendudukan “Israel” telah memukuli dan menangkap korespondennya, Ismail Alghoul, dalam sebuah penyerbuan pada Senin (18/3/2024) di rumah sakit terbesar di Gaza, dan mendesak agar ia dibebaskan. Tentara “Israel” mengatakan bahwa mereka sedang bertempur melawan militan Hamas di rumah sakit Al-Shifa. Para […]