otoritas palestina

GAZA (Arrahmah.id) – Faksi Perlawanan Palestina mengecam pernyataan Otoritas Palestina (PA) mengenai pembantaian Al-Mawasi, sebelah barat Khan Yunis di Jalur Gaza, dan menyatakan bahwa mereka membebaskan pendudukan ‘Israel’ dari tanggung jawab atas kejahatan dan pembantaiannya. Konferensi Populer untuk Warga Palestina di Luar Negeri menyatakan penolakan dan kecaman terhadap seluruh pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak Palestina […]

Hidayatullah.com – Para pejabat keamanan Gaza, yang dikelola Hamas, menuduh Otoritas Palestina (OP) yang berkuasa di Tepi Barat mengerahkan agen-agen rahasia ke daerah kantong yang terkepung itu dengan tujuan “menabur kekacauan” di dalam perlawanan dalam skema yang dikoordinasikan dengan badan mata-mata Israel, Shin Bet. Otoritas Palestina merupakan pemerintahan Palestina yang bekerja sama dengan entitas Zionis untuk mengelola wilayah-wilayah yang dijajah termasuk Tepi Barat, tempat Masjidil Aqsa berada. Menurut seorang pejabat senior yang berbicara dengan media Arab, misi rahasia untuk membuat kekacauan tersebut terjadi pada malam 30 Maret dan melihat beberapa pasukan PA menyelinap masuk ke Gaza melalui penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir dengan mengawal truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah Mesir. “Pasukan keamanan yang mencurigakan yang masuk kemarin dengan truk Bulan Sabit Mesir mengkoordinasikan operasinya sepenuhnya dengan pasukan penjajah,” kata seorang pejabat kementerian dalam negeri Gaza kepada Al-Aqsa TV, Ahad. Rencana tersebut dilaporkan bertujuan untuk “menciptakan kebingungan dan kekacauan di antara barisan di garis depan [Gaza]” dalam kesepakatan yang dicapai antara Tel Aviv dan Ramallah “dalam pertemuan mereka di salah satu ibukota Arab pekan lalu.” Pasukan keamanan Gaza berhasil menahan 10 orang dan sedang memburu sejumlah orang lainnya yang tidak diketahui jumlahnya yang berhasil lolos dari penangkapan. Para pejabat juga mengatakan bahwa Kairo menginformasikan kepada otoritas penyeberangan perbatasan bahwa mereka “tidak mengetahui” adanya pasukan rahasia tersebut. Pasukan OP dilaporkan berafiliasi dengan Dinas Intelijen Umum di Ramallah dan dikerahkan dalam sebuah “misi resmi di bawah perintah langsung” dari kepala Dinas Intelijen Umum Palestina, Mayor Jenderal Majid Faraj. Nama Faraj menjadi sorotan ketika Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada bulan lalu mengajukan namanya sebagai kandidat yang memungkinkan untuk “mengelola sementara” Jalur Gaza setelah genosida terhadap warga Palestina berakhir. “Faraj, 61 tahun, adalah rekan dekat Presiden [OP] Mahmoud Abbas dan memiliki hubungan kerja yang erat dengan lembaga pertahanan Israel… Dia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan antara badan keamanan Shin Bet Israel, CIA Amerika Serikat, dan organisasi intelijen internasional lainnya,” sebuah laporan dari i24NEWS Israel merincikan. Baca juga: Negara Arab Ingin Otoritas Palestina Jadi Pengelola Gaza Pasca Perang Sementara itu, OP membantah semua tuduhan tersebut kepada kantor berita Palestina, WAFA, dan menyebutnya “tidak berdasar.” “Kami akan terus menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberikan bantuan kepada rakyat kami, dan kami tidak akan terlibat dalam kampanye media yang hiruk pikuk yang menutupi penderitaan rakyat kami di Jalur Gaza serta pembunuhan, pengungsian, dan kelaparan yang mereka alami,” kata seorang pejabat OP yang tidak disebutkan namanya kepada WAFA.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Operasi hari Sabtu terjadi hanya beberapa jam sebelum pemerintah PA yang baru secara resmi dilantik sebagai bagian dari rencana yang dirancang AS yang menyerukan “PA yang direformasi” untuk mengendalikan wilayah Palestina yang diduduki. Kepercayaan masyarakat Palestina terhadap OP mencapai titik terendah jauh sebelum peristiwa 7 Oktober dan perang genosida di Gaza, ketika rakyat Palestina semakin mengungkapkan ketidakpuasan atas sejarah panjang skandal korupsi, penindasan brutal terhadap para pengkritik, dan koordinasi keamanan yang mendalam dengan Israel.* Baca juga: Survei: Mayoritas Warga Palestina Lebih Percaya Hamas, 90 Persen Mendesak Mahmoud Abbas Mundur

GAZA (Arrahmah.id) – Seorang pejabat di Kementerian Dalam Negeri di Gaza yang dikelola Hamas mengatakan bahwa pasukan keamanan yang mencurigakan masuk ke Gaza Utara pada Sabtu (30/3/2024) dengan truk Bulan Sabit Merah Mesir yang berkoordinasi dengan pendudukan “Israel”. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa kepala Badan Intelijen Umum Otoritas Palestina, Mayor Jenderal Majid Faraj mengatur kerja pasukan dengan cara […]

RAMALLAH (Arrahmah.id) – Kelompok Palestina Fatah, yang mendominasi Otoritas Palestina (PA) di Ramallah, dilaporkan menyesalkan dan menyatakan keterkejutannya atas pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh gerakan Perlawanan Palestina Hamas dan kelompok Palestina lainnya. Kelompok-kelompok Palestina, pada Jumat (15/3/2024), mengecam keputusan Presiden PA Mahmoud Abbas untuk membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional, dan menggambarkan keputusan itu sebagai […]

GAZA (Arrahmah.id) – Menurut laporan “Israel”, Otoritas Palestina sedang berupaya membangun angkatan bersenjata di Jalur Gaza selatan, yang terdiri dari keluarga-keluarga yang tidak mendukung Hamas. Mengutip sumber-sumber “Israel”, Al-Jazeera melaporkan pada Selasa (12/3/2024) bahwa Majid Faraj, kepala aparat intelijen Otoritas Palestina, telah mulai bekerja untuk membangun angkatan bersenjata di Jalur Gaza selatan, yang terdiri dari keluarga-keluarga […]

GAZA (Arrahmah.id) – Beberapa analis Palestina percaya bahwa Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah sedang mempersiapkan diri untuk mengambil alih pemerintahan di wilayah pesisir yang terkepung akibat perang tersebut, sehari setelah “Israel” mengakhiri perang berdarahnya di Gaza. Berbicara kepada The New Arab, para analis Palestina berpendapat bahwa “Israel berada di ambang mengakhiri perang sengitnya di Jalur […]

Hidayatullah.com – Norwegia akan membantu memfasilitasi transfer dana pajak, dikumpulkan oleh Zionis “Israel” dan ditujukan untuk Otoritas Palestina (OP), yang mengelola pemerintahan di Tepi Barat yang terjajah. “Otoritas Palestina akan dapat membayar gaji, sehingga memungkinkan untuk terus menyediakan layanan penting bagi penduduk Palestina, menjaga sekolah tetap terbuka, dan memastikan bahwa petugas kesehatan dibayar,” kata Kementerian Luar Negeri Norwegia pada Minggu (18/02). “Hal ini sangat penting untuk mendorong stabilitas di wilayah tersebut dan agar Otoritas Palestina memiliki legitimasi di antara rakyatnya,” tambah Kemenlu Norwegia dalam pernyataannya. Entitas Zionis “Israel” memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke PA di bawah perjanjian Oslo pada tahun 1994, tetapi pada bulan November “Israel” membekukan dana yang dimaksudkan untuk warga Palestina di Gaza. Otoritas Palestina, yang dipimpin Mahmoud Abbas, diusir dari Jalur Gaza pada tahun 2007, tetapi masih membayar gaji banyak pegawai sektor publiknya. “Israel” mengatakan bahwa dana tersebut mungkin akan jatuh ke tangan Hamas, yang memerintah Gaza. Namun, Tel Aviv kemudian setuju untuk mentransfer dana pajak ke OP dengan mengurangi jumlah yang seharusnya untuk Gaza. Sebagai tanggapan, OP menolak untuk menerima dana yang dipotong itu dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima kondisi yang mencegah mereka untuk membayar staf mereka. Diperkirakan sekitar 30 persen dari anggarannya dihabiskan di Gaza. Baca juga: Tak Ikut Berjuang, Otoritas Palestina Tegaskan Lagi Ingin Mengelola Gaza Penjajah “Israel” melancarkan serangan militer ke Gaza setelah perlawanan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.139 pemukim Yahudi. Selain itu, Gerakan Perlawanan Islam tersebut juga berhasil menawan 240 orang dengan 100 orang dibebaskan sebagai bagian dari gencatan senjata singkat pada November. Ketika krisis ekonomi yang mengerikan memburuk di Tepi Barat yang diduduki, kabinet “Israel” pada bulan Januari menyetujui rencana menyerahkan dana pajak bagi Gaza ke Norwegia dan bukannya ke OP. Menurut pernyataan hari Minggu, para pejabat Palestina dan “Israel” sepakat bahwa Norwegia akan menjadi perantara untuk menampung pendapatan pajak yang selama ini ditahan oleh “Israel”. “Otoritas Palestina kemudian bersedia menerima dana-dana lainnya,” kata Norwegia. Porsi pendapatan yang akan disimpan Norwegia sama dengan porsi yang diperkirakan “Israel” untuk Gaza, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Norwegia.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Mengakses pendapatan adalah kunci bagi kelangsungan hidup OP, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki “Israel.” Hal ini juga penting bagi visi pasca perang Amerika Serikat yang mencakup peran OP dalam pemerintahan Gaza. Meskipun keputusan tersebut akan memberikan bantuan ekonomi bagi warga Palestina, perjanjian tersebut mencerminkan kolusi AS dan Norwegia dengan pemerintah sayap kanan “Israel”, kata Mouin Rabbani, salah satu editor situs web Jadaliyya, kepada Al Jazeera.* Baca juga: Populernya Hamas, Meredupnya Otoritas Palestina dan Mahmoud Abbas

Hidayatullah.com – Para pejabat tinggi keamanan nasional dari sejumlah negara Arab melakukan pertemuan rahasia di Riyadh untuk membahas rencana terhadap Gaza setelah perang, termasuk menempatkan Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin Mahmoud Abbas. Tiga narasumber yang mengetahui pertemuan tersebut mengatakan kepada Axios bahwa negara Arab tersebut yakni Arab Saudi, Yordania, Mesir dan Otoritas Palestina (PA). Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh penasihat keamanan nasional Arab Saudi, Musaed bin Mohammed al-Aiban, dan melibatkan direktur Badan Intelijen Umum Palestina, Majed Faraj, serta rekan-rekannya dari Mesir dan Yordania, kata sumber-sumber tersebut. Media AS itu menambahkan bahwa sementara PA dan sekutu-sekutu Arabnya sedang membahas rencana saat konflik berakhir, pemerintah Israel menolak untuk mengklarifikasi rencana tersebut jika mereka berhasil mengalahkan Hamas. Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu menentang menyerahkan Gaza kepada PA, namun ia belum secara terbuka mengusulkan alternatif. Namun, sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Intelijen “Israel” pada bulan Oktober merekomendasikan “Israel” untuk menduduki Gaza secara langsung dan memindahkan 2,3 juta penduduknya ke Semenanjung Sinai di Mesir. Baca juga: Populernya Hamas, Meredupnya Otoritas Palestina dan Mahmoud Abbas Beberapa menteri kabinet “Israel” dan anggota Knesset, termasuk Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, menghadiri Konferensi Kembali ke Gaza pada tanggal 28 Januari untuk mendiskusikan pembangunan pemukiman Yahudi di Gaza. Gedung Putih menyatakan bahwa mereka ingin PA melakukan reformasi dan memiliki peran dalam mengatur Gaza pasca-perang, namun sejauh ini tunduk pada Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu dalam semua aspek perang, termasuk menyetujui pembunuhan sejumlah besar warga sipil Palestina. Dalam pertemuan di Riyadh, para kepala keamanan Saudi, Mesir dan Yordania mengatakan kepada Faraj bahwa PA perlu melakukan reformasi yang serius, kata sumber-sumber tersebut. Penasihat keamanan nasional Arab Saudi mengatakan pada pertemuan itu bahwa kerajaan masih ingin menormalkan hubungan dengan Israel “sebagai imbalan atas langkah-langkah praktis dan tidak dapat dibatalkan oleh Israel yang akan menciptakan jalan menuju negara Palestina, meskipun negara semacam itu tidak akan segera didirikan,” kata Axios.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Perjanjian Oslo 1993 juga menetapkan kerangka kerja bagi pembentukan negara Palestina di masa depan. Namun, pemimpin Israel pada saat itu, Yitzhak Rabin, mengakui bahwa ia tidak pernah berniat untuk mengizinkan berdirinya negara Palestina. Sebaliknya, Israel justru mempercepat pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki pada tahun-tahun setelah Oslo.* Baca juga: Tak Ikut Berjuang, Otoritas Palestina Tegaskan Lagi Ingin Mengelola Gaza