OKI

Hidayatullah.com—Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina. “Keputusan tersebut memberikan pesan yang kuat kepada Israel bahwa tanpa kemerdekaan bagi Palestina, tidak akan ada hubungan diplomatik. Pesan dan keputusan itu harus dipertahankan,” kata Retno seperti dilansir Antara, Ahad (5/5/2024). Dalam KTT OKI di Banjul, Gambia, Sabtu (4/5/2024), Retno mengingatkan negara-negara OKI tentang Inisiatif Perdamaian Arab dan keputusan OKI bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Menanggapi genosida penjajah Israel di Jalur Gaza dengan membunuh lebih dari 34 ribu warga Palestina dalam tujuh bulan terakhir, Menlu RI menyerukan OKI untuk bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Negara-negara OKI, kata Retno, juga harus terus memperjuangkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang selama ini aksesnya selalu terhambat. “Kita harus mempertahankan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Gaza dengan cara apa pun yang diperlukan untuk melanjutkan dukungan kita terhadap UNRWA. Oleh karena itu, Jaring Pengaman Keuangan Islam yang disepakati di OKI harus segera diaktifkan,” ujarnya. Retno juga menegaskan bahwa OKI harus terus mendorong gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. “Gencatan senjata akan menjadi terobosan dalam menghentikan meningkatnya korban jiwa dan meringankan penderitaan kemanusiaan. Hal ini juga penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi yang adil menuju solusi dua negara,” tutur dia. Negara-negara OKI juga diminta mencegah eskalasi lebih lanjut dengan berfokus pada penanganan bencana kemanusiaan di Palestina, serta tidak terlibat dalam agresi terbuka. “Kita harus menjamin stabilitas kawasan dan dunia. Persatuan OKI harus berkontribusi pada perdamaian, bukan memperburuk krisis,” kata Retno, menegaskan.Dakwah Media BCA - GreenYuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Pesan persatuan itu disampaikan Retno ketika beberapa negara OKI seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, yang bertentangan dengan prinsip OKI. Sementara Arab Saudi, yang sempat membuka kesempatan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mengancam akan menghapus peluang tersebut jika Israel menyerang Kota Rafah, di mana 1,2 juta warga Gaza mencari perlindungan dari agresi bersenjata di wilayah kantong Palestina itu. *

Banjul (SI Online) – Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyerukan negara-negara Muslim untuk memberikan tekanan kepada Israel untuk mengakhiri penindasan terhadap warga Palestina dan mendesak solusi dua negara.Hal tersebut disampaikan Fidan dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-15 di Banjul, Gambia, pada Sabtu (04/05).Fidan menekankan bahwa tidak ada satu anggota pun mempunyai hak untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai “darah rakyat Palestina”.Menurut Fidan perlawanan terhadap pendudukan Israel bukan lagi perang antara Israel dengan Palestina melainkan perjuangan antara penindas dengan yang tertindas di seluruh dunia.Menunjukkan bahwa Israel telah lolos dari tanggung jawab, Fidan mengatakan adalah tugas dari seluruh komunitas Muslim global untuk bersatu membela warga Palestina, menggunakan segala cara dan menunjukkan bahwa melanggar hukum internasional memiliki konsekuensi.Dia menggarisbawahi bahwa negara-negara Muslim harus membuktikan persatuan dan mereka dapat dapat mencapai hasil melalui diplomasi dan bila perlu dengan paksa.Fidan mengingatkan sejarah perpecahan pada negara-negara Muslim dan mengatakan hal ini tidak boleh terulang, dengan mengorbankan perjuangan Palestina demi persaingan regional.Satu-satunya pemenang dalam situasi tersebut adalah Israel dan para pendukungnya, demikian Fidan memperingatkan.Dia menekankan bahwa masyarakat negara-negara Muslim mengharapkan hasil nyata dari pertemuan puncak di Banjul, dan menambahkan bahwa pengakuan Palestina oleh lebih banyak negara akan memberikan pukulan besar bagi Israel.Fidan menegaskan bahwa negara-negara OKI harus melakukan segala upaya untuk mengamankan keanggotaan penuh Palestina di PBB.KTT yang dihadiri 57 kepala negara anggota OKI tersebut, berlangsung hingga Minggu dengan tema utama “Meningkatkan persatuan dan solidaritas melalui dialog untuk pembangunan berkelanjutan, dan akan membahas isu-isu global, terutama situasi terkini di Palestina dan perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 34.000 orang.Selama KTT, tiga dokumen utama yaitu rancangan resolusi Palestina, rancangan pernyataan Banjul dan rancangan dokumen akhir, akan disampaikan kepada Dewan Menteri Luar Negeri dan selanjutnya dibahas dalam pertemuan puncak tersebut.[]Sumber: Anadolu Agency

KABUL (Arrahmah.id) – Suhail Shaheen, kepala Kantor Politik Imarah Islam yang berbasis di Qatar, telah menekankan pentingnya partisipasi perwakilan Imarah Islam dalam pertemuan-pertemuan internasional, termasuk pertemuan-pertemuan Organisasi Kerjasama Islam. Shaheen menyatakan bahwa untuk mempresentasikan realitas obyektif dan sikap Imarah Islam Afghanistan, perwakilan pemerintah sementara perlu berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan ini, lansir Tolo News (4/5/2024). Hal ini […]

Abidjan (Mediaislam.id) – Isu islamofobia serta diskriminasi kepada kelompok Islam minoritas ikut menjadi sorotan dalam rapat Parlemen Antar-Negara OKI atau PUIC yang ke-18. Hal tersebut dibahas khusus dalam Komisi Komunitas Muslim dan Minoritas yang dihadiri Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hugua serta Fathan Subchi Badawi. Hugua saat ditemui usai rapat di Abidjan, Pantai Gading, Senin (4/3) menilai penanganan Islamofobia dapat dilakukan dengan penguatan dialog antar negara. Dia mencontohkan konflik muslim rohingya Myanmar serta Uighur Tiongkok merupakan wujud perlakuan diskriminasi serta Islamophobia terhadap kelompok minoritas Islam. Menurutnya, ketidakpahaman suatu negara terhadap nilai agama Islam menjadi alasan utama terjadinya praktik diskriminasi. Oleh karenanya dalam forum komisi komunitas muslim dan minoritas, Hugua berpendapat parlemen negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) perlu berperan lebih dalam meredam perilaku diskriminasi. Ia mengusulkan Parlemen Negara OKI dapat menjadi jembatan pembuka pintu dialog dengan sejumlah negara yang terindikasi memiliki kecenderungan Islamofobia. Melalui dialog itu diharapkan dapat menyelaraskan cara pandang yang positif terhadap muslim. “Pertama adalah menyangkut masalah perbedaan cara pandang tentang budaya muslim yang ada di eropa dengan muslim yang mayoritas ada di arab dan asia, Islam yang berkembang di Eropa seperti agama yang Islamofobia, contohnya kalau umur 17 itu ada sedikit tekanan untuk salat bagi cara pandang eropa yang liberal itu melanggar hak asasi manusia padahal ini sebenarnya cara pandang yang berbeda sehingga muncul pembakaran Al-quran. Dalam komite rapat ini kami usulkan untuk diperbanyak dialog produktif antara lembara parlemen yang ada di eropa dengan negara muslim,” ungkapnya. Lebih lanjut Hugua mengusulkan adanya studi banding terhadap pengungsi di Rohingya Myanmar, muslim Uighur di Tiongkok dan beberapa negara di eropa yang memiliki rekam jejak melakukan diskriminasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memunculkan solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik muslim minoritas dan Islamofobia. sumber: parlementaria

Hidayatullah.com—Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin Delegasi DPR ke Konferensi ke-18 Parlemen OKI atau Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC) di Abidjan, Pantai Gading, 2-5 Maret. Di sesi pertemuan ke-51 Komite Eksekutif (EXCOM) PUIC, tercatat 14 anggota EXCOM ikut menghadiri termasuk Indonesia. Pertemuan EXCOM menetapkan Fadli Zon terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Presiden persidangan EXCOM. Delegasi DPR juga menghadiri pertemuan Komisi Palestina ke-12 PUIC. Sejumlah pandangan dari puluhan negara PUIC mengemuka menyoroti situasi memburuk di Palestina.   “Kendatipun perubahan iklim akan menjadi tema utama Konferensi ini, saya percaya bahwa semua peserta di sini tidak boleh membiarkan perjuangan Palestina diabaikan karena berbagai alasan, termasuk penembakan baru-baru ini oleh ‘Israel’ terhadap kerumunan warga Palestina yang berlomba-lomba menarik makanan dari konvoi bantuan di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 112 orang,” ujar Fadli. Politisi Partai Gerindra tersebut menyindir respons masyarakat global terkait penembakan ‘Israel’ terbaru tersebut. ‘Sayangnya, sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah diprediksi bahwa respons internasional terhadap insiden tersebut tidak pernah lebih dari kecaman. Bagi kami, insiden itu merupakan “kejahatan global paling kejam dan tidak tersentuh hukum yang pernah terjadi di era modern,” imbuh dia. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu memperingkatkan forum ihwal pemandangan serangkaian kekejaman ‘Israel’ yang terus disaksikan dunia sementara DK PBB dan komunitas global lainnya tidak bisa berbuat banyak. ‘Kita hanya bisa banyak berbicara. Namun, kita tidak boleh berhenti membicarakan perjuangan Palestina. Hal ini karena menyangkut kemanusiaan dan hak asasi manusia yang sangat mendasar termasuk kebebasan bagi rakyat Palestina. Kita harus mencari banyak cara mengambil langkah konkret untuk melindungi warga Palestina yang tidak berdaya dan untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka,’ papar Anggota Komisi I DPR RI ini. Di antara langkah konkret, sambung Fadli, mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengambil keputusan yang bersifat final, bukan sementara, dan mengikat terkait gugatan Afrika Selatan di ICJ yang menuduh ‘Israel’ melakukan genosida di Gaza. Wakil Presiden ‘the League of Parliamentarians for Al Quds’, organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, itu mengakui bahwa nasib keputusan ICJ akan sangat tergantung DK PBB. “Namun kita harus menyadari bahwa meskipun pada akhirnya keputusan akhir ICJ akan bergantung pada mekanisme di DK PBB dimana hak veto akan sangat menentukan, setidaknya kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk membawa ‘Israel’ agar dihukum,” ungkap dia. Terkait peran PUIC, Fadli mendesak PUIC berperan sebagai poros kampanye global untuk menuntut segera dilakukannya reformasi DK PBB. “Reformasi DK PBB mutlak. Jika tidak, dunia akan kehilangan kepercayaan dan membiarkan setiap negara mengambil tindakan sepihak. Tentu saja ini bukanlah sebuah pilihan,” ujar dia memperingkatkan. Fadli juga menyerukan intensifikasi dan perluasan gerakan Boycot Divestment and Sanction (BDS) yang bertujuan melemahkan ‘Israel’ secara sosial, politik, dan ekonomi.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/“Saya ingin mengajak Anda semua untuk membayangkan, apa jadinya jika negara-negara Muslim kaya minyak memboikot pasokan minyaknya ke ‘Israel’ dan sekutu terdekatnya? Menurut saya, percayalah terobosan seperti itu akan menjadi tamparan yang sangat menyakitkan dan keras. Kita hanya perlu memperkuat keberanian kita,” ajak dia. Hal lain lagi, Fadli meminta negara-negara Anggota PUIC bersatu untuk memastikan bahwa perjuangan Palestina selalu mendapat dukungan penuh dalam pertemuan-pertemuan di forum parlemen global atau Inter-Parliamentary Union (IPU). Terakhir, Delegasi DPR juga mengusulkan PUIC meluncurkan ‘Kampanye Kemanusiaan Parlemen Islam Global untuk Rakyat Gaza,’ dalam upaya memobilisasi akses bantuan kemanusiaan global tanpa hambatan bagi masyarakat Gaza. Untuk diketahui, Delegasi DPR sendiri di Konferensi PUIC ke-18 ini terdiri dari Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Hugua (Fraksi PDIP) dan Fathan Subchi Badawi (Fraksi PKB).*

Jeddah (Mediaislam.id) – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan dunia internasional untuk berupaya menghentikan agresi biadab penjajah Israel di Gaza, Palestina. Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha, menegaskan posisi OKI dan seruannya kepada komunitas internasional segera mengambil tindakan efektif untuk menghentikan segala bentuk agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Dalam pertemuan di markas besar OKI di Jeddah dengan Tariq Ahmad dari Wimbledon, Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, Persemakmuran dan PBB, Taha membahas perkembangan di Gaza dan masalah Palestina, serta masalah lainnya. Dikutip dari WAFA, kedua belah pihak menekankan perlunya mengupayakan penerapan solusi dua negara. Agresi Israel di Gaza memasuki tahapan baru, ketika sejak Senin pagi (12/2) Israel melancarkan serangan udara di Rafa yang membunuh ratusan warga Palestina, di tengah rencana agresi darat pasukan pendudukan di kota Gaza Selatan tersebut. [ ]

India (Mediaislam.id) – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pembukaan sebuah kuil Hindu di atas Masjid Babri yang bersejarah yang dihancurkan di kota Ayodhya, India. “Sejalan dengan posisi OKI yang diungkapkan oleh Dewan Menteri Luar Negeri pada sesi sebelumnya, Sekretariat Jenderal mengecam tindakan yang bertujuan untuk menghapuskan landmark Islam yang diwakili oleh Masjid Babri, yang berdiri tegak di lokasi yang sama selama lima abad,” ujar mereka dalam sebuah pernyataan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, meresmikan kuil agung Ram pada hari Senin (22/1), yang dibangun di lokasi Masjid Babri abad ke-16 yang telah dihancurkan. Dibangun pada tahun 1528 di bawah pemerintahan Kaisar Mughal pertama Babur, Masjid Agung, bersama dengan tanah seluas 2,77 hektar, menjadi pusat perselisihan pada paruh kedua abad ke-19, ketika sekelompok umat Hindu mengatakan itu adalah tempat kelahiran Raja Ram, yang dikatakan memerintah wilayah tersebut antara 869.108 hingga 18,14 juta tahun yang lalu. Penghancuran Masjid Babri abad ke-16 memicu bentrokan kekerasan antara umat Hindu dan Muslim. Perselisihan selama puluhan tahun antara umat Hindu dan Muslim mengenai kepemilikan situs tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Agung India pada tahun 2019 ketika Mahkamah Agung menyerahkan situs tersebut kepada umat Hindu dan mengizinkan pembangunan sebuah kuil. Pengadilan mengarahkan pihak berwenang untuk mengizinkan area terpisah di pinggiran Ayodhya kepada Dewan Wakaf Pusat Sunni untuk membangun masjid baru. sumber: anadolu

<img width="780" height="470" src="http://muslimnews.id/wp-content/uploads/2024/01/masjid-babri-india.jpg" class="attachment-jannah-image-post size-jannah-image-post wp-post-image" alt data-main-img="1" decoding="async" fetchpriority="high" data-attachment-id="84659" data-permalink="https://suaraislam.id/oki-kecam-pendirian-kuil-hindu-di-atas-masjid-babri-bersejarah/masjid-babri-india/" data-orig-file="https://i0.wp.com/suaraislam.id/wp-content/uploads/2024/01/masjid-babri-india.jpg?fit=800%2C540&ssl=1" data-orig-size="800,540" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="masjid babri india" data-image-description data-image-caption="Masjid Babri bersejarah...