myanmar

Hidayatullah.com– Kelompok-kelompok pemberontak menolak tawaran perdamaian dari junta militer Myanmar, yang beberapa waktu terakhir mengalami banyak kekalahan dalam perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun.Ini untuk pertama kalinya junta militer Myanmar menyodorkan tawaran perdamaian sejak mereka melakukan kudeta pada Februari 2021 dan merebut kekuasaan dari tangan pemerintah terpilih. Junta militer menyerukan kelompok-kelompok etnis bersenjata dan “kelompok pemberontak teroris” untuk “berkomunikasi dengan kami guna menyelesaikan masalah politik secara politis”. Junta juga mendesak mereka untuk bergabung dalam pemilu yang rencananya akan digelar tahun depan. Tawaran damai itu muncul sementara pasukan junta militer Myanmar mengalami kekalahan bertubi-tubi di berbagai daerah. Sejumlah laporan media mengatakan junta sekarang hanya memegang kontrol kurang dari setengah wilayah Myanmar. Pada bulan Juni, sebuah aliansi dari tiga kelompok bersenjata etnis mengobarkan kembali perlawanan mereka terhadap pasukan junta dan berhasil menguasai beberapa daerah oentiy, termasuk jalan utama menuju wilayah Provinsi Yunnan di China yang berbatasan dengan Myanmar. Pertempuran di negara bagian Shan itu menghalangi rencana ambisius China yang bermaksud menghubungkan wilayahnya di bagian barat daya yang tidak memiliki garis pantai ke pesisir Samudra Hindia lewat Myanmar. Menteri Luar Negeri China Wang Yi diduga menekan penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing untuk mengamankan kawasan itu dalam kunjungannya ke negara itu bulan lalu. Kelompok-kelompok bersenjata harus mengikuti “jalan politik partai dan pemilu untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan abadi”, kata junta dalam pernyataannya yang dirilis pada hari Kamis (27/9/2024). “Sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan banyak nyawa rakyat telah hilang, dan stabilitas serta pembangunan negara terhambat [akibat konflik],” kata junta berusaha membujuk musuh-musuhnya untuk berdamai. National Unity Government (NUG) yang membentuk kekuatan di negeri asing, mengatakan tawaran tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan, seraya menambahkan bahwa junta tidak memiliki kewenangan untuk menggelar pemilihan umum. Karen National Union (KNU), kelompok bersenjata etnis Karen yang sejak berpuluh-puluh tahun silam berjuang menuntut otonomi di wilayah yang berbatasan dengan Thailand, mengatakan kepada AFP bahwa perundingan hanya mungkin dilakukan jika militer menyetujui “tujuan politik bersama”. “Nomor satu: tidak ada keterlibatan militer dalam politik di masa depan. Dua [militer] harus menyetujui konstitusi demokrasi federal,” kata juru bicara KNU Padoh Saw Taw Nee kepada AFP. “Nomor tiga: mereka harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah mereka lakukan… termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” imbuhnya. “Tidak ada impunitas.” Apabila junta tidak memenuhi semua tuntutan itu, maka KNU akan terus melakukan tekanan baik secara politik maupun dengan menggunakan kekuatan senjata, tegasnya. Maung Saungkha, pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat Bamar, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya tidak  tertarik dengan tawaran tersebut. “Mereka menggantung kepala kambing tetapi menjual daging anjing,” tulis Soe Thu Ya Zaw, komandan Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay, di laman Facebook seperti dilansir BBC. Sedikitnya 50.000 orang kehilangan nyawa sejak militer melakukan kudeta pada 2021 dan lebih dari dua juta orang terpaksa mengungsi disebabkan perang saudara di Myanmar yang dipicu kudeta itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB pekan lalu memperingatkan bahwa Myanmar terancam “terjun ke jurang penderitaan manusia”. Sejumlah saksi mata sebelumnya telah menuturkan kepada BBC tentang bagaimana militer menyiksa orang-orang yang berada dalam tahanan. Mereka ada yang disiksa dengan siraman bensin panas ke tubuhnya dan memaksa sebagian orang untuk meminum air seni mereka.*

Hidayatullah.com– Aparat junta militer Myanmar menangkap seorang warga Jepang eksekutif perusahaan Aeon Orange, beserta beberapa pengusaha lokal, dengan tuduhan menjual beras dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Dilansir Associated Press dari laporan media plat merah Myanmar hari Senin (1/7/2024), Hiroshi Kasamatsu, direktur Aeon Orange, telah ditangkap. Aeon Orange mengoperasikan sejumlah supermarket di Myanmar dan bagian dari perusahaan ritel raksasa asal Jepang AEON. Laporan berbagai media Jepang mengkonfirmasi Kasamatsu merupakan salah satu eksekutif Aeon. Beras merupakan bahan pangan utama Myanmar, yang terus diliputi kesulitan ekonomi disebabkan perang sipil berkepanjangan dan dampak pandemi Covid-19. Militer mendongkel pemerintahan hasil pemilu yang dimenangkan partai pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, yang memicu meluasnya aksi protes dan meningkatkan intensitas pemberontakan bersenjata di berbagai penjuru negeri itu. Koran pemerintah Myanma Alinn hari Senin melaporkan bahwa penangkapan sejumlah penguasaha itu diduga akibat penjualan beras yang lebih tinggi 31% sampai 70% dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Myanmar Rice Federation. Kasus ini melibatkan 62 tersangka, 102 gudang, 53 supermarket dan superstore, 25 penggilingan padi, serta 7 toko lain di berbagai kota besar. Pelanggaran tersebut dapat diganjar dengan hukuman penjara 6 bulan sampai 3 tahun dalam 11 kasus, termasuk kasus yang melibatkan Kasamatsu. serta denda dan pajak bagi kasus lain. Laporan World Bank yang dirilis bulan lalu menyebutkan hampir sepertiga penduduk Myanmar hidup di dalam kemiskinan dan perekonomian negara menyusut sekitar 10% dibandingkan masa sebelum pandemi. Pengungsian yang dilakukan lebih dari 3 juta orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat peperangan dan tindak kekerasan aparat menyebabkan krisis kemanusiaan besar di negeri itu. Sementara itu nilai mata uang Myanmar, kyat, anjlok terhadap dolar sehingga banyak perusahaan kalang kabut. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi di Jepang mengkonfirmasi laporan yang menyebutkan bahwa seorang pria warga negara Jepang, yang tidak dia sebutkan namanya, menjalani pemeriksaan di sebuah kantor kepolisian di Yangon.. Hayashi mengatakan pemerintah Jepang akan memberikan dukungan yang diperlukan oleh orang tersebut melalui Kedutaan Jepang di Myanmar, dan pemerintah Jepang akan mengontak pihak berwenang setempat guna meminta supaya warga negaranya segera dilepaskan.”*

RAKHINE (Arrahmah.id) – Sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris telah menyerukan tindakan global atas apa yang disebutnya sebagai “genosida yang semakin meningkat” terhadap minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Islam di Myanmar, seiring dengan meningkatnya pertempuran antara militer negara Asia Tenggara tersebut dengan sebuah kelompok etnis bersenjata yang kuat di negara bagian […]

RAKHINE (Arrahmah.id) – Sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris telah menyerukan tindakan global atas apa yang disebutnya sebagai “genosida yang semakin meningkat” terhadap minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Islam di Myanmar, seiring dengan meningkatnya pertempuran antara militer negara Asia Tenggara tersebut dengan sebuah kelompok etnis bersenjata yang kuat di negara bagian […]

Hidayatullah.com– Pihak berwenang Myanmar menangkap 22 orang karena memperingati hari kelahiran tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi yang saat ini sedang dihukum penjara. Polisi di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, menangkap 22 orang yang mengunggah foto diri mereka mengenakan bunga di rambut  — yang merupakan ciri khas Suu Kyi — lapor koran lokal Eleven Media hari Rabu (18/6/2024) mengutip seorang aparat yang tidak disebutkan identitasnya. Dilansir AFP, media lokal lainnya melaporkan belasan orang sudah ditangkap di Mandalay karena mengenakan bunga atau berdoa dengan bunga khas Suu Kyi itu di tempat umum. Sebuah akun Telegram ternama pendukung junta mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan, katanya, orang-orang yang ditangkap. Salah satu foto menunjukkan lima orang yang ditangkap kakinya dipasung. Suu Kyi, yang berusia genap 79 tahun pada hari Rabu 18 Juni, ditempatkan dalam tahanan sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintahan Myanmar yang dibentuk partainya Suu Kyi menyusul kemenangannya dalam pemilu. Suu Kyi saat ini sedang menjalani hukuman penjara 27 tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan bentukan junta.*

RAKHINE (Arrahmah.id) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas meningkatnya konflik di Myanmar. Dia juga mengutuk serangan militer Myanmar yang tewaskan warga sipil. “Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di seluruh Myanmar dan mengutuk keras serangan-serangan yang dilakukan oleh militer Myanmar baru-baru ini yang dilaporkan menewaskan sejumlah warga sipil, termasuk […]

Hidayatullah.com– Sedikitnya 50 orang warga di sebuah desa di negara bagian Rakhine dibunuh oleh tentara Myanmar, kata penduduk setempat dan pasukan oposisi. Sejumlah saksi mengatakan kepada BBC selama dua setengah hari warga desa mengalami teror oleh tentara, yang menutup mata, memukuli, menyiramkan bensin ke tubuh mereka dan memaksa sebagian orang meminum air kencing tentara. Militer mendatangi desa tersebut guna mencari para pendukung Arakan Army (AA), yang sekarang menjadi salah satu milisi etnis paling efektif memerangi junta Myanmar. Lima puluh satu orang berusia antara 15 dan 70 tahun “disiksa secara keji dan dibunuh”, kata National Unity Government (NUG), yang mewakili pemerintahan sipil yang digulingkan junta lam sebuah pernyataan. AA memperkirakan jumlah orang yang dibunuh tentara Myanmar lebih dari 70 orang, lapor BBC Kamis (6/6/2024). “Mereka (tentara) bertanya kepada kaum laki-laki apakah AA ada di desa ini,” kata seorang perempuan kepada BBC. “Apa pun jawaban yang mereka berikan, apakah mereka mengatakan AA ada di sana atau tidak, atau mereka tidak tahu, tentara akan memukuli mereka.” “Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri suami saya dibawa ke sebuah kendaraan militer. Putra saya dipisahkan dari kami berdua, dan saya tidak di mana dia sekarang. Saya tidak tahu apakah suami dan pitra saya masih hidup atau sudah mati,” kata wanita itu. NUG berhanji akan menuntut secara hukum mereka yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Byai Phyu itu.  AA menuding pasukan junta Myanmar melakukan pemerkosaan beramai-ramai terhadap sejumlah wanita di Byai Phyu. Junta membantah semua tuduhan penyiksaan, menyatakan bahwa mereka hanya bertindak demi “perdamaian dan keamanan” di desa tersebut, setelah melihat ada bunker karung pasir di sana. Mereka menuduh Arakan Army melakukan serangan dengan drone dari daerah itu.*

Hidayatullah.com– Jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal di Myanmar sudah mencapai angka 3 juta, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagian besar lari menyelamatkan diri akibat konflik bersenjata yang dipicu oleh kudeta militer 2021. Sekitar 2,7 juta orang pergi meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri sejak kudeta 1 Februari 2021 yang melengserkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih melalui pemilu. Kudeta itu menyulut bentrokan bersenjata baru antara militer dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis yang sudah ada di berbagai daerah dan melahirkan puluhan kelompok baru yang tergabung dalam People’s Defense Forces (PDF) yang sekarang berusaha ditumpas oleh junta tetapi tidak berhasil. “Myanmar berada di jurang krisis kemanusiaan yang semakin parah pada tahun 2024,” kata koordinator PBB di Myanmar dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin (6/5/2024) seperti dilansir AFP. Menurut pernyataan itu sekitar sepertiga mereka yang kehilangan tempat tinggal adalah anak-anak. Sekitar setengah dari 3 juta orang tersebut sudah tidak lagi memiliki tempat berteduh sejak tahun lalu, ketika aliansi kelompok bersenjata etnis di negara bagian Shan melakukan serangan terhadap pasukan junta. Serangan milisi-milisi etnis di Shan itu berhasil menguasai sejumlah daerah cukup luas serta jalur perdagangan ramai yang berbatasan dengan wilayah China. Kawasan perbatasan wilayah Myanmar merupakan sarang banyak milisi etnis. Tidak sedikit dari mereka yang sudah terbentuk sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1948 dan berperang melawan rezim-rezim militer Myanmar sebelumnya. PBB mengaku kesulitan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, terutama karena kurangnya dana dan ancaman badai siklon yang kerap terjadi pada bulan Mei-Juni.Dakwah Media BCA - GreenYuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Tahun lalu, siklon Mocha menghajar bagian barat Myanmar di negara bagian Rakhine, menewaskan sedikitnya 148 orang. Di negara bagian Rakhine, yang merupakan kampung halaman mayoritas orang Rohingya, saat ini tercatat lebih dari 355.000 orang kehilangan tempat tinggal. Mereka menjadi pengungsi di negerinya sendiri sejak bulan November 2023, ketika kelompok Arakan Army bentrok dengan militer, kata PBB.*