Menag

Jakarta (SI Online) – Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) berencana menggelar Kongres ke-18 di Surabaya, Jawa Timur pada 11-15 Februari 2025 mendatang. Untuk itu, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa bersilaturahim dengan Menteri Agama RI Prof Dr Nasaruddin Umar. Kedatangan Khofifah ke Kantor Menag untuk menyampaikan rencana tersebut. Dalam pertemuan itu, Khofifah mengajak jajaran pengurus PP Muslimat NU, seperti drg Hj Ulfah Masfufah M Kes selalu Sekum, Dra Hj Siti Aniroh Slamet Efendy selaku Ketua Periodik Muslimat NU, kemudian Hj Andi Nurhiyari selaku Bendahara Umum, serta Hj Tuty Nurbaity dan Hj Asna Nely Wahid selaku Sekretaris, dan yang terakhir Hj Syarifah Noor selaku Induk Koperasi Annisa Muslimat NU. “Insyaallah pada bulan Februari 2025 mendatang, kami akan menggelar Kongres ke-18 Muslimat NU. Melalui silaturahim ini kami mengundang Prof Nasaruddin Umar sekaligus memohon restu dan dukungan agar kongres Muslimat NU bisa berjalan lancar,” kata Khofifah dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu (07/12/2024). Khofifah menjelaskan, Kongres ke-18 Muslimat NU itu rencananya akan dihadiri oleh 2.860 orang. Mereka adalah para Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah Muslimat NUse-Indonesia lengkap dengan Pimpinan Cabang Istimewa Muslimat NU Dunia akan turut hadir dalam kegiatan ini. “Agenda dalam Kongres ini adalah kami juga akan membahas rencana strategis pemberdayaan Muslimat NU dan perempuan Indonesia ke depan, agar semakin maju dan membantu pencapaian program nasional,” ujar Gubernur Jatim terpilih itu. Sebagaimana diketahui selama ini cukup banyak program Muslimat NU yang terus dilakukan guna mendukung program pemerintah selama ini. Mulai dari upaya penurunan stunting, upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. “Ke depan kita akan meluncurkan program Mustika Darling -Muslimat NU Sadar Lingkungan- dan Program Mustika Mesem -Muslimat NU Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem. Kita akan luncurkan program ini menjadi program nasional,” kata Khofifah. Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah dan jajaran PP Muslimat NU juga banyak berdiskusi dengan Menag Prof Dr Nasaruddin Umar. Terutama kaitan dengan bagaimana membangun kerukunan intern dan antar-umat beragama secara strategis dan substantif. “Kami mendiskusikan bagaimana kerukunan intern dan antar-umat beragama dapat terjaga dan berjalan berseiring dengan kebaikan kehidupan kemanusiaan,” ujar Khofifah.[]

Bogor (MediaIslam.id) – Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap kasus yang menimpa Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman alias Miftah bisa menjadi pembelajaran untuk mengontrol diri di hadapan publik. “Apapun ini juga pembelajaran buat Gus Miftah bahwa ketika menjadi pejabat, figur publik seperti ini, harus ada controlling,” ungkap Menag Nasaruddin Umar di Bogor, Jawa Barat, Rabu (04/12/2024). Sebelumnya, penceramah yang baru diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu tengah menjadi sorotan di media sosial. Penghinaannya terhadap seorang penjual es teh dalam sebuah acara mendapat reaksi negatif dari banyak pihak, utamanya warganet. Pernyataan Miftah dinilai tak pantas apalagi saat dalam forum publik. Menag Nasaruddin Umar mengatakan, saat menjadi seorang pejabat atau publik figur, maka identitas yang melekat dalam dirinya sudah milik masyarakat serta pemerintah. Maka mesti ada kontrol diri agar tindakan atau perbuatan tidak menimbulkan salah persepsi. Kendati demikian Menag Nasaruddin mengatakan Miftah dalam hidupnya memiliki banyak profesi yang beragam, mulai dari penceramah, Utusan Khusus Presiden, pelawak, hingga pimpinan pondok pesantren. Sehingga, menurut Menag, publik juga harus melihat dalam kapasitas kegiatan yang tidak resmi. “Jadi jangan sampai nanti Gus Miftah itu kita potret dengan gaya potret formal, tapi dia sedang dalam keadaan informal. Jadi seniman itu kan paling susah diukur. Nah, jangan lupa bahwa Gus Miftah itu adalah seorang seniman,” kata Menag Nasaruddin.[]

Bogor (SI Online) – Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar meresmikan operasional Gedung Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama di Ciawi, Bogor, Rabu (04/12/2024).Dalam sambutan peresmian, Nasaruddin mengatakan dengan hadirnya Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) masalah teknis seperti kekurangan mushaf Al-Qur’an di wilayah terpencil dapat diatasi.“Kita bisa mendistribusikan Al-Qur’an melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar hingga ke pelosok daerah. KUA juga memberikan laporan kepada kami tentang kebutuhan Al-Qur’an dan guru ngaji di wilayah mereka,” ungkapnya.Nasaruddin juga menegaskan, meski di bawah Dirjen Bimas Islam Kemenag, UPQ tidak hanya akan mencetak mushaf Al-Qur’an, tetapi juga buku pelajaran, jurnal, dan berbagai produk cetak lainnya secara profesional. “Kita profesional, ada business oriented juga,” kata dia.Baca juga: Menag Nasaruddin Umar Resmikan Gedung PLKI Senilai Rp239 Miliar di CiawiBahkan, Nasaruddin juga mengusulkan agar percetakan ini juga mencetak kitab suci agama lain untuk mencerminkan semangat toleransi.“Kementerian Agama bukan hanya untuk agama Islam, melainkan mencakup semua agama. Oleh karena itu, kitab suci agama apa pun dapat dicetak di sini. Walaupun namanya Percetakan Al-Qur’an, percetakan ini juga dapat mencetak kitab suci agama lain,” ujarnya.Menag Nasaruddin Umar didampingi Dirjen Bimas Islam meninjau proses produksi mushaf Al-Qur’an di UPQ, Ciawi, Bogor, Rabu (04/12/2024)Mushaf Al-Qur’an Fisik Tak TergantikanMenyinggung kemajuan teknologi dengan hadirnya Al-Qur’an digital, Nasaruddin menjelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara mushaf fisik dan Al-Qur’an digital.“Mushaf fisik memiliki kesakralan yang tidak tergantikan. Mushaf tidak pernah masuk ke tempat yang tidak suci, seperti toilet, dan membacanya membutuhkan wudu. Sedangkan Al-Qur’an digital, meskipun ada di dalam ponsel, dapat masuk ke tempat-tempat seperti itu,” ungkap Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta itu.Nasaruddin bahkan memastikan, sehebat apapun teknologi digital tetap tidak mungkin bisa mengalahkan mushaf Al-Qur’an cetak. “Secara psikologis beda,” kata dia.Terkait alasan pencetakan mushaf Al-Qur’an, Nasaruddin mengungkapkan, berdasarkan survei kebutuhan mushaf Al-Qur’an di Indonesia tiap tahun mencapai enam juta eksemplar mushaf. Sedangkan kemampuan UPQ hanya sekitar 1,7 juta eksemplar.Karena pemenuhan kebutuhan mushaf yang belum terpenuhi itulah, maka dalam survei yang lain menunjukan jumlah umat Islam Indonesia yang masih buta baca tulis Al-Qur’an mencapai 72, 25 persen.“Jadi mushaf ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di level bawah. Tingkat buta huruf Al-Qur’an masih tinggi antara lain karena tidak punya mushaf Al-Qur’an,” kata Nasaruddin.1 2Laman berikutnya

JAKARTA–Kementerian Agama (Kemenag) bersama Bank Indonesia menggelar Konferensi dan Pertemuan Tahunan World Zakat and Waqf Forum (WZWF) pada Jumat-Sabtu (1-2/11/2024) di Jakarta Convention Center, Jakarta. Acara yang dirangkai dengan perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) itu juga didukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).Mengusung tema “Tatanan Global Zakat-Wakaf Baru: Komunitas Global yang Bersatu Berdasarkan Keadilan, Kasih Sayang, dan Kesejahteraan Bersama,” konferensi yang dihadiri peserta dari 43 negara anggota itu mempertemukan pemimpin global, praktisi, pengusaha, dan generasi muda untuk membahas inovasi dan masa depan pengelolaan zakat dan wakaf.BACA JUGA: Menag: Perlu Peran Agama yang Inklusif Respons Krisis KemanusiaanMenteri Agama Nasaruddin Umar berharap, konferensi ini menghasilkan gagasan baru yang memaksimalkan pemberdayaan zakat dan wakaf sebagai solusi atas masalah global. “Kita perlu mengkaji bagaimana zakat dan wakaf dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan dunia,” ungkapnya dalam konferensi pers usai membuka acara itu secara resmi, Jumat (1/11).Menag menekankan pentingnya kemajuan teknologi. Menurutnya, teknologi digital mendukung transparansi dan efektivitas distribusi bagi masyarakat yang membutuhkan. “Justru teknologi bisa memperluas jangkauan pengumpulan zakat dan wakaf hingga skala global, serta memastikan pemanfaatan dana secara produktif dan tepat sasaran,” lanjutnya.Ia juga menyoroti bonus demografi di Indonesia sebagai peluang untuk memberdayakan generasi muda melalui pendidikan dan keterampilan yang didukung oleh dana zakat dan wakaf. “Jika berhasil, dampak jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin terasa,” tambahnya.Kemenag saat ini mengimplementasikan empat program utama untuk memperkuat peran zakat dan wakaf, yaitu Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inkubasi Wakaf Produktif, dan Kota Wakaf. Program-program ini bertujuan mengoptimalkan zakat dan wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sebagai ibadah.Sementara itu, Ketua BWI, Kamaruddin Amin yang juga menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam, memperkenalkan Gerakan Indonesia Berwakaf dalam forum tersebut sebagai langkah strategis memaksimalkan potensi aset wakaf nasional. Melalui pilar inklusivitas, keberlanjutan, dan inovasi, gerakan ini berupaya memanfaatkan aset wakaf yang luas demi kesejahteraan masyarakat.Kamaruddin menyebut, Indonesia memiliki 445.410 lokasi tanah wakaf, termasuk 36.240 madrasah, 1.100 kantor KUA, 220.000 masjid, dan 266.413 musala. “Gerakan ini akan fokus mengembangkan aset-aset tersebut dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan konservasi lingkungan. Selain mendukung madrasah, gerakan ini juga mendorong pendirian rumah sakit, pemberian beasiswa, serta inisiatif wakaf hijau untuk pelestarian alam,” jelasnya.BACA JUGA: HAB ke-78, Kemenag Salurkan Bantuan untuk Palestina Rp44,8 MKamaruddin juga mengajak negara-negara dan organisasi internasional untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan dampak wakaf secara global. Dengan teknologi digital, Gerakan Indonesia Berwakaf  dapat memastikan pengelolaan wakaf yang transparan dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih inklusif.Inovasi pengelolaan zakat dan wakaf, seperti wakaf korporasi dan wakaf saham, terus didorong agar relevan di dunia modern dengan peluang investasi yang semakin luas. Selain itu, kegiatan konferensi mencakup sesi pembelajaran dari para ahli yang berbagi praktik terbaik, solusi inovatif, dan kerangka kerja terbaru.Acara ini dihadiri Menteri Agama Malaysia, Mohd Na’im Mokhtar, dan diikuti 250 peserta dari 43 negara anggota WZWF, didukung sejumlah sponsor seperti Bank Mega Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan PT Paragon Technology and Innovation. []REPORTER: RHIO

Hidayatullah.com—Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, dinilai kembali mengabaikan panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR. Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menyatakan sikap Menag tersebut telah melecehkan parlemen.“Ini merupakan bentuk pelecehan kepada DPR sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah,” ujarnya dikutip RRI, Senin (23/9/2024). Luluk menduga Menag sengaja menghindari panggilan Pansus dengan cara berkunjung ke luar negeri. Padahal, menurut dia, Menag seharusnya sudah mengetahui proses Pansus Haji sedang berjalan. Pihak DPR bahkan telah memanggil sejumlah pihak terkait penyelenggaraan haji 2024, termasuk pejabat Kementerian Agama (Kemenag). “Jika memiliki itikad baik, Menag pasti tidak pergi ke luar negeri karena menghargai DPR,” ujar Luluk. Yaqut dikabarkan menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian di Paris, Prancis. Wakil Ketua Pansus Haji DPR, Marwan Dasopang, menambahkan kegiatan Menag ke luar negeri itu tidak relevan. “Yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah terkait lebih dari lima juta jemaah haji,” ucapnya. Panggilan Menag Panitia Khusus Penyelenggaraan Haji melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan sekaligus merencanakan pemanggilan kembali terhadap Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. Anggota Pansus Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan bahwa pemanggilan tersebut dibahas dalam kegiatan rapat internal pansus yang dilaksanakan pada hari ini, yakni Senin di Gedung DPR/MPR Ri Jakarta. “Hari ini dibahas di internal pansus,” kata Wisnu Wijaya saat dikonfirmasi dikutip ANTARA. Rencana pemanggilan ini berkaitan dengan polemik pelaksanaan haji yang terjadi tahun 2024. Dia juga menilai bahwa pihaknya sangat menyayangkan respons Menag yang tidak mengindahkan itikad baik pansus angket haji DPR untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan kuota haji beberapa waktu yang lalu. “Secara prinsip, pansus mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga kesempatan yang diberikan oleh pansus seharusnya bisa digunakan dengan baik oleh Menag untuk meluruskan berbagai dugaan penyimpangan terkait pengalihan kuota haji tambahan, bila memang yang bersangkutan berkeyakinan demikian,” ucap dia. Nantinya, jika Menag menghadiri kegiatan RDPU yang diselenggarakan oleh Pansus Haji, pihaknya ingin mendalami terkait dugaan atas pengalihan kuota tambahan yang menjadi polemik yang terjadi saat ini. “Kami ingin mengonfirmasi siapa pihak yang berinisiatif membagi kuota tambahan menjadi 50:50 itu. Apakah itu atas inisiatif pribadi Menag, atas sepengetahuan Menag tetapi inisiatifnya dilakukan oleh bawahannya, atau dilakukan oleh bawahan Menag di luar sepengetahuan Menag. Poin-poin ini yang hendak kita eksplorasi,” tandasnya. Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah dirinya mangkir untuk hadir pada Rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI karena merasa belum menerima surat panggilan. Sehingga dia tidak mengetahui alasan terkait munculnya pernyataan bahwa dirinya mangkir sebanyak dua kali dari agenda Pansus Angket Haji. Dia pun ingin tahu kebenaran mengenai surat panggilan itu. “Sampai saya datang ketemu kawan-kawan ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di kesekretariatan, kesekjenan DPR, kan bisa dicek ya,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/09/2024).*

Hidayatullah.com— Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan sebanyak 41 ribu orang jamaah lanjut usia (lansia) tercatat akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2024. “Masih seperti tahun lalu, ada 41 ribu lansia kurang lebih,” katanya saat ditemui di sela-sela pelepasan keberangkatan jamaah calon haji perdana Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Ahad (12/5/2024) dini hari. Yaqut, sapaan akrab Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan seluruh fasilitas yang sudah disiapkan di Arab Saudi telah siap untuk memenuhi kebutuhan jamaah selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, termasuk bagi jamaah lansia. “Insya Allah untuk layanan sudah kita persiapkan, kemarin sudah saya cek, baru tadi sore saya pulang dari (Arab) Saudi bersama Pak Dirjen, kita sudah cek. Insya Allah siap untuk menerima jamaah haji kita,” ujarnya. Pada Minggu dini hari ini, Yaqut mengatakan sebanyak 8.700 orang jamaah calon haji diterbangkan ke Madinah, Arab Saudi guna menunaikan ibadah haji. “Sekarang itu jumlah 8.700 orang jamaah yang akan diterbangkan menuju Madinah. Jumlah kloternya ada 22 kloter,” jelasnya. Yaqut mengimbau jamaah calon haji lainnya yang akan diberangkatkan untuk menjaga kesehatan, sehingga ibadah haji dapat berjalan dengan lancar.Dakwah Media BCA - GreenYuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Di samping itu, ia juga mengimbau jamaah untuk menaati peraturan-peraturan selama berada di Arab Saudi, seperti tidak membawa barang berlebih, serta tidak membawa barang yang dilarang seperti jimat dan lain sebagainya. “Ya kita sudah imbau mulai bagaimana menyiapkan kesehatan, apa perlengkapan yang harus dibawa, kita sudah sampaikan setiap kali manasik,” tutur Yaqut.*

Hidayatullah.com—Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada hari ketiga kunjungannya di Arab Saudi meninjau kesiapan layanan hotel dan dapur katering di Madinah untuk memastikan kenyamanan jamaah haji Indonesia. Menag mengunjungi Emaar Elite Hotel di wilayah Syamaliyah dan Meez Mary Kitchen For Serve Meals di Wilayah Hatim. Emaar Elite Hotel dengan kapasitas 1.400 jamaah ini menawarkan akomodasi yang representatif, bagus, dan bersih sesuai standar kontrak. Kamar mandi terdapat di dalam kamar, dan sebagian dilengkapi dengan bath up. “Untuk kenyamanan jamaah lansia, kita meminta agar mereka ditempatkan di kamar dengan shower atau didampingi petugas jika menggunakan bath up,” ujarnya dikutip Jumat (10/5/2024). Dapur katering Meez Mary, yang tahun ini melayani 11.000 jamaah haji Indonesia per hari, menyajikan menu makanan bercita rasa nusantara seperti nasi kuning, ayam goreng, opor ayam, rendang, dan lain sebagainya. Tak lupa, 20% dari menu dikhususkan ramah lansia dengan tekstur yang lebih halus dan lembut, salah satunya dalam bentuk nasi tim. Menag Yaqut mengapresiasi kinerja Meez Mary yang baik di tahun sebelumnya dan berharap mereka dapat terus memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. “Dapur ini memiliki enam storage besar dan bahan makanan seperti daging, ayam, ikan, telur, dan bumbu nusantara telah tersedia dalam jumlah yang memadai,” sambungnya. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun ini telah menjalin kontrak dengan 106 hotel sebagai akomodasi jamaah di Madinah.Dakwah Media BCA - GreenYuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Jamaah haji Indonesia akan mulai tiba di Madinah pada 12 Mei dan tinggal selama sembilan hari sebelum berangkat ke Makkah. Kunjungan Menag Yaqut menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan kesiapan layanan hotel dan dapur katering di Madinah demi kenyamanan dan keamanan jamaah haji Indonesia. Dengan kesiapan yang matang dan layanan yang ramah lansia, diharapkan jamaah dapat fokus menjalankan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk.*

Jakarta (SI Online) – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan siapapun yang melaksanakan ibadah haji secara non prosedural maka ibadahnya dianggap tidak sah.Hal itu dikatakan Yaqut dengan mengutip fatwa yang telah dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi.“Pemerintah Saudi Arabia melalui fatwa yang dikeluarkan, siapapun jamaah haji yang akan menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka, maka ibadahnya tidak dianggap sah,” kata Menag seusai menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah di Jakarta, Selasa (30/04) seperti dilansir ANTARA.Yaqut menjelaskan, fatwa tersebut dikeluarkan sebagai tindakan tegas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menertibkan mereka yang menyalahgunakan visa, di luar ketentuan yang berlaku.Menurutnya, dalam pelaksanaan ibadah haji hanya berlaku dua visa, yakni visa haji dan mujammalah. Sementara visa lainnya seperti visa ziarah dan ummal (pekerja) tidak bisa digunakan untuk berhaji.Maka dari itu, ia meminta masyarakat Indonesia untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran dapat berhaji tanpa melalui antrean yang beredar di media sosial.Sebelumnya di media sosial ditemukan seseorang yang mengklaim dapat memberangkatkan haji tanpa antrean lewat visa ziarah maupun ummal. Padahal, penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.Kemudian di samping itu, rata-rata daftar tunggu calon jamaah haji reguler Indonesia lebih dari 20 tahun.“Disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq F. Al Rabiah, dengan jelas peraturan-peraturan di Kerajaan Saudi Arabia termasuk tidak boleh digunakan yang visa selain visa resmi untuk haji. Pasti akan ada tindakan tegas dari sana,” katanya.Senada dengan Yaqut, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah mengatakan akan memberikan sanksi bagi mereka yang memaksakan beribadah haji secara non prosedural.“Jika terbukti ibadah haji atau datang ke sana tidak prosedural itu tidak akan dibiarkan, akan mendapatkan sanksi,” kata Tawfiq.Menurut dia, fatwa larangan berhaji secara non prosedural dikeluarkan Majelis Ulama Arab Saudi. Jamaah yang non prosedural juga tidak akan terjamin keselamatannya.“Kami melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan bahwa yang mempromosikan pelaksanaan haji dengan visa yang tidak prosedural, semua itu adalah tidak benar, ” katanya.[]sumber: ANTARA