Megawati Soekarnoputri

Jakarta (MediaIslam.id) – Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menceritakan bila dirinya memperjuangkan agar dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memenangkan penghargaan Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2024. Hal itu terjadi karena Mega dipilih sebagai salah satu dewan juri. Mega bercerita, awalnya dia mendapatkan tawaran sebagai dewan juri dari Sekretaris Jenderal ZAHF Prof. Mohamed Abdusalam yang merupakan permintaan dari Imam Besar Al Azhar Prof Ahmad el Thayyeb. Atas tawaran itu Mega mengaku sempat mempertanyakan tawaran tersebut. “Lalu saya tanya kembali, lho kok beliau kenal saya? Rupanya beliau mengikuti terus sepak terjang perjuangan saya. Yang dikatakan oleh Bapak Sekjen bahwa Ibu (Megawati) ini salah seorang Ibu, perempuan, yang selalu memperjuangkan nasib banyak manusia, tetapi selain itu juga selalu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia ini,” ungkap Megawati, dalam Peringatan Isra Mi’raj di Masjid At-Taufiq, Jl Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ahad (11/02). Baca juga: NU-Muhammadiyah Dianugerahi Penghargaan Zayed Award 2024 Megawati kemudian mengaku bersedia menjadi dewan juri dan meminta Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi untuk mendampingi dirinya. “Karena kami boleh mengambil asisten begitu untuk bisa menjadi penghubung, seperti tadi yang telah dikatakan itu karena melalui Zoom dan lain sebagainya, dan saya belum punya pengalaman sama sekali sebagai juri,” ujarnya. Megawati lalu mengajukan Muhammadiyah dan NU untuk masuk nominasi penerima penghargaan dan bersaing dengan 120 nominasi lainnya. Ia kemudian harus menghadapi adanya kocokan untuk mendapat tiga nominasi dan tiga nominasi cadangan. Nominasi itulah yang kemudian diserahkan kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar untuk dipilih siapa pemenangnya. Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa terdapat enam juri, termasuk dirinya. Namun demikian, hanya Megawati seorang berasal dari Asia. More pages: 1 2 3

Belum lama ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan kecurangan pilpres 2019 tidak boleh terulang lagi. Ini peringatan keras. Yang menyimpan banyak isyarat.Isyarat pertama, Bu Mega mengakui pilpres 2019 berlangsung curang. Kedua, peringatan ini menyiratkan arti bahwa Bu Mega akan mencegah kecurangan itu. Ketiga, Bu Mega tahu siapa yang bakal melakukan kecurangan dan tahu bagaimana cara mencegahnya.Sebagai pemimpin blok politik terbesar, Bu Mega bisa mencegah kecurangan pilpres 2024. Beliau memiliki kekuatan dan insturmen untuk menghalangi operasi pencurangan.Bu Mega paham dari mana memulai pencegahan kecurangan itu. Beliau siap melakukan intervensi politik jika menemukan kecurangan masif.Bu Mega bisa menciptakan tekanan politik di DPR. Misalnya dengan mengusulkan pembentukan komisi khusus yang bertuga memantau manuver pencurangan pilpres. Komisi ini bisa menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya prodemokrasi.Komisi khusus DPR itu diberi wewenang untuk memantau langsung kegiatan KPU, Bawaslu, MK, MA, Polri, dan berbagai lembaga serta institusi lainnya. Tentu tidak mudah membentuk komisi khusus DPR karena harus melibatkan semua parpol. Sedangkan saat ini begitu banyak pimpinan parpol yang kehilangan akal sehat. Artinya, mereka rela mengikuti proyek pencurangan pilpres yang didalangi oleh para penguasa eksekutif tingkat tinggi.Tapi selalu ada opsi lain. Bu Mega bisa mengerahkan struktur PDIP yang sampai ke tingkat terendah di seluruh Indonesia. Kita yakin Bu Mega telah memikirkan dan merealisasikan metode pengawalan pilpres 2024 agar tidak dicurangi.Hari-hari ini para petinggi Banteng mengungkapkan adanya tekanan terhadap mereka. Tidak memgherankan. Sebab, PDIP adalah rintangan terbesar bagi para penguasa yang akan melakukan kecurangan pilpres.Jajaran kekuasaan tahu persis bahwa jaringan dan pengaruh PDIP sangat kuat. Sehingga, sangat masuk akal kalau kubu Banteng menjadi sasaran tekanan dan intimidasi dari penguasa.Publik mengharapkan agar Bu Mega dan segenap jajaran PDIP sungguh-sungguh dan tulus ingin mencegah kecurangan pilpres. Tentu saja tidak hanya mencegah kecurangan terhadap PDIP. Melainkan potensi kuat kecurangan terhadap paslon pilpres lainnya.Lewat upaya serius pencegahan kecurangan pilpres 2024, Bu Mega bisa mendulang simpati publik. Bu Ketua Umum akan dikenang sebagai negarawan sejati yang akhirnya memahami betapa buruknya kecurangan pilpres di masa lalu.Upaya Bu Mega untuk mencegah kecurangan pilpres tahun depan, dan kemudian pencegahan itu melahirkan presiden yang diperlukan dan diinginkan mayoritas besar rakyat, dipastikan akan membawa Indonesia lebih baik. Akan memudahkan proses perubahan yang sangat diperlukan bangsa dan negara.Presiden hasil pilpres yang bersih dan jurdil, tanpa kecurangan karena bisa dicegah Bu Mega, akan memungkinkan Indonesia menapaki perubahan yang sangat krusial bagi seluruh rakyat.[]22 November 2023Asyari Usman, Jurnalis Senior Freedom Newssumber: facebook asyari usman

Jakarta (SI Online) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses Pemilu agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapannya.“Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani,” kata Megawati lewat akun YouTube PDI Perjuangan, Ahad (12/11/2023).Megawati menegaskan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali.Menurutnya mengawal dan menegakkan demokrasi adalah kewajiban sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.“Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat.Terus kawal dan tegakkan demokrasi!” kata Mega.Tidak hanya itu, Mega juga mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi.“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.Menurutnya, apabila hukum dan keadilan ditegakkan dan senantiasa dikawal oleh rakyat, cita-cita para pendiri bangsa pasti akan bisa diwujudkan.“Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan,” tuturnya. []sumber: ANTARA

Publik masih menunggu-nunggu apakah Gibran Rakabuming akan dipecat dari PDIP. Kalau dia dipecat, barulah publik yakin bahwa kemarahan Bu Mega dan jajaran PDIP kepada Gibran —dan juga Jokowi— sangat serius. Bukan sandiwara.Andaikata jadi dipecat, berarti Mega serius menganggap Gibran berkhianat. Berarti Gibran melecehkan Mega, PDIP, dan segenap jajaran Banteng.Pengkhianatan biasanya dibalas dengan hukuman terberat berupa pemecatan. Tetapi, pemecatan itu belum juga terjadi. Mengapa? Padahal, kesalahan Gibran sangat fatal. Tidak ada sanksi lain kecuali pemecatan dan pengusiran dari PDIP.Kenyataanya? Para senior Banteng hanya berteriak-teriak kepanasan. Kebakaran jenggot. Kecolongan dan sebagainya. Tidak ada tindakan serius terhadap Gibran.Beberapa hari, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP kecewa, sedih, dan sakit hati ditinggal oleh Gibran dan juga Jokowi.Menurut Hasto, PDIP telah memberikan restu dan dukungan kepada keluarga Jokowi berkali-kali. Hanya permintaan tiga periode yang ditolak Bu Mega.Nah, mengapa Gibran masih belum juga dipecat? Mengapa Megawati seperti gamang memecat Gibran? Inilah yang akan kita telusuri.Sebetulnya, semua orang bisa melihat secara kasat mata mengapa pengkhianatan besar Gibran itu aman-aman saja. Ada rasionalitas di balik itu. Ada sesuatu yang sangat besar bagi Mega dan PDIP.Intinya, mustahil Mega akan memecat Gibran. Tidak seperti Budiman Sudjatmiko yang juga menyeberang ke kubu Prabowo Subianto.Kenapa mustahil? Karena percaturan yang sesungguhnya adalah bahwa Bu Mega dan PDIP sangat memerlukan Gibran berada di posisi penting di kubu Prabowo. Inilah jawabannya.Gibran sebagai wapres lewat kecurangan pilpres tahun depan akan tetap dianggap sebagai kader PDIP. Walaupun Girban dibajak oleh Golkar yang mencawapreskan dia.Dengan tidak memecat Gibran, berarti dia menjadi wakil Mega dan PDIP di kubu Prabowo. Sewaktu-waktu Gibran bisa menemui Bu Mega ketika nanti dia duduk sebagai wapres.1 2Laman berikutnya

Beberapa waktu yang lalu BEM UI memberi gelar kepada Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service” karena Jokowi ini berkarakter banyak janji atau program tetapi minim pelaksanaan. Bahasa gaulnya “omdo” omong doang atau omong dodol. Basa-basi alias bohong melulu.Sayangnya sang Raja tidak memiliki rasa bersalah, mungkin meyakini bahwa bohong adalah bagian dari “service”.Baru dalam sejarah ketatanegaraan kita ada Presiden bergelar sedahsyat ini. Apalagi di mata mahasiswa, generasi penerus masa depan bangsa. Meski kadang berlebihan dalam semangat tetapi di kampus mereka dididik untuk berfikir akademis baik kritis, obyektif, analitis maupun sistematis. Mahasiswa terdidik untuk tidak suka pada basa basi atau perilaku munafik.Lip service adalah bentuk dari kemunafikan. Tidak mau dan tidak mampu bersikap konsisten atau konsekuen. Gelar mahasiswa kepada Jokowi sama saja dengan deklarasi bahwa Jokowi adalah pemimpin munafik. Sesuatu yang semestinya menjadi perilaku yang tidak boleh melekat pada seorang pemimpin, apalagi sebagai Presiden.Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran untuk Cawapres adalah sukses Jokowi. Memperkuat dukungan Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran. Meneguhkan pelarian Jokowi dan Gibran dari PDIP. Dan tentu hal ini wajar membuat Megawati dan PDIP panas hati. Jokowi tidak balas budi walau dengan seribu narasi termasuk bermain di tiga kaki.Punggawa PDIP mulai mengkritisi Putusan MK hasil rekayasa Jokowi. Ada Hasto, Masinton, Beathor dan lainnya. Megawati mengatur ritme. Namun rakyat melihat sikap PDIP belum berkulminasi terapi baru tahap eskalasi. Ada kekhawatiran publik reaksi itu hanya menjadi bagian dari babak sebuah sandiwara. Sementara rakyat ditempatkan sebagai penonton yang sedang dibodohi.Megawati dan PDIP harus menunjukkan bukti bahwa mereka sungguh-sungguh untuk menjaga marwah. Permainan vulgar Jokowi tidak boleh dibiarkan.Megawati harus memecat Gibran sebagai tahap awal. Konsisten dengan pemecatan Budiman Sudjatmiko. Berikutnya Jokowi sebagai “biang keladi” harus diberi sanksi organisasi. Dipecat dari keanggotaan PDIP. Megawati harus berani. Janganlah bersikap seperti tayangan video di medsos dimana seekor banteng lari terbirit-birit ketakutan dihampiri oleh manusia berkostum kodok berwarna merah.Bila Megawati tidak berani bertindak maka asumsi publik tentang sandiwara memang terbukti. Jika dahulu Jokowi diberi predikat sebagai “The King of Lip Service” maka jangan-jangan Megawati kini digelari oleh banyak komunitas sebagai “The Queen of Lip Service”. Artinya Jokowi dan Megawati sama saja. Menurut “Bang Eddy Channel” cuma bisa “banyak cingcong”.Arah politik bangsa ke depan membutuhkan figur yang memiliki sikap politik jujur, berani, adil dan obyektif. Jokowi adalah akar dari problema bangsa yang harus segera dieliminasi. Tukang sandera yang tidak layak untuk terus berkuasa. Mesti dibuat rungkad.Megawati dan PDIP bisa memulai untuk itu.Saat ini Jokowi sedang nekad cawe-cawe memainkan boneka Gibran dengan mengelus-elus Prabowo. Tidak peduli lagi pada teriakan rakyat atau serudukan banteng.Kata mahasiswa hanya ada satu kata: “lawan !”.Kata aktivis dan oposisi: “makzulkan !”Kata rakyat secara serempak: “penjarakan !”Jokowi memang harus berhenti sampai sini. Agar tidak terus menerus melakukan kerusakan di muka bumi.Bumi pertiwi telah habis dicuri dan digagahi oleh Jokowi, kroni dan oligarki.[]M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan KebangsaanBandung, 1 Nopember 2023