Maladewa

Hidayatullah.com – Pemerintah Maladewa akan melarang warga ‘Israel’ memasuki negara mereka, yang terkenal dengan resor mewah dan pariwasata pantainya. Keputusan itu diambil lantaran desakan publik yang marah di negara mayoritas Muslim itu meningkat atas perang dan pembantaian di Gaza. Kantor presiden mengatakan pada hari Minggu bahwa Kabinet memutuskan untuk mengubah undang-undang guna mencegah pemegang paspor ‘Israel’ memasuki negara itu dan membentuk subkomite untuk mengawasi proses tersebut. Presiden Mohamed Muizu akan menunjuk utusan khusus untuk menilai kebutuhan Palestina dan meluncurkan kampanye penggalangan dana, lapor AFP pada Minggu (02/06). Hampir 11.000 warga ‘Israel’ mengunjungi Maladewa tahun lalu, yang merupakan 0,6% dari total kedatangan wisatawan. Mayoritas Muslim Menurut sensus pada 2022, sekitar 98% warga Maladewa atau Republik Maladewa adalah muslim. Maladewa terletak di barat daya Sri Lanka dan India, sekitar 750 kilometer (470 mil; 400 mil laut) dari daratan utama benua Asia. Maladewa adalah salah satu negara berdaulat yang paling tersebar secara geografis di dunia, dan negara berpenduduk mayoritas Muslim terkecil berdasarkan luas wilayah. Dengan jumlah penduduk 515.132 jiwa pada sensus tahun 2022, negara ini merupakan negara dengan jumlah penduduk paling sedikit ke-2 di Asia dan negara terkecil kesembilan di dunia berdasarkan luas wilayah.*

Hidayatullah.com – Maladewa telah memberikan tenggat waktu kepada India hingga 15 Maret untuk menarik pasukannya dari negara kepulauan dengan mayoritas penduduk Muslim ini. Kabar ini terungkap dalam sebuah konferensi media pada hari Minggu yang disampaikan oleh sekretaris kebijakan publik Presiden Maladewa, Abdulla Nazim Ibrahim. “Personel militer India tidak dapat tinggal di Maladewa. Ini adalah kebijakan Presiden Dr. Mohamed Muizzu dan kebijakan pemerintahan ini,” kata sekretaris kepresidenan. Muizzu sebelumnya mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Sabtu bahwa Maladewa bukanlah “halaman belakang suatu negara tertentu.” “Kami adalah negara yang merdeka dan berdaulat,” katanya menjawab pertanyaan dari wartawan di Bandara Internasional Velana setelah melakukan perjalanan ke Cina. “Kami mungkin negara kecil, tapi itu tidak memberi Anda lisensi untuk menggertak kami,” tegas Muizzu. Tuntutan ini pertama kali dilontarkan oleh Malawadewa setelah Mohamed Muizzu terpilih sebagai presiden negara di Samudera Hindia ini pada akhir tahun lalu. Para pejabat dari Maladewa dan India, termasuk diplomat tertinggi New Delhi di Male, Munu Mahawar, mengadakan perundingan pada hari Minggu mengenai penarikan pasukan India, kata Ibrahim. Baca juga: Presiden Mohamed Muizzu Minta Tentara India Tinggalkan Maladewa Sebanyak 88 personel militer India berada di Maladewa, menurut Sun News, sebuah situs berita yang berbasis di ibukota Male, mengutip angka-angka pemerintah. New Delhi mengatakan bahwa mereka berada di sana untuk memelihara dan mengoperasikan dua helikopter dan sebuah pesawat terbang yang disumbangkannya ke negara tersebut. Namun selama kampanye pemilihannya, Muizzu berjanji untuk memindahkan pasukan tersebut dari Maladewa. Muizzu, yang mendukung hubungan yang lebih erat antara Maladewa dan Cina, mengalahkan Presiden yang sedang menjabat, Ibrahim Mohamed Solih, yang secara luas dianggap pro-India, akhir tahun lalu. New Delhi menikmati hubungan yang nyaman dengan Male di bawah pemerintahan Presiden Solih, dan menggelontorkan ratusan juta dolar ke tempat wisata tersebut. New Delhi juga mendanai proyek-proyek infrastruktur, baik besar maupun kecil, di negara ini. Para analis mengatakan bahwa pergantian penjaga di Male dapat memberikan kesempatan tidak hanya bagi Beijing tetapi juga bagi para investor China.* Baca juga: Dikenal Pro-China Mohamed Muizzu Menang Pemilihan Presiden Maladewa