kemiskinan

Hidayatullah.com– lebih dari 1 miliar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan akut, menurut laporan UN Development Program (UNDP) yang dirilis hari Kamis (17/10/2024), yang mana lebih dari setengahnya merupakan anak-anak.Laporan itu menunjukkan bahwa sekitar 584 juta orang di bawah usia 18 tahun mengalami kemiskinan ekstrem, yang mencakup 27,9 persen anak-anak di seluruh dunia, sementara 13,5 persen merupakan orang dewasa. Sebanyak 83,2 persen penduduk termiskin di dunia tinggal di kawasan Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan.India merupakan negara dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbesar, yang mencakup 234 juta dari 1,4 miliar penduduknya. Disusul kemudian oleh Pakistan, Ethiopia, Nigeria, dan Republik Demokratik Kongo. Kelima negara tersebut mencakup hampir separuh dari 1,1 miliar penduduk miskin dunia, lansir AFP. Laporan yang diterbitkan bersama Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) itu menyoroti bahwa tingkat kemiskinan tiga kali lebih tinggi di negara-negara mengalami perang, karena tahun 2023 terjadi konflik terbanyak di seluruh dunia sejak Perang Dunia Kedua. UNDP dan OPHI mempublikasikan laporan Multidimensional Poverty Index setiap tahun sejak 2010, dengan mengumpulkan data dari 112 negara yang jika dijumlahkan total populasinya 6,3 miliar jiwa. Laporan itu menggunakan indikator seperti kurangnya perumahan layak, sanitasi, listrik, bahan bakar memasak, gizi dan kehadiran di sekolah. Laporan tersebut menggaungkan temuan tahun lalu bahwa 1,1 miliar dari 6,1 miliar orang di 110 negara mengalami kemiskinan multidimensi yang ekstrem.*

Hidayatullah.com – Serangan Zionis di Gaza yang hampir berusia satu tahun membawa konsekuensi serius bagi ekonomi ‘Israel’ dengan ancaman kemiskinan yang membayangi para pemukim Yahudi.Sebelum 7 Oktober, ekonomi Israel telah menunjukkan tanda-tanda melemah. Hal itu kemudian diperparah saat Operasi Taufan Al-Aqsha (Badai Al-Aqsa) dan serangan ‘Israel’ ke Jalur Gaza. Selama kuartal keempat tahun 2023, PDB Israel berkontraksi sebesar 21%. Meskipun mengalami pemulihan sebesar 14% pada kuartal pertama tahun 2024, pertumbuhan melambat dan berada pada angka 0,7% pada kuartal kedua, yang mendorong para ekonom seperti Jacques Bendelac untuk memperingatkan kemungkinan resesi jika perang tidak segera berakhir. Sebuah perusahaan pasar modal Fitch Ratings memperkirakan pada bulan Agustus bahwa perang Gaza—yang sekarang merupakan perang terpanjang sejak tahun 1948—berpotensi berlanjut hingga tahun 2025. Ekonomi “Israel” akan semakin terpuruk di bawah ancaman perang multi-front karena agresi di front utara dengan Lebanon meningkat. Tiga lembaga pemeringkat kredit utama, termasuk Fitch, menurunkan peringkat utang Israel, yang mungkin mengindikasikan bahwa “Israel” tidak dapat menutup kewajibannya, meskipun peringkat kredit masih tetap tinggi. Sektor pertumbuhan utama “Israel” adalah teknologi dan industri persenjataan, yang keduanya dikecualikan dari risiko perang sampai batas tertentu. Namun, bidang-bidang utama lainnya seperti pariwisata, konstruksi, dan pertanian mengalami dampak berat dan “mati satu demi satu”, kata Bendelec. Setelah 7 Oktober, “Israel” berhenti mengeluarkan izin kerja untuk warga Palestina, yang merupakan mayoritas angkatan kerja, yang mengakibatkan kekurangan tenaga kerja yang signifikan. Sebelum perang, sekitar 100.000 warga Palestina diberi izin kerja di wilayah pendudukan, dibandingkan dengan 8.000 saat ini, ungkap Kav LaOved, organisasi hak buruh “Israel”. Di Tel Aviv, yang dianggap sebagai pusat ekonomi “Israel”, pembangunan terhenti, sehingga gedung pencakar langit dan proyek transportasi tidak rampung. Sejak 7 Oktober, pariwisata juga menurun drastis, karena perang yang sedang berlangsung menghalangi wisatawan dan peziarah. Dari Januari hingga Juli, “Israel” menerima 500.000 wisatawan, hanya seperempat dari jumlah tersebut dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut Kementerian Pariwisata. Perang ‘Israel’ menunjukkan kemiskinan Menurut Bendelac, selama dua puluh tahun terakhir, “Israel” sangat bergantung pada konsumsi kredit. Namun, keluarga pemukim tidak mampu membayar utang dan pinjaman mereka, terutama di tengah situasi saat ini. Ia memperingatkan bahwa biaya hidup yang tinggi, dikombinasikan dengan perlambatan ekonomi, “pasti akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.” Organisasi kemanusiaan telah menyaksikan meningkatnya permintaan akan layanan mereka, dengan munculnya individu baru dalam jalur distribusi makanan. Misalnya, di tempat parkir pusat perbelanjaan di Rishon Lezion, LSM Pitchon-Lev, atau “Open Heart,” menyediakan keranjang buah, sayuran, dan daging gratis dua kali seminggu. Pendiri Eli Cohen menyatakan bahwa sejak perang dimulai, organisasi tersebut telah melipatgandakan kegiatannya, dan sekarang mendukung hampir 200.000 keluarga di seluruh wilayah pendudukan. Penerima manfaat baru termasuk “individu muda, keluarga dengan suami yang bertugas sebagai tentara cadangan, banyak mantan donor, dan semua orang yang dievakuasi dari permukiman utara karena kebakaran di garis depan utara. Mengenai prospek pemulihan, Bendelac mencatat bahwa “biasanya ada pemulihan ekonomi yang kuat” setelah berakhirnya perang. Namun, ia memperingatkan bahwa “semakin lama perang ini berlanjut, pemulihan akan semakin lambat dan lebih menantang.”

Jakarta (MediaIslam.id) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan sektor wakaf nasional dapat menjadi katalis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mobilisasi dan pengelolaan yang tepat. “Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sektor wakaf Indonesia berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui mobilisasi pengumpulan dan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat membuahkan kemaslahatan berlipat,” ujar Kiai Ma’ruf dalam sambutannya secara daring pada acara “12th Global Waqf Conference 2024”, Selasa (24/09/2024). Kiai Ma’ruf mengatakan, pemerintah telah menaruh perhatian pada pengembangan sektor wakaf di Indonesia sejak pertama kali regulasi tentang perwakafan tanah milik diterbitkan. Menurutnya, sejak 2004 silam, pemerintah menegaskan bahwa bentuk wakaf tidak hanya sebatas tanah, tetapi juga harta benda lainnya, termasuk uang. “Seiring dengan perkembangan wujud wakaf, pemanfaatannya juga makin meluas. Jika dahulu wakaf berbentuk bantuan sosial, sekarang wakaf justru diarahkan agar bersifat produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat,” jelasnya. Ketua Wantim MUI itu menjelaskan, konsep wakaf baik yang bersifat sosial maupun produktif, sangat relevan dengan strategi besar pemerintah dalam penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Meski demikian Kiai Ma’ruf memiliki catatan, dibandingkan dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS), kesadaran dan literasi masyarakat untuk berwakaf masih relatif terbatas. Untuk itu, ia berpesan kepada semua pihak terkait untuk bisa mengoptimalkan potensi wakaf nasional. Pertama,ia meminta seluruh unsur pemerintah agar memperkuat kerja sama guna merumuskan mekanisme pengembangan wakaf yang efektif dan inklusif. Dia mengatakan penguatan landasan hukum dan pengawasan perlu didukung guna memastikan wakaf dikelola secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. “Kesadaran berwakaf juga hendaknya tumbuh hingga mencakup lintas generasi dan lintas profesi, termasuk pelaku ekonomi dan akademisi,” tuturnya.

BEIRUT (Arrahmah.id) – Bank Dunia mengatakan pada Kamis (23/5/2024) bahwa satu dari setiap tiga warga Lebanon telah jatuh ke dalam kemiskinan karena krisis sosial ekonomi di negara tersebut telah memperburuk situasi secara drastis. Menurut sebuah laporan, Bank Dunia menyimpulkan bahwa kemiskinan di Lebanon telah meningkat tiga kali lipat sejak 2014, berdasarkan survei rumah tangga yang […]

Hidayatullah.com—Jumlah tunawisma, pengangguran, kemiskinan, kecanduan narkoba, dan kesehatan mental di Amerika Serikat (AS) meningkat tajam pada tahun ini setelah epidemi Covid-19 melanda dunia dan diselingi konflik di Ukraina dan Palestina. Newsweek melaporkan sebuah penelitian di Journal of America Medical Association (JAMA) menemukan bahwa ada 183.000 kematian yang melibatkan orang Amerika pada tahun 2019, yang terkait dengan kemiskinan. Situasi menjadi lebih buruk ketika banyak orang Amerika tidak menerima program asuransi kesehatan masyarakat atau Medicaid karena birokrasi. Hal ini ditambah dengan kurangnya perumahan yang terjangkau dan tingginya biaya perumahan menyebabkan banyak orang Amerika yang hidup dengan upah kecil memilih menjadi tunawisma. Hal ini berarti semakin banyak orang yang tidak tahu di mana mereka akan tidur dan akhirnya memilih tinggal di jalanan, sehingga membuat mereka rentan terhadap kejahatan, kekerasan, dan cuaca ekstrem, termasuk panas dan dingin ekstrem. Menurut penelitian, empat negara bagian seperti California, New York, Florida dan Washington mencatat masalah sosial seperti tuna wisma dan kecanduan narkoba yang tinggi dibandingkan tahun lalu akibat krisis ini. Direktur Eksekutif The Coalition for the Homeless di New York, Dave Giffen, mengatakan biaya sewa rumah pasca epidemi menyebabkan banyak orang Amerika tidak mampu lagi membayar sewa dan lebih memilih tinggal di trotoar, stasiun kereta bawah tanah, dan tempat umum. taman di kota.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/“Setelah era perlindungan pandemi hilang, kita melihat jumlah tuna wisma, kemiskinan dan masalah sosial lainnya meningkat,” ujarnya. “Kami juga menyaksikan banyak keluarga yang terusir dari rumahnya karena tidak mampu membayar sewa lagi,” ujar dia.*

Oleh Ummu Aidzul Tenaga Pendidik Kondisi ekonomi negara ini kian terpuruk. Selain harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, biaya hidup semakin mahal, masyarakat juga dibayang-bayangi oleh maraknya Pemutusan Hubungan Kerja. Sehingga angka kemiskinan kini semakin meluas. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi di tengah masyarakat, Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna mengajak para Aparatur Sipil Negara untuk berkontribusi […]

Hidayatullah.com – Lima orang terkaya di dunia telah melipatgandakan kekayaan mereka sejak tahun 2020, kata lembaga amal Oxfam, seraya mengajak negara global untuk melawan pengaruh kaum super kaya atas kebijakan pajak. Sebuah laporan Oxfam, yang diterbitkan saat para elit global berkumpul di Forum Ekonomi Dunia di Davos minggu ini, mengatakan bahwa kekayaan lima orang terkaya di dunia meningkat dari $405 miliar pada tahun 2020 menjadi $869 miliar tahun lalu. Namun sejak tahun 2020, hampir lima miliar orang di seluruh dunia menjadi lebih miskin, kata Oxfam. Para miliarder saat ini lebih kaya $3,3 miliar dibandingkan tahun 2020, meskipun banyak krisis yang menghancurkan ekonomi dunia sejak dekade ini dimulai, termasuk pandemi Covid. Laporan tahunan Oxfam tentang ketidaksetaraan di seluruh dunia biasanya dirilis tepat sebelum forum dibuka pada hari Senin di resor Alpen Swiss. Badan amal ini menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya ketidaksetaraan global, dengan individu dan perusahaan terkaya mengumpulkan kekayaan yang lebih besar berkat lonjakan harga saham, tetapi juga kekuasaan yang jauh lebih besar. Baca juga: Putri Orang Terkaya Di Dunia Masuk Islam? ‘Memeras pekerja, memperkaya pemegang saham’ “Kekuatan korporasi digunakan untuk mendorong ketidaksetaraan: dengan memeras pekerja dan memperkaya pemegang saham yang kaya, menghindari pajak, dan memprivatisasi negara,” kata Oxfam. Oxfam juga menuduh perusahaan-perusahaan mendorong “ketidaksetaraan dengan melakukan perang yang berkelanjutan dan sangat efektif terhadap perpajakan”, dengan konsekuensi yang luas. Oxfam mengatakan bahwa negara-negara menyerahkan kekuasaan kepada para pelaku monopoli, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mempengaruhi upah yang dibayarkan kepada pekerja, harga makanan, dan obat-obatan yang dapat diakses oleh setiap orang. “Di seluruh dunia, anggota sektor swasta tanpa henti mendorong tarif yang lebih rendah, lebih banyak celah, lebih sedikit transparansi, dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk memungkinkan perusahaan berkontribusi sesedikit mungkin ke kas publik,” tambah Oxfam. Badan amal ini mengatakan bahwa berkat lobi yang intensif mengenai pembuatan kebijakan pajak, perusahaan-perusahaan telah mampu membayar pajak perusahaan yang lebih rendah, sehingga membuat pemerintah tidak memiliki uang yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang paling miskin. Pajak perusahaan telah turun secara signifikan di negara-negara OECD dari 48 persen pada tahun 1980 menjadi 23,1 persen pada tahun 2022, kata Oxfam. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, Oxfam menyerukan pajak kekayaan bagi para jutawan dan miliarder dunia yang menurut mereka dapat menghasilkan $1,8 triliun dolar setiap tahunnya. Badan amal ini juga menyerukan untuk membatasi gaji CEO dan memecah monopoli swasta.* Baca juga: Sekelompok Pria India Jadikan Elon Musk Dewa Sesembahan

Hidayatullah.com—Lembaga Zakat, Infak dan Sadakah (Lazis) sebagai gerakan filantropi Islam sudah banyak melakukan praktik baik dan kontribusi nyata dalam pengentasan masalah kemiskinan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari data pusat kajian Baznas 2022, dari hasil kajian tersebut terungkap angka peran zakat turut mengurangi angka kemiskinan sekitar 17, 7 %. Peran filantropi Islam untuk mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah, Hilman Latif dalam acara “Refleksi Akhir Tahun” oleh Lazismu PP Muhammdiyah Jumat (29/12/2012). Hilman menyampaikan bahwa isu mengenai permasalahan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara saja, akan tetapi seluruh komponen termasuk di dalamnya lembaga filantropi Islam seperti Lazsimu. “Lembaga filantropi Islam dan lembaga kemanusiaan mulai didorong untuk memberikan kontribusi dan intervensi, yang di mana sebuah negara itu sudah tidak mampu lagi memberi banyak solusi,” ungkapnya dikutip laman Muhammadiyah. Hilman juga menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu representasi negara muslim yang memiliki tingkat kesejahteraan yang baik bukan hanya bersumber dari sumber daya alamnya tetapi termasuk juga solidaritas masyarakat. Namun, ini tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakatnya mengenai literasi keuangan yang memadai. “Kemiskinan itu terkait dengan penghasilan dan penghasilan terkait dengan manajemen dan tata kelola keuangan, maka sebetulnya literasi keuangan menjadi penting juga,” tuturnya. Selain itu, Hilman juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Lazismu dan Muhammadiyah terkait dengan isu kemiskinan: Pertama, jumlah penduduk miskin meningkat di masa pandemi. Kedua, masih tingginya ketimpangan sosial: penghasilan, pekerjaaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Ketiga, ketimpangan wilayah. Keempat, ketimpangan kesehatan 15-17% penduduk belum memiliki skema asuransi. Serta yang kelima adalah agka putus sekolah 6% (4,3 juta anak). Dan keenam, sebanyak 81 juta generasi milenial belum memiliki rumah. Terakhir, Ia berpesan kepada seluruh komponen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak terbatas Lazismu dan Muhammdiyah, selain untuk terus berkontribusi, tetapi juga mengevaluasi program-program yang sudah dilaksanakan untuk mengukur efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan. “Lazismu ke depan sebagai lembaga amil termasuk LSM-LSM yang lain harus bisa berani melakukan evaluasi sudah berhasilkah program pengentasan kemiskinan yang kita lakukan,” tandasnya.*