Jawa Barat

Semakin kacau negara ini. Setelah MK dan KPU diperalat meloloskan Gibran sebagai Cawapres kini Jan Ethes dikampanyekan dini.Anak SD dicekoki dengan racun murahan lewat bagi-bagi buku. Estafeta dinasti Jokowi dibangun dan dipersiapkan terus menerus dengan membodohi rakyat.Terbitnya buku “Gibran The Next President” itu sah-sah saja, tetapi kurang ajar. Emang Gibran itu tokoh apa? Tanpa Jokowi Gibran bukan siapa-siapa.Gibran Wakil Presiden? Itu pun sangat memilukan. Pengajuannya saja sudah rekayasa. Kerja brutal Paman Usman di luar akal waras. Sejarah mencatat Gibran itu meski dikukuhkan sebagai Wapres tetap saja cacat moral, cacat etika bahkan cacat hukum. Anak Haram Konstitusi, Anak Haram Demokrasi dan Anak Haram Hak Asasi. Produk Bapak Jokowi.Parahnya lagi, belum juga dilantik sudah berani mengumbar diri sebagai “Next President”. Presiden Indonesia lho, bukan Presiden Komisaris. Di samping mengancam Prabowo yang bisa ditelikung, juga mengancam keseriusan dalam bernegara. Mengelola negara dianggap seperti berada di Taman Bermain. Indonesia ini negara besar bukan negara mainan anak kecil.Jawa Barat saat ini sedang berjuang agar menjadi Provinsi terdepan. Artinya Tatar Sunda sesuai dengan potensi kebudayaan dan keagamaannya berhak untuk mendapat perhatian khusus. Karenanya bukan hal yang mengada-ada jika Jawa Barat patut dihargai sebagai Provinsi berstatus Otonomi Khusus. Tentu agar lebih mandiri dan progesif dalam menyejahterakan dan memajukan warga.Di tengah perjuangan itu, tiba-tiba ada disain “menghalalkan segala cara” untuk membangun politik dinasti. Gibran Anak Jokowi harus menjadi Presiden dengan menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai batu loncatan. Masyarakat Jawa Barat tidak akan bisa tinggal diam dan menerima disain culas seperti itu. Konteks etnis ini bisa berbau “Jawa-isasi”. Etnik Sunda harus melawan.Jika terjadi pemaksaan agar Gibran menjadi Presiden, maka tentu tidak dapat disalahkan jika muncul semangat warga Jawa Barat untuk berjuang dengan opsi baru yaitu “Jawa Barat Merdeka”. Suatu pilihan berat dan pahit demi menjaga martabat budaya dan agama yang telah lama dijaga. Masyarakat Sunda memiliki toleransi tinggi, tetapi tidak boleh diinjak dan dipaksa untuk menerima kezaliman dan penghianatan atas nama NKRI.Rezim Jokowi memang parah, sesudah memaksa pindah Ibu Kota Negara lalu kini merambah jauh untuk membangun politik dinasti. Daripada Indonesia menjadi “Negara Republik” yang praktiknya adalah “Negara Kerajaan” lebih baik Jawa Barat segera bersikap dan mendeklarasikan: Jawa Barat Merdeka!Jokowi dan rezimnya harus menyadari akan bahaya dari cara kerja yang seenaknya, ambisius dan meminggirkan peran rakyat. Macan Siliwangi siap menerkam perampok arogan yang sok kuasa.Di samping “silih asih dan silih asuh” maka warga Jawa Barat juga siap untuk “silih asah” yakni mengasah kuku-kuku dan taringnya. Allahu Akbar, Merdeka! []M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan KebangsaanBandung, 13 Juni 2024

Setelah pesimis Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi yang katanya akan maju sebagai Cagub Jawa Barat dapat memperjuangkan Otonomi Khusus Jawa Barat, maka Cagub potensial yang muncul baru yaitu Ilham Habibie menimbulkan secercah harapan. Jika ingin menjadi Gubernur Jawa Barat tentu harus 100 persen berjuang untuk kemandirian dan kesejahteraan warga Jawa Barat.Untuk berjuang 100 persen tersebut Otonomi Khusus Provinsi Jawa Barat tentu sangat mendukung keberhasilan. Siapa pun menjadi Gubernur seharusnya berjuang keras agar Jawa Barat memperoleh status sebagai Provinsi dengan Otonomi Khusus. Berbasis pada kekhususan nilai kebudayaan dan keagamaan.Ridwan Kamil yang pernah menjabat Gubernur tidak sedikit pun terbersit niat ingin menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi berstatus Otonomi Khusus. Prestasinya pun standar bahkan datar. Ridwan Kamil malah mengakhiri jabatan dengan “su’ul khotimah” untuk kasus Masjid Al Jabbar, Bansos Ormas dan Patung Soekarno. Ada kelompok masyarakat Jawa Barat yang memberi penilaian dengan “raport merah”.Deddy Mulyadi mantan Bupati Purwakarta seperti, Ridwan Kamil, lebih suka pada pencitraan melalui media sosial. Diragukan kemampuan memimpin Jawa Barat dengan serius. Pemahaman keagamaannya dinilai kontroversial dengan patung-patung yang dibangun di Purwakarta sebagai legacy sang Bupati. Kebudayaan oke, tapi keagamaan tidak oke. Menjadi “pamaeh” saat maju Pilkada Jawa Barat bersama Cagub Deddy Mizwar.Tentu masih ada atau banyak Cagub lain yang didukung untuk memimpin Jawa Barat. Yang mengejutkan adalah usungan figur baru Ilham Habibie. Profesional dan mudah dikenal di Jawa Barat karena sebagai putera Habibie ia tidak asing dengan Jawa Barat. Alumni ITB dan pakar penerbangan yang dikenal memiliki kemampuan manajerial yang baik.Ilham Habibie sebagai figur baru di kancah politik di Jawa Barat butuh pasangan putera daerah yang berkualifikasi. Berpengalaman politik dan didukung partai besar. Hal ini menjadi penting agar kiprah di tanah Pasundan tidak terhambat oleh handicap yang ada. Jawa Barat perlu dipimpin oleh figur yang progresif yang “nyantri, nyunda, nyakola”.Satu hal penting untuk Ilham Habibie ialah kesiapan ia untuk berjuang keras bagi suksesnya Tatar Pasundan menjadi Provinsi dengan status Otonomi Khusus.Hal ini menjadi syarat bagi kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Sanggupkah?[]M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan KebangsaanBandung, 8 Juni 2024

Hidayatullah.com—Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebutkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan produk halal terbanyak di Indonesia. “Data menunjukkan, hingga akhir 2023, Jabar menjadi provinsi dengan jumlah produk bersertifikat halal terbanyak di Indonesia, sebanyak 694.684 produk,” kata Bey dalam keterangan di Bandung belum lama ini. Bahkan, angka tersebut akan bertambah dengan adanya 1.000 produk UMKM yang mendapat sertifikat halal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) pada Kamis (16/5) lalu dalam acara Roadshow #KITAHALALIN Jabar 2024 yang juga diprakarsai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Produk halal, kata Bey, termasuk dari UMKM ini menjadi tuntutan, karena Jabar adalah provinsi dengan populasi muslim terbesar di Indonesia. Sertifikat halal 1.000 UMKM ini berangkat dari self declare (klaim sendiri) UMKM, lalu kemudian didampingi Kementerian KUKM sejak April 2024 untuk didaftarkan mendapatkan sertifikat halal. 1.000 produk UMKM yang dapat sertifikat halal self declare itu berasal dari Bandung Raya yakni Kota/Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Meski menyambut baik pemberian sertifikat halal bagi 1.000 produk UMKM Jabar, Bey mengingatkan sertifikat tersebut betul-betul mencerminkan kehalalan produknya, mengingat ini adalah self declare. “Kami mendukung pemberian sertifikat halal, tapi itu tadi harus ada kejelasan aturan. Jadi kami dari sisi pemerintah baik Pusat Kementerian, dan Pemda Provinsi Jabar, mendorong se-transparan mungkin,” tuturnya. Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan, sertifikat halal penting karena memberi rasa tenang kepada konsumen untuk membeli suatu produk. “Ini roadshow ketujuh, dan akan ada 15 roadshow pada tahun ini, dan tahun depan kita akan roadshow lagi,” ucap Yulius pada acara di Kampus Unpad tersebut.*

Dua faktor yang menimbulkan guncangan sekaligus munculnya fikiran alternatif bagi penguatan wilayah atau daerah yaitu “pemaksaan” pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur dan “pemaksaan” Presiden Wakil Presiden kontroversial dan nepotis Prabowo Gibran.Potensi penguatan itu telah muncul di ruang mondial seperti pernyataan gerakan kemerdekaan Papua, Maluku dan Aceh. Kibaran bendera menjadi warna pula. Merah putih yang memudar. Hubungan kuat Indonesia China telah menimbulkan kekhawatiran akan penguasaan negara oleh kekuatan asing. Merah berkuasa, putih menyerah kalah.Ketika IKN berpindah ke Kalimantan dengan tingkat kemandirian dan kemerdekaan yang rendah, maka daerah-daerah lain layak untuk berpikir ulang akan efektivitas sebagai negara seperti ini. Perlu evaluasi dan penataan ulang atas aturan dan sistem yang ada.Apalagi jika ternyata kepemimpinan nasional diragukan akan keabsahan atau kapasitasnya sebagai pemimpin bangsa. Upaya-upaya untuk mengembalikkan kedaulatan rakyat berbasis daerah menjadi penting untuk didiskusikan dan dipertimbangan.Pilihan rasional adalah desakan agar semakin banyak daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Bukan saja Aceh atau Yogya tetapi juga Maluku, Papua atau Jawa Barat. Daerah lain pun potensial seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Madura dan Kalimantan Selatan.Pilihan kedua adalah penataan aturan Konstitusi untuk menguji kemungkinan Indonesia kembali menjadi Negara Federal. Akar kesejarahan memberi landasan bahwa keberadaan Negara Federasi pernah terjadi di bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Negara itu bernama Republik Indonesia Serikat atau United States of Indonesia.Ada tujuh negara bagian yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan dan Negara Republik Indonesia. Ditambah dengan sembilan Satuan Kenegaraan. Negara Pasundan meliputi juga Distrik Jakarta.Ditinggalkan Jakarta tidak boleh membuatnya merana, Jakarta harus tetap menjadi Ibu kota. Sayang jika dikecilkan atau dihilangkan nilai kesejarahannya hanya demi ambisi atau membuka peluang invasi. Melalui investasi. Saat ada Negara Federal dahulu Jakarta masuk menjadi Negara Pasundan bersama Banten dan tentu Jawa Barat.Negara Pasundan didirikan 24 April 1948 dengan Presiden pertama dan terakhir RA Adipati Wiranatakoesoema. Versi lain dideklarasikan 4 Mei 1947 dengan pemimpin Soeria Kartalegawa. Berbendera hijau, putih, hijau dan bermotto “Gemah Ripah, Pasir Wukir, Loh Djinawi” (Kemakmuran dan kegembiraan dari lautan hingga gunung membuat semua orang sejahtera dan panjang umur).Kini masalah yang dihadapi adalah “pemaksaan” dan “perekayasaan” baik ibu kota baru maupun pemimpin nasional yang otoritarian, oligakhis dan nepotis. Daerah tidak otonom serta sumber daya alam yang dieksploitasi sekehendak pusat, dikorupsi dan dirampok oleh kepentingan asing. Indonesia yang semakin terjajah.Konteks kedaerahan khususnya Jawa Barat opsi otonomi khusus, negara bagian atau Jawa Barat merdeka layak untuk didiskusikan dan dimusyawarahkan secara jernih dan sehat.Pemaksaan dan perekayasaan patut mendapat perlawanan. Rakyat harus kuat dan berbuat untuk dapat kembali berdaulat.[]M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan KebangsaanBandung, 11 Mei 2024

Hidayatullah.com—AK (26), seorang pemuda asal Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur Jawa Barat harus menanggung malu setelah mengetahui ‘wanita’ yang dinikahi ternyata seorang pria tulen. Akibat penipuan ini, keluarga AK akhirnya melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Naringgul Bripka Ridwan Taupik menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan keterangan yang pihaknya dapatkan. AK awalnya berkenalan dengan ESH (26) dengan mengaku namanya Adinda Kanza. ESH yang berpura-pura menjadi seorang perempuan rela menikah dengan AK untuk mendapatkan uang. “Pengakuannya untuk mendapatkan uang dari korban. Karena setiap kali meminta uang selalu diberi,” kata Kanit Reskrim Polsek Naringgul Bripka Ridwan Taupik, dilansir detikJabar, Sabtu (4/5/2024). Ridwan mengatakan perkenalan ESH dan AK dimulai setahun lalu melalui media social dan memutuskan menikah pada 12 April 2024.   Selama setahun itu, AK kerap bertemu dengan ESH. Baik sekadar mengajak jalan ataupun membawa ESH ke rumahnya untuk bertemu keluarga. Namun selama pertemuannya itu, ESH alias Adinda ini kerap mengenakan pakaian wanita muslim, bahkan hingga mengenakan cadar. “Berdasarkan keterangan yang kami dapat, kenalannya sudah setahun lalu melalui media sosial. Kepada AK dia mengaku sebagai wanita bernama Adinda. Bahkan agar tidak dicurigai dan meyakinkan kepada korban, ESH ini kerap mengenakan pakaian syar’i,” ucap Bripka Ridwan Taupik, kepada detikjabar, Sabtu (4/5/2024). Keduanya kemudian menikah secara sederhana di rumah AK pada 12 April 2024. Pernikahan itu tidak tercatat secara negara. Dalam pernikahannya, ESH meminta menggunakan wali nikah dari tokoh agama setempat. ESH beralasan jika ayah kandungnya pergi entah kemana. Dengan emas sebesar 5 gram sebagai mahar, ESH pun saat itu dinikahi oleh AK. “Mengakunya itu tinggal sendirian, ibunya meninggal dan ayahnya tidak tahu pergi kemana. Jadi walinya itu bukan dari ayah ataupun keluarganya. Hal itu dilakukan ternyata untuk menutupi jati diri aslinya yang merupakan seorang laki-laki. Pernikahannya juga dilakukan di rumah AK, secara sederhana dan nikahnya secara siri,” kata dia. Terkuak Belakangan, AK menaruh kecurigaan kepada ‘istrinya’ itu. Pasalnya, Adinda tidak pernah mau diajak berhubungan suami istri sejak keduanya menikah.Dakwah Media BCA - GreenYuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/“Kalau diajak berhubungan badan, alasannya capek atau sedang tidak mood,” katanya. Kecurigaan lainnya, Adinda tidak mau bergaul dengan keluarga AK dan warga sekitar. Sehari-hari, Adinda berjilbab, bahkan bercadar, untuk menutupi jati dirinya. Hal ini membuat keluarga AK menelusuri sosok Adinda. Mereka mendapatkan alamat Adinda hingga akhirnya bertemu dengan ayahnya. “Mereka dikagetkan dengan fakta bahwa ayah ESH ada. Sebab, awalnya ESH tidak dinikahkan oleh wali nikahnya langsung karena alasannya ayahnya kabur entah ke mana. Terlebih terungkap bahwa ESH ini laki-laki,” kata dia.*

Bandung (SI Online) – Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan bersilaturahmi bersama sejumlah tokoh asyarakat dan ulama Jawa Barat di Aula Masjid Al-Istiqamah, Jl. Taman Citarum Kota Bandung, Senin malam (19/02/2024).Dalam silaturahmi yang dihadiri ratusan orang tersebut sejumlah tokoh Jabar seperti Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jabar dua periode (2008–2018) dan sejumlah Ketua Ormas Islam tingkat Jabar seperti Persis, PUI, Wahdah Islamiyah, Syarikat Islam, Al Irsyad, Dewan Da’wah dan yang lainnya.Di hadapan tokoh, ulama dan simpatisan tersebut, Anies Baswedan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak dan relawan AMIN khususnya yang berada di Jabar atas dukungan dan perjuangannya dalam Pemilu 2024 kemarin.Ia berpesan agar semua pihak khususnya relawan AMIN untuk terus mengawal hasil hitung suara yang sekarang masih berlangsung. Anies juga menegaskan bahwa dirinya bersama Cak Imin beserta partai pengusung tetap solid mengusung dan memperjuangkan perubahan.“Saya sampaikan gerakan perubahan ini akan jalan terus, kita ini tidak terbelah dan agenda yang kita bawa tidak bergeser. Kami melihat keseriusan di masyarakat sepanjang perjalanan kami setahun lebih, menitipkan harapan begitu betul-betul banyak,” ungkapnya.Ia menambahkan bahwa keseriusan Anies pada agenda perubahan tersebut dilakukan karena jutaan buruh mengharapkan ada revisi omnibus law, jutaan petani mengharapkan agar ada perubahan tentang undang-undang pupuk, serta harapan nelayan di seluruh Indonesia.Untuk itu, menurutnya dalam Pilpres kemarin bukan hanya sekedar memilih sosok untuk menjadi presiden, melainkan memilih arah kebijakan.“Jadi ini bukan sekadar soal memilih orang, ini adalah soal arah kebijakan. Mau memilih yang mana? Karena itulah kenapa kami menjaga hal ini dengan serius, insyaallah kita akan memegang ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.Meski demikian, Anies menyatakan jika memang ia kalah dalam Pilpres, maka agenda perubahan akan tetap terus dibawa dengan menggunakan kewenangan yang lain.1 2Laman berikutnya

Bandung (SI Online) – Calon Presiden Anies Baswedan menyambut baik dan menerima dukungan para ulama di Jawa Barat sebagai sebuah kepercayaan dan amanah untuk mengupayakan perubahan guna memberikan keadilan dan kemakmuran bagi semua.“Ini sebuah amanah, dan kami merasa bersyukur bahwa harapan yang dititipkan oleh jutaan orang Indonesia yang kami temui selama setahun lebih, harapan itu dipanggul lebih banyak lagi dengan dukungan para alim ulama dari Jabar,” kata Anies kepada wartawan, Ahad (28/1/2024).Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyatakan kesiapannya untuk turut mengawal pemilu termasuk pilpres agar dapat berjalan bersih, jujur, dan adil. Mereka juga siap melawan segala bentuk kecurangan yang menghambat kemenangan pasangan AMIN.Anies menilai dukungan tersebut sebagai pesan moral yang amatlah baik agar tak melakukan kecurangan serta bila ada yang melakukan kecurangan maka diimbau kepada pemilih agar tak memilih yang curang.“Untuk aparat negara bertindaklah netral. Tak perlu usaha tambahan, cukup jalankan ketentuan yang ada. Kalau tidak netral itu harus ada usaha tambahan, biaya tambahan, dan energi tambahan. Jadi, curang itu perlu effort ekstra. Tapi, kalau netral dan menjalankan yang seharusnya maka tak perlu tambahan apa-apa,” ujarnya.Sementara itu, salah satu ulama Jawa Barat KH Athian Ali menyebut pihaknya sudah melihat banyak gelagat kecurangan sejak lama dan berharap yang telah berbuat kecurangan itu segera taubat kepada Allah dan yang berniat (curang) segera mengurungkan niatnya.“Semoga sampai pemilihan nanti pemilu berjalan jurdil. Kami sepakat mengawal dan tak memberi kesempatan ke orang-orang melakukan kecurangan agar yang memimpin negeri ini benar-benar memimpin dengan cara yang halal dan bukan yang haram, jika (kecurangan) itu terjadi maka tak diberkahi Allah,” kata KH Athian Ali.Salah satu kecurangan yang mereka temui ialah terkait sogok-menyogok, sehingga kata KH Athian, dalam agama itu dinamakan laknat.“Kami tak ingin negeri ini ajang laknat Allah. Jadi, mereka yang kadung menerima yang katanya sodaqoh dan mengarahkan ke umat agar haram memilih si pemberi itu. Kami tak ingin umat dibiarkan dalam kebingungan untuk menentukan selamat tidaknya negeri ini. Umat Islam harus dibimbing dan diarahkan dan kami nyatakan wajib memilih Amin dengan pertanggungjawaban dunia akhirat,” tandasnya.Baca juga: Ratusan Ulama di Jabar Keluarkan Fatwa Wajib Dukung AMIN di Pilpres 2024sumber: vivajabar

Bandung (Mediaislam.id) – Ratusan ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat menggelar deklarasi untuk mendukung Calon Presiden 2024 – 2029 nomor urut 1 Anies Anies – Muhamin (AMIN). Deklarasi tersebut digelar di Hotel Grand Pasundan Jl. Peta Bandung, Ahad (28/01/2024). Dalam deklarasi tersebut, sebanyak 265 ulama dan tokoh masyarakat Jabar mengeluarkan pernyataan sikap bersama, yaitu: Fatwa wajib memilih AMIN – Anies Muhaimin – dalam Pilpres 2024. Berikut deklarasi pernyaatan sikap tersebut: Bahwa Pilpres 14 Februari 2024 strategis bagi upaya untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat setelah dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi nyatanya kedaulatan telah berada di tangan sekelompok orang saja baik politik maupun ekonomi yang dinamakan oligarki. Bahwa meskipun ada suasana kurang sehat, khususnya nuansa rekayasa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kontroversial akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun proses demokrasi harus tetap diikuti dan dijalankan. Tentu dengan pengawalan yang lebih ketat agar Pilpres dapat berlangsung jujur dan adil. Bahwa agama semestinya memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila dan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Agama dan umat beragama menjadi sokoguru pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa menurut agama Islam, umat harus memilih pemimpin yang di samping memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan juga harus teruji kepatuhannya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Pemimpin yang merujuk pada uswah Nabi Muhammad SAW dan senantiasa berkhidmat pada agama, umat, bangsa dan negara. mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandat (AMIN) layak dan semestinya untuk dipilih oleh rakyat Indonesia pada umumnya, umat Islam khususnya, karena keduanya menjadi pasangan yang paling memenuhi syarat dari aspek keagamaan, profesionalitas dan kerakyatan. Bersemangat untuk mengubah kehidupan politik, ekonomi, hukum, agama dan lainnya ke arah yang lebih baik. Bahwa segala bentuk kecurangan yang menghalangi kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar haruslah dicegah dan dilawan. Pembiaran berarti bertenggang rasa pada kedhaliman yang dapat berakibat murka Allah SWT. Atas hal-hal tersebut di atas maka Multaqo’ Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Barat dengan ini menyatakan sikap serta menetapkan fatwa sebagai berikut : Pertama, mendukung dan akan bekerja keras memperjuangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) agar dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kedua, bertekad untuk menjaga Pemilu termasuk Pilpres 2024 agar dapat berjalan bersih, jujur dan adil serta siap untuk melawan berbagai kecurangan yang menghambat kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) tersebut. Ketiga, menetapkan fatwa berdasarkan kaidah syar’iyah bahwa memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bagi umat Islam hukumnya adalah : Wajib. Keempat, menetapkan hukum Haram untuk memilih pasangan yang dihasilkan dan atau melakukan kecurangan dalam proses kompetisi Pilpres 2024. Demikian Pernyataan Sikap dan Fatwa Multaqo’ Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Barat yang diselenggarakan di Hotel Grand Pasundan Bandung. Pernyataan Sikap dan Fatwa ini dinyatakan sebagai wujud tanggung jawab Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Barat kepada Allah SWT, demi kebaikan agama, umat, bangsa dan negara. Bandung, 16 Rajab 1445/28 Januari 2024 Atas nama Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Barat: KH Athian Ali Da’i, Lc., MADR. H Ahmad Heryawan, Lc.KH. Abdul Qohar Al QudsyKH. Nonop HanafiHM. Rizal Fadillah, SHHM. Roinul Balad, S.Sos.I sumber: jabarnews