HNW

Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi kontroversi film Kiblat yang belakangan ini menjadi perbincangan ramai.HNW berpandangan, film tersebut mengandung nilai kontraproduktif dan tidak sesuai dengan budaya dan ajaran Islam.Menurut HNW, film Kiblat tidak relevan dan bahkan bertentangan dengan esensi dari makna ‘kiblat’ itu sendiri yang bermakna arah dan kedamaian. Terlebih momentum kemunculan film itu adalah pada bulan Ramadhan, saat umat Islam tengah berkhidmat dalam beribadah.Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pada Ramadhan di mana umat Islam secara umum dihadirkan dalam momentum untuk suka beribadah ke masjid pada malam hari untuk shalat tarawih, qiyamul lail, itikaf, dan sebagainya, tiba-tiba hadir film yang judulnya sangat identik dengan keislaman ‘Kiblat’ tapi menghasilkan visualisasi yang horor.“Itu tentu sangat kontraproduktif dan tidak sesuai judul dengan gambar yang ditampilkan,” kata HNW seperti dilansir situs resmi Fraksi PKS, dikutip Jumat (29/03/2024).Menurutnya, kiblat semestinya menggambarkan tentang suatu hal yang meneduhkan dan menyenangkan, serta menguatkan spiritualitas.Hal itu tidak tercermin sama sekali di film tersebut, yang justru dalam posternya menggambarkan seseorang sedang rukun dengan posisi kayang, ditambah sesosok tak berkepala di dekatnya.“Tentu suatu hal yang tidak sesuai dengan filosofi dari Islam, dan apalagi shalat, apalagi kiblat,” tegasnya.Di samping banyaknya kontra dari publik atau masyarakat umum hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hidayat menyebut pihak pembuat film juga tidak menyampaikan klarifikasi. Sehingga memperkuat pandangan bahwa film tersebut memang tidak produktif.Dia menegaskan, gambaran yang menyeramkan di dalam film mengenai ibadah shalat dan kiblat yang tak sesuai keyakinan itu juga memberi ruang stereotipe Islam. Menurutnya stereotipe yang disematkan pada umat Islam yang masih santer dengan ‘Islam teroris’.“Ketika ada fitnah semacam ini (Islam teroris) dimunculkan, film itu justru akan menggambarkan pembenaran terhadap stereotipe Islam itu. Oleh karenanya harus dikoreksi,” tegasnya.[]

Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tentang gencatan senjata di Jalur Gaza selama bulan Ramadhan.“Resolusi DK PBB ini patut diapresiasi, walau sebenarnya sangat terlambat,” kata HNW dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/03/2024).HNW menegaskan, yang tidak kalah penting adalah mengawal dan memastikan bahwa tuntutan gencatan senjata dalam Resolusi ini ditaati oleh Israel.“Sudah banyak sekali aksi Israel yang melanggar hukum internasional, dan tidak menaati resolusi DK PBB,” ungkapnya.Baca juga: DK PBB Sepakati Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Selama RamadhanWakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga menyambut baik sikap Amerika Serikat (AS) yang memilih abstain dan tidak kembali menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi DK PBB. PAdahal sebelumnya AS tiga kali memveto rancangan keputusan DK PBB terkait Gaza.HNW menilai tidak kembali digunakannya veto oleh AS menunjukkan bahwa AS yang dikenal sebagai sekutu sangat dekat Israel itu sudah sangat muak dengan kejahatan-kejahatan perang, genosida, dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina.“Semoga ini bukan sekadar lips service politik jelang Pilpres di AS, tapi menjadi salah satu langkah serius untuk bertobat untuk ke depan tidak lagi mendukung Israel yang jelas-jelas telah melakukan teror dengan banyak melakukan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM) bahkan genosida terhadap Rakyat Palestina/Gaza,” tuturnya.Anggota Komisi VIII DPR ini juga berharap agar PBB bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, organisasi-organisasi internasional, dan masyarakat dunia lainnya ikut mengawasi pelaksanaan resolusi DK PBB tersebut, serta memberikan sanksi hukum tegas kepada Israel apabila kembali tidak mentaati resolusi PBB.“Selain itu, terhadap kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel juga perlu dipertanggungjawabkan melalui peradilan internasional,” ujarnya.Sebab, kata dia, indikasi pembangkangan Israel terhadap resolusi PBB kembali dipertontonkan selang beberapa jam setelah resolusi DK PBB itu diterbitkan. Di mana, Israel masih saja melancarkan aksi pengeboman di wilayah Rafah, selatan Gaza, Palestina, yang menyebabkan semakin bertambahnya korban.“Ini jelas tidak penghormatan bahkan pembangkangan terhadap resolusi DK PBB yang baru saja diterbitkan, sekaligus menambah catatan pelanggaran HAM dan hukum internasional oleh Israel,” ucapnya.Adapun, lanjut dia, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, juga sudah menyatakan siap mematuhi resolusi DK PBB itu untuk segera melakukan gencatan senjata dan melakukan pertukaran tahanan.1 2Laman berikutnya