google

Jakarta (SI Online) – Perusahaan raksasa mesin pencarian, Google, memecat 28 karyawannya yang terlibat dalam aksi protes sembari duduk selama 10 jam di dua kantor perusahaan itu di California dan New York.Para pengunjuk rasa mengecam hubungan perusahaan teknologi tersebut dengan Israel.Menanggapi protes pada Selasa yang dipimpin oleh kelompok bernama No Tech For Apartheid atas Proyek Nimbus dan kontrak cloud senilai USD1,2 miliar dengan Israel, Google pada Rabu lalu memecat 28 stafnya yang dituduh mengambil bagian dalam aksi protes tersebut.“Malam ini, Google tanpa pandang bulu memecat lebih dari dua lusin pekerja, termasuk mereka yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam protes bersejarah yang berlangsung selama 10 jam kemarin,” kata sebuah postingan dari No Tech For Apartheid di X.Chris Rackow, kepala keamanan global Google, menekankan kebijakan nol toleransi perusahaan terhadap perilaku para pengunjuk rasa dalam memo yang dikirimkan kepada seluruh karyawan yang juga beredar di media sosial.“Perilaku seperti ini tidak mendapat tempat di tempat kerja kami dan kami tidak akan menoleransinya,” kata Rackow.“Setelah penyelidikan, hari ini kami memutuskan hubungan kerja dengan dua puluh delapan karyawan yang ditemukan terlibat. Kami akan terus menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan,” tambah dia.Sebagai tanggapan terhadap pemecatan itu, kelompok No Tech For Apartheid mengutuk tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai “tindakan pembalasan yang mencolok”.“Tindakan pembalasan yang mencolok ini merupakan indikasi jelas bahwa Google lebih menghargai kontrak senilai USD1,2 miliar dengan pemerintah dan militer Israel yang melakukan genosida dibandingkan pekerjanya sendiri,” kata kelompok tersebut.Sekitar 10 jam setelah protes, polisi menangkap sekelompok karyawan di New York dan California, lapor kelompok tersebut di X.Protes ini juga bertepatan dengan serangan Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza, yang sejak 7 Oktober lalu telah memakan korban jiwa 33.800 orang.Pemecatan tersebut, yang terjadi hanya beberapa jam setelah sembilan karyawan ditahan oleh polisi selama aksi protes di Sunnyvale, California, dan sebuah kantor Google di New York, telah menimbulkan gelombang kontroversi di dalam dan di luar perusahaan.1 2Laman berikutnya

Hidayatullah.com—Google memecat 28 karyawan pada hari Rabu setelah mereka terlibat dalam protes terhadap proyek Nimbus, kontrak layanan komputasi awan senilai US$1,2 miliar dengan pemerintah ‘Israel’, dan melibatkan Amazon. Karyawan di kedua perusahaan mengklaim perjanjian tersebut menghasilkan teknologi canggih yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) untuk digunakan oleh pasukan keamanan ‘Israel’, sehingga berkontribusi terhadap pembunuhan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Portal Intercept dan Time juga melaporkan bahwa proyek Nimbus menyediakan layanan yang dapat diakses oleh Pasukan Pertahanan ‘Israel’. Pemecatan tersebut, yang dikonfirmasi oleh Google , terjadi beberapa jam setelah sembilan karyawan ditangkap oleh polisi pada hari Selasa setelah melakukan aksi duduk di depan kantor Chief Executive Officer Google Cloud Thomas Kurian di Sunnyvale, California, serta kantor lainnya di New York. Kesembilan pekerja tersebut dipecat, bersama dengan 19 peserta protes lainnya. Demonstrasi tersebut dipimpin oleh kelompok aktivis bernama ‘No Tech For Apartheid’ yang mendesak Google dan Amazon untuk membatalkan kontrak proyek Nimbus. Juru bicara Google Anna Kowalczyk mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para karyawan tersebut dipecat setelah penyelidikan internal menemukan ‘mereka bersalah karena secara fisik menghalangi karyawan lain untuk melaksanakan tugas mereka dan mengakses fasilitas kantor’.*Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Baca juga: Google Pecat Insinyur yang Tolak Bangun Teknologi Mendukung Genosida Palestina

NEW YORK (Arrahmah.id) – Google telah memecat 28 karyawannya karena keterlibatan mereka dalam aksi duduk selama 10 jam di dua kantor raksasa teknologi tersebut di AS, sebagai bentuk protes atas hubungan perusahaan tersebut dengan ‘Israel’. Pemberhentian tersebut terjadi satu hari setelah sembilan pekerja Google ditangkap pada Selasa malam (16/4/2024), setelah melakukan aksi duduk di kantor […]

GAZA (Arrahmah.id) – Sebuah dokumen yang dilihat oleh Time menunjukkan bahwa Google menyediakan layanan komputasi cloud untuk militer ‘Israel’, dan perusahaan teknologi tersebut sedang bernegosiasi untuk memperdalam kemitraannya dengan Tel Aviv selama perang di Gaza. Draf kontrak tertanggal 27 Maret menunjukkan militer memiliki “zona pendaratan” sendiri di Google Cloud. Zona ini merupakan titik masuk yang aman ke komputasi […]

Hidayatullah.com—Google telah memecat seorang insinyur yang melakukan protes dukungan perusaan itu pada ‘Israel’, saat pidato utama perusahaan di New York City, menurut sebuah laporan yang diterbitkan Jumat. Pria ini, sebelumnya melakukan aksi protes kepada Direktur Pelaksana Google ‘Israel’ Barak Regev di acara konferensi teknologi di New York. Pria yang memakai baju oranye dan mengidentifikasi dirinya sebagai insinyur di divisi Cloud Google berdiri dan mengatakan bahwa dirinya menolak membuat teknologi untuk genosida. “Saya menolak untuk membuat teknologi yang akan dipergunakan untuk genosida dan apartheid,” katanya sembari dipersilakan untuk keluar dari ruangan oleh petugas. Seorang juru bicara Google mengatakan kepada kanal berita CNBC bahwa karyawan tersebut sudah dipecat karena “mengganggu acara resmi yang disponsori perusahaan.” “Perilaku ini tidak baik, apa pun masalahnya, dan karyawan tersebut dipecat karena melanggar kebijakan kami,” kata juru bicara tersebut tanpa merinci kebijakan mana yang dilanggar oleh mantan karyawan tersebut. “Project Nimbus” telah lama dikecam oleh para pendukung pro-Palestina, termasuk mereka yang berada di jajaran Google sendiri. Ini mencakup kontrak lebih dari $1 miliar antara Google dan Amazon, serta pemerintah dan militer ‘Israel’, untuk menyediakan layanan komputasi awan kepada Tel Aviv. Surat terbuka tahun 2021 dari karyawan Google dan Amazon yang diterbitkan di Guardian mengecam kontrak tersebut, dengan mengatakan bahwa kontrak tersebut “akan membuat diskriminasi dan pengusiran sistematis yang dilakukan oleh militer dan pemerintah ‘Israel’ menjadi lebih kejam dan mematikan bagi warga Palestina.” “Teknologi ini memungkinkan pengawasan lebih lanjut dan pengumpulan data yang melanggar hukum mengenai warga Palestina, dan memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal ‘Israel’ di tanah Palestina,” kata surat itu, yang ditandatangani oleh 90 pekerja di Google dan lebih dari 300 pekerja di Amazon pada saat itu. “Kami tidak bisa melihat ke arah lain, karena produk yang kami buat digunakan untuk mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka dan menyerang warga Palestina di Jalur Gaza,” tambahnya. Suara-suara tersebut tampaknya tumbuh di dalam perusahaan di tengah perang yang sedang berlangsung di ‘Israel’ di Gaza. Minggu ini, lebih dari 600 karyawan Google menulis surat internal kepada pimpinan pemasaran Google yang menuntut perusahaan teknologi tersebut membatalkan sponsornya pada forum “Mind the Tech” tempat Regev berbicara, menurut situs web berita Wired yang berfokus pada teknologi. Pertemuan tersebut merupakan acara yang dimaksudkan untuk menyoroti kemajuan dalam industri teknologi ‘Israel’. “Mohon menarik diri dari “Mind the Tech”, menyampaikan permintaan maaf, dan mendukung Googler serta pelanggan yang putus asa atas banyaknya korban jiwa di Gaza; kami membutuhkan Google untuk berbuat lebih baik,” kata surat itu.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/‘Israel’ telah melancarkan agresi terhadap Gaza sejak  yang telah menewaskan lebih dari 30.800 orang dan melukai hampir 73.000 lainnya di Gaza di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Penjajah ‘Israel’ juga menerapkan blokade yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan. Sekitar 85% warga Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan ‘Israel’ di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB. Penjajah ditetapkan Mahkamah Internasional telah melakukan genosida, yang dalam keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.*

New York (MediaIslam.id) – Google memecat seorang insinyurnya yang melakukan aksi pro-Palestina saat berlangsungnya pidato utama perusahaan di Kota New York. “Saya menolak untuk membangun teknologi yang mendukung genosida, apartheid atau pengawasan,” teriak mantan karyawan Google Cloud pada Senin lalu dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral secara online, seperti dilaporkan media pada Jumat (08/03). Karyawan tersebut melancarkan protes ketika kepala Google Israel Barak Regev berpidato di sebuah konferensi industri. “Proyek Nimbus membahayakan anggota komunitas Palestina,” teriaknya ketika petugas keamanan mengawalnya keluar dari area tersebut. “Tidak ada cloud apartheid.” Seorang juru bicara Google mengatakan kepada outlet berita CNBC, karyawan tersebut dipecat karena “mengganggu acara resmi yang disponsori perusahaan.” “Perilaku ini tidak baik, apa pun masalahnya, dan karyawan tersebut dipecat karena melanggar kebijakan kami,” kata juru bicara tersebut tanpa merinci kebijakan mana yang dilanggar oleh mantan karyawan tersebut. Project Nimbus telah lama dikecam oleh para pendukung pro-Palestina, termasuk mereka yang berada di jajaran Google. Ini mencakup kontrak lebih dari US$1 miliar antara Google dan Amazon, serta pemerintah dan militer Israel, untuk menyediakan layanan komputasi cloud kepada Tel Aviv. Surat terbuka pada 2021 dari karyawan Google dan Amazon yang diterbitkan di Guardian mengecam kontrak tersebut, dengan mengatakan hal itu “akan membuat diskriminasi dan pengusiran sistematis yang dilakukan oleh militer dan pemerintah Israel menjadi lebih kejam dan mematikan bagi warga Palestina.” “Teknologi ini memungkinkan pengawasan lebih lanjut dan pengumpulan data yang melanggar hukum mengenai warga Palestina, dan memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina,” kata surat tersebut, yang ditandatangani oleh 90 pekerja di Google dan lebih dari 300 pekerja di Amazon pada saat itu. “Kami tidak bisa melihat ke arah lain, karena produk yang kami buat digunakan untuk mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka dan menyerang warga Palestina di Jalur Gaza,” tambahnya. More pages: 1 2

Hidayatullah.com—Tidak kurang 600 karyawan Google menuntut perusahaan berhenti memberi dukungan dalam bentuk apapun terhadap penjajah ‘Israel’. Tuntutan ini tercermin dalam sebuah surat petisi yang ditujukan pimpinan pemasaran perusahaan tersebut. Hari Selasa (5/3/2024), ratusan karyawan Google menuntut perusahaan untuk segera membatalkan sponsor mereka dalam program ‘Mind the Tech’, sebuah konferensi tahunan yang mempromosikan industri teknologi ‘Israel’. “Mohon menarik diri dari ‘Mind the Tech’, menyampaikan permintaan maaf, dan mendukung Googler (staff perusahaan) serta pelanggan yang putus asa atas banyaknya korban jiwa di Gaza. kami membutuhkan Google untuk berbuat lebih baik,” tulis petisi itu dikutip situs berita Wired. Petisi menentang partisipasi mendukung penjajah pertama kali dibagikan secara internal pada 29 Februari 2024. Petisi itu ditulis bersama oleh sejumlah karyawan yang tergabung dalam kampanye ‘No Tech for Apartheid’. ‘No Tech for Apartheid’ merupakan kelompok kampanye yang menyerukan pemutusan Project Nimbus, sebuah kontrak pengembangan komputasi awan yang dilakukan bersama Zionis ‘Israel’ dan Amazon sejak 2021. Interupsi Sementara itu, dalam agenda konferensi itu, salah seorang staf Google dengan terang-terangan berdemo dengan menginterupsi acara saat Barak Regev, Direktur Pelaksana Google ‘Israel’ berpidato di konferensi hari Senin (4/3/2024). Interupsi dating dari seorang insinyur perangkat lunak Google Cloud yang berteriak bahwa karyanya tidak boleh digunakan untuk tujuan pengawasan dan genosida warga Palestina. Ia menginterupsi acara tersebut bersama dengan seorang penyelenggara yang tergabung dalam kelompok anti-Zionis ‘Israel’, Shoresh dan Jewish Voices for Peace. “Saya tidak melihat ada cara untuk melanjutkan pekerjaan teknis saya tanpa melakukan hal ini (protes),” kata insinyur Google yang enggan diungkap identitasnya. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan Regev berpidato di konferensi MindTheTech di New York sebelum seorang pria ini berdiri. “Saya menolak untuk membangun teknologi yang mendukung genosida, apartheid atau pengawasan,” kata pria tersebut. “Proyek Nimbus membahayakan masyarakat Palestina.” “Jangan menggunakan cloud untuk apartheid, jangan menggunakan teknologi untuk apartheid,” katanya sebelum petugas keamanan mengantarnya keluar ruangan. Saat Regev mengakhiri pidatonya, pengunjuk rasa kedua menyela dengan meneriakkan “bebaskan Palestina”. Para penonton terdengar berteriak “pergi dan dukung terorisme di tempat lain”. Diketahui, Proyek Nimbus senilai $1,2 miliar (£950 juta) dari Google diumumkan pada bulan April 2021 dan dimaksudkan untuk memberikan “solusi cloud yang mencakup segalanya” kepada penjajah ‘Israel’, lembaga pertahanan, dan pihak lainnya.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Melansir The Intercept hari Rabu (6/3/2024), teknologi Proyek Nimbus memungkinkan penjajah ‘Israel’ mengumpulan data dan pengawasan lebih lanjut kepada warga Palestina yang melanggar hukum, memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal ‘Israel’ di tanah Palestina. Meskipun mereka tidak memberikan detail secara spesifik bagaimana Nimbus akan digunakan, dokumentasi menunjukan bahwa cloud tersebut akan memberikan ‘Israel’ kemampuan untuk deteksi wajah, kategorisasi gambar otomatis, pelacakan objek, dan bahkan analisis konten emosional dari gambar, ucapan, dan tulisan. Jumlah warga Palestina yang syahid di Jalur Gaza telah mencapai lebih dari 30.000 orang sejak perang dimulai hampir lima bulan lalu, dan kemungkinan serangan darat Zionis ‘Israel’ di Rafah semakin dekat. Sebuah laporan PBB mengatakan bahwa anak-anak mati kelaparan di Jalur Gaza yang terkepung, dan orang-orang memakan dedaunan dan makanan hewani sebagai upaya putus asa untuk tetap hidup.*

Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo menegaskan Perpres yang mengatur mengenai hak-hak penerbit (Publisher Rights) ditandatangani bukan untuk mengurangi kebebasan pers. Kepala Negara memastikan, Perpres ini lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers. “Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers,” kata Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). “Pemerintah tidak sedang mengatur konten pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya dikutip Antara. Meski demikian, Presiden mengingatkan implementasi Perpres ini harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi selama masa transisi. Baik itu berupa respons dari platform digital, masyarakat, hingga pengguna layanan.  “Terhadap perusahaan pers yang saya tahu sedang menghadapi masa-masa sulit di tengah platform digital ini. Pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah terus mencari solusi dan kebijakan afirmatif untuk perusahaan pers di dalam negeri,” ujarnya. Ia pun meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Presiden juga merespon adanya kekhawatiran dari konten kreator dengan adanya perpres ini. “Saya sampaikan bahwa Perpres ini tidak berlaku dengan kreator konten. Silahkan lanjutkan kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital,” ucapnya. Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun dalam sambutannya pada “Majlis Makan Malam Iswami Malahsia Bersama Duta Besar Malaysia di Indonesia” di Jakarta mengatakan publisher rigthts untuk mendukung jurnalisme. “Jadi sebuah peraturan presiden tentang bagaimana yang disebut media sustainability untuk jurnalisme pendukung,” lanjutnya.  Lebih lanjut, Hendry berharap dengan dilaunching-nya Perpres Publisher Rights platform digital seperti Google, Instagram, Microsoft, ataupun PSE lainnya dapat bekerja sama dengan media lokal yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. “Dengan publisher rights ini maka diharapkan Google, Facebook, atau kemudian juga mungkin Tiktok kalau dia mengambil news dari media di Indonesia mereka harus membayar. Berapa jumlahnya itu masih dalam perundingan,” ucapnya. Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menjelaskan regulasi Publisher Rights mengatur platform digital seperti Google, Instagram, Microsoft, ataupun PSE lainnya harus bekerjasama dengan media. Diketahui, media yang dimaksud adalah media lokal yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Usman menerangkan kerja sama tersebut dapat berupa bagi hasil pendapatan iklan, pelatihan jurnalisme, ataupun tindak lain yang disetujui kedua belah pihak. Lebih lanjut, kerja sama ini juga dapat dilakukan dengan berkelompok atau melalui asosiasi.*