ekonomi

Hidayatullah.com – Seorang peneliti ekonomi “Israel” mengungkapkan seiring berjalannya waktu hanya ada sedikit tanda-tanda ekonomi “Israel” akan pulih, atau bahkan tidak ada sama sekali. Indikatornya adalah menurunnya investasi asing dan pariwisata, serta eksodus besar-besaran.Krisis berkepanjanganHukum dan sanksi internasional“Krisis ekonomi hanya akan semakin memburuk. Tidak ada prospek untuk pemulihan,” ujar ekonom politik “Israel” Shir Hever kepada Anadolu. Pendapatnya ini senada dengan analisa Yoel Naveh, mantan kepala ekonom di Kementerian Keuangan “Israel”, yang mengatakan bahwa pemerintah harus bertindak “dengan sungguh-sungguh dan dengan segera untuk… mencegah risiko krisis keuangan yang membayangi.” Jika dibiarkan, ini dapat “menyeret ekonomi yang dilanda perang ke dalam resesi dan membahayakan keamanan nasional negara.” Kerugian ekonomi akibat serangan mematikan “Israel” ke Gaza, yang menewaskan dan melukai hampir 140.000 warga Palestina sejak Operasi Taufan Al-Aqsha yang dipimpin Hamas Oktober lalu, diyakini mencapai lebih dari 67 miliar dolar AS, menurut perkiraan ekonom Israel pada bulan Agustus. Bank of Israel mengatakan pada bulan Mei bahwa biaya perang akan melonjak menjadi sekitar 250 miliar shekel ($66 miliar) hingga akhir tahun depan. Di sisi lain, ekonomi Israel tumbuh hanya 0,7% pada kuartal kedua tahun 2024, jauh di bawah perkiraan analis Bursa Efek Tel Aviv sebesar 3 persen. Pada bulan Agustus, rasio defisit anggaran terhadap PDB mencapai minus 8,3 persen, meningkat dari minus 7,6 persen pada bulan Juni, minus 6,2 persen pada bulan Maret, dan minus 4,1 persen pada bulan Desember lalu. Pada bulan Agustus saja, defisit anggaran mencapai 12,1 miliar shekel ($3,22 miliar). “Harga-harga melambung tinggi. Standar hidup menurun. Ada inflasi. Ada penurunan nilai mata uang Israel,” kata Hever. Investasi asing lesu, lebih dari 85.000 orang telah keluar dari angkatan kerja, dan ada “seperempat juta orang yang telah mengungsi ke dalam negeri dan kehilangan pekerjaan dan rumah mereka,” tambahnya. “Dan, tentu saja, jumlah yang sangat besar dari orang-orang yang baru saja melarikan diri… Jumlah orang yang pergi belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Israel,” katanya. “Anda melihat orang-orang hanya membeli tiket sekali jalan untuk melihat apa yang akan terjadi. Ketika Anda melihat begitu banyak orang melakukan hal ini hanya untuk melindungi keluarga mereka, hasilnya adalah mereka yang tetap tinggal merasa bahwa negara ini sedang dalam proses kehancuran.” Indikator-indikator ekonomi “bukanlah gambaran keseluruhan,” tegasnya. “Gambaran keseluruhannya adalah bagaimana perspektif penduduk mengenai masa depan. Orang-orang yang tidak percaya bahwa ada masa depan. Orang-orang yang tidak percaya bahwa negara Israel akan dapat pulih dari krisis ini,” katanya. “Mereka tidak berinvestasi. Mereka tidak ingin membesarkan anak-anak mereka di Israel. Mereka tidak ingin mencari pekerjaan atau belajar. Ini berarti krisis ekonomi hanya akan semakin memburuk. Tidak ada prospek untuk pulih.” Pemukim “Israel” menarik tabungan mereka untuk dibawa ke luar negeri dan pemerintah telah merespons dengan mengancam akan mengambil “dana pensiun mereka dan menginvestasikannya dalam perekonomian,” katanya. Krisis berkepanjangan Mengenai situasi keuangan dalam negeri, ekonom tersebut mengatakan bahwa lebih dari 46.000 bisnis telah bangkrut, sementara entitas-entitas yang lebih besar juga merasakan himpitan keuangan.“Pelabuhan Eilat, yang satu-satunya pelabuhan milik Israel di Laut Merah, juga bangkrut,” kata Hever. “Pariwisata berada di titik nol. Tidak ada pariwisata… Secara keseluruhan, investasi internasional di Israel hampir tidak ada sama sekali,” lanjutnya. Kekhawatiran utama, kata Hever, adalah sektor hight-tech Israel, yang dulunya merupakan “bagian terpenting dari ekonomi Israel.” “Perusahaan-perusahaan teknologi tinggi ini menggunakan semua sumber daya untuk mencoba pindah. Mereka sangat khawatir bahwa mereka tidak dapat berfungsi di Israel dalam kondisi saat ini,” katanya. “Mereka tidak percaya bahwa para pekerjanya tidak akan dikirim untuk berperang. Mereka tidak percaya bahwa daerah-daerah itu aman. Mereka tidak percaya bahwa ekonomi stabil. Mereka tidak percaya bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyita properti mereka,” imbuhnya. Perusahaan-perusahaan ini sekarang “mencoba membuat diri mereka dijual ke luar,” katanya. Dia memberi contoh perusahaan keamanan siber Israel, Wiz, yang mengincar akuisisi Google senilai 23 miliar dolar AS yang menarik perhatian media besar. “Namun, tentu saja, Google membatalkan kesepakatan ini. Mereka tidak pernah membeli … Mereka tidak ingin melakukan investasi seperti itu,” jelasnya. Hukum dan sanksi internasional Ekonomi Israel, kata Hever, terus menerus bekerja dalam keadaan darurat, yang merupakan satu-satunya hal yang mencegah kehancuran total. “Orang-orang ingin mengadakan pemilihan umum. Mereka ingin memiliki proses investigasi terhadap semua korupsi dan kasus-kasus,” katanya. “Namun selama situasi militer dan keamanan begitu sulit dan dalam keadaan darurat, semua ini ditunda,” ujar Hever. Hantaman lain terhadap ekonomi Israel adalah karena gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) global yang “begitu besar dan begitu kuat.” Hever menyebut dampak tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Israel, katanya, berada di sekitar tahap ketiga dan terakhir dari sanksi tersebut. “Ketika pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak dapat terus berdagang dengan negara yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan… maka Anda benar-benar tahu bahwa itu adalah tahap terakhir,” katanya. “Perekonomian Israel sangat bergantung pada perdagangan internasional dan perjanjian internasional. Mitra dagang terbesar mereka adalah Uni Eropa.” Kekhawatiran di sini, jelasnya, berpusat di sekitar barang-barang dengan kegunaan ganda yang “di satu sisi diperlukan agar ekonomi sipil dapat berfungsi, tetapi juga dapat dibuat menjadi senjata.” Keputusan Mahkamah Internasional pada 19 Juli menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan “membantu pendudukan adalah kejahatan perang,” katanya. Ini berarti, lanjutnya, “Israel” tidak dapat mengimpor bahan apa pun untuk infrastruktur kecuali mereka membuktikan bahwa bahan tersebut tidak akan digunakan untuk membuat senjata atau untuk tujuan apa pun yang berkaitan dengan pemukiman ilegal “Israel”. “Ada kewajiban bagi negara ketiga untuk tidak memperdagangkan barang-barang itu sama sekali … Jika orang berpikir bahwa ada kemungkinan untuk memiliki sistem ekonomi yang berfungsi di mana barang-barang yang memiliki kegunaan ganda dilarang… maka ini adalah ilusi,” kata Hever. “Ekonomi Israel hanya akan runtuh di bawah sanksi internasional sampai mereka mengakui tuntutan hukum internasional.”

Hidayatullah.com – Hanya dalam dua hari, serangan-serangan Hizbullah telah menyebabkan pasukan penjajah Israel mengalami kerugian besar mencapai 4 miliar shekel atau Rp 15 Triliun .Israel Broadcasting Corporation (KAN) pada Rabu (25/09/2024) melaporkan bahwa serangan “Israel” ke Lebanon pada hari Senin telah menelan kerugian sekitar 650 juta shekel ($173 juta). Para pejabat Zionis menegaskan bahwa jika serangan udara di Lebanon terus dilakukan selama lebih dari 10 hari, maka akan membutuhkan persetujuan untuk penambahan anggaran. Seorang reporter Radio Angkatan Darat penjajah Israel menyatakan, “Tidak ada satu pun wilayah di Israel yang berada di luar zona tempur selama 24 jam terakhir, dari Gunung Hermon hingga Lembah Arava.” Media Israel juga mengutip seorang mantan pejabat dari dinas keamanan Shin Bet yang mengatakan, “Kemampuan Hizbullah untuk meluncurkan roket ke arah Israel tengah tidak boleh diremehkan.” Mantan pejabat tersebut menambahkan, “Apa yang dilakukan [pemimpin Hizbullah] Nasrallah hari ini hanyalah contoh kecil dari apa yang dia miliki.” Dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 Israel , pensiunan brigadir jenderal Israel dan mantan penasihat keuangan untuk kepala staf militer, Reem Aminoach, mengatakan bahwa meningkatnya penggunaan pencegat rudal merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan signifikan dalam biaya operasional harian. “Saat pencegat ini dikerahkan, biaya meroket,” kata Aminoach. Lebih lanjut, Aminoach menjelaskan bahwa biaya langsung dari perang ini mencapai sekitar 130 miliar shekel. Namun, ketika biaya tidak langsung diperhitungkan, yang pada akhirnya harus diatasi oleh pemerintah, totalnya bisa mencapai 250 miliar shekel. “Ini adalah kejadian yang sangat mahal, dan pemerintah harus mengelolanya dengan baik,” ia memperingatkan. Hizbullah, kelompok Lebanon yang didukung Iran, telah memperluas target serangannya di “Israel”. Hizbullah selalu menegaskan serangan mereka merupakan bentuk solidaritas terhadap Gaza dan kelompok perlawanan Palestina. Dalam sebuah analisis baru-baru ini, The Economist mencatat bahwa perang skala penuh antara “Israel” dan Hizbullah merupakan “skenario mimpi buruk” bagi perekonomian Zionis. Menurut laporan tersebut, perang seperti itu akan sangat merusak pertumbuhan ekonomi “Israel”, bahkan mungkin lebih besar daripada dampak dari operasi 7 Oktober yang dilakukan oleh Perlawanan Palestina. Ekonomi pada masa perang sangat genting, mengharuskan pemerintah untuk membiayai militernya, biasanya melalui pengeluaran defisit, sambil mempertahankan kekuatan ekonomi yang cukup untuk mengelola hutang pasca perang, tambah laporan tersebut. Namun, skenario yang paling mengkhawatirkan saat ini yang dihadapi entitas penjajahan adalah perang akan meluas ke pusat-pusat komersial utamanya, termasuk Tel Aviv. Bahkan eskalasi militer yang lebih terbatas di wilayah utara dapat mendorong ekonomi “Israel” ke jurang, laporan itu memperingatkan. Pengeluaran militer diperkirakan akan meningkat secara signifikan, sehingga semakin membebani sumber daya keuangan negara. Menambah tantangan-tantangan ini, bank-bank Israel menghadapi arus keluar modal yang substansial, karena para investor berusaha memindahkan dana mereka ke luar negeri.*

Hidayatullah.com – Serangan Zionis di Gaza yang hampir berusia satu tahun membawa konsekuensi serius bagi ekonomi ‘Israel’ dengan ancaman kemiskinan yang membayangi para pemukim Yahudi.Sebelum 7 Oktober, ekonomi Israel telah menunjukkan tanda-tanda melemah. Hal itu kemudian diperparah saat Operasi Taufan Al-Aqsha (Badai Al-Aqsa) dan serangan ‘Israel’ ke Jalur Gaza. Selama kuartal keempat tahun 2023, PDB Israel berkontraksi sebesar 21%. Meskipun mengalami pemulihan sebesar 14% pada kuartal pertama tahun 2024, pertumbuhan melambat dan berada pada angka 0,7% pada kuartal kedua, yang mendorong para ekonom seperti Jacques Bendelac untuk memperingatkan kemungkinan resesi jika perang tidak segera berakhir. Sebuah perusahaan pasar modal Fitch Ratings memperkirakan pada bulan Agustus bahwa perang Gaza—yang sekarang merupakan perang terpanjang sejak tahun 1948—berpotensi berlanjut hingga tahun 2025. Ekonomi “Israel” akan semakin terpuruk di bawah ancaman perang multi-front karena agresi di front utara dengan Lebanon meningkat. Tiga lembaga pemeringkat kredit utama, termasuk Fitch, menurunkan peringkat utang Israel, yang mungkin mengindikasikan bahwa “Israel” tidak dapat menutup kewajibannya, meskipun peringkat kredit masih tetap tinggi. Sektor pertumbuhan utama “Israel” adalah teknologi dan industri persenjataan, yang keduanya dikecualikan dari risiko perang sampai batas tertentu. Namun, bidang-bidang utama lainnya seperti pariwisata, konstruksi, dan pertanian mengalami dampak berat dan “mati satu demi satu”, kata Bendelec. Setelah 7 Oktober, “Israel” berhenti mengeluarkan izin kerja untuk warga Palestina, yang merupakan mayoritas angkatan kerja, yang mengakibatkan kekurangan tenaga kerja yang signifikan. Sebelum perang, sekitar 100.000 warga Palestina diberi izin kerja di wilayah pendudukan, dibandingkan dengan 8.000 saat ini, ungkap Kav LaOved, organisasi hak buruh “Israel”. Di Tel Aviv, yang dianggap sebagai pusat ekonomi “Israel”, pembangunan terhenti, sehingga gedung pencakar langit dan proyek transportasi tidak rampung. Sejak 7 Oktober, pariwisata juga menurun drastis, karena perang yang sedang berlangsung menghalangi wisatawan dan peziarah. Dari Januari hingga Juli, “Israel” menerima 500.000 wisatawan, hanya seperempat dari jumlah tersebut dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut Kementerian Pariwisata. Perang ‘Israel’ menunjukkan kemiskinan Menurut Bendelac, selama dua puluh tahun terakhir, “Israel” sangat bergantung pada konsumsi kredit. Namun, keluarga pemukim tidak mampu membayar utang dan pinjaman mereka, terutama di tengah situasi saat ini. Ia memperingatkan bahwa biaya hidup yang tinggi, dikombinasikan dengan perlambatan ekonomi, “pasti akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.” Organisasi kemanusiaan telah menyaksikan meningkatnya permintaan akan layanan mereka, dengan munculnya individu baru dalam jalur distribusi makanan. Misalnya, di tempat parkir pusat perbelanjaan di Rishon Lezion, LSM Pitchon-Lev, atau “Open Heart,” menyediakan keranjang buah, sayuran, dan daging gratis dua kali seminggu. Pendiri Eli Cohen menyatakan bahwa sejak perang dimulai, organisasi tersebut telah melipatgandakan kegiatannya, dan sekarang mendukung hampir 200.000 keluarga di seluruh wilayah pendudukan. Penerima manfaat baru termasuk “individu muda, keluarga dengan suami yang bertugas sebagai tentara cadangan, banyak mantan donor, dan semua orang yang dievakuasi dari permukiman utara karena kebakaran di garis depan utara. Mengenai prospek pemulihan, Bendelac mencatat bahwa “biasanya ada pemulihan ekonomi yang kuat” setelah berakhirnya perang. Namun, ia memperingatkan bahwa “semakin lama perang ini berlanjut, pemulihan akan semakin lambat dan lebih menantang.”

Al-Qur’an Surat Al-Hasyr ayat 7 menyatakan: “…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS. Al-Hasyr [59]:7). Ayat ini mengandung prinsip fundamental dalam ekonomi Islam tentang distribusi kekayaan yang adil dan pencegahan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Dalam konteks Indonesia, ayat ini memberikan refleksi mendalam tentang kondisi ekonomi saat ini dan arah kebijakan yang seharusnya ditempuh untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini merujuk pada distribusi harta fai’ (harta rampasan perang tanpa pertempuran) yang harus disalurkan dengan adil, tidak hanya kepada orang kaya. Tujuannya adalah mencegah penumpukan kekayaan oleh segelintir orang yang dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Al-Qurtubi menekankan aspek keadilan sosial, bahwa sistem ekonomi Islam harus mempromosikan distribusi yang adil untuk mencegah disparitas ekonomi. Al-Tabari menjelaskan pentingnya mencegah ketimpangan ekonomi melalui sistem zakat, sedekah, dan distribusi fai’. Tafsir Jalalayn secara ringkas menyebutkan bahwa ayat ini bertujuan memastikan kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada orang kaya. Laporan “Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024” yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan realitas yang kontras dengan prinsip dalam Al-Hasyr ayat 7. Laporan ini menunjukkan konsentrasi kekayaan yang ekstrem di Indonesia, di mana kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Kenaikan kekayaan tiga triliuner teratas selama 2020-2023 mencapai 174%, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya 15%. Ketimpangan juga terlihat pada tingkat pejabat publik, dengan akumulasi kekayaan menteri-menteri Kabinet Joko Widodo hingga Februari 2024 mencapai Rp24,52 triliun, di mana empat menteri terafiliasi industri tambang memiliki 50% dari total kekayaan para menteri. Ketimpangan generasi juga sangat mencolok, di mana anak muda membutuhkan 142 tahun bekerja dengan gaji Rp15 juta per bulan untuk menyamai kekayaan Gibran Rakabuming Raka. Dominasi sektor ekstraktif terlihat jelas, dengan separuh dari 50 orang terkaya memiliki bisnis di industri ini, yang sering kali tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Lebih lanjut, terdapat keterkaitan erat antara kekayaan dan kekuasaan politik, dengan beberapa menteri merangkap sebagai ketua partai dan memiliki kekayaan triliunan rupiah. Realitas ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari mewujudkan prinsip distribusi kekayaan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Al-Hasyr ayat 7. Konsentrasi kekayaan yang ekstrem, pertumbuhan yang tidak merata, dan keterkaitan antara kekayaan dan kekuasaan politik menciptakan ketimpangan yang semakin melebar. Untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan prinsip keadilan ekonomi sesuai Al-Hasyr ayat 7, Indonesia perlu menerapkan strategi pembangunan ekonomi inklusif. Langkah-langkah menuju pembangunan ekonomi inklusif meliputi reformasi sistem perpajakan, penguatan UMKM dan ekonomi rakyat, pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, reformasi tata kelola sumber daya alam, pengembangan sektor keuangan inklusif, kebijakan pasar tenaga kerja yang adil, pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta penguatan sistem demokrasi ekonomi. Reformasi sistem perpajakan harus mencakup penerapan pajak kekayaan progresif untuk redistribusi kekayaan dari kelompok super kaya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan untuk mencegah penghindaran pajak, serta evaluasi dan reformasi insentif pajak untuk memastikan manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok kaya. Penguatan UMKM dan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan akses modal dan teknologi, pengembangan rantai nilai yang melibatkan UMKM dalam industri besar, serta promosi ekonomi kreatif dan industri kreatif berbasis kearifan lokal. Pengembangan sektor pertanian berkelanjutan perlu difokuskan pada modernisasi pertanian dengan teknologi tepat guna, perbaikan sistem distribusi hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani, serta pengembangan agribisnis dan agroindustri yang melibatkan petani kecil. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan sistem jaminan sosial yang komprehensif, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Pemerataan pembangunan infrastruktur harus berfokus pada daerah tertinggal, peningkatan konektivitas digital untuk mengurangi kesenjangan informasi, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal. Reformasi tata kelola sumber daya alam perlu menerapkan prinsip keadilan dan keberlanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA, serta melakukan diversifikasi ekonomi di daerah kaya SDA untuk mengurangi ketergantungan. Pengembangan sektor keuangan inklusif dapat dilakukan melalui perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan produk keuangan syariah yang mendukung ekonomi riil, serta penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi. Kebijakan pasar tenaga kerja yang adil harus mencakup penguatan perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak, serta program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja. Pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui pemberian insentif untuk industri ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan yang melibatkan komunitas lokal, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam industri. Penguatan sistem demokrasi ekonomi perlu dilakukan melalui pencegahan praktik monopoli dan oligopoli, penguatan peran serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat membawa Indonesia lebih dekat pada prinsip keadilan ekonomi yang digariskan dalam Al-Hasyr ayat 7. Pembangunan ekonomi inklusif akan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang kaya. Namun, mewujudkan ekonomi inklusif bukanlah tanpa tantangan. Resistensi dari kelompok kepentingan yang diuntungkan oleh status quo, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas implementasi kebijakan merupakan beberapa hambatan yang harus diatasi. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mewujudkan ekonomi inklusif. Bonus demografi dengan populasi usia produktif yang besar dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif jika dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Kekayaan sumber daya alam, jika dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan, dapat menjadi modal pembangunan yang inklusif. Perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi UMKM dan mempercepat inklusi keuangan. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan solidaritas sosial yang mengakar dalam masyarakat Indonesia dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi inklusif. Refleksi terhadap Al-Hasyr ayat 7 memberikan panduan moral dan etis bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Realitas ketimpangan yang terungkap dalam laporan CELIOS menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari mewujudkan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Namun, dengan komitmen kuat untuk menerapkan pembangunan ekonomi inklusif, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Implementasi strategi pembangunan inklusif membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan: pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas agama. Nilai-nilai keadilan sosial-ekonomi yang terkandung dalam Al-Hasyr ayat 7 harus menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan praktik ekonomi. Dengan menerapkan pembangunan ekonomi inklusif, Indonesia tidak hanya akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan menciptakan fondasi yang kuat untuk stabilitas sosial, harmoni antar kelompok, dan kesejahteraan yang merata – sebuah manifestasi nyata dari prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Dalam perjalanan menuju Indonesia 2040, fokus pada pertumbuhan inklusif akan membantu negara ini tidak hanya mencapai status negara maju, tetapi juga menjadi contoh bagaimana prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam konteks negara modern yang plural. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi model bagi dunia tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan spiritual, mewujudkan cita-cita keadilan ekonomi yang termaktub dalam Al-Hasyr ayat 7 dalam konteks pembangunan nasional yang modern dan inklusif. Rahmat MulyanaDosen IAI Tazkia

Al-Qur’an Surat Al-Hasyr ayat 7 menyatakan: “…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS. Al-Hasyr [59]:7).Ayat ini mengandung prinsip fundamental dalam ekonomi Islam tentang distribusi kekayaan yang adil dan pencegahan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang.Dalam konteks Indonesia, ayat ini memberikan refleksi mendalam tentang kondisi ekonomi saat ini dan arah kebijakan yang seharusnya ditempuh untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi.Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini merujuk pada distribusi harta fai’ (harta rampasan perang tanpa pertempuran) yang harus disalurkan dengan adil, tidak hanya kepada orang kaya. Tujuannya adalah mencegah penumpukan kekayaan oleh segelintir orang yang dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi.Al-Qurtubi menekankan aspek keadilan sosial, bahwa sistem ekonomi Islam harus mempromosikan distribusi yang adil untuk mencegah disparitas ekonomi. Al-Tabari menjelaskan pentingnya mencegah ketimpangan ekonomi melalui sistem zakat, sedekah, dan distribusi fai’. Tafsir Jalalayn secara ringkas menyebutkan bahwa ayat ini bertujuan memastikan kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada orang kaya.Laporan “Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024” yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan realitas yang kontras dengan prinsip dalam Al-Hasyr ayat 7. Laporan ini menunjukkan konsentrasi kekayaan yang ekstrem di Indonesia, di mana kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.Kenaikan kekayaan tiga triliuner teratas selama 2020-2023 mencapai 174%, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya 15%. Ketimpangan juga terlihat pada tingkat pejabat publik, dengan akumulasi kekayaan menteri-menteri Kabinet Joko Widodo hingga Februari 2024 mencapai Rp24,52 triliun, di mana empat menteri terafiliasi industri tambang memiliki 50% dari total kekayaan para menteri.Ketimpangan generasi juga sangat mencolok, di mana anak muda membutuhkan 142 tahun bekerja dengan gaji Rp15 juta per bulan untuk menyamai kekayaan Gibran Rakabuming Raka. Dominasi sektor ekstraktif terlihat jelas, dengan separuh dari 50 orang terkaya memiliki bisnis di industri ini, yang sering kali tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Lebih lanjut, terdapat keterkaitan erat antara kekayaan dan kekuasaan politik, dengan beberapa menteri merangkap sebagai ketua partai dan memiliki kekayaan triliunan rupiah.Realitas ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari mewujudkan prinsip distribusi kekayaan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Al-Hasyr ayat 7. Konsentrasi kekayaan yang ekstrem, pertumbuhan yang tidak merata, dan keterkaitan antara kekayaan dan kekuasaan politik menciptakan ketimpangan yang semakin melebar. Untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan prinsip keadilan ekonomi sesuai Al-Hasyr ayat 7, Indonesia perlu menerapkan strategi pembangunan ekonomi inklusif.Langkah-langkah menuju pembangunan ekonomi inklusif meliputi reformasi sistem perpajakan, penguatan UMKM dan ekonomi rakyat, pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, reformasi tata kelola sumber daya alam, pengembangan sektor keuangan inklusif, kebijakan pasar tenaga kerja yang adil, pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta penguatan sistem demokrasi ekonomi.Reformasi sistem perpajakan harus mencakup penerapan pajak kekayaan progresif untuk redistribusi kekayaan dari kelompok super kaya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan untuk mencegah penghindaran pajak, serta evaluasi dan reformasi insentif pajak untuk memastikan manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok kaya. Penguatan UMKM dan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan akses modal dan teknologi, pengembangan rantai nilai yang melibatkan UMKM dalam industri besar, serta promosi ekonomi kreatif dan industri kreatif berbasis kearifan lokal.Pengembangan sektor pertanian berkelanjutan perlu difokuskan pada modernisasi pertanian dengan teknologi tepat guna, perbaikan sistem distribusi hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani, serta pengembangan agribisnis dan agroindustri yang melibatkan petani kecil. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan sistem jaminan sosial yang komprehensif, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.Pemerataan pembangunan infrastruktur harus berfokus pada daerah tertinggal, peningkatan konektivitas digital untuk mengurangi kesenjangan informasi, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal.Reformasi tata kelola sumber daya alam perlu menerapkan prinsip keadilan dan keberlanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA, serta melakukan diversifikasi ekonomi di daerah kaya SDA untuk mengurangi ketergantungan.1 2Laman berikutnya

Hidayatullah.com— Orang kaya secara genetik berisiko lebih besar terkena kanker daripada orang miskin, demikian hasil penelitian terbaru.Sebaliknya, mereka yang kurang mampu secara genetik lebih rentan terhadap diabetes dan radang sendi, bersama dengan depresi, alkoholisme, dan kanker paru-paru, kata para ahli. Penelitian baru yang dilakukan di Universitas Helsinki di Finlandia meneliti hubungan antara status sosial ekonomi, atau SES, dan serangkaian penyakit. Pimpinan penelitian Dr. Fiona Hagenbeek, dari Institut Kedokteran Molekuler Finlandia (FIMM) di universitas tersebut, mengatakan hasil awal dapat mengarah pada skor risiko poligenik — yang digunakan untuk mengukur risiko penyakit berdasarkan genetika — yang ditambahkan ke protokol skrining untuk beberapa penyakit. “Memahami bahwa dampak skor poligenik pada risiko penyakit bergantung pada konteks dapat mengarah pada protokol skrining yang lebih bertingkat,” kata Dr. Hagenbeek kepada South West News Service dikutip laman New York Post. “Misalnya, di masa mendatang, protokol skrining untuk kanker payudara dapat disesuaikan sehingga perempuan dengan risiko genetik tinggi dan berpendidikan tinggi menerima skrining lebih awal atau lebih sering daripada perempuan dengan risiko genetik rendah atau berpendidikan lebih rendah,” katanya. Untuk melakukan penelitian ini, tim dr. Hagenbeek mengumpulkan data genomik, status sosial ekonomi, dan kesehatan dari sekitar 280.000 warga Finlandia berusia 35 hingga 80 tahun. Beberapa studi sebelumnya menyatakan adanya perbedaan risiko penyakit tertentu antara si kaya dengan si miskin. Penemuan studi-studi terdahulu hampir mirip dengan penemuan yang dihasilkan studi ini. Namun, studi teranyar ini dianggap sebagai pionir dalam menemukan hubungan antara 19 penyakit umum di negara-negara dengan penghasilan tinggi. “Sebagian besar model prediksi risiko klinis mencakup informasi demografis dasar, seperti jenis kelamin biologis dan usia, atau mengakui adanya perbedaan risiko tertentu antara laki-laki dan perempuan, atau perbedaan usia,” kata dr. Hagenbeek. “[Studi ini] Mengakui bahwa konteks [status sosial] seperti ini juga penting dalam mengumpulkan informasi genetik seseorang. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam perawatan kesehatan,” tuturnya. Dengan adanya studi ini, kita dapat mengetahui bahwa prediksi risiko penyakit berdasarkan genetik juga bergantung pada latar belakang sosial ekonomi individu. “Jadi meskipun informasi genetik kita tidak berubah sepanjang hidup, dampak genetika terhadap risiko penyakit berubah seiring bertambahnya usia atau perubahan kondisi kita,” ujarnya. Meskipun demikian, para peneliti menyatakan studi ini harus ditindaklanjuti dengan serangkaian studi lanjutan yang berhubungan. Misalnya saja, studi yang mencari keterkaitan antara profesi tertentu dengan risiko penyakit tertentu. Studi serupa juga seharusnya dilakukan di negara-negara berpenghasilan rendah. “Studi kami hanya fokus pada warga keturunan Eropa, dan penting untuk melihat apakah studi ini juga menemukan hasil yang serupa jika dilakukan terhadap keturunan di negara berpenghasilan tinggi dan rendah,” tegas dr. Hagenbeek. “Tujuan dari studi ini adalah untuk mendukung upaya perawatan kesehatan yang personal, sehingga informasi genetik ini tidak bisa dipukul rata untuk semua orang,” pungkasnya.*

Di TV, media mainstream dengan lantang dan beraninya Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ke-10 mengutuk Israel.Di stadium merdeka secara terbuka Anwar Ibrahim dengan beraninya melawan Israel dengan menggelar tindakan Israel sebagai Barbar.Hidup Palestine, Hidup Palestine, Hidup Palestine.. Palestine Merdeka!!! Itulah antara pidato beraninya.Anwar bersafar berjumpa dengan para pimpinan dunia Arab  mengatur strategi untuk membela Palestine dan melawan penjajahan Israel.Secara langsung jutaan ringgit diberikan oleh pemerintah Malaysia dibawah Anwar Ibrahim kepada Palestine.Beliau tunjukkan dalam tindakan nyata dengan membawa rakyat Palestine mangsa kekejaman Israel untuk berobat di rumah sakit Malaysia.Pembaca berita TV resmi pemerintah Malaysia baik yang Islam atau bukan semua memakai selendang perjuangan Palestine.Secara berkala pidato dan ceramah Anwar Ibrahim di ulang-ulang seperti iklan di TV resmi milik pemerintah mengutuk Israel.Singkatnya sependek pengetahuan saya untuk saat ini, Anwar Ibrahim adalah antara pemimpin dunia yang sangat berani melawan Israel disamping Erdogan.Jujur secara pribadi, saya takut dan khawatir Anwar Ibrahim dan Malaysia akan menanggung akibat buruk secara tekanan ekonomi maupun gangguan pribadi karena begitu lantang melawan Israel.Ini melihat dari kejahatan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh, terhadap Fadi sepulangnya dari solat subuh, terhadap rakyat Palestine yang kita saksikan setiap hari dan banyak lagi.Namun data menunjukkan lain dan sepertinya ekonomi Malaysia menguat seiring menguatnya Anwar menentang Israel.Hari demi hari Ringgit Malaysia meroket meninggalkan rupiah bahkan Dolar Amerika sekalipun.1 2Laman berikutnya

Hidayatullah.com—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahuddin Al Aiyub menyambut baik ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) yang telah masuk ke dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.Pria yang akrab disapa Kiai Ayyub ini menyampaikan, dicantumkannya Eksyar di undang-undang tersebut merupakan kesadaran bersama tentang potensinya untuk memperkuat pilar ekonomi nasional. Kiai Ayyub yang juga Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai, momentum ini harus dijadikan oleh para pemangku kepentingan, aktivis ekonomi dan keuangan syariah untuk bekerja keras, bersinergi, dan berkolaborasi mewujudkan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang tersebut. “Saatnya para pemangku kepentingan dan aktivis ekonomi dan keuangan syariah bekerja keras, bersinergi, dan berkolaborasi mewujudkan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN tersebut,’’ kata dia kepada MUIDigital, Senin (23/9/2024). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 ini ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 13 September 2024. Dikutip laman resmi MUI, berkas undang-undang ini setebal 371 halaman yang memuat terkait arah pembangunan hingga visi dan misi Indonesia dalam pembangunan 20 tahun ke depan. Pada halaman 97, disebutkan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui antara lain peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global dan peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Selain itu, penguatan ekonomi industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta penguatan literasi, regulasi, kelembagaan, serta infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.*