dpr ri

Hidayatullah.com— Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mamam Imanulhaq menyebut Kementerian Agama (Kemenag) era Yaqut Cholil Qoumas merupakan periode terburuk.Karenanya ia berharap Menteri Agama (Menag) yang baru harus tetap berkomunikasi dengan DPR.“Mohon Pak Menteri dua titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR dengan komisi VIII. Komunikasinya harus lancar,” kata Dr Mamam Imanulhaq Senin (28/10/2024) kemarin.“Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi VIII hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada,” tambah dia.Dia menyebut, di era Yaqut Cholil Qoumas, staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya.Ia berharap, Nasaruddin Umar  harus berani mengganti stafnya di tingkatan eselon yang akan mengganggu Kementerian Agama (Kemenag).Menurut Maman, seharusnya Kementerian Agama bisa berbicara secara baik-baik dengan DPR, tanpa perlu menghindar.“DPR itu kan hanya institusi, kita bisa ngobrol baik-baik, tidak perlu menghindar-hindar ketika ada Pansus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut tidak akan ada apapun kecuali untuk perbaikan bangsa, “ tambahnya.Sebelum ini, DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji. Sementara mantan Menag Yaqut sudah tiga kali mangkir saat dipanggil Pansus Haji.Pertama, pada Selasa (10/9/2024) Yaqut tidak hadir dengan alasan sedang dalam agenda MTQ di Kalimantan Timur. DPR melakukan panggilan kedua pada 19 September 2024), Yaqut kembali mangkir dengan alasan tengah melakukan kunjungan ke Eropa.DPR kemudian melakukan panggilan ketiga pada tanggal 23 September 2024, Yaqut kembali tidak memenuhi panggilan Pansus Haji dengan alasan tengah dinas ke Paris, Prancis.*

Hidayatullah.com—Komisi VIII DPR RI menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024. Penundaan ini terjadi lantaran Menteri Agama, yang dijadwalkan hadir dalam rapat tersebut, absen dengan alasan kunjungan kerja ke Prancis.Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menegaskan bahwa kehadiran Menteri Agama dalam rapat kerja tersebut bersifat wajib, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah pada Pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa Menteri bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Sementara di Ayat (2) disebutkan Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan haji berakhir,” jelas Wisnu di Jakarta, Senin (23/9/2024). Anggota pansus angket haji DPR ini menambahkan, mengingat rapat ini membahas laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban serta sifatnya adalah Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, maka kehadiran Menteri Agama tidak dapat diwakili oleh pejabat lain di instansinya. Di sisi lain, Wisnu juga menolak opsi dilakukannya rapat kerja bersama Menteri Agama secara daring sebagaimana diusulkan oleh Wakil Menteri Agama. “Raker lewat daring tidak diatur dalam undang-undang dan sangat berisiko melanggar ketentuan yang ada. Kecuali saat terjadi kondisi luar biasa atau force majeur seperti saat masa pandemi Covid-19, maka hal itu bisa dipertimbangkan,” terang Wisnu. Lebih lanjut, Wisnu mengungkapkan dampak dari penundaan rapat akibat tidak hadirnya Menteri Agama membuat proses persiapan pelaksanaan haji 2025 menjadi molor. Pasalnya, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama belum dapat melaksanakan pembahasan BPIH 2025 sebelum laporan pertanggungjawaban diserahkan ke DPR. “Implikasinya adalah persiapan pelaksanaan haji di tahun mendatang kian mundur dan dikhawatirkan terlalu mepet dengan masa pelaksanaan. Sebab, ketika laporan pertanggungjawaban belum diserahkan ke DPR, maka pembahasan BPIH 2025 lewat panja tidak dapat dilakukan. Pada akhirnya, jemaah berisiko dirugikan akibat persiapan haji yang kurang matang,” jelasnya. Wisnu menyatakan, Komisi VIII DPR mendesak Menteri Agama dapat hadir sesuai jadwal baru yang diusulkan oleh Komisi VIII DPR, yakni pada 27 September 2024. “Kami berharap Menteri Agama menyambut itikad baik DPR dengan segera menindaklanjuti undangan rapat kami. Ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaran haji dan mendorong persiapan haji yang lebih baik di tahun mendatang,” pungkasnya. Sementara Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto membantah tuduhan bahwa Menag Yaqut Cholil Qoumas mangkir dari panggilan Pansus Angket Haji. Sunanto menegaskan saat ini Menag sedang menjalankan tugas negara yang juga merupakan pelaksanaan undang-undang. “Menag tidak mangkir dari undangan Pansus Angket Haji. Menag saat menerima undangan sedang berada di luar negeri untuk menjalankan tugas negara. Hal ini juga sudah dijelaskan Menag secara tertulis kepada Pansus Angket Haji DPR,” tegas Cak Nanto yang juga ikut mendampingi kunjungan kerja Menag di Paris, Prancis, Senin (23/9/2024). “Gus Men saat ini tengah menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian di Paris, Prancis,” sambungnya.*

Hidayatullah.com—Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta anggota DPR RI untuk tidak meninggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian di tengah hak-hak mereka yang dirampas oleh penjajah Zionis ‘Israel’.Ia menitipkan isu kemerdekaan bangsa Palestina ke Komisi I DPR RI saat menyampaikan perpisahan di ujung masa jabatannya dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat di kompleks parlemen, Jakarta hari Kamis.Menlu Retno Marsudi menitipkan pesan menyentuh saat rapat kerja/rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI. Dalam rapat itu, ia menyampaikan agar Komisi I tidak meninggalkan bangsa Palestina hingga jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Menlu Retno juga menyempatkan diri… pic.twitter.com/p7qQWIXBWb— antaranews.com (@antaranews) September 12, 2024Menlu berharap Indonesia terus mendampingi perjuangan bangsa Palestina yang kini mengalami konflik kemanusiaan dengan Israel. Dalam isu tersebut, Indonesia sangat dihormati internasional. “Karena konsistensi kita untuk membela keadilan dan kemanusiaan, terutama untuk masalah Palestina,” kata Retno usai menghadiri rapat. Menurut dia, Indonesia perlu terus mendampingi Palestina karena konflik yang terjadi mengenai masalah keadilan dan kemanusiaan. Maka, jangan sampai Indonesia meninggalkan bangsa Palestina sendirian. “Jangan tinggalkan bangsa Palestina sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas,” kata dia. Dirinya mengaku bersyukur bisa dipercaya selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengemban tugas sebagai menteri luar negeri. “Saya sangat terhormat mendapatkan amanah dan tanggung jawab, menjadi kapten diplomasi Indonesia selama 10 tahun amanah tersebut. Sebentar lagi akan selesai sebagai warga negara biasa saya akan terus mencoba berkontribusi untuk Indonesia,” ujarnya. Sejauh ini, menurut dia, Pemerintah dan DPR RI sudah saling memperkuat dan saling mendukung bagi kejayaan Indonesia di mata internasional. Walaupun akan segera selesai, dia akan sebisa mungkin terus berkontribusi untuk Indonesia. Untuk itu, dia yakin anggota Komisi I DPR RI akan terus berkontribusi. Saat ini sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo ramai-ramai menyampaikan perpisahan ketika rapat kerja bersama DPR RI di komisi mitranya masing-masing. Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019—2024 akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 bersamaan dengan pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029.* ant

Hidayatullah.com—Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq memastikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 bukan untuk menyerang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena hal itu murni dalam rangka perbaikan manajeman haji. Hal itu dinyatakan Maman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, guna membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Untuk itu, dia meminta organisasi keagamaan itu tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” kata Maman. ​​ Dia pun menjelaskan bahwa Hak Angket merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundangan. Pansus, menurutnya adalah cara konstitusional resmi yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan. “Pansus haji itu formal, resmi dan konstitutif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” katanya. Untuk itu, menurutnya Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji pada masa mendatang. PBNU justru menurutnya perlu berterima kasih atas adanya Pansus Angket tersebut, pasalnya warga NU juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji. Latar belakang pembentukan Pansus itu menurutnya berdasarkan adanya sederet persoalan haji pada tahun 2024 ini, salah satunya yakni soal pembagian kuota haji oleh Kemenag yang tak seusai dengan penetapan yang diketok pemerintah dan DPR serta soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk. Adapun penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut sendiri merupakan salah satu tokoh dalam organisasi NU. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji. Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai Nasdem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).*

JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman, akan mengusulkan agar MKD memanggil pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta data terkait anggota DPR yang bermain judi online. Dia mengatakan usulan tersebut akan dia sampaikan dalam rapat pleno MKD. “Saya akan usulkan, kan […]

JAKARTA (Arrahmah.id) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan fakta yang mencengangkan terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bermain judi online (judol). Tak tanggung-tanggung, PPATK mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota DPR dan DPRD yang bermain judi online. “Terkait apakah profesi ini kita bicara profesi, seperti pak Habiburokhman tadi apakah ada […]

Hidayatullah.com—Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin Delegasi DPR ke Konferensi ke-18 Parlemen OKI atau Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC) di Abidjan, Pantai Gading, 2-5 Maret. Di sesi pertemuan ke-51 Komite Eksekutif (EXCOM) PUIC, tercatat 14 anggota EXCOM ikut menghadiri termasuk Indonesia. Pertemuan EXCOM menetapkan Fadli Zon terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Presiden persidangan EXCOM. Delegasi DPR juga menghadiri pertemuan Komisi Palestina ke-12 PUIC. Sejumlah pandangan dari puluhan negara PUIC mengemuka menyoroti situasi memburuk di Palestina.   “Kendatipun perubahan iklim akan menjadi tema utama Konferensi ini, saya percaya bahwa semua peserta di sini tidak boleh membiarkan perjuangan Palestina diabaikan karena berbagai alasan, termasuk penembakan baru-baru ini oleh ‘Israel’ terhadap kerumunan warga Palestina yang berlomba-lomba menarik makanan dari konvoi bantuan di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 112 orang,” ujar Fadli. Politisi Partai Gerindra tersebut menyindir respons masyarakat global terkait penembakan ‘Israel’ terbaru tersebut. ‘Sayangnya, sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah diprediksi bahwa respons internasional terhadap insiden tersebut tidak pernah lebih dari kecaman. Bagi kami, insiden itu merupakan “kejahatan global paling kejam dan tidak tersentuh hukum yang pernah terjadi di era modern,” imbuh dia. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu memperingkatkan forum ihwal pemandangan serangkaian kekejaman ‘Israel’ yang terus disaksikan dunia sementara DK PBB dan komunitas global lainnya tidak bisa berbuat banyak. ‘Kita hanya bisa banyak berbicara. Namun, kita tidak boleh berhenti membicarakan perjuangan Palestina. Hal ini karena menyangkut kemanusiaan dan hak asasi manusia yang sangat mendasar termasuk kebebasan bagi rakyat Palestina. Kita harus mencari banyak cara mengambil langkah konkret untuk melindungi warga Palestina yang tidak berdaya dan untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka,’ papar Anggota Komisi I DPR RI ini. Di antara langkah konkret, sambung Fadli, mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengambil keputusan yang bersifat final, bukan sementara, dan mengikat terkait gugatan Afrika Selatan di ICJ yang menuduh ‘Israel’ melakukan genosida di Gaza. Wakil Presiden ‘the League of Parliamentarians for Al Quds’, organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, itu mengakui bahwa nasib keputusan ICJ akan sangat tergantung DK PBB. “Namun kita harus menyadari bahwa meskipun pada akhirnya keputusan akhir ICJ akan bergantung pada mekanisme di DK PBB dimana hak veto akan sangat menentukan, setidaknya kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk membawa ‘Israel’ agar dihukum,” ungkap dia. Terkait peran PUIC, Fadli mendesak PUIC berperan sebagai poros kampanye global untuk menuntut segera dilakukannya reformasi DK PBB. “Reformasi DK PBB mutlak. Jika tidak, dunia akan kehilangan kepercayaan dan membiarkan setiap negara mengambil tindakan sepihak. Tentu saja ini bukanlah sebuah pilihan,” ujar dia memperingkatkan. Fadli juga menyerukan intensifikasi dan perluasan gerakan Boycot Divestment and Sanction (BDS) yang bertujuan melemahkan ‘Israel’ secara sosial, politik, dan ekonomi.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/“Saya ingin mengajak Anda semua untuk membayangkan, apa jadinya jika negara-negara Muslim kaya minyak memboikot pasokan minyaknya ke ‘Israel’ dan sekutu terdekatnya? Menurut saya, percayalah terobosan seperti itu akan menjadi tamparan yang sangat menyakitkan dan keras. Kita hanya perlu memperkuat keberanian kita,” ajak dia. Hal lain lagi, Fadli meminta negara-negara Anggota PUIC bersatu untuk memastikan bahwa perjuangan Palestina selalu mendapat dukungan penuh dalam pertemuan-pertemuan di forum parlemen global atau Inter-Parliamentary Union (IPU). Terakhir, Delegasi DPR juga mengusulkan PUIC meluncurkan ‘Kampanye Kemanusiaan Parlemen Islam Global untuk Rakyat Gaza,’ dalam upaya memobilisasi akses bantuan kemanusiaan global tanpa hambatan bagi masyarakat Gaza. Untuk diketahui, Delegasi DPR sendiri di Konferensi PUIC ke-18 ini terdiri dari Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Hugua (Fraksi PDIP) dan Fathan Subchi Badawi (Fraksi PKB).*

Hidayatullah.com—Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Jazuli Juwaini berharap agar Komisi Palestina (Committee on Palestine) yang menjadi salah satu komisi di forum Asian Parliamentary Assembly (APA) dapat lebih aktif menyuarakan Kemerdekaan Palestina. Diketahui, Komisi Palestina merupakan komisi yang baru terbentuk pada sidang Dewan Eksekutif APA, di Antalya, Turkiye, November 2023 lalu. Komisi khusus terkait Palestina ini berfokus untuk melakukan upaya diplomasi parlemen untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina. “Kami berpandangan bahwa Komisi Palestina harus menjadi komisi terkuat di lembaga (APA) ini, dalam situasi seperti ini dan pernyataannya harus didengarkan dan lebih aktif dibandingkan komite lainnya dalam situasi seperti ini,” ujar Jazuli Juwaini, dalam Standing Committee on Political Affairs di Sidang Pleno APA ke-14 di Baku, Azerbaijan, Jumat (24/2/2023). “Kami mengusulkan agar Komite Palestina bertahan sampai Palestina merdeka dari Israel,” tambahnya. Hal ini, lanjut Jazuli, melihat bagaimana pembunuhan dan penghancuran terhadap Palestina terjadi setiap hari. Sehingga, setidaknya Komisi Palestina APA dapat mendahulukan kepentingan Palestina dibanding kepentingan lainnya. “Karena pembunuhan terjadi setiap hari dan penghancuran terjadi setiap hari. Memang benar persoalan ekonomi, persoalan budaya, dan persoalan lainnya itu penting, namun dalam keadaan seperti ini persoalan Palestina harus kita dahulukan,” tekan Politisi Fraksi PKS ini.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI ini pun berharap Komisi Palestina dapar lebih aktif lagi bekerja secara konkret untuk mendorong segera kemerdekaan Palestina. “Komite Palestina bukan sekadar komite yang dibentuk tetapi harus menjadi komite yang lebih aktif dibandingkan komite lainnya. Kami mengusulkan agar Komite Palestina bertahan sampai Palestina merdeka dari Israel,” harapnya.*