dirty vote

JAKARTA (Arrahmah.id) – Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan 4 orang yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote ke Mabes Polri. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan 4 orang yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote ke Mabes Polri. Ketua Umum Foksi, M Natsir Sahib, menjelaskan, film […]

JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menantang Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang menyebut film dokumenter Dirty Vote sebagai fitnah. JK meminta pihak yang menyebut film tersebut sebagai fitnah agar menunjukkan data tandingan. Sebab menurutnya semua informasi yang disampaikan dalam film tersebut berdasarkan data. […]

FILM Dirty Vote menjadi perbincangan panas karena membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga kubu capres-cawapres memberikan komentar atas film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu.Dirangkum detikcom, Selasa (13/2/2024), dalam film itu berisikan pernyataan dari tiga pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.Dalam video dokumenter tersebut, ada juga pemutaran rekaman suara yang disebut sebagai kesaksian kades tentang potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03. Kesaksian kades ini juga menyinggung kubu 02.BACA JUGA: Heboh Film Dokumenter “Dirty Vote” TKN Sebut Sebagian Besar Isinya FitnahKomentar TKN Prabowo-GibranKubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berkomentar atas ramainya perbincangan film Dirty Vote. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah.“Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).Habiburokhman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Dia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas narasi dalam film tersebut.Habiburokhman mengatakan ada tiga hal yang disorot dalam film tersebut. Pertama terkait soal penunjukan Pj kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres yang menurutnya tidak ilmiah.“Narasi ini sangat tak ilmiah ya dan sangat tak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya disebut Pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon,” katanya.Dia juga menyoroti pernyataan dari tokoh lainnya di film tersebut yang menyebutkan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Habiburokhman menilai ucapan itu tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya di mana.“Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar, tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana, peristiwa yang mana, apa buktinya. Bagaimana status pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya. Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual,” ungkapnya.Terakhir yang disorotinya adalah soal tudingan APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, hal tersebut juga tidak mendasar.“Intinya mengatakan soal kepala desa, APDESI yang dikatakan kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah ini juga nggak berdasar, karena tidak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja, lalu memastikan warga di desanya memilih Paslon tertentu. Bagaimana caranya,” sebutnya.Habiburokhman berpikir bahwa film itu disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu dilakukan karena elektabilitas paslon nomor 2 sudah di atas 50 persen.“Nah ini karena mungkin Elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis aturan 50 persen plus satu suara, maka dilakukan cara-cara yang ini. Kami yakin (film) ini pasti nggak laku, di hati rakyat,” ungkapnya.Komentar Kubu Ganjar-MahfudKubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md ikut disorot dalam film dokumenter Dirty Vote. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan pihaknya melakukan kecurangan.Hasto awalnya berbicara mengenai komitmen dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurutnya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.“Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena itulah kalau mau memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi, tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).“Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami,” tambahnya.Hasto kemudian menjelaskan soal pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Hasto kemudian menyinggung penjabat kepala daerah lainnya yang digerakkan di daerah lainnya.“Terkait dengan Pj Bupati Sorong yang sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj-pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus Kapolres diganti mendadak itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung,” tutur dia.Mengenai menteri PDIP, Hasto juga memberikan penjelasan. Dia menyebut Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengedepankan kepentingan bangsa.“Terkait dengan menteri PDI Perjuangan kami juga fair, Pak Abdullah Azwar Anas, ke mana laporan-laporan berkaitan dengan penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara, karena sejak awal beliau memang tugasnya untuk mengedepankan kepentingan bangsa melalui pemilu yang baik,” katanya.Selain itu, Hasto menyebut Mensos Tri Rismaharini atau Risma selalu menjaga data mengenai bantuan sosial. Menurutnya, hal itu dilakukan Risma demi kepentingan publik.“Ibu Risma, justru ketika Ibu Risma kokoh di dalam menjaga data benar-benar untuk orang miskin, kemudian ada kepentingan politik lain kemudian Bu Risma tidak dilibatkan. Tapi ini harus dikawal, karena pengalaman yang lalu kedudukan Menteri Sosial ini sangat penting, berada di tangan yang salah, itu penyalahgunaannya bisa luar biasa menjelang pemilu,” sebutnya.Hasto mengatakan bahwa pasangan calon nomor 3 melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi. Dia pun yakin dengan dukungan dari rakyat untuk Ganjar-Mahfud.Komentar Kubu AMINWakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) merespons film dokumenter ‘Dirty Vote’ yang berisi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. JK yang merupakan kubu dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ini menilai film dokumenter tersebut masih ringan dari kenyataan di lapangan.“Iya saya sudah nonton tadi malam. Dan itu, film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian, tapi bagi saya, saya kira ini Dirty Vote, film ini tidak… masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu,” kata JK di kediamannya, Senin (12/2).BACA JUGA: Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Sebut Kemdikbud akan Danai Perfilman IndonesiaJK menilai film dokumenter tersebut baru 25 persen dari peristiwa yang terjadi selama masa pemilu. Menurutnya, isi film tersebut belum mencakup peristiwa di daerah hingga kampung-kampung.“Kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya,” kata JK.JK kemudian menyinggung soal pemilu kotor akan memberikan hasil yang tidak sempurna.“Jadi okelah bagus lah untuk meringankan kita, bahwa demokrasi seperti yang selalu saya katakan, pemilu yang kotor akan hasilnya menyebabkan pemilih yang tidak sempurna. Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu,” ujar JK. []SUMBER: DETIK

Sebuah film berjudul “Dirty Vote” mengungkapkan berbagai cara kecurangan logik yang telah dan akan berlaku pada pemilu 2024 ini.Walaupun cara-cara ’Firaun’ berkuasa sedang digunakan, namun jangan lupa bahwa Allah juga mengutus Nabi Musa untuk melawan segala sihir dan kuasa jahat mereka.Cara-cara Abu Jahal, Abu Lahab menghalang kebenaran dan perubahan digunakan, namun Allah memperkuat Nabinya dengan berbagai Mukjizat untuk melawan antek-antek oligarki jahiliyah.Apabila datang kebenaran, maka akan padamlah kejahatan dan kebenaran pasti akan menang itu janji Allah.Banyak yang merasa sudah capek berjuang, pasrah dan kecewa.. padahal idealnya perjuangan itu seperti para pahlawan kemerdekaan kita dulu yaitu “sampai ke tetesan darah terakhir”Tentu saja bukan namanya perjuangan jika tidak ada halangan, tantangan dan rintangan. Ini karena perjuangan bukan sebuah taman permainan.Akar pohon akan semakin menjunam ke bumi menguatkan pokok disaat angin, ribut, taufan menghantam. Di batangnya akan tumbuh teras sekuat baja untuk menyangga pohon yang semakin besar.Batu karang akan semakin kuat bertahan sekuat ombak dan badai menerpanya dengan demikian pantai akan tetap aman dan selamat untuk pengunjung.Untuk itu jangan lupa faktor Allah karena Allah mampu melakukan apapun yang Dia inginkan.Kuasa Allah di atas kuasa sekalian makhluk di langit dan di bumi termasuk kuasa dinasti, oligarki, asing dan aseng.Anggaplah ini sinyal penyemangat dari Sang Khalik untuk kita lebih kuat lagi berjuang. Tetap semangat, jangan cuai, waspada terhadap setiap kecurangan, penipuan dan pembohongan serta pencitraan.Ada sekitar 30 persen surat suara akan lebih di setiap TPS karena biasanya hanya sekitar 70 persen yang datang. Untuk itu pastikan agar itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang jahat.Awasi kotak suara jangan sampai di tukar dengan kotak suara lain dan 1001 kemungkinan jahat lainnya yang harus diwaspadai.Memang sejarah membuktikan bahwa kebanyakan tentara penjajah dulu adalah terdiri dari pribumi yang pengkhianat bangsa, agama dan negara sendiri demi bayaran yang sedikit.Namun perlu diingat yang memberi kita rezeki, nyawa, harta, tahta, benda adalah Allah bukan oligarki dan dinasti.Mati sebagai bangsa kacung hamba oligarki atau merdeka sebagai bangsa berdaulat yang adil dan makmur baldatun thayibba wa robbun ghofur.[]Afriadi Sanusi, PhD., Aktivis Good Governance dan Anti Korupsi

Hidayatullah.com – KH Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym, memberikan pernyataan terkini, di tengah ramainya perbincangan tentang film dokumenter “Dirty Vote”. “Saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbedaOrang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung,” ujar Aa Gym mengutip Imam Syafi’i melalui akun @aagym (12/02/2024). Sejumlah warganet lantas menghubungkan unggahan tersebut dengan “Dirty Vote,” sebuah film dokumenter yang menyimpulkan adanya rencana kecurangan terstruktur dan sistematis terhadap pemilu selama 10 tahun terakhir. “Saya percaya @aagym abis Nonton Film Dirty Vote,” komentar @emerson_yuntho. Sementara, netizen lain menafsirkan bahwa kritik keras sivitas akademik yang belakangan banyak terjadi juga merupakan kebenaran yang terungkap. “Saat kebenaran d ungkap 1. Kritik keras Sivitas Akademika 2. Film dokumenter Dirty Vote. Dan benar, orang bodoh akan tersinggung,” kata @J4ckPippo. “Orang yang merenung itu akan diam… Sementara yang tersinggung langsung konferensi pers,” imbuh @kebo_ijo_reborn. Meramaikan Masa Tenang Film ‘Dirty Vote’ dirilis di saat masa tenang untuk Pemilu 2024. ‘Dirty Vote’ artinya suara kotor, dirilis hari Ahad (11/2/2024), oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film Dokumenter tersebut menjelaskan potensi-potensi kecurangan untuk memenangkan pemilu 2024 dan akan merusak tatanan demokrasi.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Di samping itu bukti-bukti kecurangan pada pemilu yang melibatkan kepala daerah juga ditampilkan. Seperti seorang gubernur dan bupati yang dengan sengaja mempromosikan salah satu calon presiden ketika berada di tengah-tengah masyarakat.* Baca juga: Heboh Film Dirty Vote tentang Kecurangan Pemilu, Kenapa Pihak Istana Bereaksi?

Film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ membuat kubu istana bereaksi. Film ini menyimpulkan ada rencana kecurangan terstruktur dan sistematis yang sudah disusun selama 10 tahun terakhir   Hidayatullah.com—Publik dikejutkan sebuah film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ yang tengah menjadi perbincangan. ‘Dirty Vote’ artinya suara kotor, dirilis hari Ahad (11/2/2024),  oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film Dokumenter yang diunggah akun YouTube PSHK Indonesia, dibintangi tiga ahli hukum tata negara –Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari– menjelaskan potensi-potensi kecurangan untuk memenangkan pemilu 2024 dan akan merusak tatanan demokrasi. Film yang berdurasi satu jam lebih 57 menit tersebut dikemas agar orang mudah dimengerti karena meyajikan banyak data, tentang bentuk kecurangan di balik pilpres 2024. Topik tentang sebaran wilayah dan sebaran suara pada kemenangan pemilu juga dijelaskan dan analisa terkait siapa penguasa wilayah tersebut. Dalam konten tersebut juga menyajikan data bagaimana hasil pemilu pada periode sebelumnya dan mengapa sebaran wilayah menjadi strategi yang penting dalam pemilu. Di samping itu bukti-bukti kecurangan pada pemilu yang melibatkan kepala daerah juga ditampilkan. Seperti seorang gubernur dan bupati yang dengan sengaja mempromosikan salah satu calon presiden ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pembagian bansos saat tahun-tahun Pemilu melonjak, kecuali pada saat Pandemi Covid-19 yang wajar terjadi kenaikan pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Data tahun 2024 adalah yang tertinggi Bansos, yang hampir mencapai angka 500 T.Di sisi lain, film membahas bagaina fasilitas negara disalahgunakan. Padahal, ada sebuah aturan menyatakan bahwa pejabat yang mencalonkan diri pada Pemilu 2024 tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tetapi praktiknya banyak fasilitas negara digunakan kampanye, seperti penggunaan Heli, Pesawat TNI serta memakai akun resmi kementerian untuk kepentingan kampanye pribadi. Pelanggaran pada konstitusi inilah yang menjadi topik dan dibahas ketiga ahli hukum tata negara dalam film dokumenter ini. Gentong Babi Dalam film ini, Bivitri Susanti juga menjelaskan dukaan pengerahan lembaga negara untuk membantu kemenangan salah satu Paslon  melalui politisasi bantuan sosial (bansos). “Di sini terdapat konsep yang disebut ‘Politik Gentong Babi’, yang mengacu pada politik di Amerika,” ungkap Bivitri yang dikutip dari YouTube Dirty Vote. Bivitri Susanti menjelaskan konsep “Politik Gentong Babi’ di film Dirty Vote Menurut Bivitri,  istilah politik gentong babi berasal dari Amerika terkait praktik dari masa perbudakan. Saat itu para budak harus bersaing mendapatkan daging babi yang diawetkan dalam gentong. Ia menyebut konsep ‘gentong babi’ ini mirip dengan kondisi perpolitikan saat ini, yakni berpolitik kotor, menggunakan uang negara, dan menggelontorkan ke daerah-daerah pemilihan agar dirinya terpilih kembali. “Tentu kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya,” ucap Bivitri. Bantahan Istana Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mencurigai film dokumenter “Dirty Vote” sebagai alat yang bertujuan menurunkan muruah Pemilu 2024. selang beberapa jam setelah film itu tayang, pun meminta masyarakat jangan terpancing narasi-narasi dalam film tersebut, karena dia meyakini sebagian besar isinya sebatas asumsi. “Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman saat jumpa pers di Jakarta. Ia menuduh, narasi-narasi tiga pakar hukum tata negara dalam film dokumenter itu berseberangan dengan pendirian rakyat.  “Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” kata dia dikutip Antara. Rencana Terstruktur Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian yang juga ada Gus Dur, Alissa Wahid turut berkomentar di X mengenai film Dirty Vote. “Dirty Vote. Diisi oleh 3 Pejuang Demokrasi yang dihormati oleh para aktivis se-Indonesia. Rekam jejak dan kredibilitas jelas. Diproduksi oleh WatchDoc, produsen film-film dokumenter, penerima penghargaan Magsaysay Award yang dianggap sebagai Nobel Asia. Percaya? Ya iyalah,” cuitnya di media X.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Dandhy Dwi Laksono, sutradara film ini menyampaikan media ini adalah bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. “Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy dikutip Antara. Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI. Yang menarik, di akhir film dokumenter disimpulkan bahwa sebagaian besar rencana kecurangan yang terstruktur secara sistematis dan masif untuk mengakali. Menurutnya, ini semua tidak didesain dalam semalam. “Pemilu ini sebenarnya sudah disusun selama 10 terakhir berkuasa, “ ujar Feri Amsari terkait semua rencana kecurangan Pemilu ini. Sementara menurut Bivitri Susanti, model rekayasa kecurangan dan keculasan seperti ini bukan hanya kali ini, sudah dilakukan para penguasa sebelumnya –bahkan di banyak negara—yang menurutnya tak perlu kepintaran. “Untuk menjalankan scenario kotor seperti ini tidak perlu kepintaran dan kecerdasan, yang diperlukan cuma dua; culas dan tahan malu, “ ujarnya menutup film. Banyaknya antusias warganet, dalam waktu kurang hanya sehari, setelah siar di YouTube, film telah dilihat 2,809,006 orang dan dan disukai oleh 194 ribu pengguna YouTube.*

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI disorot dan disebut inkompeten dan gagal dalam film dokumenter ‘Dirty Vote’. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja angkat bicara terkait hal tersebut.“Silakan kritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar, namun pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan,” kata Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).Rahmat menegaskan Bawaslu sudah bekerja sesuai perundang-undangan yang ada. Rahmat juga meminta masyarakat untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik menjelang hari pencoblosan.BACA JUGA: Bawaslu Sebut Ridwan Kamil Tak Terbukti Langgar Pemilu, Ini Penjelasannya“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata dia.“Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusional demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin diatur oleh undang-undang juga,” imbuhnya.Sebagai informasi, dokumenter ‘Dirty Vote’ ini baru dirilis hari ini. Adapun dalam film itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.Mulanya, Bivitri menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu. Termasuk tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden boleh berkampanye. Menurut Bivitri beberapa hal tersebut seharusnya bisa diatasi oleh Bawaslu sebagai pengawas.“Sekarang semua penyalahgunaan wewenang ini siapa sebenarnya yang bisa menindak. Kita punya Bawaslu,” kata Bivitri.Tak hanya itu, Feri Amsari pun melontarkan kritik serupa kala salah satu pasangan calon peserta Pilpres melakukan pelanggaran. Feri menilai Bawaslu tidak kompeten dan terkesan gagal sebagai pengawas. Pasalnya Feri menyebut Bawaslu hanya memberikan sanksi teguran bagi pelanggar alih-alih memberikan sanksi yang dapat membuat jera.BACA JUGA: Tom Lembong Dilaporkan ke Bawaslu, Ini Respons Anies“Saya ingin bercerita tadi dengan menuturkan soal Bawaslu. tentu saja segala kecurangan itu harus ditangani oleh Bawaslu, dan ini merupakan tugas Konstitusional nya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapi faktanya Bawaslu inkompeten apa saja kira-kira kasus yang menceritakan betapa gagalnya Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu,” kata Feri.“Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal nyata nyata harusnya ada sanksi yang menjerakan agar peristiwa tidak berulang,” imbuhnya. []SUMBER: DETIK

KUBUR Ganjar Pranowo-Mahfud Md ikut disorot dalam film dokumenter ‘Dirty Vote’. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan pihaknya melakukan kecurangan.Hasto awalnya berbicara mengenai komitmen dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurutnya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.“Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena itulah kalau mau memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi, tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).BACA JUGA: Habiburokhman Balas Hasto, Sebut Mahfud Mundur Cuma Gimik Politik“Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami,” kata Hasto.Hasto kemudian menjelaskan soal pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Hasto kemudian menyinggung penjabat kepala daerah lainnya yang digerakkan di daerah lainnya.“Terkait dengan Pj Bupati Sorong yang sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj-pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus Kapolres diganti mendadak itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung,” tutur dia.Mengenai menteri PDIP, Hasto juga memberikan penjelasan. Dia menyebut Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengedepankan kepentingan bangsa.“Terkait dengan menteri PDI Perjuangan kami juga fair, Pak Abdullah Azwar Anas, ke mana laporan-laporan berkaitan dengan penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara, karena sejak awal beliau memang tugasnya untuk mengedepankan kepentingan bangsa melalui pemilu yang baik,” katanya.Selain itu, Hasto menyebut Mensos Tri Rismaharini atau Risma selalu menjaga data mengenai bantuan sosial. Menurutnya, hal itu dilakukan Risma demi kepentingan publik.“Ibu Risma, justru ketika Ibu Risma kokoh di dalam menjaga data benar-benar untuk orang miskin, kemudian ada kepentingan politik lain kemudian Bu Risma tidak dilibatkan. Tapi ini harus dikawal, karena pengalaman yang lalu kedudukan Menteri Sosial ini sangat penting, berada di tangan yang salah, itu penyalahgunaannya bisa luar biasa menjelang pemilu,” sebutnya.Hasto mengatakan bahwa pasangan calon nomor 3 melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi. Dia pun yakin dengan dukungan dari rakyat untuk Ganjar-Mahfud.“03 ini pergerakannya di tangan rakyat tanpa manipulasi, karena yakin pada jalan kebenaran itu. Maka tiga hari ke depan kami meyakini, setelah kampanye akbar di mana rakyat datang memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud akan terjadi perubahan psikologis, termasuk mereka-mereka yang sebelumnya mau melakukan intimidasi, jadi ragu-ragu. Maka tadi kami tekankan ini saatnya TNI-Polri jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang, karena TNI-Polri itu harus netral,” pungkasnya.Sebagai informasi, dokumenter ‘Dirty Vote’ ini baru dirilis hari ini. Adapun dalam film itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.BACA JUGA: Hasto Komentari Momen Mahfud Enggan Jawab Pertanyaan Gibran di DebatDisinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.Dalam video dokumenter tersebut, ada juga pemutaran rekaman suara yang disebut sebagai kesaksian kades tentang potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03. Kesaksian kades ini juga menyinggung kubu 02. []SUMBER: DETIK