Dewan Keamanan PBB

NEW YORK (Arrahmah.id) – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, memilih walkout saat Duta Besar “Israel” untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan, berpidato di debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Amerika Serikat. Sejumlah diplomat lainnya juga melakukan hal yang sama saat Erdan mulai berbicara. Sebagaimana diketahui, debat terbuka DK PBB […]

Hidayatullah.com—Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, bukan untuk menoleransi perang apalagi genosida seperti yang terjadi di Palestina. “Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?” kata Retno, Rabu pagi (Selasa, 23/1, waktu New York). Ia mengeluarkan pernyataan itu usai berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang krisis Israel-Palestina, yang dipantau secara daring, di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Pernyataan itu sengaja dia sampaikan ke DK PBB karena Indonesia melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi bagi para pelanggar. Lebih lanjut, Retno mempertanyakan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuhi rakyat Palestina tanpa dihukum. “Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” kata Retno, menegaskan. “Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” ujar dia. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 10 negara, yang lima di antaranya adalah anggota tetap dan memiliki hak veto sehingga bisa membatalkan upaya Dewan Keamanan untuk mengesahkan resolusi apa pun. Kelima negara dengan hak veto itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Retno juga menyoroti lebih dari 25.000 ribu nyawa warga Palestina yang melayang serta semakin banyak penduduknya kelaparan dan kedinginan, karena DK PBB lamban bertindak. “Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk (dalam merespons) situasi di Gaza,” katanya dikutip laman Antara. Debat terbuka DK PBB tersebut merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan dalam tiga bulan terakhir untuk merespons agresi ‘perang ‘Israel’ di Gaza, yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Keikutsertaan Menlu Retno dalam pertemuan itu dinyatakan pemerintah sebagai komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Penjajah ‘Israel’ telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza, sejak serangan lintas batas oleh kelompok pejuang Hamas Palestina, yang menurut otoritas Israel menewaskan 1.200 orang. Sedikitnya 25.295 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak gugur akibat serangan penjajah Israel sementara 63.000 orang lainnya terluka  –menurut otoritas kesehatan Palestina. Gempuran Israel juga menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.*

JALUR GAZA (Arrahmah.id) – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengecam resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak perluasan akses kemanusiaan namun tidak termasuk tuntutan untuk gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Hamas menggambarkan resolusi tersebut sebagai “langkah yang tidak memadai dan tidak memenuhi persyaratan keadaan bencana yang disebabkan oleh mesin militer teroris (‘Israel’) di Gaza.” Hamas juga […]

ANKARA (Arrahmah.id) – Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Sabtu (9/12/2023) menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) direformasi, dan mengecam fakta bahwa Amerika Serikat (AS) dapat memveto proposal gencatan senjata untuk Gaza meskipun ada dukungan besar dari negara-negara lain. “Permintaan Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata ditolak hanya karena veto AS. Apakah ini keadilan?” ujar […]

Hidayatullah.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai dewan perlindungan “Israel” usai Amerika Serikat memveto resolusi gencatan senjata untuk Gaza. “Sejak 7 Oktober, dewan keamanan telah menjadi dewan perlindungan dan pertahanan Israel,” kata Erdogan pada Sabtu (09/12/2023), lansir MEMO. Amerika Serikat, pendukung loyal “Israel”, pada Jumat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dalam pertempuran sengit antara “Israel” dan Hamas di Gaza. “Apakah ini keadilan?” tanya Erdogan, seraya menambahkan bahwa “dunia ini lebih besar dari lima,” merujuk pada lima negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. “Dunia lain mungkin saja terjadi, tapi tanpa Amerika,” kata pemimpin Turki itu. “Amerika Serikat mendukung Israel dengan uang dan peralatan militernya. Hei, Amerika! Berapa banyak yang akan Anda bayar untuk itu?” tambahnya. “Setiap hari Deklarasi Hak Asasi Manusia dilanggar di Gaza,” katanya, saat dunia akhir pekan ini merayakan ulang tahun ke-75 deklarasi tersebut. Resolusi PBB untuk gencatan senjata diajukan lebih dari dua bulan setelah dimulainya perang di Gaza yang dipicu oleh serangan berdarah Hamas ke wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menurut pihak berwenang “Israel” menewaskan 1.200 orang. Sejak saat itu, serangan bom penjajah Zionis di Gaza menyebabkan sebanyak 17.490 orang syahid, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.