cyberbullying

Hidayatullah.com—Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyatakan bahwa tren cyberbullying (perundungan siber) terhadap anak-anak semakin meningkat. Namun, IDAI belum mengungkapkan berapa banyak jumlah kasus cyberbullying yang menimpa anak-anak. “Data pastinya saya belum dapat ya, tetapi tren bahwa cyberbullying ini terus naik, kita bisa lihat dari fenomena di masyarakat. Terutama dengan semakin menjamurnya anak-anak yang terpapar gadget di usia yang lebih dini,” kata Ketua Umum IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso dikutip KBRN di Jakarta, Selasa (23/7/2024). Piprim juga mencontohkan banyak anak di bawah dua tahun yang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara karna adiksi gadget. Menurutnya, adiksi gadget terjadi bahkan pada anak-anak yang seharusnya belum terpapar gadget. “Ini kenapa dibiarkan? Karena kan kalau anaknya anteng, orang tuanya bisa senang. Jadi, bapak ibu main gadget, anak dikasih gadget supaya nggak nganggu bapak ibunya,” kata dokter spesialis anak itu. Piprim melihat bahwa fenomena ini tidak sehat. Untuk itu, para orangtua perlu teredukasi mengenai pemanfaatan gadget yang baik dan benar. “Sebetulnya, nggak ada anak yang aman dari gadget. Bahkan anak remaja pun, jadi ateis gara-gara dia komunitas cybernya dengan orang luar, padahal di sekolah begitu religius,” ucap Piprim. “Ini kan ironi gitu, orangtuanya berharap anaknya jadi anak soleh gitu ya. Tiba-tiba karena tidak diawasi dia kebablasan komunikasi lewat internet dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.*

Hidayatullah.com—Nahar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebut roadmap (peta jalan) perlindungan anak di ranah daring sangat penting, karena sebagai pengguna internet yang sangat aktif, rentan terkena dampak negatif. “Anak-anak Indonesia merupakan pengguna internet yang sangat aktif dan rentan terhadap dampak negatif internet, seperti cyberbullying, sextortion, scam, hoax, child grooming, pornografi, hingga eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring,” kata Nahar seperti dilansir Antara, Sabtu (17/2/2024). Menurutnya perlindungan anak di ranah daring dan digital perlu menjadi perhatian bersama, mengingat dengan kemudahan akses yang didapatkan anak tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan anak rentan menjadi korban kejahatan online. “Indonesia termasuk dalam 10 negara teratas dengan kasus kekerasan seksual anak online tertinggi sejak 2005,” kata Nahar. Ia menambahkan, perlindungan anak di ranah daring dan digital juga merupakan komitmen global dan regional yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak, seperti ASEAN Regional Dialogue on Children Online Protection yang menghasilkan 10 rekomendasi untuk melindungi anak di ranah daring. Kata Nahar, roadmap ini sedang disiapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memberikan arah, pedoman, dan mekanisme yang jelas dan terpadu bagi semua pihak yang terlibat. Termasuk anak, orang tua, guru, pengasuh, penyedia layanan internet, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/Selain KemenPPPA, Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyusunan roadmap perlindungan anak dalam ranah daring, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).*