Cholil Nafis

Hidayatullah.com—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengingatkan peran dai untuk menjadikan politik sebagai sarana, bukan tujuan. Kiai Cholil Nafis menekankan, para dai jangan terlalu serius menjadikan materi-materi politik itu menjadi materi dakwah yang hanya untuk mencapai kekuasaan. “Tetapi dijadikan politik sebagai sarana bisa memasukkan ide-ide yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Kiai Cholil Nafis dalam halaqah dakwah bertajuk: “Merajut Ukhuwah dan Persatuan Umat Melalui Dakwah” digelar oleh Komisi Dakwah MUI di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024). Kiai Cholil mengingatkan, para dai jangan sampai ada yang melanggar hukum karena menghasut, tetapi para dai harus membawakan materi yang menguatkan dan menjaga persatuan seperti menganggap perbedaan dalam hal politik ini sebagai dinamika yang baik. “Meningkatkan demokrasi Indonesia lebih baik, memasukkan ajaran Islam terkait dengan persatuan. Memasukkan ke dalam dakwahnkita bagaimana membangun keadaban,” kata dia. Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menegaskan, politiknya para dai bukan politik praktis, melainkan politik keadaban.   “Politiknya para dai itu bukan politik praktis untuk memenangkan partai-pilpres, bukan itu. Tujuan dalam berdakwah itu adalah bangsa yang baik, adil, sejahtera, menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur,” ujar dia menjelaskan. Ia menambahkan, para dai harus memperjuangkan terkait kesejahteraan, fasilitas umat dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. “Instrumen ini untuk memastikan masing-masing mendapatkan haknya. Lalu, ada representatif untuk memberikan inspirasi dan menjamin kebebasan beragama, berekspresi, mendapatkan haknya secara ekonomi dan sosial serta budaya. Itu kita perjuangkan,” tegasnya. Kiai Cholil mengingatkan, jangan sampai para dai juga terjebak pada politik sektoral, elektoral dan menjadi materi dakwah, tetapi menghilangkan esensinya dari dakwah Islam itu sendiri.  Ia mengingatkan peran dai untuk menjadikan politik sebagai sarana, bukan tujuan. Karenanya ia menekankan, para dai jangan terlalu serius menjadikan materi-materi politik itu menjadi materi dakwah yang hanya untuk mencapai kekuasaan.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/“Tetapi dijadikan politik sebagai sarana bisa memasukkan ide-ide yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. “Meningkatkan demokrasi Indonesia lebih baik, memasukkan ajaran Islam terkait dengan persatuan. Memasukkan ke dalam dakwah kita bagaimana membangun keadaban,” kata dia. “Berpolitik itu sekedarnya saja. Berdakwah secukupnya. Tapi persahabatan, dan persatuan adalah selamanya,” katanya. Ia berharap para dai bisa membawakan materi yang menguatkan dan menjaga persatuan seperti menganggap perbedaan dalam hal politik ini sebagai dinamika yang baik.*

Hidayatullah.com—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Ukhuwah Dr Cholil Nafis mengajak para dai dan penceramah untuk membersihkan residu-residu perpecahan selepas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lewat mimbar-mimbar keagamaan mau pun media sosial. “Tugas kita konsentrasi untuk menyatukan umat,” kata Cholil dilansir Antara pada Senin (19/2/2024). Kiai Cholil memandang pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Namun, ia menyayangkan narasi-narasi negatif yang muncul sebelum pencoblosan masih terasa hingga saat ini. Maka dari itu kepada penceramah dan dai, ia mendorong agar bersama-sama dengan MUI menghilangkan residu-residu yang dapat memecah belah bangsa. Menurutnya, persatuan umat dan bangsa harus menjadi agenda utama setelah pemilu ini. Sementara, aspek politik yang saat ini tengah berjalan, biarkan diproses oleh mereka yang terlibat dalam kontestasi. “Tugas kita yang penting masyarakat damai tetap bersatu, bisa bekerja dengan baik tanpa terganggu apapun,” jelasnya. Ia juga mendorong kepada dai/penceramah untuk menjadikan politik sebagai sarana memasukkan ide-ide baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan mencapai kekuasaan.Dakwah Media BCA - Green.notice-box-green { border: 2px solid #28a745; /* Green border color */ background-color: #d4edda; /* Light green background color */ padding: 15px; margin: 20px; border-radius: 8px; font-family: inherit; /* Use the theme font from WordPress */ text-align: center; /* Center the text */ }Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/“Tujuan kita di dalam berdakwah itu adalah politik keadaban, membangun bangsa yang baik, bangsa yang adil, bangsa yang hukum, yang sejahtera,” kata Cholil Nafis.*  

Jakarta (Mediaislam.id) – Bulan Desember adalah momentum yang digunakan banyak orang untuk melakukan perjalanan liburan seiring dengan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, masyarakat perlu berhati-hati memilih layanan, karena ada biro perjalanan yang selama ini sudah dikenal masyarakat terafiliasi dengan Israel. Perlu diketahui, Kantor Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights) pada 2020 telah merilis daftar 112 perusahaan yang menikmati bisnis di tengah penderitaan Palestina yang diduduki Israel. Perusahaan-perusahaan tersebut berkisar dari perusahaan multinasional General Mills hingga jaringan toko roti. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mengatakan pihaknya memiliki alasan yang masuk akal untuk merilis laporan tersebut, yakni karena 112 perusahaan ini melakukan sejumlah aktivitas yang mendukung Israel menduduki wilayah Palestina. Salah satunya adalah perusahaan asal Belanda Booking.com yang merupakan induk dari Agoda.com, dan juga AirBnB. Bahkan, Agoda.com (anak grup Booking.com) secara jelas menyebutkan di situsnya bahwa para pimpinan perusahaannya merupakan jebolan dari Israel. Hal ini sempat menghebohkan media sosial, salah satunya seperti yang diungkapkan Travel Influencer bernama Alfiah Nurul Hikmawaty. Lewat video yang diunggah, sang Travel Influencer itu menyatakan kekecewaannya atas perusahaan yang berbasis operasional di Bangkok, Singapura, dan Filipina itu. “Aku sempet pakai Agoda untuk keperluan kegiatanku. Namun belakangan ini aku kecewa karena menemukan fakta di Medsos bahwa para petinggi Agoda itu lulusan dari Universitas di Israel guys dan mereka mendapatkan bea siswa dari Menteri Pertahanan disana.” tulisnya dengan Akun @avy_vie di Instagram. Berdasarkan penelusuran situs resmi Agoda menyebutkan bahwa para pucuk pimpinan Agoda memang lulusan universitas di Israel. Mereka adalah Omri Morgenshtern (CEO Agoda), Idan Zalzberg (CTO Agoda), Ittai Chorev (CPO – Chief Product Officer Agoda) dan Eliana Carmel (Chief People Officer – CPO Agoda). Di Indonesia sendiri, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah merilis Fatwa Terbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini merekomendasikan agar umat Islam menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram. “Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram,” tegas Prof Niam. Sementara itu Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Nafis memberikan penjelasan terkait fatwa MUI tersebut. Menurutnya, fatwa tersebut bertujuan untuk menghentikan penyerangan Israel terhadap Palestina. “Kita berharap penyerangan Israel kepada Palestina segera dihentikan, dengan cara kita tidak menyumbang amunisi kepada Israel dan kita tidak menolong Israel untuk kedzaliman,” ujar KH. Cholil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jumat (8/12) lalu. Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia segera menghukum dengan cara memboikotnya. Sebisa mungkin kita menghindari produk-produk Israel. “Kalau produk seperti obat-obatan yang tidak bisa dihindar, ya apa boleh buat namanya juga darurat.” tegas KH. Cholil Nafis. KH. Cholil Nafis juga memberikan penjelasan polemik yang sempat meramaikan media sosial. Informasi yang beredar, ternyata berbagai produk yang diduga mendukung agresi Israel merupakan produk yang sering dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut KH Cholil Nafis, yang juga menjadi staf pengajar Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pascasarjana Universitas Indonesia tersebut, salah satu kekuatan Israel terletak dalam ekonomi. Harapannya dengan tidak menggunakan produk Israel masyarakat Indonesia bisa menekan perekonomian Israel. “Tidak membantu kedzaliman Israel untuk menyerang Palestina karena di antara kekuatannya adalah ekonomi dan berbagai lisensi yang dijual,” ujarnya. [ ]