bali

BALI (Arrahmah.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali mengapresiasi putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang secara resmi memutuskan pemecatan Arya Wedakarna dari jabatan anggota DPD dari Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian Bidang Hukum MUI Bali Agus Samijaya pada Jumat (2/2/2024). “Sudah dipecat ya sudah itu kewenangan BK, kalau dibilang […]

Bali (Mediaislam.id) – Sekitar 200 massa elemen Muslim di Bali menggelar aksi di depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Provinsi Bali. Aksi damai itu dilakukan buntut dari pernyataan anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) soal jilbab. 20 perwakilan massa ditemui oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali I Putu Rio Rahdiana. Pertemuan berlangsung selama sekitar 60 menit dengan pembacaan dua tuntutan. Khairul Mahfuz perwakilan ICMI Korwil Bali sebagai jurubicara massa menyampaikan, pihaknya mendesak untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana penistaan agama dan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota DPD RI Dapil Bali. “Tuntutan kami ada dua, mendesak kepolisian RI untuk menegakkan dan memproses hukum oknum anggota DPD RI Arya Wedakarna. Hari ini kami datang dengan 200 orang, tapi kalau ini tidak dijalankan kami bisa datang dengan lebih banyak lagi,” kata Khairul, Kamis, 4 Januari 2024. Massa juga memberikan pernyataan sikap menjunjung tinggi harmonisasi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pihaknya juga mengimbau agar menjaga kerukunan umat beragama dan tidak jadi provokator pemecah belah bangsa. “Kami berharap ini betul-betul diproses untuk memenuhi rasa keadilan, agar tidak ada lagi Arya Wedakarna berikutnya,” jelas Khairul. Sementara, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali I Putu Rio Rahdiana mengatakan, akan membawa aspirasi yang disampaikan ke DPD di Jakarta. Menurut Rio, keputusan yang keluar dari DPD harus melalui mekanisme sidang paripurna sebagai keputusan kolektif kolegial. “Jadi kalau ada keputusan, ada statement, yang keluar dari salah satu anggota tidak melalui sidang paripurna, itu adalah bersifat keputusan pribadi,” jelas Rio. Aksi massa di kantor DPD RI Provinsi Bali tersebut sejak pagi dijaga ketat oleh personel kepolisian dari Polda Bali dan Polresta Denpasar. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Wisnu Prabowo mengatakan, 300 personel kepolisian disiagakan di areal kantor DPD RI Provinsi di Jalan Cok Agung Tresna. Personel Brimob juga dikerahkan di sekitar Jalan H. Juanda, Denpasar. “Kegiatan berjalan lancar damai tadi sudah dilakukan audiensi, dan berjalan dengan lancar. Biar bagaimanapun, Bali destinasi wisata, tolong kita sama-sama menjaga ketertiban,” jelas Wisnu Prabowo. sumber: koranjuri.com

Bali (SI Online) – Sekitar 200 massa elemen Muslim di Bali menggelar aksi di depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Provinsi Bali. Aksi damai itu dilakukan buntut dari pernyataan anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) soal jilbab.20 perwakilan massa ditemui oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali I Putu Rio Rahdiana. Pertemuan berlangsung selama sekitar 60 menit dengan pembacaan dua tuntutan.Khairul Mahfuz perwakilan ICMI Korwil Bali sebagai jurubicara massa menyampaikan, pihaknya mendesak untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana penistaan agama dan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota DPD RI Dapil Bali.“Tuntutan kami ada dua, mendesak kepolisian RI untuk menegakkan dan memproses hukum oknum anggota DPD RI Arya Wedakarna. Hari ini kami datang dengan 200 orang, tapi kalau ini tidak dijalankan kami bisa datang dengan lebih banyak lagi,” kata Khairul, Kamis, 4 Januari 2024.Massa juga memberikan pernyataan sikap menjunjung tinggi harmonisasi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pihaknya juga mengimbau agar menjaga kerukunan umat beragama dan tidak jadi provokator pemecah belah bangsa.“Kami berharap ini betul-betul diproses untuk memenuhi rasa keadilan, agar tidak ada lagi Arya Wedakarna berikutnya,” jelas Khairul.Sementara, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali I Putu Rio Rahdiana mengatakan, akan membawa aspirasi yang disampaikan ke DPD di Jakarta.Menurut Rio, keputusan yang keluar dari DPD harus melalui mekanisme sidang paripurna sebagai keputusan kolektif kolegial.“Jadi kalau ada keputusan, ada statement, yang keluar dari salah satu anggota tidak melalui sidang paripurna, itu adalah bersifat keputusan pribadi,” jelas Rio.Aksi massa di kantor DPD RI Provinsi Bali tersebut sejak pagi dijaga ketat oleh personel kepolisian dari Polda Bali dan Polresta Denpasar.Kapolresta Denpasar Kombes Pol Wisnu Prabowo mengatakan, 300 personel kepolisian disiagakan di areal kantor DPD RI Provinsi di Jalan Cok Agung Tresna. Personel Brimob juga dikerahkan di sekitar Jalan H. Juanda, Denpasar.“Kegiatan berjalan lancar damai tadi sudah dilakukan audiensi, dan berjalan dengan lancar. Biar bagaimanapun, Bali destinasi wisata, tolong kita sama-sama menjaga ketertiban,” jelas Wisnu Prabowo.sumber: koranjuri.com

DENPASAR (Arrahmah.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali, merespon soal pernyataan  anggota DPD RI, Arya Wedakarna atau AWK yang viral di media sosial karena diduga menyinggung penggunaan hijab untuk perempuan muslimah. Dalam potongan video yang dibagikan di media sosial Twitter, terlihat Arya Wedakarna saat itu sedang rapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cuka Bali […]

Hidayatullah.com—Senator Bali Arya Wedakarna ‘diburu’ warganet setelah pernyataanya dinilai bersikap rasis terhadap pengguna jilbab atau hijab viral di lini masa X. Warganet yang marah memburu Arya di media sosial setelah akun X (twitter) @unmagnetism mengunggah potongan video ketika Arya sedang memarahi kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta pengelola bandara.“Saya gak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek,” ucap Arya dikutip Republika Senin (1/1/2024). Ucapan Arya dianggap rasis lantaran menyinggung jilbab atau hijab yang dikenakan Muslimah. Dalam pernyataan itu Arya ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan pegawai yang memakai hijab. Sontak pernyataan Arya mengundang kecaman warganet, yang seolah merendahkan hijab yang dipakai pegawai beragama Islam. “Jelas ini melecehkan Hijab, kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan telah dilecehkan oleh @aryawedakarna_ !!  Hal Rasis seperti ini tidak dapat dibiarkan!,” tulis @FFathurF. “Dia gak mau yg pake jilbab, maunya yg terbuka,” tulis Kaesang, sambil mengunggah foto-foto gadis Bali sebelum kemerdekaan tanpa baju penutup dada. “Rasis banget ya!,” tambah dia. “Ini contoh rasialis dan radikal sebenernya.. mengedepankan hanya golongannya, ini bukan modern ini terbelakang yg sebenernya,” tulis @ZakiYetha. Sementara itu, dalam unggahan video di akun instagramnya Arya Wedakarna memberika klarifikasi. Ia mengklaim potongan video direkam saat rapat resmi DPD RI B65 dimasa reses pada 29 Desember 2023 yang dikalim telah dipotong pihak tidak bertanggungjawab. “Kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama jika memungkinkan untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat mendarat, “ ujarnya. Ia berdalih wajar jika sebagai wakil rakyat Bali meminta pihak terkait mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali. Ia berdalih  dalam pengarahanya tidak menyebut nama agama, suku dan ras manapun. “Tida ada menyebutkan nama agama apapun nama suku apapun dan juga kepercayaan apapun bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012 yakni tentang para wisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu,” katanya. Hal ini bertolak belakang dengan video ungkapnya di video yang menyinggung kata Timur Tengah. “Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek,” ucap Arya dalam videonya yang beredar. Unsur Pidana Sementara itu, Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H, Ketua LBH PELITA UMAT dalam mengatakan apa yang disampaikan Arya sudah masuk unsur tindak pidana pelecehan agama. “Pernyataan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana 156a KUHP yaitu Unsur perbuatan tindak pidananya berupa: pelecehan, merendahkan terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia,”kata Chandra dalam pernyataan yang diterima redaksi hidayatullah.com, Selasa (2/1/2024). “dan unsur dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan merendahkan, melecehkan ajaran agama serta dinyatakan dihadapan dan/atau ditujukan kepada publik, artinya dapat dinilai unsur sengaja terpenuhi,” tambah dia.*

BALI (Arrahmah.id) – Seorang santriwati di Pesantren At-Taqwiim yang terletak di Dusun Kampung Anyar, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, meninggal dunia setelah tertimpa longsor yang terjadi pada Ahad (3/12/2023). Santriwati tersebut diketahui bernama Mirarafsul Aulia (16) asal Banjar Dinas Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Sementara itu, dua santriwati lainnya, yakni Siti Anisah (18) […]

DENPASAR (Arrahmah.id) – Bela Palestina bergaung dari Bali. Para  pendukung pembebasan dan kemerdekaan Palestina berkumpul di Lapangan Renon, Monumen Bajra Sandhi,  Ahad pagi (25/11/2023), lansir Radar Bali. Ribuan orang berkumpul menggunakan atribut Palestina yang berwarna hitam, hijau dan merah.  Mereka mengutuk pembantaian dan penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Massa juga turut  mengumpulkan donasi yang […]