Azerbaijan

Baku (Mediaislam.id) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi hadir dalam Forum Dunia ke-6 tentang Dialog Antarbudaya, yang bertema “Dialog untuk Perdamaian dan Keamanan Global”, yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 1 hingga 3 Mei 2024. Di momen tersebut, Kiai Muhyiddin menyerukan dukungan kepada Azerbaijan dalam upaya mengambil alih Karabakh, sebuah wilayah yang terletak di timur Armenia dan barat daya Azerbaijan. “Kita dukung sepenuhnya Azerbaijan dalam mengambil alih wilayah Karabakh yang dianeksasi Armenia selama 30 tahun. Sejak jatuh ke tangan Azerbaijan, wilayah tersebut terus dikebut pembangunannya dengan sangat pesat. Anggaran besar telah merubah Karabakh menjadi sepadan dengan wilayah lain di negara tersebut,” kata Kiai Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/5/2024). Ketua Pembina Jaringan Alumni Timur Tengah (JATTI) itu mengungkapkan, selama Karabakh di bawah kekuasaan Armenia ada sejumlah masjid, sekolah dan rumah Ibadah umat Islam dialih fungsikan sebagai rumah hewan dan kandang babi. Akan tetapi saat ini, dengan dukungan Turkey dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Azerbaijan jadi pemenang dan menguasai sepenuhnya wilayah Karabakh yang merupakan sepertiga dari Azerbaijan. “Wilayah itu kini pesat melakukan pembangunan infrastruktur dan rumah bagi para penduduknya,” ujar Kiai Muhyiddin. Ia mengungkapkan, selama dalam kekuasaan Armenia, banyak terjadi kezaliman terhadap etnis lain. “Etnis Armenia yang kejam terhadap etnis lain selama berkuasa, sehingga mereka kabur ke Armenia dengan meninggalkan semua aset yang dimiliki. Banyak yang hijrah ke negara tetangga Azerbaijan. Kini Azerbaijan merenovasi bangunan yang ditinggalkan penghuninya dan siap untuk dihuni kembali,” ungkapnya. “Warga etnis Armenia tak akan berani kembali ke Karabakh karena mereka sudah sangat kejam menindas dan membunuh etnis lain, khususnya umat Islam. Bahkan mereka membakar dan membumihanguskan rumah dan aset mereka sebelum hijrah ke Armenia dan jatuhnya Qarabac ke tangan Azebaijan,” tambah Kiai Muhyiddin. Menurutnya, sisa kehancuran dan kepunahan bangunan tersebut jadi saksi bisu dan Karabakh berubah menjadi Ghost City (kota hantu). Forum Dunia ke-6 tentang Dialog Antarbudaya, yang mengusung tema “Dialog untuk Perdamaian dan Keamanan Global: Kerjasama dan Interkonektivitas” itu dihadiri oleh ratusan pakar dan utusan resmi PBB, Unesco, Icesco dan para Mufti dari wilayah Caucasus serta mufti seluruh negara Eropa dan Asia Tengah. Para peserta diajak mengunjungi wilayah Nagorno Karabakh, menyaksikan kehancuran rumah, kantor dan segala infrastruktur selama dianekasai oleh Armenia selama 30 tahun.

Baku (SI Online) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi hadir dalam Forum Dunia ke-6 tentang Dialog Antarbudaya, yang bertema “Dialog untuk Perdamaian dan Keamanan Global”, yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 1 hingga 3 Mei 2024.Di momen tersebut, Kiai Muhyiddin menyerukan dukungan kepada Azerbaijan dalam upaya mengambil alih Karabakh, sebuah wilayah yang terletak di timur Armenia dan barat daya Azerbaijan.“Kita dukung sepenuhnya Azerbaijan dalam mengambil alih wilayah Karabakh yang dianeksasi Armenia selama 30 tahun. Sejak jatuh ke tangan Azerbaijan, wilayah tersebut terus dikebut pembangunannya dengan sangat pesat. Anggaran besar telah merubah Karabakh menjadi sepadan dengan wilayah lain di negara tersebut,” kata Kiai Muhyiddin dalam keterangan tertulisnya kepada Suara Islam, Jumat (3/5/2024).Ketua Pembina Jaringan Alumni Timur Tengah (JATTI) itu mengungkapkan, selama Karabakh di bawah kekuasaan Armenia ada sejumlah masjid, sekolah dan rumah Ibadah umat Islam dialih fungsikan sebagai rumah hewan dan kandang babi.Akan tetapi saat ini, dengan dukungan Turki dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Azerbaijan jadi pemenang dan menguasai sepenuhnya wilayah Karabakh yang merupakan sepertiga dari Azerbaijan.“Wilayah itu kini pesat melakukan pembangunan infrastruktur dan rumah bagi para penduduknya,” ujar Kiai Muhyiddin.KH Muhyiddin Junaidi bersama peserta Forum Dunia ke-6 di AzerbaijanIa mengungkapkan, selama dalam kekuasaan Armenia, banyak terjadi kezaliman terhadap etnis lain. “Etnis Armenia yang kejam terhadap etnis lain selama berkuasa, sehingga mereka kabur ke Armenia dengan meninggalkan semua aset yang dimiliki. Banyak yang hijrah ke negara tetangga Azerbaijan. Kini Azerbaijan merenovasi bangunan yang ditinggalkan penghuninya dan siap untuk dihuni kembali,” ungkapnya.“Warga etnis Armenia tak akan berani kembali ke Karabakh karena mereka sudah sangat kejam menindas dan membunuh etnis lain, khususnya umat Islam. Bahkan mereka membakar dan membumihanguskan rumah dan aset mereka sebelum hijrah ke Armenia dan jatuhnya Qarabac ke tangan Azebaijan,” tambah Kiai Muhyiddin.Menurutnya, sisa kehancuran dan kepunahan bangunan tersebut jadi saksi bisu dan Karabakh berubah menjadi Ghost City (kota hantu).KH Muhyiddin Junaidi bersama peserta Forum Dunia ke-6 mengunjungi wikayah KarabakhForum Dunia ke-6 tentang Dialog Antarbudaya, yang mengusung tema “Dialog untuk Perdamaian dan Keamanan Global: Kerjasama dan Interkonektivitas” itu dihadiri oleh ratusan pakar dan utusan resmi PBB, Unesco, Icesco dan para Mufti dari wilayah Caucasus serta mufti seluruh negara Eropa dan Asia Tengah.Para peserta diajak mengunjungi wilayah Nagorno Karabakh, menyaksikan kehancuran rumah, kantor dan segala infrastruktur selama dianekasai oleh Armenia selama 30 tahun.KH Muhyiddin Junaidi bersama peserta Forum Dunia ke-6 di Azerbaijanred: adhila

KABUL (Arrahmah.id) – Imarah Islam Afghanistan mengatakan bahwa Azerbaijan telah membuka kedutaan besarnya di Kabul dan berencana untuk mengirimkan diplomatnya ke negara ini dalam beberapa hari mendatang. Juru bicara Imarah Islam menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memperbarui hubungan diplomatiknya dengan pemerintah saat ini. “Azerbaijan telah memulai hubungan diplomatiknya dengan Afghanistan dan telah mengaktifkan kedutaan besarnya. […]

KABUL (Arrahmah.id) – Kementerian Luar Negeri Imarah Islam Afghanistan mengatakan bahwa duta besar Azerbaijan telah menyerahkan sebuah dokumen kepada Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi yang menyatakan keinginan Azerbaijan untuk membuka kedutaan besar di Kabul. Kementerian dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Amir Khan Muttaqi menyambut baik keputusan tersebut dan mengatakan bahwa pembukaan kedutaan dan pengiriman […]

Hidayatullah.com– Pemerintah Azerbaijan hari Rabu (10/1/2024) memperingatkan Prancis agar tidak “ikut campur” urusan dalam negerinya setelah aparat menangkap seorang pria Prancis tersangka spionase. Warga Prsncis bernama Martin Ryan ditangkap pada 4 Desember 2023, menurut pihak berwenang Azerbaijan dia merupakan tersangka “spionase”. Paris mengkritik penahanan warganya itu dilakukan secara sewenang-wenang, klaim yang dibantah Baku. “Pernyataan tidak berdasar ini merupakan satu lagi upaya untuk membiaskan kenyataan, dan merupakan intervensi terhadap urusan dalam negeri Azerbaijan,” kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP. Baku selama ini menuding Prancis mendukung musuh bebuyutan Azerbaijan, Armenia, baik secara diplomatik maupun militer, dan berusaha menyulut ketegangan di kawasan Kaukasus. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengatakan bahwa pejabat Kedutaan Prancis sudah beberapa kali mengunjungi Ryan sejak penangkapannya. Pengadilan menyatakan pria itu akan ditahan sambil menunggu proses persidangan selama empat bulan. Ketegangan diplomatik antara Paris dan Baku memanas pada akhir Desember 2023 ketika Azerbaijan memerintahkan dua diplomat Prancis angkat kaki. Sebagai balasan, Prancis menyatakan dua diplomat Azerbaijan sebagai “persona non grata”. Pada bulan November, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuding Prancis menyulut konflik di Kaukasus dengan mempersenjatai Armenia. Azerbaijan dan Armenia selama 30 tahun terakhir berperang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh, yang dicaplok pasukan Armenia ketima Uni Soviet bubar. Dalam peperangan terakhir, pasukan Azerbaijan mengambil alih kontrol Karabakh setelah melakukan serangan tiba-tiba. Serangan kilat itu mengundang kecaman internasional, terutama dari Prancis. Prancis merupakan negara yang dijadikan tempat tinggal bagi banyak imigran Armenia. Paris juga merasa kesal dengan Azerbaijan yang dituduhnya melakukan kampanye disinformasi guna mencoreng reputasi Prancis sebagai tuan rumah Olimpiade 2024.*

Hidayatullah.com– Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, hari Selasa (26/12/2023), mengatakan pihaknya memerintahkan dua diplomat Prancis untuk meninggalkan negaranya disebabkan tindak-tanduk mereka “tidak sesuai dengan status diplomatiknya “. Kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bajwa pihaknya sudah memanggil Duta Besar Prancis Anne Boillon guna menyampaikan “protes keras” atas tindakan kedua staf Kedubes Prancis tersebut yang tidak sesuai dengan status diplomatik mereka dan yang bertentangan dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Keduanya dinyatakan sebagai “personae-non-gratae” oleh pemerintah Azerbaijan dan diperintahkan untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam, menurut sebuah pernyataan yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris di situs web Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, lansir RFI. Pengusiran dilakukan menyusul ketegangan hubungan antara Paris dan Baku terkait konflik wilayah Nagorno Karabakh. Baku menuding Prancis bersiap bias terhadap Armenia dalam perundingan damai yang dimediasi oleh Eropa dengan musuh bebuyutannya itu. Sebagaimana diketahui Azerbaijan – yang mayoritas Muslim – memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh dengan Armenia – yang mayoritas Kristen. Pada bulan November, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuding Prancis menyulut konflik bersenjata di kawasan Kaukasus dengan mempersenjatai Armenia. Pasukan Baku berhasil menguasai kembali daerah kantong itu pada bulan September setelah melakukan serangan kilat terhadap separatis Armenia yang menguasainya selama tiga dekade. Armenia dan Azerbaijan sempat mengatakan bahwa perjanjian perdamaian komprehensif dapat ditandatangani pada akhir tahun ini, tetapi perundingan yang dimediasi secara internasional antara kedua negara bekas Uni Soviet itu hanya mengalami sedikit kemajuan. Aliyev PM Armenia Nikol Pashinyan bertemu dalam beberapa kesempatan untuk melakukan perundingan yang dijembatani oleh Uni Eropa. Namun, pada bulan Oktober, Aliyev menolak menghadiri pertemuan dengan Pashinyan di Spanyol, dengan alasan yang disebutnya “posisi bias” Prancis. Pertemuan itu digagas oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz bersama Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Prancis memiliki jumlah diaspora Armenia yang besar, dan sikap Paris dalam isu Nagorno-Karabakh cenderung ke sisi Armenia – yang secara latar belakang budaya dan agama tidak banyak berbeda dengannya.*