fbpx
Minggu, 16 Juni 2024

Krisis Tempat Pembuangan Akhir, Malah lmpor Sampah?

Share

Jum’at, 15 Rabiul Akhir 1445 H / 27 Oktober 2023 16:10 wib

5.809 views

<!–

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
–>

Oleh: Umi Hanifah

Impor sampah adalah hal konyol namun itu terjadi di negeri ini, bahkan lndonesia termasuk pengimpor sampah terbesar urutan ke 7 di dunia (WALHI). Tentu hal ini menjadi permasalahan yaitu menggunungnya tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir/TPA.

Nampak gunung-gunung sampah yang menjulang tinggi menandakan penuhnya TPA. Beberapa TPA seperti yang terletak di Yogyakarta terpaksa melakukan penutupan. Namun demikian, perlu kita tahu kalau Indonesia masih terlibat dalam kegiatan impor sampah plastik dan kertas. (CNN 5 Juni 2023). Ironinya, impor sampah plastik dan kertas dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beberapa pabrik pengolah barang bekas atas bahan baku plastik dan kertas bekas.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2022, Indonesia memproduksi 34.461.646,92 Ton sampah per tahunnya dengan kelompok rumah tangga sebagai penyumbang sampah terbesar yaitu sebanyak 38,23% (SIPSN, 2022). Dengan dalih kurangnya pemilahan sampah mengakibatkan tercemarnya berbagai sampah yang memiliki potensi untuk menjadi bahan baku dalam produksi pabrik. Hal tersebut menjadi alasan pemerintahan untuk membuka jalur impor sampah plastik dan kertas dari negara lain seperti Belanda dan Jerman di Eropa.

Sebenarnya, aksi impor sampah atau limbah ini sudah diatur ketentuannya pada tahun 2019 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Permendag, 2019). Permendag tersebut bertujuan dalam mencegah pengiriman limbah yang berbahaya bagi kesehatan atau disebut juga sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 (Khairunnisa, 2021). Akan tetapi, bukti di lapangan menunjukkan bahwasanya regulasi sulit untuk dilakukan, Permendag Nomor 84 Tahun 2019 kemudian dicabut melalui Permendag Nomor 20 Tahun 2021 dan justru membawa permasalahan baru. Perkim.id (5/9/2023).

Sudah bukan rahasia lagi jika aturan yang di buat sering tarik ulur sesuai kepentinggan siapa, meskipun menimbulkan problem lain. Resiko negara yang menjalankan sistem ekonomi kapitalisme akan melakukan apa saja jika di anggap ada keuntungan. Impor sampah tentu merugikan, bau busuk, bertebarannya bakteri, dan problem lainnya bermunculan namun tidak dihiraukan.

Sudahkah negeri ini kehabisan pendapatan hingga harus impor sampah? Padahal terdapat limpahan sumber daya alam yang bisa digunakan mensejahterakan masyarakat. Namun sayang sistem Kapitalisme yang di terapkan telah menghalangi masyarakat terjamin kebutuhan hidupnya. Namun di sisi lain, para pemodal mendapatkan berbagai fasilitas untuk terus menambah pundi-pundi cuan mereka yang sudah tebal.

Solusi Ada dalam lslam

Islam sebagai jalan hidup punya solusi solutif terkait sampah. Negara tidak akan melakukan kebijakan yang tidak terkait dengan kemaslahatan apalagi sampai merugikan masyarakat. Karena pemimpin dalam lslam adalah penanggung jawab keperluan rakyat yang dipimpinnya.

Pertimbangan negara dalam mengambil kebijakan adalah syariat, bukan untung dan rugi. Sampah adalah barang yang harus di musnahkan, maka negara akan mengedukasi masyarakat bahwa hidup bersih adalah bagian dari ibadah. Jika ada masyarakat atau pabrik yang akan mendaur ulang di perbolehkan selama tidak menganggu keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Yang pasti negara akan tetap mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan. Jika ada limbah yang berlebihan atau membahayakan maka negara akan menelurusi siapa yang menghasilkan dan harus bertanggung jawab dengan mengolah agar tidak menjadi polusi yang menganggu.

Setiap pendirian pabrik harus memperhatikan ketertiban dan keamanan limbah yang dihasilkan agar tidak menganggu. Kebijakan harus dilaksanakan oleh semua warga negara. Jika masih ada yang melanggar, maka ada sanksi tegas berupa ta’zir kepada pelaku dengan kadar hukuman diserahkan pada qadhi sesuai pelanggarannya. Bisa berupa denda, penjara hingga sanksi yang berat misal hukuman mati semuanya dijalankan untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat.

Walhasil, hidup dalam sistem Kapitalisme selalu menyusahkan terutama rakyat bawah. Hanya dengan penerapan sistem lslam kehidupan bisa terjamin keamanan dan ketenangannya. Allahu a’lam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

<!–

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
–>

Sumber Klik disini

Tinggalkan Balasan

Read more

Berita lainnya