RESONANSI

Bisakah menjadi Presiden tanpa ongkos. Alias, gratis? Bisa! Sepanjang dari seluruh komponen kesatuan bangsa, negara dan rakyat ini mengerahkan super deeper digdaya kemauan kuat, enforcement political will mewujudkannya!Soalnya, lama-lama terasa jabatan Presiden di negeri ini kok semakin terkesan adanya suatu keharusan mengeluarkan tak sedikit biaya. Bahkan, sangat mahal sampai beratus-ratus trilyun.Padahal, berapa pun mahal ongkosnya jabatan Presiden itu akan menjadi receh-receh pula. Manakala kok jabatan sang penguasa negara bisa diperjualbelikan? Dampaknya, it is dangerously and hororable.Itu sangat mengerikan lebih mengerikan daripada nanti melihat negeri ini Presidennya dibiayai dan dibeli oleh para oligarki pemburu rente (rent seeking ). Negara berakibat hancur lebur dan bubar berantakkan.Maka, untuk jabatan prestige Presiden pemimpin kepala negara sudah selayaknyalah negara sendiri yang secara total dan murni membiayainya. Lantas bagaimanakah caranya?Terlebih dahulu merestorasi dan merekonstruksi kembali pengelolaan tata aturan dan peraturan hukum dan kelembagaan ketatanegaraan kita.Sesuai rencana dan rancangan dalam aturan dan peraturan ini nanti ternyata tercapai besaran jumlah pembiayaan terasa lebih efisien dan disediakan oleh Pemerintahan yang sedang berjalan sekarang hingga lima tahun mendatang.Yaitu, terlebih dahulu memulainya mengamandemen kembali UUD 1945 dengan menghadirkan suatu kelembagaan baru —anggaplah pengganti DPA yang dulu pernah ada berubah fungsi. Tidak lagi menasihati sebagai lembaga penasehat Presiden.Tetapi menjadi Dewan Pertimbangan Etik, Ilmu, dan Agama (DPEIA). Lembaga ini berkedudukan dan berkesejajaran dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti DPR, MK dan MA.Yang keanggotaannya merepresentasikan dari tidak sekadar latar belakang kepakaran keilmuan hukum, politik dan tata negara saja dengan bergelar profesor dan doktoral. Tetapi, berdasarkan semua keilmuan berasal dari kelembagaan perguruan tinggi di seluruh pelosok negeri;Dan para tokoh alim ulama, pendeta, biksu dan biku dll berasal dari pelbagai organisasi masa Islam terbesar, ormas pendidikan, keuskupan dan kependetaan, majelis Hindu, Budha dan Konghuchu, dll; Serta para pemangku adat dan sultan.Ide munculnya pemikiran ini dari pengalaman Pilpres 2024 lalu, ketika lebih dari 30O guru besar dari pelbagai civitas akademika perguruan tinggi memberikan usulan koreksi dan solusi ter-notice amiqus quriae perihal sengketa pemilu dan pelanggaran konstitusi Gibran.Itu sudah terdistribusikan ke DPR, MK, KPU dan Bawaslu. Meskipun gagal, karena tidak diterima oleh MK dan DPR dikarenakan begitu kuatnya intervensi kekuasaan Presiden dan oligarki saat itu.1 2Laman berikutnya

Dahulu teriakan ganyang PKI menjadi bentuk dari kekesalan bahkan kemarahan rakyat atas perilaku politik Partai Komunis Indonesia yang sering membuat ulah, menebar fitnah, adu domba, menipu rakyat, menjauhi agama serta merasa dilindungi penguasa. Puncak ulah PKI adalah percobaan kudeta dengan memainkan isu tentara dan dukungan kuat China.Kini PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 atau awalnya Pantai Indah Kesambi tengah bermasalah, khususnya setelah Pemerintahan Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga memberi status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada PIK 2 yang dikelola oleh perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan (ASG) dan Antoni Salim (SG).Penolakan atas proyek semakin marak baik oleh penduduk dan aktivis setempat maupun penggiat sosial nasional. Dasar penolakan pada pokoknya adalah pemberian status PSN yang tidak tepat dan manipulatif, pemaksaan pembelian tanah dengan harga murah, kawasan perumahan ekslusif, kekhawatiran dominasi etnis China seperti PIK 1, serta penyimpangan rencana tata ruang.Pemerintahan Prabowo yang memberi angin dengan semangat “tidak boleh ada kawasan eksklusif” dan “negara dalam negara” yang kini menjadi tuntutan dalam hal pembuktian. Kebijakan bukti awal seharusnya adalah mencabut status PSN untuk PIK 2 (dan juga BSD) kemudian atas berbagai penyimpangan ASG maka izin-izin yang telah dikeluarkan ditarik kembali. Mengingat bahaya model kawasan PIK-1 dan PIK-2, maka rencana proyek PIK-2 harus dibatalkan.Menteri Perumahan Maruarar Sirait sepertinya justru menunjukkan sikap membela proyek PIK-2. Kecurigaan publik mulai muncul atas kolusi penguasa-pengusaha, apalagi Maruarar memiliki rekam jejak pernah bekerja pada Aguan, artinya ada relasi kuasa. Kini terlihat akrab antara keduanya. Program Menteri Perumahan pembangunan 3 juta rumah jauh-jauh telah “ditunjuk” developernya yaitu perusahaan milik Aguan.Publik berharap pada sikap lebih tegas pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Menurutnya Prabowo akan mengkaji ulang proyek PIK-2. Memang Prabowo yang menjadi pelanjut Jokowi atas kebijakan PIK-2 sedang ditunggu sikap konkritnya. Bukan semata omon-omon.Sementara itu reaksi publik terus menguat. Beberapa warga dan aktivis mulai mengajukan gugatan pembatalan PIK-2 melalui Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Advokat Ahmad Khozinudin, Djudju Purwantoro, Kurnia Tri Royani, Meidy Juniarto dan lainnya telah siap untuk berperang di jalur hukum. Suara agar tangkap Aguan juga mulai terdengar. Jangan-jangan ke depan ada gerakan penghancuran patung Naga di PIK-2.Jika kekesalan atau kemarahan rakyat memuncak maka pelesetan PIK menjadi PKI tidak terhindarkan. Sebelum semakin menggumpal sebaiknya Prabowo segera mengambil tindakan tegas yakni cabut PSN dan batalkan PIK-2. Tidak elok jika sampai menggema teriakan “Ganyang PKI, ganyang PIK”. []M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan KebangsaanBandung, 30 November 2024

Di saat Penasihat Panitia Kongres Pemuda II, Mr. Sunario tengah berpidato dan memberikan pemaparan makalah berjudul “Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia” di depan peserta kongres Pemuda, Mohammad Yamin, seorang pemuda dari Jong Sumatranen Bond malah asik ngobrol bisik-bisik dengan Soegondo Djojopoespito, pemuda anggota Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang sekaligus menjadi Ketua Panita Kongres Pemuda II tersebut.“Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie” itu salah satu kalimat Yamin sampaikan kepada Soegondo. Kalimat yang kemudian dialih-bahasakan ke bahasa Indonesia oleh banyak orang menjadi “Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini”.Saya kurang tau pasti, apakah benar itu maknanya atau bukan. Karena saya tidak mengerti bahasa Belanda. Saya hanya menyadurnya saja dari banyak media yang menuliskannya begitu. Seperti tidak mengertinya saya tentang: Apa alasannya dan kenapa Yamin, saat itu, ngomong atau ngobrol ke Soegondo yang sama-sama orang Indonesia pakai Belanda?Kalimat obrolan yang konon kemudian dilanjutkan dengan sodoran secarik kertas oleh Yamin, hasil coretan tulisan tangannya kepada Soegondo, yang kronologisnya entah, saya kurang tau seperti apa, hingga kemudian menjadi rumusan final, yang dibacakan Soegondo di depan peserta Kongres Pemuda II, pada 28 Oktober 1928 di rumah milik Sie Kong Lian yang berada di Jalan Kramat Raya 106 sebagai tempat acara Kongres Pemuda II dilaksanakan. Kemudian menjadi teks monumental Sumpah Pemuda, yang sampai hari ini kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda.Biarlah para sejarawan yang menyampaikan kronologi sejarahnya seperti apa peristiwa tersebut. Saya takdzim dan mengikuti saja. Meminjam kalimat yang diucapkan pemuda Wakil Menteri Kebudayaan pemerintahan Prabowo Subianto, Giring Ganesha, bukan domisili –asli ngakak saya menulisnya– saya untuk menyampaikan kronologi sejarah itu di sini.Yang jelas, seperti yang pernah saya baca, peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tersebut akhirnya menginspirasi banyak aktivis pemuda dan perkumpulan pemuda di Hindia Belanda, saat itu, untuk mengobarkan semangat persatuan yang sama. Salah satunya, seorang pemuda peranakan Arab yang berasal dari Ampel, Surabaya, berumur 26 tahun, yang menulis sebuah artikel berjudul “Peranakan Arab dan Totoknya”, yang diterbitkan harian Matahari Semarang, pada 1 Agustus 1934.Artikel tersebut memuat foto dirinya –sebagai peranakan Arab– memakai baju lurik Surjan dan menggunakan blangkon, sebagai ilustrasi. Pemuda itu bernama Abdurrahman bin Awad Baswedan, yang kemudian banyak disebut AR Baswedan.Artikel yang ia tulis tersebut berisi anjuran tentang pengakuan Indonesia sebagai tanah air. Ia juga menyampaikan pokok-pokok pikiran bahwa tanah air Arab peranakan adalah Indonesia; Kultur Arab peranakan adalah kultur Indonesia–Islam; Nasionalisme Arab peranakan adalah Indonesia; Arab peranakan wajib bekerja untuk tanah air dan masyarakat Indonesia; Perlu didirikan organisasi politik khusus untuk Arab peranakan; Hindari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat Arab; Jauhi kehidupan menyendiri dan sesuaikan dengan keadaan zaman dan masyarakat Indonesia.Melalui harian Matahari pula, AR Baswedan secara rutin melontarkan pemikiran-pemikiran tentang pentingnya warga Arab peranakan bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia.Majalah Tempo, dalam edisi khususnya “Seabad Kebangkitan Nasional” yang terbit pada bulan Mei 2008 memasukkan artikel AR Baswedan tersebut sebagai tulisan paling berpengaruh dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 8 November 2018, pemerintah memberi gelar Pahlawan Nasional kepada AR Baswedan.Pengaruh pemikiran dan perjuangan dari para tokoh pemuda pada masa pergerakan di era sebelum kemerdekaan yang seharusnya diteladani oleh pemuda generasi saat ini. Pemikiran literer yang menghasilkan gerakan revolusi yang pada akhirnya membuat negara ini bebas dari penjajahan. Negara merdeka dan berdaulat. Melalui literasi, pemuda mampu menciptakan perubahan dan pembangunan. Youth as agents of change in developing nation.Namun apa lacur, Sumpah Pemuda kemudian diperingati, saat ini, oleh sebagian pemuda bangsa ini, secara salah kaprah. Hanya bermodal pakaian daerah yang dikenakan, entah menyewa atau beli dari toko online, dipadu dengan pita merah-putih sebagai ikat kepala, atau stiker merah-putih yang ditempel di wajah sebagai ornamen, mereka kemudian berjoget di depan kamera. Joget secara kompak, dan itu diklaim sebagai joget peringatan Sumpah Pemuda. Dan, mereka ini mengaku dirinya sebagai konten kreator alias influencer, yang jika dimaknai berarti orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain.1 2Laman berikutnya

Hebat, lucu, prihatin mengikuti perjalanan Jokowi ke Solo. Menggunakan Boeing milik TNI AU bersama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi dan Iriana pulang kampung. Dikawal oleh delapan jet tempur. Empat di kiri empat lain di kanan. Tentu berbiaya miliaran untuk sekekadar mengantar tersebut. Budaya boros memang sudah melekat dengan rezim Jokowi.Dari aspek publikasi, mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah Jokowi itu masih kuat dan dihormat, sehingga pengawalan dilakukan sedemikian rupa. Sebenarnya di sisi lain cara pulang seperti ini jelas menunjukkan bahwa Jokowi itu penakut. Tidak berani pulang sendiri atau diantar sekedarnya. Bagusnya diantar oleh para tukang kayu pembuat meubel. Simbolik dari asal meubel kembali ke meubel.Seluruh rakyat tahu bahwa Jokowi itu bukan tipe apa adanya melainkan suka pada polesan atau pencitraan. Penyambutan meriah di kota Solo juga berdasarkan perintah dan rekayasa seolah-olah Jokowi itu masih dicintai oleh rakyat. Ia pura-pura tidak peduli bahwa keluarganya baru saja disoraki saat Paripurna MPR. Rakyat tidak suka kosmetik.Jokowi sesungguhnya sedang menghadapi hujatan dan tuntutan rakyat. Ia diminta pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan dan tindakan yang merugikan dan menyakiti rakyat. Kerja cawe-cawe dalam menyukseskan Gibran dan dosa-dosa politik yang dibuat Jokowi selama 10 tahun memerintah.Sungguh hancur sistem ketatanegaraan Indonesia, jika seorang Presiden memerintah tanpa ada ruang pertangjawaban. Abuse of power yang dibuka pintunya oleh politik dan hukum. Tentu ideologi dan konstitusi tidak mengarahkan pada perilaku atau tindakan sewenang-wenang seorang Presiden.Jokowi ini telah menumpuk dosa-dosa politiknya. Dari korupsi, pelanggaran hak asasi, hutang luar negeri, pengkhiatan atas kedaulatan ibu pertiwi, penjajahan atas nama investasi, hingga politik dinasti. Hukum mudah untuk merinci bukti ketika proses berjalan. Mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga peradilan.Rakyat tidak akan takut dengan pengawalan pesawat tempur hingga mendarat di Solo. Justru saat ia menginjakkan kaki di rumah hadiah negara 1,2 hektar yang sedang dibangun istana, disitu dapat dimulai pengusutan. BPK, KPK, Kejaksaan Agung mesti mulai bekerja. Jokowi bersama Menkeu telah membuat aturan untuk dirinya agar dapat melakukan korupsi.Prabowo harus memimpin gerakan pembersihan negara dari korupsi. Mudah jika dimulai dari Jokowi. Jika benar pidato atau ucapannya bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum atau kepentingan rakyat adalah segala-galanya maka buktikan Prabowo tidak melindungi siapa pun untuk proses hukum. Termasuk atau khususnya Jokowi.Jika masih melindungi atau menghalang-halangi maka Prabowo dapat terancam obstruction of justice atau mendapat julukan Presiden Omdo atau Presiden Omde. Cuma omong doang dan omong gede. Jokowi dan keluarga termasuk Gibran layak untuk diadili.Dugaan korupsi bersanksi 20 tahun bahkan mati, sementara politik dinasti 12 tahun bui, artinya secara hukum Jokowi sudah dapat ditangkap dan ditahan. Belum lagi dugaan kriminal lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan. Rakyat sudah menginventarisasi, penyidik tinggal membuat narasi dan menghimpun bukti.Prabowo harus lepaskan Jokowi dan keluarga untuk proses hukum. Jokowi, Iriana, Gibran dan Anwar Usman sudah diadukan ke Bareskrim Mabes Polri sementara Gibran dan Kaesang berkas ada di KPK. Bukankah tidak ada yang kebal hukum, Pak?Simbol kekesalan rakyat atas kesewenang-wenangan Raja Jawa Mulyono adalah “tali gantung”. Artinya hukum maksimal. Betapa dahsyat daya rusak dan daya rampok Jokowi atas negara. Luar biasa, hanya dalam 10 tahun saja.Tangkap, adili dan gantung Jokowi. Meski dikawal oleh delapan jet tempur, tetap kejar Jokowi. Tidak seorang pun kebal hukum! []M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan KebangsaanBandung, 25 Oktober 2024

Sekali lagi, selamat kepada Presiden Prabowo Subianto. Pidato pelantikan beliau sangat meyakinkan. Pidato ini adalah manifesto politik Prabowo. Menarik sekali isinya.Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun Indonesia menjadi kuat, sejahtera, dan bebas korupsi. Dari pidato manifestso itu seharusnya bisa dipastikan Prabowo tidak akan memelihara buzzer. Dia pun tidak akan memberikan ruang kepada barisan penjilat.Isu korupsi, kolusi dan nepotisme adalah inti pidato Prabowo. Rasa-rasanya, dari nada yang berapi-api itu, dalam satu-dua tahun korupsi bisa punah di tangan Prabowo.Tapi, ada “disclaimer” yang diucapkan Presiden. Bunyinya, “Mudah dikatakan, tidak mudah dilaksanakan.”Akankah pemberantasan korupsi termasuk dalam “disclaimer” ini? Apakah nanti Prabowo, setelah tak berdaya menghadapi wabah korupsi, akan mengatakan: “Saya sudah bilang, tidak semudah mengucapkannya.”?Ini yang harus kita cermati terus dari hari ke hari. Harus kita simak apakah Prabowo serius atau tidak untuk memberantas korupsi?Kalau sungguh-sungguh dan tidak tebang pilih, maka kebijakan membasmi korupsi pasti bisa berhasil. Kuncinya ada pada ketegasan dalam penegakan hukum. Dan ini sudah dijanjikan Prabowo dalam pidato yang sama.“Penegakan hukum harus tegas dan keras,” kata Pak Presiden. Kalimat ini tidak ambigu. Ekpresi beliau pun sangat serius ketika mengucapkan ini.Apakah berat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi? Tidak sulit. Yang berat itu adalah penegakan hukum tadi itu.Kesulitannya ada pada organ-organ penegakan hukum yaitu Polri, Kejaksaan, KPK dan instansi internal pemerintahan seperti inspektorat kementerian dan pemda.Mereka inilah yang perlu diluruskan. Terutama KPK. Kembalikan lembaga antikorupsi ini ke fitrahnya. KPK sudah pernah menunjukkan prestasi dan integritasnya.Tapi kemudian Jokowi melemahkan dan mengendalikan KPK sesuai keinginan dia. Kacaulah jadinya. Muncullah banyak keanehan. Misalnya, ada koruptor triliunan yang hanya diganjar tiga tahun penjara. Dan, kita semua pahamlah, di dalam penjara pun para koruptor itu hidup enak dengan berbagai fasilitas yang bisa dibeli.Cukup panjang “wish list” (daftar keinginan) Prabowo. Yang perlu kita fokuskan adalah pemberantasan korupsi. Mari kita gelar tikar sambil menonton KPK, Polisi dan Kejaksaan.[]Asyari Usman, Jurnalis Senior Freedom News

Bakal apes nasib Bahlil Lahadalia Ketum Partai Golkar Menteri Investasi Jokowi. Setelah Jokowi menyingkirkan Airlangga dan memakhkotai Bahlil, kini kebahlulannya mulai terkuak.Awalnya soal Whiskey Hibiki 21 Year Old di meja dekatnya, lalu ada preman “FEK” di Rapat Pleno partainya. Terakhir soal “Doktor” dari UI yang diragukannya.Kurang dua tahun lulus jadi “Doktor” berpredikat Cumlaude. Para alumnus gelisah UI dimurah-murah, Guru Besar mulai mendorong kaji ulang kelayakannya.Muncul berita di media bahwa joki penulis Disertasi Doktor Bahlil berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia” adalah Alvian Cendy Yustian, pegawai Kementerian Investasi/BKPM, alumni UI.Peristiwa perjokian Bahlil menjadi puncak dari gunung es banyaknya pejabat hingga anggota DPR yang ujug-ujug bergelar Doktor bahkan Professor tanpa kejelasan “studi” atau “kerja akademik”. Bambang Soesetyo dan Raffi Ahmad termasuk yang mendapat sorotan. Terkesan semakin mudah untuk mendapatkan gelar prestisius sepanjang ada duit pembiayaannya.Bergerak mundur, maka kasus “gelar palsu” Jokowi pun nampaknya terkait. Seorang Presiden yang sebelumnya Gubernur dan Walikota dimasalahkan keaslian ijazahnya. Tanpa pengusutan maka mungkin besok Jokowi sudah bergelar Doktor atau Professor HC, Humoris Causa. Maklum Guru Bangsa he hee.Beredar lagi foto Bahlil Lahadalia kurang sopan bergaya preman makan di meja “segala ada” hanya mengenakan kaos tanpa lengan.Sebelumnya, saat viral foto Whiskey Hibiki terlihat Bahlil menelpon santai mengenakan kaos putih dan bercelana jeans. Mejanya ada asbak berisi puntung rokok dan kulit kacang, gelas, air mineral dan tentu wiski tadi.Bahlil Lahadalia wajar jika diburu Guru Besar soal gelar Doktor UI-nya sebab sang Ketum ini memang kontroversial. Dulu pidato “Raja Jawa” ramai di media yang diasosiasikan pada Presiden Jokowi yang menurut Bahlil tidak boleh main-main padanya, “kita bisa celaka”.Majalah Tempo menulis tentang “Tentakel Nikel Menteri Bahlil” yang menunjukkan keterlibatannya dalam urusan tambang. Diisukan Bahlil melakukan jual beli izin tambang. Soal IKN ia omon-omon bahwa ratusan triliun investasi datang dari UEA, China, Korsel dan beberapa negara Eropa. 200 hingga 300 triliun masuk. Pihak Otorita IKN menyebut investasi hanya 58,41 triliun.Kasus Rempang yang sarat kepentingan China dengan misi pengosongan telah menimbulkan bentrokan dengan masyarakat pribumi. Bahlil menyebut ada pihak asing yang mendalangi padahal faktanya hal itu adalah reaksi wajar masyarakat atas pengusiran paksa oleh Pemerintah pasca MOU Jokowi-Xi Jinping di Chengdu China.Bahlil Lahadalia pantas untuk diburu pada kasus Doktor kilatnya. Ini momentum untuk mengawali pembongkaran dugaan maraknya jual beli gelar yang secara tidak langsung merugikan kampus atau akademisi yang jujur dan berdedikasi.1 2Laman berikutnya

<img width="650" height="470" src="http://muslimnews.id/wp-content/uploads/2024/10/anies-sepeda.jpg" class="attachment-jannah-image-post size-jannah-image-post wp-post-image" alt data-main-img="1" decoding="async" fetchpriority="high" data-attachment-id="89728" data-permalink="https://suaraislam.id/jangan-minta-anies-arahkan-pilihan-untuk-pilgub-jakarta/anies-sepeda-5/" data-orig-file="https://i0.wp.com/suaraislam.id/wp-content/uploads/2024/10/anies-sepeda.jpg?fit=650%2C487&ssl=1" data-orig-size="650,487" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="anies-sepeda" data-image-description data-image-caption="Anies Baswedan " data-medium-file="https://i0.wp.com/suaraislam.id/wp-content/uploads/2024/10/anies-sepeda.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/suaraislam.id/wp-content/uploads/2024/10/anies-sepeda.jpg?fit=650%2C487&ssl=1" tabindex="0"...

Fufufafa sebagai nama akun itu unik dan bernas. Tetapi, sebenarnya itu semata wayang hanyalah soal Indonesia terjerat otak akal pikiran tak berkewarasan.Hanya mengumbar kemarahan dari kawah menggelegak kebencian hati pribadi seorang Gibran kepada publik yang sesungguhnya harus sudah tahu dan mengerti apa yang akan ditanggung sebagai risikonya.Malah, kok beraliansi dengan segala kekejumawaan dan kesombongan yang melekat sampai me-legacy demi membela kepada kekuasaan otoritarianisme Bapaknya.Itulah bentuk toh dan tao hitam tanda terkandung dari seorang berkecenderungan adiktif.Ketika ketahuan itu akun siapa, di dalam gorong-gorong gelap persembunyiannya Gibran Rakabuming Raka seperti tercekak, tergelagap susah bernapas, dan lidah pun kaku terasa kelu.Maka, sekarang Gibran hanya bisa berujar narasi ufufafaf. Tak ada makna, tak ada arti. Seperti orang gagu dan gagap, seperti subyek cacat seorang penderita bisu dan tunawicara.Semua narasinya dulu di situs Kaskus dan sekarang akan menjabat seorang Wapres—tak sepantasnyalah disematkan di pundaknya berkalang kepatutan, kepanutan dan kepatuhan dikarenakan jabatan Wapres hasil cangkokan Bapaknya pun secara hukum negara konstitusional sebagai anak haram —sudah tidak akan bisa berkelas sekelas pimpinan kenegaraan: tetapi hanya sejelas seperti seorang idiot pun masihberkurang dari level kebodohannya.Apalagi dikuliti dari sisi kejujuran dan kebenarannya. Terbuktikan, Gibran telah tak mengakui akun itu miliknya dan itu berbohong-berbohong lagi.Itulah anak kandung dari orang berkuasa bodoh, tidak naik kelas intelektualitas, sesungguhnya selalu tersungkur dan terpojok ke dalam sifat dan perilaku adiktif tadi.Seperti tak ada pengakuannya juga perihal ijazahnya palsu atau tidak. Dibiarkan ke publik menggantung dan digantung. Indonesia pun dibiarkan dengan kegaduhan tiada henti saat dunia pendidikan tengah dipertaruhkan sebagai wasilah dan legacy nya demi mengejar peningkatan kualitas SDM Indonesia yang mayoritasnya masih ber-IQ 78.Like Son Like Father, suka mengumbar kebohongan-kebohongan lagi. Apalagi itu kebohongan terhadap publik bernas dan bertunas kepada masalah pidana dan kejahatan publik?Yang jelas, legal standing setelah 20 Oktober 2024 itu bakalan ngantri di pengadilan-pengadilan negeri yang panjang antriannya takkan kalah dengan rakyat miskin dan kecil ketika berebut ngantri sembako?1 2Laman berikutnya