P2G Beri Nilai C Untuk Kinerja Nadiem Makarim Tahun 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Nadiem Makarim
banner 468x60
Bagikan:

Jakarta – Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru ( P2G) memberikan nilai C untuk kinerja Mendikbud Nadiem Makarim sepanjang 2020.

“Nilai C sama dengan pas-pasan atau dengan nilai rapor 75,2,” ucap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan resminya, Senin (28/12/2020).

Satriwan mengatakan, nilai yang diberikan berdasarkan indikator-indikator yang sudah disusun oleh P2G. Lalu, diambil juga dari 15 kebijakan Mendikbud di tahun 2020.

Direktur Vox Point Bidang Pendidikan sekaligus Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji bahkan menilai kinerja Mendikbud selama setahun belakangan adalah suatu kemunduran.

“Kebijakan Mendikbud ini banyak bertolak-belakang dengan rencana program Presiden untuk menyiapkan SDM unggul,” ungkap Indra, mengutip keterangan resmi P2G, Senin (28/12/2020).

Selanjutnya, P2G menilai dari 15 kebijakan Mendikbud sepanjang 2020 masih ada 9 kebijakan yang mencatatkan rapor merah. Dua program yang menjadi sorotan antara lain rencana penerapan Asesmen Nasional dan Belajar Tatap Muka.

Dia berharap, potret nilai tersebut mampu menjadi pemacu kinerja Menteri Nadiem, agar lebih baik di 2021.

“Tanpa bertendensi tertentu, P2G berharap potret nilai tersebut diharapkan mampu menjadi pemacu kinerja Mas Nadiem agar lebih baik tahun depan 2021,” ungkap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.

Untuk pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) P2G menilai Kemendikbud seperti tergesa-gesa lantaran sampai saat ini belum ada Naskah Akademik dan Permendikbudnya. Hal itu berpotensi berdampak terhadap psikologi siswa, orang tua, dan guru.

“Dari 15 kebijakan yang kami nilai, rincian skor penilaiannya yaitu: 9 nilai merah (D dan E), 1 nilai C, 1 nilai B, dan 4 nilai A. Kalau dibagi diambil rata-rata, maka Nilai Mendikbud Nadiem adalah C,” ungkap dia.

Satriwan juga meminta agar Mendikbud Nadiem bisa memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), media, dan semua organisasi pendidikan dan guru, bukan hanya dengan lembaga swasta tertentu.

READ  Larangan Berbuat Zalim dalam Kitab Hadis Arbain Nawawi

Tak hanya itu, Nadiem juga harus mewujudkan gotong-royong pendidikan dengan melibatkan semua komponen.

Mendikbud pun diminta jangan meremehkan dalam membuat kebijakan, apalagi produk kebijakan Kemendikbud selama ini seringnya hanya berupa PDF/Power Point/Youtube.

“Ingat kita adalah negara hukum, bukan negara Power Point. Untuk aspek komunikasi Kemendikbud dengan semua kepentingan, kami berikan nilai 70 atau D (nilai merah),” pungkas dia. (ENF/IJS)

banner 300x250
Bagikan:

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *