Bangladesh (MediaIslam.id) – Pemerintah Bangladesh mengaku tidak akan mengizinkan lebih banyak lagi etnis Muslim Rohingya dari Myanmar untuk memasuki wilayahnya.
“Kami tidak akan mengizinkan lebih banyak Rohingya untuk masuk dalam keadaan apa pun,” kata Penasihat Urusan Dalam Negeri Jahangir Alam Chowdhury kepada wartawan di Dhaka, Senin (23/12), seperti dilansir Anadolu.
Chowdhury juga mengklarifikasi pernyataan yang dibuat oleh Penasihat Urusan Luar Negeri Md. Touhid Hossain mengenai masuknya Rohingya baru-baru ini ke Bangladesh.
“Selama satu setengah hingga dua tahun terakhir, 60 ribu Rohingya telah memasuki negara ini,” katanya, sembari mengoreksi pernyataan Hossain sebelumnya.
Hossain sebelumnya mengatakan bahwa 60 ribu Rohingya telah memasuki Bangladesh hanya dalam dua bulan terakhir.
Hossain memberikan pengarahan kepada wartawan pada Ahad (22/12) di Dhaka setelah kunjungannya ke Thailand, di mana dia menghadiri pertemuan konsultasi informal dengan perwakilan dari Laos, Thailand, India, China dan Myanmar.
“Perbatasan Myanmar sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Tentara Arakan. Meskipun komunikasi informal dengan mereka memungkinkan, tidak ada ruang untuk diskusi resmi. Kami berupaya menyelesaikan masalah ini (krisis Rohingya) sesegera mungkin,” papar Chowdhury.
Sebagai informasi, Bangladesh telah menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya di distrik Cox’s Bazar di tenggara negara itu.
Sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada Agustus 2017 karena aksi kejam militer negeri tersebut.
Secara terpisah, puluhan organisasi Rohingya pada Senin (23/12) menyerukan “keadilan, kesetaraan, hidup berdampingan secara damai, dan pemerintahan yang inklusif” di negara bagian Rakhine di pantai barat dari Myanmar saat konflik antara pasukan junta militer dan pemberontak Tentara Arakan meningkat.
Sekitar 28 organisasi Rohingya mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin yang menyerukan pemberontak Tentara Arakan, yang telah menguasai kota Maungdaw dan Buthidaung di Rakhine utara, untuk menegakkan dan menghormati hak-hak Rohingya dan semua minoritas etnis dan agama” di negara bagian bermasalah yang berbatasan dengan Bangladesh. [Anadolu]
Sumber Klik disini
