Hidayatullah.com— Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengucapkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir melalui keterangan yang dikutip tvMu, Ahad (20/10/2024).
“Semoga dapat menjalankan mandat rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun ke depan sejalan isi sumpah atas nama Allah, yakni ‘bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa’,” ujarnya.
Haedar menyampaikan tujuh harapan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Petama, ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pidato Presiden Prabowo di hadapan Sidang MPR RI yang mengandung komitmen, pandangan, dan sikap tegas untuk menjaga konstitusi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan menegakkan kadaulatan Indonesia.
Presiden juga mengajak berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo atas keterbukaan dan ajakan untuk jujur menghadapi realitas dan masalah Indonesia. Para pejabat diingatkan bahwa kunci segala hal berada pada para pemimpinnya dan jangan sampai terjadi seperti pepatah “ikan busuk dimulai dari kepala”.
Ketiga, mengharapkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan “Asta Cita”.
Keempat, perhatian Presiden Prabowo atas prinsip-prinsip kedaluatan Indonesia agar dapat terus dijaga dan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya.
Termask sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan menggangu pihak luar, merupakan wawasan sekaligus sikap kesatria berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI yang bersatu dan berdaulat.
“Kami berharap pula agar pengelolaan sumber daya alam, investasi, dan kerja sama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indionesia berdaulat. Seluruh penjuru tanah air dan rakyat Indonesia benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia,” ujar Haedar Nasir dikutip laman PP Muhammadiyah.
Kelima, Muhammadiyah juga mengingatka pentingnya menjaga dan menonsolidasikan demokrasi substantif agar benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakkan sistem politik Indonesia sehingga terdapat ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggungjawab demi menjaga “checks and balances” dalam kehidupan bernegara.
Menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik. Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Keenam, pembangunan sumber daya Indonesia yang berkarakter kuat berbasis pada nilai Pancasila, Agama, dan Kebudayaan luhur bangsa yang menjadi ciri kepribadian bangas Indonesia mesti terus menjadi perhatian dan komitmen penting bagi pemerintahan ke depan.
“Dunia Perguruan Tinggi mesti direkonstruksi atas segala praktik plagiasi dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik. Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia. Jadikan lembaga pendidikan betul-betul sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional.”
Ketujuh, berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri. Diharapkan kabinet terpilih benar-benar dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, “ demikian pesan Muhammadiyah.*
Sumber Klik disini
